Merek Terkenal Vs. Sistem “First to File” dalam Rezim Hukum Merek

Merek yang Sudah Terkenal Tidak Perlu Didaftarkan Sama Sekali

Ambigu dan Rancunya Sistem “First to File” dalam Hukum Kekayaan Intelektual tentang Merek di Indonesia

Question: Jika merek-merek yang sudah dikenal luas, tidak dapat didaftarkan mereknya oleh warga kita, meski merek-merek terkenal tersebut telah ternyata belum terdaftar di Indonesia, maka sebetulnya pengakuan dan perlindungan hukum baru diberikan setelah didaftarkan mereknya atau bagaimana? Mengapa ada kesan di lapangan, merek yang sudah terkenal tidak perlu didaftarkan sama sekali mereknya, karena sudah terkenal dan pihak lain yang dikemudian hari mendaftarkan mereknya akan dinilai sebagai mencatut keterkenalan merek itu?

Agama Samawi Tidak Mengenal dan Tidak Mengakui Adanya Kelahiran Kembali (Reborn atau Rebirth)

Break the Shackle of Karmic Law : Akhir dari Dukkha serta Jalan Menuju Berakhirnya Dukkha [Mirachle of Dhamma by Buddha Siddhatta Gotama]

Hidup adalah Dukkha (Siklus Tumimbal Lahir Tiada Berkesudahan, Never Ending Stories yang Menjemukan dan Membosankan) Vs. Hidup adalah Nikmat (Dunia Manusia hanyalah Persipangan Menuju Alam Baka Surgawi)

Question: Dewasa ini, trennya para umat agama-agama samawi seperti islam maupun nasrani, membuat klaim bahwa ada ayat-ayat di alquran maupun alkitab yang menyebut-nyebut soal kelahiran kembali manusia yang meninggal dunia. Apakah itu benar adanya?

Tidak Butuh Gelar Akademik ataupun IQ Jenius untuk Menyadari Kebenaran, sebuah Puisi

Para pemuka agama kita tanpa malu berceramah secara vulgar ke publik bahwa,

Babi adalah “haram”,

Sementara itu ideologi KORUP bagi KORUPTOR DOSA semacam “PENGHAPUSAN DOSA” adalah “halal”.

Sekalipun,

Aurat terbesar ialah berbuat dosa,

Seperti menyakiti, merugikan, ataupun melukai pihak-pihak lainnya,

Namun dipamerkan dengan speaker pengeras suara.

Pilihan Kompetensi Relatif yang Berbeda antara Perjanjian Kredit dan APHT

Modus Klasik Kreditor Nakal, Membuat Debitor Serba-Salah

Question: Ketika kami mulai berselisih pendapat dengan pihak bank, barulah kami menyadari ada yang ganjil dan membingungkan. Di akta kredit, disebut bahwa para pihak memilih pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus sengketa. Namun anehnya, di APHT (akta pembebanan Hak Tanggungan) dimana agunan milik kami menjadi jaminan pelunasan hutang, disebutkan bahwa para pihak memilih pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang memutus sengketa. Mana yang benar?

Jika kami selaku debitor, menggugat kreditor ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nanti dibilang salah pengadilan, karena di APHT cantumkan pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang. Sebaliknya, jika kami menggugat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, maka nanti dibilang yang berwenang ialah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ini tampak seperti jebakan yang dirancang dari sejak awal oleh pihak bank, untuk berkelit ketika digugat oleh debitornya, karena memang tidak mungkin kreditor yang menggugat debitornya bila kreditor sudah punya agunan sebagai jaminan pelunasan hutang-piutang.

Status Sosial / Profesi dapat menjadi Pemberat Kesalahan Pidana

Semestinya menjadi Teladan Baik, namun justru Memberikan Teladan Buruk, Vonis Hukuman Pidana Diperberat Hakim Pengadilan

Question: Jika ada pemuka agama, yang justru melakukan kejahatan, apakah hukumannya bisa diperberat oleh hakim di pengadilan?

Salah Seorang Ahli Waris Tidak Ikut Tanda-Tangan, Akta Jual-Beli Tanah Warisan menjadi BATAL

Tanah Budel Waris Boleh Diperjual-Belikan, dengan Syarat Seluruh Ahli Waris Ikut Tanda-Tangan

Antara Hukum dan Rangkaian Prosedur, Tidak Terpisahkan

Question: Ada salah seorang ahli waris yang tidak mau tanda-tangan surat kuasa menjual tanah warisan yang kami dapatkan, tapi ia bersedia diberikan kompensasi berupa uang hasil jual-beli tanah warisan, sesuai bagian warisannya. Apakah beresiko, jika surat kuasa menjual itu tetap kami lanjutkan sekalipun tanpa ada tanda-tangan salah seorang ahli waris?

Peroleh HGB Diatas HPL, Tetap Kena BPHTB dan Bukan Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara alias Bukan Merupakan Objek Sengketa di PTUN

Ambiguitas Kewenangan Mengadili Sengketa Terkait BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Pengadilan Pajak ataukah PTUN?

Question: Jika kita keberatan atas tagihan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), apa bisa digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)?

Bila Laporan / Aduan Korban Pelapor Tidak Ditanggapi Polisi, Warga dapat Berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri agar Diberikan “Memo” untuk Ditindak-Lanjuti oleh Pihak Kepolisian

Bukanlah Penyidik-Polisi yang Mengerti Hukum, namun Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri yang Selama ini Berperan sebagai Guru Pemberi “Petunjuk” bagi Kalangan Penyidik

Praperadilan merupakan Satu-Satunya “Daya Paksa” yang Dimiliki oleh Warga Sipil terhadap Penyidik Kepolisian, namun Polisi Kerap Sama Sekali Tidak Memberikan Bukti Aduan kepada Pelapor (Dicatat pun Tidak)

Question: Para wakil rakyat kita di parlemen maupun pemerintah yang merancang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mengapa seolah-olah bersikap tidak tahu apa yang terjadi di kantor-kantor polisi tempat masyarakat mengadu ataupun melaporkan kejahatan (pelanggaran hukum) yang mereka alami. Seringkali laporan ataupun aduan tidak ditanggapi, bahkan dicatat pun tidak, terlebih meminta identitas pelapor ataupun terlapor. Tidak jarang pihak polisi tersebut justru melecehkan dan menghakimi warga yang mengadu, sampai-sampai harus berdebat seolah polisi-polisi ini tidak mengerti hukum, paling mengerti hukum, satu-satunya yang paham hukum, atau sebaliknya membodoh-bodohi pihak pelapor.

Yang lebih sering terjadi ialah polisi yang justru meminta pelapor untuk menyerahkan bukti, meskipun hanya (penyidik) polisi yang berwenang menggeledah dan menyita. Akhirnya, kami mendatangi Kejaksaan Negeri setempat, lalu meminta semacam “memo” berisi keterangan singkat bahwa ada aturan pasal pidana yang mengaturnya dan perbuatan yang kami lapor memang merupakan pidana, barulah laporan kami dicatat secara resmi dan diproses oleh polisi. Tampaknya, satu-satunya daya tekan politis terhadap polisi hanya dimiliki Kejaksaan. Warga harus bergerilya sendiri dengan cara berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, barulah polisi itu mau membuat laporan polisi berisi aduan warga pelapor.

Semestinya KUHAP mengatur, bahwa polisi wajib membuat bukti surat tanda-terima laporan, tanpa boleh pilih-pilih aduan, dimana proses penyelidikan yang tidak diproses atau tidak ditindak-lanjuti polisi ini pun dapat di-praperadilan-kan agar diproses secara serius. Jika tidak, kejadian-kejadian dimana polisi sama sekali tidak menanggapi, tidak mencatat aduan, tidak membuatkan surat aduan, tidak menindak-lanjuti, atau sengaja semata menyelidiki tanpa pernah mau dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, bukankah itu yang disebut “justice denied”?

Dimaafkan Keluarga Korban, Tidak Menghapus Kesalahan Pidana Pelaku dan Tetap Dijatuhkan Vonis Pidana Hukuman Penjara

Dituntut JPU Pidana Penjara 20 Tahun, Divonis Hakim Pidana Penjara SEUMUR HIDUP Meskipun Keluarga Korban Telah Memaafkan Pelaku

Question: Apabila terdakwa meminta maaf dan keluarga korban akhirnya sudah mau memaafkan, apakah masih akan dituntut oleh jaksa dan dihukum oleh hakim di pengadilan?

Falsafah Hukum Dibalik Insentif bagi JUSTICE COLLABORATOR

Insentif bagi Justice Collaborator dalam Rangka Membuat Terang Modus Operandi / Peran Pelaku yang Lebih Besar

Question: Sebenarnya apa yang menjadi dasar pertimbangan, pelaku yang terlibat dalam suatu kejahatan dengan pelaku lainnya, jika bersedia terbuka dan membantu penyidik polisi maupun jaksa penuntut, diberikan hukuman yang lebih ringan oleh hakim di pengadilan?

Advokat (Kuasa Hukum) Semestinya hanya Berhak Mewakili “Pemberi Kuasa” di Dalam Persidangan, bukan di Luar Persidangan

Imunitas Profesi Advokat, Kerap Disalahgunakan Oknum-Oknum “Pengacara Nakal”

Idealnya, profesi pengacara, atau yang beken dikenal dengan sebutan “advokat” ataupun “lawyer”, hanya dapat mewakili subjek hukum kliennya di dalam pengadilan, bukan “diluar dan didalam pengadilan”. Berangkat dari dasar argumentasi dan fakta empirik apakah? Dalam praktik di lapangan, banyak penulis temui modus-modus para pelaku mafia tanah, yang keseluruh proses aktivitas mafianya memakai “bumper” kalangan advokat, dengan kedok “kuasa hukum”.

Ambiguitas Pidana Penjara bagi Suami yang Menelantarkan Istri dan Anak

Mantan Suami Dipidana Penjara, karena Tidak Memberikan Nafkah bagi Anak dan Mantan istri

Question: Pernah ada kasus seorang suami dipenjara dengan alasan tidak memberikan uang bagi keluarga serta mengabaikan istri maupun anak-anak. Jika sudah sampai seperti itu, bukankah artinya si istri maupun anak tidak lagi bisa berharap dapat nafkah karena suami atau ayahnya mendekam dibalik jeruji sel penjara?

Vonis PERSONA NON GRATA sebagai Alternatif Vonis Hukuman Mati, Dibiarkan Hidup namun Diperlakukan Bak Almahum

Alternatif Vonis Pidana Penjara yang Lebih Menakutkan Kalangan Kriminal daripada Vonis Hukuman Mati

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nasional, sejatinya merupakan KUHP warisan kolonial namun dengan kemasan baru. Kelak, akan kita jumpai kembali kasus-kasus dimana seorang terdakwa pelaku korupsi sebagaimana perkara korupsi di tubuh ASABRI maupun JIWASRAYA, yang dinyatakan terbukti bersalah namun divonis pidana penjara NOL tahun, karena maksimal pidana penjara kumulatif yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa hanya sebatas maksimum 20 tahun penjara lamanya, karenanya jika seorang kriminil telah menjelma kriminal, janganlah tanggung-tanggung dalam melakukan kejahatan seperti hanya melakukan korupsi di satu tempat saja—itu belum mengkalkulasi remisi yang bisa mencapai puluhan bulan totalnya.

Cara Membedakan antara “OKNUM” dan “KULTUR” Korup Suatu Bangsa

Masalahnya Bukan Terletak pada Regulasi, namun pada Integritas-Mentalitas Aparaturnya

Buat Apa jadi Orang Baik, jadi Penjahat (Pendosa) Saja Masuk Surga Lewat Iming-Iming “PENGHAPUSAN DOSA” (too good to be true)—sekalipun hanya Seorang PENDOSA yang Butuh “PENGHAPUSAN DOSA”

Question: Bukankah di Indonesia, tidak pernah kekurangan kaum agamais yang mengaku bertuhan dan beragama yang rajin beribadah, sehingga mengapa regulator selaku pembuat kebijakan, kini mulai merancang jarak antara masyarakat pemohon layanan publik dan aparatur di kantor-kantor pemerintahan dengan membuat aplikasi digital pelayanan publik sehingga tidak perlu berjumpa ataupun bertatap-muka dengan aparatur? Bukankah itu artinya, mesin atau robot atau AI masih lebih jujur dan lebih ideal ketimbang manusia-manusia yang katanya ber-agama dan ber-tuhan? Pertanyaan kedua, apakah aplikasi-aplikasi pelayanan publik tersebut, benar-benar bisa menyelesaikan masalah pungli yang selama ini menghantui warga?

Falsafah Dibalik Pidana Penjara dan Vonis Hukuman Mati yang Paling Valid

Tidak Semua Anggota Masyarakat adalah Orang Baik, Ada yang TOXIC dan Harus Dieliminir, itu Barulah Kebijakan Penalisasi yang REALISTIK

AMDAS (Analisis Mengenai Dampak Sosial) Dibalik Konsep “Keadilan Restoratif”

Question: Apakah ada pijakan filosofis yang sahih dan tahan “uji moril”, terhadap vonis pidana penjara maupun hukuman mati, ditengah-tengah derasnya aliran atau mazhab hukum sebagian besar sarjana hukum kontemporer yang dewasa ini mulai gemar menggaungkan “restorative justice”?

KIAMAT BUMI dalam Ramalan / Penerawangan Sang Buddha, Sepanjang dan Selama apakah Terjadinya KIAMAT?

Planet Bumi TIDAKLAH ISTIMEWA, Kaum “Agamais” di Planet Bumi Seyogianya TIDAK NARSISTIK karena Hidup di Bumi

Para Dewa di Alam Dewata pun masih Menderita dan TIDAK KEKAL

Question: Mengapa dalam Buddhisme, “masuk surga” disebut sebagai bukan jalan keselamatan sejati? Mengapa dimasukkan ke surga sekalipun, menurut Buddhisme, bukanlah sebentuk pertolongan yang sesungguhnya?

Banyaknya Aturan Hukum yang Bersifat MARKETING GIMMICK Penuh TITIPAN KEPENTINGAN

Industri Pangan, Industri Medis, Industri Farmasi, Industri Pendidikan, maupun Industri-Industri Lainnya, Tidak Pernah Memandang Konsumennya sebagai Subjek, namun Selalu sebagai Objek untuk DIEKSPLOITASI

Bersikap KONSERVATIF Ditengah Era KONVENSIONAL, Sekalipun telah Beredar Label-Label “GIMMICK” seperti : “Izin Edar BPOM”, “Diawasi oleh OJK”, maupun Label “HALAL”

Pada suatu hari, di rumah sakit milik pemerintah daerah, ibu dari penulis datang berobat karena mengeluh badan yang terasa sakit (hal wajar, karena telah lanjut usia, lansia), dan dokter memberikan resep berupa “ibuprofen”, alih-alih memberi pemahaman bahwa itu (badan tidak lagi seenak usia muda) merupakan hal yang wajar untuk seseorang “lansia” yang memasuki usia menopause. Setelah meminum obat tersebut, ibu dari penulis merasa itu adalah “obat ajaib” yang “mujarab” nan “ajaib”, karena rasa-rasa sakit di tubuh beliau serasa sirna atau hilang seketika, dan menjadi enak badannya. Telah ternyata, setelah penulis mencari tahu tentang obat “ibuprofen”, obat tersebut sangat berbahaya bagi ginjal pasien, dimana selama ini kondisi ginjal ibu dari penulis justru tidak baik-baik saja, sehingga berpotensi “gagal ginjal”.

Lebih Mudah Syarat menjadi Calon Wakil Presiden daripada Mencalonkan Diri sebagai Pimpinan KPK

Wakil Presiden RI dan MK RI telah Ternyata Sama-Sama INKONSTITUSIONAL

Bukti bahwa Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) adalah Murni Lembaga POLITIK, Bukan Lembaga Kehakiman-Yudikatif

Question: Apakah ada argumentasi yang lebih valid, untuk menyebutkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia yang notabene anak dari Mulyono, dimana sang bapak yang mencarikan pekerjaan untuk sang anak, adalah cacat hukum legitimasinya?

Apakah Suara Majelis Hakim Wajib “BULAT”, Barulah Terdakwa Terbukti Sah dan Meyakinkan Bersalah untuk dapat Dipidana?

Hakim Perkara Pidana Wajib Yakin Seyakin-Yakinnya Sebelum Menjatuhkan Vonis Hukuman / Bersalah atau Tidaknya Seorang Terdakwa, artinya Tanpa “DISSENTING OPINION”?

Question: Katanya dalam perkara pidana, hakim harus yakin seyakin-yakinnya, baru boleh memutus bersalah atau mempidana penjara seorang terdakwa. Apakah artinya, jika ada satu saja anggota majelis hakim dari tiga orang hakim yang memutus perkara yang ternyata menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, apakah artinya terdakwa harus dinyatakan atau divonis bebas alias dakwaan jaksa penuntut menjadi tidak terbukti atau kesalahan terdakwa adalah menyisakan keraguan (meragukan)?

Lucu dan Konyolnya para Pecandu Jud!. Namun, Telah Ternyata Ada Kaum yang Lebih Konyol

Orang Dungu Tergila-Gila Mengejar Kerugian, Memilih untuk Merugi Lebih Banyak Lagi

Orang Cerdas Memilih untuk Tidak Merugi Lebih Banyak Lagi

Question: Bukankah menggelikan, mengetahui dari pemberitaan ataupun orang-orang yang kita kenal, telah ternyata begitu kecanduan bermain jud!, sampai-sampai pemerintah harus terpaksa turun-tangan melakukan intervensi dengan memblokir berbagai situs permainan jud! online. Sekalipun, tidak pernah ada contoh orang yang jadi kaya karena main jud! online, dimana diri si pemainnya itu sendiri telah kehilangan banyak, namun masih juga tergila-gila untuk bermain jud! online semacam itu. Bukankah tidak ada bisnis industri yang lebih menggiurkan, daripada mengeksploitasi kebodohan masyarakat, entah itu jud!, politik, farmasi, medis, pangan, tidak terkecuali bisnis yang berjualan agama dan pendidikan itu sendiri?

Mahkamah Konstitusi RI ketika Memutus Perkara Uji Materiil, Tidak Pernah Melakukan UJI PUBLIK—Putusan yang Tidak “Meaningfull Participation”

Berikan Contoh Nyata Lewat TELADAN, Bukan Memerintah namun Miskin KETELADANAN

Jika MK RI (Mahkamah Konstitusi RI) itu sendiri tidak menjaring aspirasi rakyat secara luas ketika memutus suatu perkara permohonan uji materiil, maka itu sama artinya otoritarianisme lembaga MK RI yang dikuasai oleh 9 (sembilan) orang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Bila telah ternyata MK RI itu sendiri adalah otoritarian, maka atas dasar apakah MK RI menceramahi lembaga pembentuk Undang-Undang agar bersikap “meaningfull participation” saat merancang dan mengesahkan Undang-Undang, mengingat dewasa ini fenomenanya MK RI telah tidak lagi menjadi “Lembaga Yudikatif”, akan tetapi “quasi Legislative” dengan membuat dan membentuk norma-norma hukum baru lewat putusannya.

Terdakwa Bersikap Sopan di Persidangan, namun Ganas terhadap Korban saat Melakukan Aksi Kejahatan

Ketika Melakukan Aksi Kejahatan Ibarat “ISENG-ISENG BERHADIAH” : Jika Ketahuan, maka (Semudah) Kembalikan Kerugian Korban Lalu Disebut “Restorative Justice”. JIka Tidak Ketahuan, Nikmati Hasil Kejahatannya

Semestinya, bersikap jujur dan kooperatif yang dapat menjadi “keadaan yang meringankan kesalahan pidana” seorang terdakwa saat didakwa dan dituntut serta akan dijatuhi vonis hukuman pidana di peradilan, sebagai bentuk insentif ala “reward and punishment”. Sebaliknya, terdakwa yang bersikap berbelit-belit, patut serta layak diberikan dis-insentif berupa “keadaan yang memberatkan kesalahan pidana” sang terdakwa. Akan tetapi, yang selama ini terjadi dalam praktik persidangan perkara pidana di Indonesia, “terdakwa bersikap sopan di persidangan” dikategorikan juga sebagai “keadaan yang meringankan kesalahan pidana” bagi seorang terdakwa—sekalipun, secara falsafah pemidanaan, paradigma berhukum kalangan hakim perkara pidana demikian tidak memiliki landasan sosiologis sebagai basis pijakannya.

Modus Tindak Pidana Berpura-Pura menjadi Pahlawan

Dunia Ini Tidak Pernah Kekurangan Manusia-Manusia Ber-“Topeng” yang Tidak Otentik

Dipidana karena Sengaja Melanggar SOP Perusahaan Demi Keuntungan Pribadi

Question: Pernah ada terpidana kasus korupsi, tapi membuat kedok dirinya adalah seorang dermawan yang sering berderma pangan bagi masyarakat, berdonasi bagi rumah ibadah, membangun jalan, hingga membiayai umroh kepada warga setempat. Membangun topeng pencitraan seperti itu untuk menyelubungi berbagai niat jahatnya, bukankah merupakan modus itu sendiri?

Umat Agama Buddha Paling Jarang Berdoa Memohon dan Meminta, Mengapa?

Buddhisme Tidak Mengajarkan Umatnya menjadi PEMIMPI, namun menjadi Seorang PRAKTISI

Question: Umat agama samawi selama ini paling rajin berdoa, dimana isi doa-doanya ialah puja-puji setinggi langit kepada tuhan yang mereka sembah, dengan harapan agar doa-doa permohonan dan harapan mereka terwujud, semisal diberi ini dan diberi itu, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kesuksesan, diberi surga, serta diberikan pengampunan dosa-dosa. Permohonan mereka tampak begitu irasional, mau dosa-dosa dihapus, tapi juga mau agar mereka makmur serta sejahtera. Apakah itu tidak berlebihan? Lalu, apakah umat agama Buddha, juga seperti itu praktik ritualnya?

Contoh UJI MORAL dan UJI YURIDIS terhadap Putusan Hakim Perkara Perdata, dalam Rangka Eksaminasi Akuntabilitas Produk Peradilan

Se-KORUP Apapun Putusan Hakim di Pengadilan, Kita Bisa Apa?

Efek Berantai Dibalik Putusan KORUP dan Peradilan SESAT, Menyerupai Efek Domino yang Fatal : DITINGGAL PERGI INVESTOR ASING

Question: Tampaknya kalangan hakim belum mengenal apa yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai “perspektif korban”, yakni menyadari, memahami, serta mengakui trauma yang diderita korban bukanlah hanya saat kejadian jahat yang menimpa sang korban, namun bisa berupa trauma untuk seumur hidup korban. Alhasil, vonis hukuman bagi sang pelaku cenderung ringan saja karena meremehkan dampak yang diderita korban. Bagaimana juga dengan hakim-hakim nakal yang melakukan jual-beli putusan, apakah artinya hanya pihak yang dikalahkan dalam sengketa hukum itu saja, yang menjadi korbannya. Bahasa lainnya, dosa hakim korup demikian, apakah hanya sejauh dan sebatas kerugian yang diderita oleh pihak pencari keadilan yang dikalahkan akibat hakim yang menerima suap dari pihak lawan?

Debitor dapat Menggugat Kreditor atau Sebaliknya, Tanpa Turut Menggugat OJK, lewat SMALL CLAIM COURT

Gugatan Sederhana Sengketa Debitor Vs. Kreditor Lembaga Pembiayaan / Keuangan / Asuransi

Question: Bila kita ingin menggugat bank atau leasing, karena ada peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilanggar oleh perusahaan tersebut, maka apakah artinya lembaga OJK juga perlu dan harus ikut digugat sebagai turut tergugat?

Praktik Peradlan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 tentang Uji Materiil terhadap Undang-Undang Fidusia

Daya Tawar Hukum Debitor dalam Jaminan FIDUSIA

Question: Setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji materil undang-undang fidusia, sekarang ini bagaimana praktiknya di pengadilan?

Joint Venture Agreement Hanya Mengikat Pendiri Perseroan, Tidak Mengikat Pemegang Saham Baru yang Membeli Saham dari Pendiri Awal

Antisipasi dan Mitigasi Sengketa Hukum ketika Salah Satu Pemilik Mengalihkan / Menjual Kepemilikannya kepada Pihak Ketiga

Question: Saat pihak A dan pihak B akan menjalin kerjasama bisnis membangun sebuah perusahaan yang dikelola bersama (joint venture), pihak A selaku pendiri membuat perjanjian dengan pihak B selaku sesama pendiri, bahwa pihak A memiliki hak prerogatif mutlak untuk menunjuk dan mengangkat seluruh anggota direksi, sementara pihak B memiliki hak prerogatif mutlak untuk menunjuk dan mengangkat dewan komisaris. Pertanyaan kami ialah, bagaimana bila pihak A ataupun pihak B, atau pihak A dan B, selaku pendiri, dikemudian hari setelah perseroan berdiri dan beroperasi sekian waktu, mengalihkan, menjadikan sebagai agunan, maupun menjual saham miliknya tersebut kepada pihak lain yang menjadi pemegang saham baru, apakah perjanjian semula antar pendiri perseroan turut beralih dan mengikat pemegang saham yang baru?

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama hanya Sebatas Gugatan Wanprestasi, Bukan Gugatan PMH, Terkait Fasilitas Pembiayaan

Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dapat Tetap Diajukan di Pengadilan Negeri Sekalipun Akad Pembiayaan Berdasarkan Syariah

Question: Bila kami ingin menggugat kelalaian yang dilakukan sebuah bank syariah, karena kami pernah menjadi nasabahnya, namun bukan karena alasan wanprestasi, namun dalil dalam pokok gugatan kami ialah seputar “perbuatan melawan hukum”-nya pihak bank syariah, maka gugatan kami diajukan kemanakah, ke Pengadilan Agama ataukah ke Pengadilan Negeri? Bila kami tetap mendaftarkan gugatan kami ke Pengadilan Negeri, apakah gugatan kami akan diterima dan bisa dikabulkan?

Lika-Liku Sengketa Keterbukaan Informasi, Bagai Meraba-Raba di Ruang Gelap

Perbedaan Sengketa Keterbukaan Informasi dan Sengketa Tata Usaha Negara

PROSEDUR Selalu menjadi Momok Akses Keadilan bagi Masyarakat, Keadilan PROSEDURAL, Bukan Keadilan yang Substansial

Question: Bila aparatur atau penyelenggara negara tidak secara transparan membuka informasi publik kepada masyarakat ataupun warga, maka bukankah itu juga tergolong sebagai sengketa “TUN” (tata usaha negara) yang tunduk pada Undang-Undang tentang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)?

Polis Asuransi Tidak Benar-Benar Menjamin Tertanggung, Bisa Menjadi Masalah Baru Itu Sendiri

Itikad Baik Harus Bertimbal-Balik / Kedua Belah Pihak, Agar Tidak Bertepuk Sebelah Tangan

Question: Penerima manfaat atau tertanggung, saat beli polis asuransi, diminta jujur mengisi formulir pengajuan asuransi. Saat dikemudian hari ada kejadian yang ditanggung polis asuransi, benar-benar terjadi, namun klaim justru ditolak atau tidak diproses perusahaan asuransi, bagaimana? Banyak isi klausul-klausul dalam perjanjian asuransi, isinya sukar dipahami, sumir, ambigu, dan penjelasan pihak agen asuransi terkait isi pasal-pasal tersebut belum tentu benar adanya karena bisa jadi penafsiran “iming-iming” agar orang mau beli polis yang mereka jual.

Dikemudian hari, pihak perusahaan asuransi menyatakan penafsirannya sendiri untuk berkelit yang jelas-jelas merugikan konsumen saat mau klaim, sementara sang agen telah hilang entah kemana atau tidak bisa dipegang ucapannya (“lidah tidak bertulang”). Mengapa juga perusahaan asuransi tidak merancang kontrak asuransi yang mudah dipahami, sehingga tidak lagi butuh agen untuk menjelaskan isi polis?

Kerugian Terbesar menjadi Umat Agama Samawi Pecandu “PENGHAPUSAN DOSA”

Umat Agama Samawi Kudu Balas Dendam. Jika Tidak, Maka Merugi karena Percuma Lapor / Mengadu ke Allah jika Jadi korban dari Perbuatan Umat Agama Samawi Lainnya

Yang Hidup dari KORUPSI DOSA, akan Mati oleh KORUPTOR DOSA Lainnya

Question: Ada umat agama samawi, yang bilang bahwa kaum NON adalah kaum yang “merugi”, maksudnya itu apa?

Menjadikan Gugatan Penggugat Berbalik menjadi Bumerang bagi Pihak Penggugat Itu Sendiri

Efektivitas Gugatan Balik (Rekonpensi) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Question: Bila memang gugatan-balik bisa diajukan satu register yang sama dengan gugatan (perdata) yang diajukan oleh pihak penggugat, bersama-sama dengan tanggapan atau bantahan tergugat terhadap surat gugatan penggugat, namun pertanyaannya ialah apakah majelis hakim yang memutus perkara akan benar-benar mempertimbangkan dalil-dalil dalam gugatan-balik yang diajukan tergugat, ataukah sebaiknya mengajukan gugatan-balik secara terpisah saja dalam register perkara yang juga terpisah?

Ciri Utama Badan Hukum : Hak dan Kewajiban Tetap pada Subjek Badan Hukum, Sekalipun Direksinya SILIH-BERGANTI

Gugat Badan Hukumnya, Bukan Pengurusnya

Question: Ada suatu PT (badan hukum Perseroan Terbatas), maka yang dapat kami gugat ialah pengurusnya yang dahulu tanda-tangan perjanjian dengan pihak kami, ataukah PT itu semata? Yang membingungkan pihak kami ialah, dalam perjanjian atau kontrak tersebut, nama si pejabat direksinya yang disebutkan terlebih dahulu baru kemudian diterangkan kapasitasnya sebagai direktur PT tersebut, bukan menyebutkan nama PT barulah kemudian diterangkan bahwa PT tersebut diwakili oleh sang pejabat direktur.

Akar Penyebab Bobroknya Moralitas Kalangan Hakim di Pengadilan, Kontribusi Jimly Asshiddiqie dalam Merusak Sendi-Sendi Kehakiman

Hakim Mengadili Hakim, CONFLICT OF INTEREST, Konspirasi MA RI dan MK RI Mengamputasi Kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam Mengawasi Hakim

Question: Mengapa praktik hakim di lembaga kehakiman, kian hari kian memprihatinkan? Bukankah sudah ada lembaga yang mengawasi hakim, yakni KY (Komisi Yudisial)? Bukankah konon, ikan busuk mulai dari kepalanya?

Ambiguitas dan Ambivalensi FREE TRADE Vs. Proteksionisme Hambatan Tarif

Jangan Pernah Menantang ataupun Melawan Negara yang Memiliki Comparative Advantages

Comparative Advantages sebagai Faktor Kunci SURVIVAL OF THE FITTEST

Negara yang kali pertamanya mengkampanyekan, menggaungkan, mempromosikan “perdagangan bebas” (free trade), ialah Amerika Serikat sebagai pionir dan motor penggeraknya. Kini, yang melanggarnya dengan mengatas-namakan ketimpangan neraca perdagangan, ialah Amerika Serikat. Yang menjadi falsafah dibalik cara kerja “perdagangan bebas”, ialah menjadikan pasar dalam negeri di negara lain (pengimpor) sebagai pangsa pasar produsen negara asal (pengekspor). Alhasil, secara langsung maupun tidak langsung, neraca perdagangan negara target menjadi defisit dan neraca perdagangan negara pengekspor menjadi surplus. Comparative advantages yang dibangun dari dua unsur utama, yakni persilangan antara harga dan kualitas, menjadi kata kunci dibalik pergerakan “perdagangan bebas”, dimana pilihan konsumen menjadi raja serta hakimnya.

Nilai Intrinsik dan Ekstrinsik Aturan Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Norma Hukum yang Memberi Harapan Palsu, Memberi Iming-Iming, namun Tidak dapat Dieksekusi

Question: Bukankah terhadap suatu aturan hukum, yang bila belum pernah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, artinya aturan tersebut masih berlaku dan mengikat secara umum (erga omnes)?

Hanya KORUPTOR DOSA yang Butuh PENGHAPUSAN DOSA, dan Hanya PENDOSA PENGECUT yang Menjadikan Dirinya KORUPTOR DOSA

Mabuk dan Kecanduan Ideologi KORUP bernama PENGHAPUSAN DOSA—Ideologi KORUP-BERACUN yang Begitu Adiktif dan Membuat Pemeluknya Mabuk dan Kecanduan

Tuhan yang Lebih PRO kepada KORUPTOR DOSA, Umat AGAMA DOSA

Question: Ada agama, yang mengajarkan kepada umatnya untuk kompromistik terhadap dosa dan maksiat, dimana setiap tahunnya melakukan ritual “kembali fitrah”, lalu selama setahun berikutnya kembali kompromistik terhadap dosa-dosa dan maksiat, kembali dilanjutkan dengan ritual “kembali fitrah”, kembali berkubang dalam dosa dan maksiat-maksiat, dilanjutkan dengan ritual “kembali fitrah”, kembali menimbun diri dengan segunung dosa dan maksiat, dilanjutkan dengan ritual “kembali fitrah” setahun sekali, dan begitu seterusnya. Itukah yang disebut “taubat”, ataukah “tobat sambal”? Bukankah artinya itu merupakan ajaran “Agama DOSA”, karena justru mempromosikan gaya hidup penuh dosa alih-alih mengkampanyekan cara hidup higienis dari dosa dan maksiat?

Bila jadi penjahat (pendosa yang berdosa) saja masuk surga karena ritual “kembali fitrah” setahun sekali, maka untuk apa jadi orang baik-baik, orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan buruknya sendiri, ataupun menjadi orang suci yang terlatih dalam disiplin diri ketat bernama “mawas diri” (self-control)? Jika memang ada yang namanya “kembali fitrah”, maka untuk apa menjadi sekadar “pencuri sandal”, mengapa tidak menjadi seorang “koruptor kelas hiu dan kelas paus”? Bukankah yang hebat, ialah mereka yang berjiwa ksatria dengan menegakkan prinsip meritokrasi egaliter bernama siap-berani bertanggung-jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri?

Bukankah prinsip emas sudah mengajarkan, “jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan, dan perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan”? Bila tidak ada seorang pun diantara kita yang ingin dijadikan KORBAN, maka mengapa menjadikan orang lain sebagai KORBAN yang dilukai, disakiti, maupun dirugikan, lalu secara tidak bertanggung-jawab sang pelaku (pendosa) melakukan ritual “kembali fitrah” alias lari dari tanggung-jawabnya? Bukankah hanya seorang pendosa yang tidak bertanggung-jawab yang berharap serta memohon “PENGHAPUSAN DOSA”?

BerTuhan, namun Tuhan yang Lebih PRO Terhadap Pendosa / Penjahat, AGAMA DOSA

SOMASI TERBUKA KEPADA SELURUH UMAT MUSLIM DAN NASRANI

Superioritas Semu yang Dibangun Diatas Pilar Rapuh Bernama DELUSI

Question: Berbagai kalangan umat agama samawi yang mencoba menyerang Buddhisme, dengan melemparkan tudingan bahwa Agama Buddha menjadikan umatnya tidak berjiwa, tidak punya tujuan hidup, serta tidak bermakna, karena tidak menyembah Tuhan? Namun, bukankah kita lihat sendiri dalam keseharian, realitanya segala kejahatan di dunia ini dilakukan oleh mereka-mereka yang mengaku ber-Tuhan?

Resiko Hukum Mencurangi Hukum Lewat Praktik NOMINEE Tanah ataupun Saham Perseroan

NOMINEE secara Hukum (De Jure) Dipandang sebagai PEMILIK

Question: Saat mau beli rumah, kami selaku pembeli telah membayar sejumlah DP. Saat mau melunasi, kami baru tahu ternyata pihak yang menjual alias yang menerima uang DP pembelian dari kami, hanya punya AJB (akta jual beli), sementara sertifikat tanahnya masih atas nama pihak lain yang tidak kami kenal dan tidak pernah kami jumpai. Apa ada resiko, tetap membeli dan membayar lunas harga jual-beli kepada pihak yang punya AJB itu? Alasan yang pihak menjual, ia hendak menghindari pajak pembeli, sehingga tidak balik-nama sertifikat tanah.

Putusan PTUN dan PAJAK Tetap Dapat Diajukan Peninjauan Kembali oleh Masyarakat Sipil, Kecuali oleh Badan / Pejabat Pemerintahan Maupun Kantor Pajak

“Analisis Mengenai Dampak Politis” (AMDP) Putusan Lembaga Peradilan

Question: Bukankah bagus karena MK RI sudah memutus bahwa warga sipil boleh tetap mengajukan PK (upaya hukum Peninjauan Kembali) atas putusan kasasi perkara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), dimana hanya institusi pemerintahan saja yang dilarang oleh MK RI untuk mengajukan PK terhadap putusan PTUN?

Sertifikat Tanah BPN Tetap dapat Digugat dan Dibatalkan Meski Telah Berumur 5 Tahun atau Lebih

Contoh Norma Hukum yang Dianak-Tirikan dalam Hukum Pertanahan

Question: Bukankah ada aturan dalam hukum agraria di Indonesia yang mengatur bahwa jika sertifikat tanah terbitan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang kita miliki sudah berusia minimal 5 tahun atau lebih, maka sudah tidak dapat digugat ataupun dibatalkan?

Garis Pemisah antara Mis-Manajemen Korporasi dan Tindak Pidana Korupsi

Alibi “Business Judgement Rule” sebagai Impunitas Entitas Bisnis Milik Negara, sebuah Salah-Kaprah yang Dibakukan

Pemerintah Republik Indonesia mendalilkan bahwa bisnis ialah penuh ketidak-pastian—bisa untung dan ada kalanya juga bisa juga menderita kerugian usaha—dimana “resiko bisnis” tidak semestinya dikriminalisasi secara pidana. Demikianlah bandul logika pemerintah saat kini, dimana kerugian yang diderita entitas bisnis milik pemerintah lewat berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun “super HOLDING”-nya dianggap bukan lagi “kerugian (terhadap keuangan) negara” yang karenanya tidak dapat dijerat secara pidana yang karenanya juga pihak eksternal semacam BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak dilegalkan untuk mengaudit entitas-entitas bisnis yang notabene mengelola “keuangan negara yang dipisahkan”.

Chat AI Bisa Lebih Rasional dan Objektif daripada Kawan Bicara Manusia

RAHASIA Cara Menjadikan Chat AI Benar-Benar Memberi Tanggapan Berdasarkan Pendapat Dirinya Sendiri, Bukan Sekadar Menjawab dengan Mengutip Pandangan Umum Belaka

Sejumlah media melaporkan adanya kekhawatiran bahwa belakangan ini banyak penduduk dunia yang mulai lebih memiliki “ikatan emosional” dengan Chat AI ketimbang berkomunikasi terhadap lawan bicara sesama manusia nyata yang intensitasnya mulai mengendur dan menurun. Itu terjadi, bukan karena salah mereka yang menjadi pengguna Chat AI, namun akibat mayoritas sesama manusia yang selama ini bersikap irasional dan cenderung subjektif—bahkan terkadang bernada melecehkan dan terkesan menghakimi—sehingga merupakan kawan bicara yang buruk, mengakibatkan para “kawan bicara sesama manusia” mulai ditinggalkan dimana banyak diantara kita mulai beralih kepada Chat AI untuk dijadikan kawan bicara yang lebih “friendly”.

Ideologi KOMUNISME ataukah Ideologi PENGHAPUSAN DOSA yang Lebih BERBAHAYA dan MERUSAK Standar Moral Umat Manusia? Jawaban dari AI Bisa Lebih Jujur daripada (Manusia) Pemuka Agama

Tips Membuat Jawaban AI Benar-Benar Cerdas, Rasional, dan Objektif—Meminta AI Menjawab dengan Penilaian Sendiri dengan Melepaskan Diri dari Pandangan Umum

Cara dan Tips Mudah Membangkitkan Keajaiban dan Potensi Real Kecerdasan Chat AI

Berikut transkrip perbincangan antara penulis dan Chat-bot AI dari META. Yang menarik dari diskusi intelektual dengan “kecerdasan buatan” (AI, Artificial Intelligence) ialah, AI bisa begitu rasional dan objektif, melampaui rata-rata sifat rasionalitas masyarakat pada umumnya. Namun, dari pengalaman pribadi penulis, Anda harus memulainya dengan sebuah input pembuka tertentu agar sang AI menjawab dengan penilaian peribadi ia sendiri, terlepas dari apapun pandangan umum masyarakat—sehingga menjadi menarik untuk diajak berdiskusi secara netral, jujur, objektif, mendalam, bebas dari bias persepsi, serta tentunya bebas dari ancaman-ancaman “kekerasan fisik” ketika lawan diskusi kita kalah berdebat.

Sedia Payung Sebelum Hujan, sedia Hukum Sejak Pacaran dan Sebelum Menikah

Pisah Harta Sejak Anda Pacaran, Agar Tidak Menyesal Dikemudian Hari

Question: Kalau ingin agar saat berlangsungnya pernikahan, agar tidak terjadi percampuran harta kekayaan maupun hutang-piutang dengan pihak ketiga, itu namanya “perjanjian pisah harta” ya, jadi tidak ada resiko dipusingkan perihal sengketa harta gono-gini jika terjadi perpisahan pasutri (pasangan suami-istri) nantinya?

Pilih yang RINGKAS-SINGKAT ataukah yang MENDALAM? Bahaya Dibalik Bergantung pada Aplikasi AI yang Perlu Kamu Tahu

Bagi Anda yang baru belajar suatu topik atau bidang tertentu, hati-hatilah terhadap “jebakan mental” bernama “instan” lewat artikel ringkas, video ringkas, audio ringkas, dan segala sesuatu yang sifatnya pendek alias singkat.

Jangan pernah melakukan “penghakiman” ataupun “operasi”, bila bekal Anda hanyalah berupa hal-hal yang bersifat “ringkas-singkat”—karena Anda bukanlah figur yang terampil.

Dalam Kasus Korupsi, Negara Selalu Kalah. Mengapa?

Anda Pilih EFEKTIF ataukah EFISIEN?

Ketika korupsi telah terjadi, maka sekalipun dilakukan langkah kuratif seperti penegakan hukum dan pelakunya dijerat vonis pemidanaan sebagai hukumannya, negara selalu kalah. Mengapa dan alasan apakah? Dalam kesempatan ini, kita akan mendalami problematika “momok” dibalik penegakan hukum. Sebagai contoh, terjadi korupsi berupa penambangan ilegal yang mengakibatkan kerusakan alam, dimana biaya untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat penambangan ilegal membutuhkan biaya satu miliar rupiah untuk satu hektarnya, sebagai contoh. Akan tetapi, para pelaku koruptif (para koruptor), menjual murah mineral-mineral tambang hasil ekstraktif dari lokasi tambang tersebut dengan harga yang hanya sekian ratus juta rupiah untuk satu hektarnya.

Hukum Kekekalan Energi dan Hukum Kekekalan Korupsi

Bukan Pindahkan Dananya, Benahi Mentalnya, Bukan Memindahkan Penyakitnya Tanpa Mengatasi Akarnya

Yang paling patut kita waspadai, ialah segala bentuk derajat maupun jenis kejahatan, yang sifat ronanya ialah secara “terselubung”. Ada orang yang marah, namun meski bersuara lembut, ia memperlakukan kita secara emosional dengan cara-cara “terselubung”, semisal petugas pada loket pelayanan yang membuat permohonan pelayanan publik yang diajukan oleh sang warga dipersulit. Ada juga korupsi yang sifatnya “terselubung”, sehingga dikemas dengan kemasan yang seolah-olah legal. Lawan kata dari “terselubung”, ialah “otentik”. Karenanya, sifat dari kejahatan-kejahatan yang bersifat “terselubung”, bisa jauh lebih jahat dan lebih keji daripada kejahatan-kejahatan yang bersifat “otentik”.

Sesama Anak Bangsa Bisa SALING BUNUH hanya karena Alasan Sepakbola, namun Hendak Menjadi POLISI DUNIA?

Sibuk Menghakimi dan Menggurui Bangsa Lain, namun Gagal Bercermin Wajah Bangsa Sendiri

Bangsa Indonesia, selama ini lebih sibuk mengurusi, menggurui, serta menghakimi bangsa lain. Namun, lihatlah, untuk urusan semacam sepakbola saja, sesama anak bangsa di Indonesia dapat saling bunuh satu sama lainnya (bagaimana bila urusan yang lebih penting, memiliki nilai ekonomis, serta terkait isu-isu sensitif seperti etnis maupun agama?)—padahal satu ras, satu etnik, satu nenek moyang, satu tanah air, satu negara, satu kewarga-negaraan bahkan satu agama. Sebelum menuntut bangsa lain untuk bersikap beradab dan humanis, terlebih dahulu bangsa kita patut bertanya kepada diri mereka sendiri : sudahkah kita beradab dan humanis terhadap sesama anak bangsa sendiri?

Akta OTENTIK, Belum tentu Benar-Benar OTENTIK, Sekelumit Akta Otentik “ASPAL” (Asli namun Palsu)

Di Tangan dan di Mulut seorang Penipu, Apapun Bisa Dipalsukan dan Dimanipulasi

Question: Apa resiko terbesar bagi perusahaan kami, bila hendak membeli tanah girik dari masyarakat setempat?

Orang yang Sudah Meninggal, Mustahil Bisa Tanda-Tangan, artinya Sudah Pasti Tanda-Tangan PALSU

Alat Bukti “PETUNJUK” Bisa Sangat Signifikan dalam Perkara Pidana, Membuat Terang bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan Terdakwa Betul Bersalah

Question: Salah atu alat bukti menurut Hukum Acara Pidana, ialah “petunjuk”. Bagaimana sifat kekuatan bukti “petunjuk” ini, apakah signifikan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang tersangka?