05 Juni, 2018

SENGKETA TANAH, SENSITIF PERIHAL WAKTU

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (SHIETRA & PATNERS) menyampaikan bahwa masalah tanah itu sensitif soal waktu. Maksudnya bagaimana?
Brief Answer: Mereka yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik atas sebidang hak atas tanah, sangat terkait isu waktu, dengan artian siapa yang dapat membuktikan bahwa ialah yang terlebih dahulu melakukan peralihan hak atas tanah sesuai prosedural hukum pertanahan yang berlaku, maka ia yang paling dilindungi dan diakui oleh hukum sebagai pemilik yang sah.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 1608 K/Pdt/2016 tanggal 21 September 2016, perkara antara:
- Hj. NURLAILY, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I; melawan
- DAULAT SIHOTANG, selaku Termohon Kasasi dahulu Pelawan; dan
- DEWI CLARA (anak/Ahli Waris Alm. Rimsen Sihotang dan (Almh) Jasmanidar, selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan.
Pelawan mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di RT. 10 RW. 02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diperoleh dengan cara dibeli dari ibu Turut Terlawan yang bernama almh. Jasmanidar sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 18 Desember 2007, seluas 2 (dua) hektar.
Setelah dibelinya tanah tersebut oleh Pelawan dari orang tua Turut Terlawan, kemudian Pelawan membangun pondok diatas bidang tanah dan sampai sekarang tanah milik Pelawan masih tetap dirawat dan dikelola serta ditanami dengan tanaman berupa kelapa brida, lengkuas, dan jahe oleh Pelawan, dimana tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku pemilik atas tanah milik Pelawan.
Oleh sebab kini Pelawan ingin meningkatkan alas hak atas tanah yang masih berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi Sertifikat Hak Milik, selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 Pelawan meminta tolong kepada teman Pelawan untuk melakukan pengurusan sertifikat atas tanah milik Pelawan, namun tanpa Pelawan duga ternyata Surat Keterangan Ganti Kerugian yang rencananya ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibawa kabur oleh orang tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut Pelawan telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian.
Masalah timbul, bermula dari informasi yang Pelawan terima yaitu sekitar awal bulan Januari 2014, Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap obyek perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009, antara Terlawan melawan Turut Terlawan, dimana ternyata seluruh tanah Pelawan seluas 2 Ha, ternyata termasuk tanah yang ikut terkena sita.
Apabila dicermati Putusan Perdata Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 yang dijadikan dasar Sita Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangkinang,telah keliru dengan mengikut-sertakan lahan milik Pelawan sebagai obyek tersita, oleh karena seharusnya Sita Eksekusi yang dimohonkan Terlawan berada di wilayah Kecamatan Tapung Hulu dan bukan berada di wilayah Tapung tempat dimana lahan Pelawan berada.
Selama ini Pelawan tidak pernah berperkara masalah tanah milik Pelawan baik di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Terlawan maupun dengan Turut Terlawan, namun menapa tanah milik Pelawan ikut disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, sementara Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 hingga terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811 K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011, dimana semua putusan tersebut, Pelawan sama sekali tidak pernah ikut disertakan sebagai pihak didalamnya.
Apabila pihak Turut Terlawan dipanggil (aanmaning) oleh Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyerahkan tanah tersebut termasuklah tanah Pelawan yang bukan lagi merupakan hak dari orang tua Turut Terlawan yang bernama almh.Jasmanidar, dimana Pelawan bukan pula sebagai Tergugat dalam perkara antara Terlawan dengan Turut Terlawan, sehingga dengan demikian tidak ada hak bagi Turut Terlawan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Terlawan dan tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pelawan sebagai pihak yang kalah dan harus menyerahkan tanah milik Pelawan kepada Terlawan.
Pelawan selaku pemilik sah atas bidang tanah, akan sangat dirugikan sekali kalau tanah tersebut nantinya di Eksekusi oleh Pengadilan, karena obyek yang dimohon Eksekusi oleh Terlawan berada di wilayah Kecamatan Tapung Hulu dan sejak awal Pelawan sama sekali tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Terlawan melawan Turut Terlawan, dan bahkan Pelawan sama sekali tidak mengetahui telah adanya gugatan antara Terlawan dengan Turut Terlawan.
Mengingat Eksekusi atas tanah milik Pelawan akan menimbulkan bahaya riil terhadap tanah milik Pelawan, maka Pelawan mengajukan gugatan ini dengan memohon agar Pengadilan berkenan menangguhkan eksekusi tersebut, hingga perkara ini telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Terhadap gugatan pihak Pelawan, Pengadilan Negeri Bangkinang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 03/PDT/PLW/2014/PN.Bkn tanggal 08 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:
“Menimbang, Pelawan membeli sebidang tanah seluas 2 Ha. dengan cara mencicil dari Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) dengan cara mencicil sejak tahun 2004 dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 09 Desember 2007 yang dikeluarkan Camat Tapung Nomor 764/SKGR/TP/2012 (Bukti Surat P-1). Pembelian tanah oleh Pelawan dilakukan sebelum ada Gugatan dari Terlawan kepada Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) tertanggal 18 Juli 2008 (Bukti Surat T-2), peralihan hak atas tanah dari Rimsen Sihotang kepada Pelawan terjadi pada saat tanah tersebut tidak dalam sengketa;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah terperkara seluas 2 Ha yang terletak di RT. 10 RW. 02 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan batas-batasnya sebagai berikut: ...;
4. Menyatakan sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 595/1.247/KI/07 tanggal 18 Desember 2007 atas tanah seluas 2 Ha (dua hektare);
5. Menyatakan tidak sah Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan Terlawan dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 05/PDT/2010/PTR tanggal 09 Pebruari 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811.K/PDT/2010 tertanggal 07 September 2011 oleh karena adanya kekeliruan obyek sita;
6. Menyatakan menangguhkan eksekusi atas tanah milik Pelawan sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 95/PDT/2015/PT.PBR tanggal 09 September 2015.
Pihak Terlawan I mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa dasar kepemilikan Terlawan I telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap Nomor 1811 K/PDT/2010 tanggal 07 September 2011 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/PDT.G/2008/PN.Bkn tanggal 02 April 2009, dimana Rimsen Sihotang menjadi salah satu Tergugat dengan lahannya seluas 2 Ha. yang diklaim oleh Pelawan.
Berdasarkan fakta tersebut, menjadi jelas bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Rimsen Sihotang (suami Jasmanidar) pada tanggal 23 Maret 2012 dilakukan setelah Terlawan I memenangkan Perkara dan dinyatakan tanah Rimsen Sihotang adalah milik Terlawan I.
Walaupun jual beli tanah yang digugat oleh Pelawan dilakukan pada tanggal 09 Desember 2009, akan tetapi baru diregister oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 23 Maret 2012, atau dapat dikatakan lebih 2,5 tahun kemudian baru didaftarkan, dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan jual beli baru sah apabila telah didaftarkan pada pejabat yang berwenang untuk itu.
Dengan demikian apabila Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan 2 Ha lahan milik Pelawan dibeli sebelum Rimsen Sihotang berperkara dengan Terlawan I serta dengan bukti kepemilikan yang sah, adalah bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta hukum yang ada. Dimana terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Surat Bukti kepemilikan Pelawan atas tanah obyek sengketa P-l Surat Keterangan Ganti Rugi an. Daulat Sihotang tanggal 09 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Nomor 764/SKGR/TP/2012 dan P-2 berupa kwitansi pembelian dari Rimsen Sihotang tanggal 09 Juli 2004, sementara bukti Surat Kepemilikan Terlawan Hj.Nurlaily (bukti T-3 s/d T-13) sudah di terbitkan pada 08 Agustus 2003, dengan arti kata kepemilikan Terlawan sudah lebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan bukti Terlawan yakni T-2a (Putusan PN Bangkinang Nomor 26/Pdt.G/2008/PN.Bkn antara Hj. Nurlaily sebagai Penggugat melawan Rimsen Sihotang, dkk), T2-b (Putusan PT Pekanbaru Nomor 03/PDT/2010/PT.PBR) dan T-2c (putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1811 K/PDT/2010) yang dimenangkan Terlawan Hj. Nurlaily atas Rimsen Sihotang, dan kawan-kawan menunjukkan bahwa obyek sengketa bukan milik Pelawan, melainkan milik Terlawan (Hj. Nurlaily atas Rimsen Sihotang);
“Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. NURLAILY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PDT/2015/PT PBR tanggal 09 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 03/PDT/PLW/2014/PN Bkn tanggal 08 Januari 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. NURLAILY tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 95/PDT/2015/PT.PBR tanggal 09 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri 03/PDT/PLW/2014/PN Bkn tanggal 08 Januari 2015;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM