Yang Belum Menikmati Barang / Jasa, Bukanlah Konsumen dan Bukan Kewenangan BPSK

LEGAL OPINION

Utamakan Pengadilan Umum daripada BPSK, karena Pengadilan Negeri juga Berwenang Memeriksa & Memutuskan Sengketa Konsumen

Question: Yang namanya pembeli itu berarti konsumen, entah produk barang atau bisa juga berujud jasa. Kalau kami sudah bayar uang panjar, tapi pihak penjual kemudian buat aturan yang aneh-aneh untuk kami penuhi baru mereka mau serahkan barang, itu bisa tidak digugat ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)? Kalau persyaratan yang mereka minta itu wajar, tentu kami penuhi. Namun jika syarat yang mereka minta itu tidak masuk akal, itu namanya memasung hak kami sebagai konsumen.

Tahu & Mendiamkan, artinya Menyetujui & Membenarkan, Tiada Pidana

LEGAL OPINION

“Membebaskan terdakwa yang benar-benar tidak bersalah, adalah sama mulianya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah.” (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pdg. Tanggal 08 Juni 2015)

Question: Yang namanya karyawan kan, tidak semua ruang lingkup tanggung jawab kerjaan ada diatur dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan. Kadang perlu ada inisiatif sendiri secara proaktif untuk melakukan sesuatu dalam melakukan pekerjaan ini. Jika semua inisiatif tersebut telah diketakui atasan, apa bisa karyawan dituduh melakukan pidana penggelapan meski memang tidak ada izin khusus untuk melakukan inisiatif pribadi demikian?

Data Perizinan Merupakan Domain Publik, Hak Warga Sipil untuk Mengakses

LEGAL OPINION

KETERBUKAAN DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI HAK ASASI RAKYAT

Telaah Kasus Uji Materiil yang Diperiksa dan Diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Question: Kalau izin-izin usaha itu apa bisa diakses oleh umum? Maksudnya kalau kita mau melakukan due legal dilligence (legal audit), kan itu perlu cari tahu, apa benar atau tidaknya klaim memiliki izin usaha atau hak-hak tertentu suatu pihak yang hendak kita audit ke instansi pemerintah terkait. Singkatnya, sebenarnya data-data perizinan demikian, itu rahasia atau dapat diminta datanya oleh warga pemohon?

Kantor Pengacara Dilarang Berbentuk Perseroan Terbatas

ARTIKEL HUKUM

Membaca judul artikel diatas, pastilah sebagian besar kalangan Advokat akan mencibir, mengerutkan kening, atau menganggap bahwa penulisnya tidak memahami hukum korporasi secara baik dan benar. Justru karena itulah, tulisan singkat ini hendak membuktikan bahwa asumsi tidak pernah bersifat empirik tanpa pembuktian—bukti argumen mana akan penulis uraian dalam tulisan sederhana ini untuk meluruskan persepsi yang telah salah-kaprah ditengah masyarakat bahkan ditengah kalangan profesi hukum itu sendiri.

Tarik-Menarik Kepentingan Kreditor Pemegang Agunan Vs. Pekerja atas Upah Tertunggak di PTUN

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS FUNGSI PRESEDEN / YURISPRUDENSI SEBAGAI FAKTOR PEMBENTUK KEPASTIAN HUKUM

Question: Ada teman yang memiliki pabrik dengan jumlah pegawai yang cukup banyak bekerja disana, butuh dana dan bermaksud meminjam dari saya. Kalau dikasih pinjaman, sebenarnya ada resiko tidak bagi kreditor bila suatu ketika perusahaan debitor kolaps, dan para buruhnya menuntut gaji mereka yang belum dibayar perusahaan debitor? Apalagi Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) dulu pernah sampaikan, ketika debitor pailit, seringkali para pekerjanya mengajukan klaim piutang upah yang luar biasa fenomenal dibesar-besarkan.

Aspek Hukum Pekerja Diistirahatkan Tanpa Batas Waktu

LEGAL OPINION

PERJANJIAN TIDAK DAPAT MELANGGAR NORMATIF UNDANG-UNDANG

Question: Memang dulu pernah ada konflik dengan atasan, tapi apa boleh sekarang seorang pegawai dirumahkan tanpa ada batas waktu yang jelas?

Antara Dicabut Hak Seorang Warga dan Mencabut Haknya Sendiri

ARTIKEL HUKUM

Kita perlu memiliki kemampuan untuk menelaah, agar tidak terjebak oleh persepsi dangkal prematur diri kita sendiri. Adalah sebuah permainan logika yang “mematikan” bila kita tidak memiliki kemampuan mendasar demikian. Lewat beberapa ilustrasi berikut, diharapkan kita dapat memahami keterampilan sederhana untuk mampu menempatkan segala sesuatu di tempat semestinya, sesuai konteks dan proporsinya.

Sebagai contoh, kita kerap menyimak wacana bahwa bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan yang berjenis extra ordinary crime, maka sang pelaku akan dicabut hak politiknya. Adakah Anda dapat menemukan ada yang ganjil dari pernyataan demikian diatas? Penulis akan berikan petunjuk, cobalah untuk tekankan pada frasa “dicabut”. Kini, tanyakan pertanyaan berikut ini: “Dicabut oleh siapa? Oleh siapa dan kepada siapa?”

Pemerintahan yang Membumi Ialah Pemerintah yang Merakyat

ARTIKEL HUKUM

TELAAH SOSIOLOGIS KAJIAN FALSAFAH KEKUASAAN MONOPOLISTIK

Penulis tidak pernah dapat membenarkan praktik monopolisme layanan publik maupun monopoli usaha, baik itu diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah. Betul bahwa banyak segala aspek / hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara demi sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat.

Masalahnya, tanpa diimbangi dengan daya tekan dari publik / rakyat / konsumen / masyarakat, berupa daya tawar yang seimbang, maka cita-cita yang ideal sebagaimana diamatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia demikian, tidak akan pernah terwujud (utopia).

Inkracht, Nebis In Idem, Gugatan Tidak dapat Diterima

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya kalau terjadi gugatan yang “nebis in idem” (keadaan dimana terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, baik karena putusan pengadilan ataupun karena dilekatkannya irah-irah berdasarkan amanat undang-undang), maka isi amar putusan hakim nantinya menyatakan gugatan penggugat itu “ditolak”, ataukah menyatakan bahwa gugatannya dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard)?

Mengundurkan Diri karena Usia Tua, Dimaknai sebagai Pensiun yang Tetap Berhak atas Pesangon

LEGAL OPINION

HUBUNGAN KERJA PUTUS KARENA PENSIUN

Question: Udah tua, udah tidak sanggup lagi jika kerja terus seperti bila masih muda. Tapi perusahaan belum mau juga kasih pensiun meski sudah waktunya dan sudah baik-baik dimohonkan ke manajemen. Gimana solusinya? Yang pasti mau pensiun tapi tetap berhak atas pesangon.

Keputusan Fiktif-Positif Bernuansa Rezim Fiktif-Negatif

LEGAL OPINION

SIKAP STATUS QUO KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Question: Sekarang katanya bila masyarakat mengajukan perizinan usaha (terkait pelayanan publik) ke instansi pemerintah, tidak juga dapat kabar setelah lama ditunggu-tunggu, itu artinya sudah dikabulkan ya?

Aspek Hukum Hak Politik Pejabat (Penjahat) Negara

ARTIKEL HUKUM

Ketika Konstitusi Dimaknai Membela Pelaku Korupsi yang Hendak Menjadi Kepada Daerah

Sebenarnya Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 72/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, telah membuat pertimbangan hukum sebagai berikut, sebagai sebentuk norma bentukan Mahkamah Konstitusi:

“Menimbang, bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf (g) dan Pasal 51 Ayat (1) huruf (g) UU 8/2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Menurut Mahkamah, setelah adanya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pembentuk Undang-Undang telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan putusan Mahkamah a quo.

Perubahan ataupun perumusan norma baru oleh pembentuk Undang-Undang tersebut termuat dalam Penjalasan Pasal 12 Huruf (g) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Huruf (g) UU 8/2012 menyatakan, ‘Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.’” [Note SHIETRA & PARTNERS: Silahkan sandingkan dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2015 sebagaimana akan diurai diakhir bahasan.]

Appraiser Vs. Appraiser KJPP, Dua Juru Taksir Bandingan

LEGAL OPINION

Question: Mau gugat, karena hasil angka yang disebutkan Apraisal jauh dibawah harga pasar. Saya ada punya hasil penilaian oleh Apraisal dari kantor KJPP sebagai perbandingan untuk menjadi bukti. Gimana kira-kira hasilnya?

Masyarakat Hukum Adat Menggugat & Ahli Waris Kepala Adat terkait Tanah Adat

LEGAL OPINION

Question: Memang yang paling berhak mewakili kepentingan tanah milik adat, itu siapa?

PERBUATAN MELAWAN HUKUM FUNGSI NEGATIF, LAHIRIAH Versus BATINIAH

LEGAL OPINION

Question: Di dalam teori hukum pidana ada “delik formil”, artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh pasal pidana suatu undang-undang ternyata dilanggar, maka si pelaku dikenakan vonis pidana. Masalahnya, bagaimana dengan faktor batin si pelaku? Bukankah asas hukum pidana juga meninjau dari segi aspek faktor batin si pelaku saat melakukan perbuatan hukum? Maksudnya, bagaimana bila pasal pidana “delik formil” semacam itu, ternyata tidak sejalan dengan faktor batin si pelaku?

Merokok sebagai Alasan PHK Kategori Kesalahan Berat

LEGAL OPINION

Question: Yang selama kita ini kami ketahui, pelanggaran berat (dalam hubungan industrial) biasanya bersifat fundamentil, seperti mencuri, menganiaya, menggelapkan kekayaan perusahaan, melukai pekerja lain, merusak mesin, atau sejenisnya. Tapi apa bisa, melanggar rambu larangan merokok juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat di-PHK (putus hubungan kerja)?

Konsistensi Penegakan Hukum sebagai Tulang Punggung Efektifitas Hukum

ARTIKEL HUKUM

Negarawan yang memahami benar perihal hukum, bukan lewat membuat segudang peraturan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang sudah ada, namun membuatnya efektif lewat penegakan hukum yang dilandasi komitmen, keseriusan, serta konsistensi. Untuk apa setiap tahunnya gonta-ganti / kutak-kutik aturan hukum, bila dalam implementasi di “akar rumput” sama sekali tidak separuh hati penegakkannya.

Mogok Kerja Tidak Sah & Tanpa Panggilan untuk Kembali Masuk Kerja

LEGAL OPINION

Question: Mogok kerja berhari-hari, bahkan sampai mengganggu aktivitas produksi pabrik, itu artinya para buruh itu mem-PHK dirinya sendiri, kan? Ngak bisa mereka kemudian minta pesangon segala dari manajemen.

Hak Prioritas Pemegang Eks-Hak Guna Bangunan, SHGB

LEGAL OPINION

Hak Prioritas Pemegang Eks-SHGB untuk Mengajukan Perpanjangan / Pembaharuan Hak Atas Tanah

Question: Maksudnya bagaimana, ketika Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) bilang kalau HGB yang sudah habis masa berlakunya itu sejatinya quasi Hak Milik? Maksudnya bagaimana juga, ketika Pak Hery bilang bahwa tidak apa-apa jika perseroan hanya bisa memiliki SHGB, tidak masalah jika badan hukum tidak bisa punya SHM?

Cara Membuat Gugatan / Pledoi yang Baik & Benar

ARTIKEL HUKUM

CARA MEMBUAT GUGATAN / PLEDOI YANG BAIK & BENAR, RASIONAL & PROPORSIONAL

Orang bodoh dari mana, yang membuat surat gugatan ataupun pledoi bombastis setebal ribuan halaman? Ternyata, banyak sekali kalangan orang demikian di Indonesia. Salah satunya dapat kita jumpai dalam pledoi perkara pidana Jessica Wongso (terpidana kasus pembunuhan terhadap Mirna Solihin “Kopi Es Vietnam”), maupun yang paling fenomenal, pledoi sang “pengacara (berkepala) bakpao” Frederick Yunadi.

Tulisan ini disusun dengan semangat kejujuran, sehingga hendaknya tidak ada yang perlu merasa tersinggung. Semoga pula kita masih tidak merasa alergi terhadap sebentuk nilai-nilai kejujuran yang kian kering tergerus era modern serba pragmatis ini.

Prasyarat Mutlak Membuat Perjanjian Jual-Beli Tanah / Rumah

LEGAL OPINION

Question: Ini sudah terjadi kesepakatan si pemilik hendak menjual rumahnya, dan saya selaku pembeli sudah sepakat dengan harga jual-beli yang ditawarkan oleh pemilik. Tapi koq, si penjual tiba-tiba secara sepihak membatalkan begitu saja, alasannya belum ada pemberian DP (down payment) dari pembeli. Bukankah ngak boleh, perjanjian dibatalkan sepihak?

Tersandera oleh Hukum Agama Perkawinan

LEGAL OPINION

Question: Ini bagaimana, menurut agama yang kami anut, memang tidak boleh ada perceraian dengan alasan apapun sebelum ada kematian. Tapi ini sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan perkawinan kami. Masak harus tuduh pasangan saya telah berzinah dulu, baru dapat gugat cerai?

Konsekuensi Logis Lelang Eksekusi Kredit Macet, Pengumuman kepada Umum / Khalayak Ramai

LEGAL OPINION

Question: Itu orang bank buat tempelan pengumuman di papan mading kantor bank, isinya foto rumah saya yang ternyata sedang dijual lelang. Memang saya ada macet cicilannya, tapi kenapa rumah saya (agunan kredit) ditampilkan gitu ke publik, bikin saya malu saja? Bisa saya gugat itu bank yang mempermalukan saya?

Hukuman Perusahaan Memutasi Pegawai ke Badan Hukum Lain

LEGAL OPINION

BANTAHAN TERGUGAT YANG MENJADI BUMERANG & JUSTRU MENGUNTUNGKAN PIHAK PENGGUGAT

Question: Seperti apa memang, resikonya kalau memindahkan karyawan ke badan hukum lain? Perusahaan lainnya itu masih satu grub usaha, koq.

Rasionalisasi Kewajiban Perundingan Bipartit sebagai Prasyarat Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Di undang-undang ada disebutkan kalau mau berselisih di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, harus lebih dulu ada perundingan bipartit antara pegawai dan pihak manajemen perusahaan. Masalahnya, pihak perusahaan tidak kooperatif untuk merundingkan masalah. Apa artinya hak pegawai untuk menggugat, tersandera oleh adanya aturan pasal itu di undang-undang?

Sifat Ultimum Remedium Hukum Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Sudah diberi somasi, sudah juga kami bersabar menunggu itikad baiknya, namun belum juga ada tanda-tanda penyelesaian. Mau kami pailitkan saja si penjual itu, padahal uang sudah kami serahkan dan lunasi. Jika sampai batas tempo waktu belum juga ada respon, maka itu artinya kami berhak pailitkan dia, secara hukum?

Hitungan Besaran Pesangon akibat Meninggalnya Pekerja

LEGAL OPINION

TELAAH STANDAR GANDA PESANGON AKIBAT PENSIUN & PESANGON AKIBAT KEMATIAN PEKERJA

Question: Yang boleh minta pesangon dari kantor, itu buruh yang meninggal akibat kecelakaan kerja atau semua jenis kematian, termasuk meninggal karena kesehatan atau segala jenis penyebab kematian?

Resiko Hukum Menyewakan Bangunan SHGB yang Akan Habis Masa Berlakunya

LEGAL OPINION

Hak Guna Bangunan adalah Quasi Hak Milik

Question: Beberapa tahun lagi HGB gudang saya akan habis. Ada pihak yang mau menyewa gudang saya itu untuk masa sewa yang panjang. Baiknya bagaimana, apa tidak ada resiko bila diizinkan menyewa meski HGB sudah mau akan berakhir sisa masa berlakunya?

Korelasi Hukum Likuidasi & Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Di undang-Undang Asuransi ada dibilang, kalau perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh pemerintah, kan harus likuidasi. Tapi kenapa ini sekarang malah digugat pailit oleh otoritas?

Pidana Percobaan Pemerkosaan terhadap Anak Dibawah Umur oleh seorang Remaja

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada orang yang berupaya untuk memerkosa, tapi si korban melawan dan melarikan diri, itu apa tetap bisa dipidana penjara si pelakunya?

Konsekuensi Tuntutan yang Minim dalam Gugatan, Non Ultra Petitum

LEGAL OPINION

Question: Ada satu ganjalan yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya undang-undang ternyata bilang kalau dipecat tapi tanpa adanya kesalahan dari pihak karyawan, katanya kan diberi pesangon dua kali lipat dari pesangon normal. Tapi gimana kalau dalam pokok permintaan di gugatan (petitum), si karyawan selaku penggugat hanya meminta pesangon normal?

Kan, bisa jadi si karyawan tidak mengerti hukum. Kalau tahu, pastinya mintanya sesuai yang ada di aturan hukum. Toh kalau sekalipun ternyata hakim membuat putusan beri tiga kali pesangon, misalnya, ngak rugi dan dan ngak bakal menolak koq, pihak penggugatnya.

Menuruti Perintah Atasan, Justru Berujung Pidana. Tidak Selamanya Kepatuhan Berbuah Manis

LEGAL OPINION

PEGAWAI MELANGGAR PROSEDUR PERUSAHAAN, BERUJUNG PIDANA

Question: Apa memang mungkin bisa terjadi, pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau pelanggaran terhadap SOP (standard operational procedure) di kantor, dapat berujung dipenjara, pidana? Masalahnya ini kepala divisi yang minta lakukan cepat, jadi ada beberapa prosedur yang kena ‘potong kompas’.

Pergi Meninggalkan Bidang Tanah Puluhan Tahun, artinya Ditelantarkan dan Haknya Hapus

LEGAL OPINION

Question: Apa memang mungkin bisa terjadi, hak atas tanah bisa menjadi hangus karena ditinggal pergi selama puluhan tahun? Bukankah hanya HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak boleh diitinggal pergi pemiliknya?

Aspek Hukum Menyepakati Kepura-Puraan, Pura-Pura Tidak dapat Disepakati karena Tiada yang dapat Disepakati dari Kepalsuan

LEGAL OPINION

PERIKATAN KONTRAKTUAL PURA-PURA, PENYELUNDUPAN HUKUM

Question: Apa memang benar-benar demikian, bisa terjadi perjanjian dibatalkan dengan alasan dulu bikin perjanjian itu dengan dilandasi motif pura-pura saja? Gimana pula hakim bisa simpulkan itu pura-pura saja atau tidaknya?

Pidana Pengusaha Membuat Surat Perjanjian Kerja Palsu

LEGAL OPINION

MUTASI PEKERJA KE BADAN HUKUM LAIN, ILEGAL

Question: Sebenarnya apa boleh, kami sebagai pegawai dimutasi ke perusahaan yang berbeda secara begitu saja? Kalau pindah ke kantor cabang, masih tidak masalah, tapi ini beda perusahaan. Kalau itu sampai benar-benar terjadi, gimana yang mungkin akan terjadi?

Polisi Terima Uang dari Pelapor, Dipecat Tidak Hormat oleh Sidang Kode Etik Polisi

LEGAL OPINION

Question: Kalau diancam pemecatan dengan alasan melanggar kode etik profesi satuan kepolisian karena menerima sejumlah uang “terimakasih” dari pelapor, bukankah harus ada putusan pidana gratifikasi dulu, baru bisa diproses oleh majelis kode etik?

Sengketa Tanah, Sensitif Perihal Waktu, Berpacu dengan Waktu

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (SHIETRA & PATNERS) menyampaikan bahwa masalah tanah itu sensitif soal waktu. Maksudnya bagaimana?

Lex Posterior Vs. Lex Spesialis, Konteks Kodifikasi Parsial Terbuka

ARTIKEL HUKUM

Banyak diantara kalangan Sarjana Hukum maupun Akademisi di Tanah Air yang tidak menyadari bahaya dibalik perbenturan konsep asas “Lex Spesialis” terhadap keberlakuan asas “Lex Posterior”. Dalam psrspektif “Lex Spesialis Derogat Legi Generalis”, dimaknai bahwa undang-undang yang lebih spesifik gender-nya (atau yang lebih khusus sifat karakter normanya), maka menyimpangi undang-undang yang lebih umum sifatnya.

Masalah atau wacana sengit tidak terhindarkan timbul sebagai konsekuensi logisnya, ketika parlemen hendak menyusun dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didalamnya mengandung norma-norma pidana khusus seperti perihal pidana terhadap delik tindak pidana korupsi (Tipikor), tindak pidana nark0tika, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, yang mana meski kesemua norma khusus tersebut sejatinya telah diatur atau mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus, semisal Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang tentang Terorisme, Undang-Undang tentang nark0tika, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Anti Money Laundry, dan lain sebagainya.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG

LEGAL OPINION

ASPEK HUKUM ASURANSI KREDIT, CIDERA JANJI PERUSAHAAN ASURANSI

Question: Perusahaan saya memang tidak atau belum punya aset tanah untuk dijadikan agunan. Apa artinya tidak pernah bisa ajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke lembaga keuangan seperti bank yang biasanya kan, minta agunan berupa tanah?

Membeli dengan Nama Palsu, Bukan Wanprestasi Namun Penipuan

LEGAL OPINION

Question: Membeli tanpa membayar, itu namanya ingkar janji, perdata. Tapi gimana bila kasusnya, pembeli pakai identitas tidak benar, sehingga tidak dapat ditagih karena nama dan alamatnya ternyata palsu?