21 Mei, 2018

ASPEK HUKUM SAKIT SEBAGAI ALASAN MENOLAK MUTASI TEMPAT KERJA

LEGAL OPINION
Question: Kalau benar-benar sedang sakit dan kondisinya saat ini masih berobat jalan, apa bisa dipecat sepihak oleh atasan, katanya mangkir kerja jadi dihitung sebagai mengundurkan diri?
Brief Answer: Tidak masuknya Pekerja / Buruh untuk bekerja seperti biasa karena alasan sakit, pemulihan, atau sedang menempuh upaya medik, tidak dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, tidak juga dapat dikategorikan sebagai Pengunduran Diri karena mangkir kerja dalam tempo waktu tertentu.
Norma demikian juga berlaku, bilamana sang Pekerja menolak mutasi tempat kerja, karena masih dalam tahap pengobatan atau rawat jalan yang membutuhkan kontrol berkala kepada tenaga medis yang biasa menangani sang sang Pekerja selaku pasien.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 118 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 3 Mei 2016, perkara antara:
- ASWINARDI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- PT. JANGKAR DELTA INDONESIA, selaku sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Tergugat merupakan karyawan yang bekerja pada Penggugat  sejak tahun 2007 sebagai Field Sales Supervisor Jakarta. Masalah bermula saat terbitnya Surat Keputusan Direksi tertanggal 28 Maret 2014, yang menetapkan bahwa Tergugat yang semula sebagai Field Sales Supervisor Jakarta, menjadi Field Sales Supervisor Tarakan yang berlaku sejak tanggal 1 April 2014. Dengan sangat apik, Penggugat selaku pihak Pengusaha membuat dalil, dengan kutipan sebagai berikut:
“Bahwa penetapan pemindahan Tergugat ke Tarakan bukanlah keputusan yang bersifat sewenang-wenang dari Penggugat, melainkan berdasarkan alasan yang jelas yaitu adanya kekosongan pada posisi Field Sales Supervisor, dan mempertimbangkan Tergugat sebagai karyawan yang memiliki reputasi yang baik dalam segi penjualan sesuai dengan jabatannya sebagai Field Sales Supervisor sehingga Penggugat memutuskan untuk menetapkan Tergugat agar dipindahkan ke Tarakan dengan maksud agar Tergugat dapat melakukan prestasi yang sama di Tarakan.”
Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat, dalam salah satu klausulnya, menyebutkan: “Pihak Kedua bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pihak Pertama yang meliputi wilayah kerja PT. Delta Djakarta Tbk. atau PT. Jangkar Delta Indonesia”, sehingga seharusnya Tergugat bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja Penggugat.
Pemindahan karyawan tersebut juga ditunjang dengan fasilitas dari Penggugat berdasarkan ketentuan Perjanjian kerja, yang menyebutkan:
“Dalam hal perusahaan menetapkan pemindahan tugas karyawan ke luar wilayah Jabotabek dan/atau dari kota ke kota lain, maka Perusahaan akan memberikan fasilitas antara lain:
a. Biaya pengepakan dan pengangkutan barang-barang;
b. Biaya perjalanan karyawan dan keluarga;
c. Biaya sewa rumah di tempat mutasi (kecuali kembali ke tempat/kota dimana karyawan tersebut diterima sebagai karyawan);
d. Biaya penginapan selama belum memperoleh rumah;
e. Biaya pendaftaran anak masuk sekolah baru.”
Dengan demikian, pemindahan Tergugat ke Tarakan merupakan sebuah apresiasi dan harapan bagi Penggugat kepada Tergugat untuk dapat memajukan penjualan di Tarakan sebagaimana yang telah dilakukan Tergugat di area kerja sebelumnya, dan pemindahan tersebut telah berdasarkan dengan ketentuan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang bersedia untuk dipindahkan ke area kerja Penggugat dimanapun.
Tidak pernah ada keberatan dari Tergugat, namun sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014, Tergugat tidak pernah menempati pos barunya di Tarakan sebagaimana ditentukan dalam mutasi yang diperintahkan. Adapun alasan Tergugat tidak masuk kerja adalah karena sakit, yang disampaikan Tergugat melalui surat tertanggal 16 April 2014 kepada Penggugat yang menerangkan Tergugat saat ini dalam keadaan sakit dan ijin untuk beristirahat.
Penggugat memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya berdasarkan Peraturan Perusahaan, yang mengatur:
“Istirahat sakit dengan gaji penuh akan diberikan kepada karyawan yang mendapat Surat Keterangan dari Dokter dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pasal-pasal di bawah ini. Istirahat sakit tanpa Surat Keterangan dari Dokter akan dianggap sebagai mangkir.”
Penggugat mendalilkan, surat pemberitahuan sedang sakit dari Tergugat tersebut, hanya permohonan izin untuk beristirahat yang seharusnya ditujukan kepada Area Sales Manager Balikpapan-Samarinda untuk approval (persetujuan pimpinan perusahaan) dikarenakan Tergugat telah dimutasi ke Tarakan. [Note SHIETRA & PARTNERS: Suatu dalil yang sangat tidak manusiawi, menurut penilaian penulis.]
Klaim Tergugat tidak didukung dengan surat keterangan izin untuk beristirahat dari Rumah Sakit dan dokter yang menangani Tergugat, dikarenakan surat Rumah Sakit dan dokter yang diberikan kepada Penggugat adalah Surat Keterangan Pasien tertanggal 19 Mei 2014 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Bogor, yang menerangkan bahwa Tergugat dapat bekerja namun sebaiknya membatasi gerakan leher. Surat tersebut jelas menyebutkan Tergugat dapat bekerja, sehingga bukanlah penghalang dan alasan bagi Tergugat untuk menolak mutasi ke Tarakan dan tidak masuk kerja.
Penggugat sebagai pihak yang memperkerjakan Tergugat sebagai karyawannya, memiliki itikad baik untuk membantu biaya pengobatan yang nantinya dibutuhkan oleh Tergugat, namun Tergugat menggunakan alasan sakitnya untuk tidak memenuhi tanggung-jawabnya sebagai karyawan dengan mangkir dari pekerjaannya.
Penggugat kemudian melakukan panggilan secara patut pada tanggal 9 Juli 2014 terhadap Tergugat melalui surat panggilan tertanggal 3 Juli 2014, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir untuk bekerja dan/atau menempati lokasi kerja yang baru yaitu di Tarakan. Tanggal 17 Juli 2014, Penggugat kembali memanggil Tergugat melalui surat Panggilan II tertanggal 10 Juli 2014, dikarenakan Tergugat tidak hadir pada panggilan pertama.
Tanggal 7 Agustus 2014, Penggugat kembali memanggil Tergugat melalui surat Panggilan III, dikarenakan Tergugat tidak mengindahkan panggilan dari Penggugat untuk menghadiri Panggilan I dan Panggilan II. 19. Pemanggilan secara patut oleh perusahaan, tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Mengingat pentingnya posisi Field Sales Supervisor, maka kekosongan jabatan di Tarakan yang diakibatkan Tergugat tidak masuk kerja, sangat merugikan Penggugat.
Dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat menerbitkan surat Pemberitahuan Kualifikasi Mengundurkan Diri Karena Tidak Hadir Kerja Lebih dari 5 (lima) Hari Berturut-turut, melalui Surat tertanggal 15 Agustus tahun 2014 yang ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur:
“Pekerja / buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebihberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya dikualifikasikan mengundurkan diri.”
Perundingan bipartit dinyatakan gagal, sehingga Penggugat dan Tergugat melangsungkan perundingan melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka Disnaker Bekasi kemudian menerbitkan surat Anjuran kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Januari 2015:
“Menganjurkan:
1) Hubungan kerja antara PT. Delta Djakarta dengan pekerja Sdr. Aswinardi dapat diakhiri terhitung sejak akhir bulan Januari 2015;
2) Agar Pengusaha PT. Delta Djakarta membayar hak-hak pekerja berupa:
a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan
c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3) Agar PT Delta Djakarta membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.”
Penggugat menolak isi anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dengan pokok keberatan bahwa menurut surat keterangan pasien, karyawan bersangkutan dapat bekerja oleh karenanya perusahaan menganjurkan agar melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja dan melakukan tindakan laser (Fisiotherapy-Rehabilitasi Medis) serta kontrol rawat jalan 3 kali / minggu dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah mutasi kerja di Tarakan.
Untuk itulah, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bandung sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004:
“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.”
Terhadap gugatan pihak Pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan amar putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 7 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Tergugat dikualifikasi mengundurkan diri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerima uang penggantian hak dari Penggugat sebesar Rp.22.442.640 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan salah satu pokok keberatan bahwa sangatlah tidak tepat mutasi / promosi yang diberikan kepada Tergugat yang pada saat itu masih sedang sakit dan masih harus berobat jalan, yang seharusnya manajemen dapat melihat kondisi tersebut dan setidaknya bisa menunda kepindahan Tergugat ke Tarakan, setelah kondisi benar-benar sembuh dan dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana biasanya. Tidak terbayangkan, bagaimana Terggat dalam keadaan sakit, harus bolak-balik dari Tarakan ke Bogor.
Dimana terhadap keberatan sang Pekerja, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung telah salah menerapkan hukum menyatakan pekerja / Pemohon Kasasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan pasal tersebut hanya mempertimbangkan alat bukti selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2014 berupa tidak adanya surat keterangan sakit dan telah dipanggil tiga kali untuk masuk kerja di tempat kerja baru Tarakan. Padahal jika dipertimbangkan surat mutasi telah terbit terhitung tanggal 1 April 2014 yang sebelumnya pekerja dinyatakan sakit berdasarkan surat keterangan dokter, dan setelah itu masih memerlukan perawatan lanjutan seminggu tiga kali sebagaimana telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Judex Facti berdasarkan Surat Keterangan pasien Nomor ... tanggal 19 Mei 2015, maka terhadap fakta hukum demikian seharusnya ketidak-hadiran di tempat kerja yang baru tidak dapat dengan serta-merta dikualifikasi mangkir, namun hanya dapat dinyatakan melakukan tindakan indisipliner berupa tidak melaksanakan mutasi;
2. Bahwa terhadap pekerja berdasarkan tuntutan ex aequo et bono adil dan patut PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan tanpa upah proses karena pekerja tidak pernah masuk kerja sama sekali di tempat kerja baru;
3. Bahwa dengan demikian perhitungan hak kompensasi PHK adalah:
- Uang Pesangon = 8 x Rp7.847.092,00 = Rp62.776.736,00.
- Uang Penghargaan Masa Kerja = 3 x Rp7.847.092,00 = Rp23.541.276,00.
- Uang Penggantian Hak = 15% x Rp86.318.012,00 = Rp12.947.701,00.
Jumlah Rp99.265.713,00. (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASWINARDI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 7 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASWINARDI tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 7 Oktober 2015;
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Tergugat sejumlah Rp99.265.713,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM