11 Juni, 2018

PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH SEORANG REMAJA

LEGAL OPINION
Question: Kalau ada orang yang berupaya untuk memerkosa, tapi si korban melawan dan melarikan diri, itu apa tetap bisa dipidana penjara si pelakunya?
Brief Answer: Kata kunci dari tindak pidana percobaan ialah: ketika korban tidak berhasil disakiti ataupun dirugikan bukan karena kesadaran pribadi sang pelaku, namun karena faktor perlawanan si korban ataupun adanya kondisi situasional seperti dipergoki warga sekitar, sehingga tindak pidana kejahatan tidak selesai bukan karena kesadaran batin si pelaku untuk membatalkan niat jahatnya, maka pada titik tersebutlah sebuah “pikiran” jahat si pelaku dapat dihukum pidana, sesuai niat batin (mens rea) awal dari si pelaku sebagai kategori “kesengajaan sebagai kepastian” (bila korban tidak melakukan perlawanan dengan sengit, maka niat jahat si pelaku pastilah akan terlaksana seutuhnya). Maka, si korban tidak perlu menungggu dirinya benar-benar menjadi korban untuk baru dapat menjerat si pelaku. Hukum yang baik, selalu berupaya mencegah kejahatan terjadi—bukan bersifat kuratif, namun preventif.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana asusila register Nomor 1229 K/Pid. Sus/2012 tanggal 08 Agustus 2012, dimana Terdakwa maupun korbannya sama-sama masih dibawah umur 18 tahun (masih dibawah umur).
Terdakwa didakwa karena telah dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu-muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sidrapo No. 31/Pid.B/2012/PN.SIDRAP, tanggal 05 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
Dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi putusan Tinggi Makassar Nomor 96/PID/2012/PT.MKS tanggal 04 April 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 05 Maret 2012 No. 31/Pid.B/2012/PN.Sidrap sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.”
Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, secara normatif membedakan perlakukan maupun ancaman pidana antara orang dewasa dan anak, yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada si pelaku yang masih dibawah umur agar tetap memiliki masa depan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, demikian selayaknya juga diberlakukan bagi anak ½ (satu perdua) dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang ditetapkan Undang-Undang.
Ketentuan demikian sejalan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 Halaman 86 yang menyatakan: “Pidana Penjara, Pidana Kurungan atau Pidana Denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum  ancaman pidana bagi orang dewasa.”
Ketentuan demikian diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (Yurisprudensi tetap). Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak memberlakukan aturan hukum tersebut, sehingga dapat menyengsarakan Terdakwa dalam Rumah Tahanan yang penuh dengan penjahat yang dapat mempengaruhi kepribadian Terdakwa yang masih muda belia, demikian dalil Terdakwa.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Putri Ayu dengan maksud akan disetubuhinya, dengan cara memaksa membuka celana saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, namun tidak terlaksana karena saksi korban telah menghalanginya dengan kedua tangannya;
“Bahwa juga Terdakwa tidak dapat menyetubuhi korban karena telah diketahui oleh orang lain yaitu saudara saksi korban, dan Terdakwa melarikan diri;
“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memberatkan hukuman putusan Pengadilan Negeri, telah dipertimbangkan dengan benar;
“Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 96/PID/2012/PT.MKS tanggal 04 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 31/Pid. B/2012/PN.SIDRAP. tanggal 05 Maret 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE, tersebut;
“Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 96/PID/2012/PT.MKS. tanggal 04 April 2012 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul’;
2. Menghukum Terdakwa SAHARUDDIN alias ACO bin ODDINGNGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM