31 Mei, 2018

ASPEK HUKUM PEKERJA SERING TIDAK MASUK KERJA


LEGAL OPINION
Question: Ini ada karyawan yang suka bolos, dan sudah sering diulangi sikap tidak disiplin demikian. Jika hanya dikatakna “no work no paid”, maka bisa berantakan nanti sistem produksi perusahaan, karena rendahnya disiplin pegawai. Bisa dimaknai sebagai mengundurkan diri, karyawan bersangkutan?

Brief Answer: Mahkamah Agung memiliki pendirian, sekalipun benar pekerja sering tidak masuk kerja atau mangkir, namun tidak ada bukti telah mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil secara patut dan tertulis, maka pekerja bersangkutan tidak dapat dikualifikasi sebagai mengundurkan diri tanpa kewajiban bagi pihak pemberi kerja untuk membayar pesangon.
PEMBAHASAN:
Sebagai cerminan konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 871 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. SINAR TERANG SIDAHARMA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- TAN YULI, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat merupakan Pekerja pada perusahaan Tergugat sejak tahun 1998 dengan jabatan sebagai Staf Administrasi. Sengketa bermula pada tanggal 31 Maret 2015 dimana Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pekerja telah mengundurkan diri dari tugas dan pekerjaannya atas permintaannya sendiri, tetapi hal tersebut hanyalah bohong belaka karena pada kenyataannya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sewenang-wenang serta ingin menghindari dari kewajiban pemberian uang pesangon / Kompensasi PHK, sebab Penggugat tidak pernah membuat surat pengunduran diri.
Berkaitan dengan surat keterangan kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada dasarnya apabila Tergugat ingin melakukan PHK, Penggugat tidak keberatan asalkan perusahaan dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan, meski dalam hal ini Tergugat yang justru melakukan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang.
Sebagai konfirmasi, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan secara bipartit, namun karena tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat mengadukan perselisihan untuk dimediasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat, dimana terhadapnya mediator kemudian menyampaikan Surat Anjuran, dengan pokok substansi:
1. Perusahaan PT. Sinar Terang Sidharma yang beralamat Jalan Krekot Jaya Molek Nomor 1 Jakarta Pusat agar mempekerjakan kembali Sdri. Tan Yuli, dengan posisi semula dan diberikan upah sebagaimana yang diterima setiap bulannya;
2. Pekerja Sdri. Tan Yuli agar dapat menerima sebagaimana pada point (1) tersebut diatas.”
Penggugat Tidak bersedia menerima Anjuran tersebut dengan alasan suasana kerja di tempat Tergugat sudah tidak kondusif dan tidak harmonis, ditambah lagi Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang sepihak dan sewenang-wenang terhadap pegawainya sendiri.
Mengingat pula penolakan Tergugat terhadap Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat. Selama mempekerjakan Penggugat lebih kurang 17 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak pekerja diantaranya berupa: hak mendapatkan jaminan kesehatan (BPJS), hak cuti tahunan, maupun hak mendapatkan jaminan hari tua.
Merujuk kaedah norma Pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pengaturan:
(1) Pekerja / buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh.”
(2) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang pengahargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 300/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 April 2015, dengan amar sebagai berikut:
“Menimbang bahwa namun demikian karena disatu sisi Perusahaan / Tergugat memang berkeinginan mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat, sementara disisi lain Penggugat juga tidak berkeberatan;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta upah proses yang seluruhnya sebesar Rp89.060.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi (pekerja) mengundurkan diri, tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dikualifisir mengundurkan diri karena tidak ada fakta hukum Termohon Kasasi telah melakukan dan atau memenuhi ketentuan Pasal 162 dan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa benar Termohon Kasasi (pekerja) sering tidak masuk kerja atau mangkir, namun tidak ada mangkir 5 hari kerja berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil secara patut dan tertulis, dan dengan adanya gugatan / tuntutan ex aequo et bono maka adil Pemutusan Hubungan Kerja dengan uang kompensasi sebagaimana telah benar diperhitungkan Judex Facti berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu Penggugat berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4), serta upah proses 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Pleno Kamar Tahun 2015;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SINAR TERANG SIDAHARMA, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SINAR TERANG SIDAHARMA, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM