26 Juni, 2018

MOGOK KERJA TIDAK SAH & TANPA PANGGILAN UNTUK KEMBALI MASUK KERJA

LEGAL OPINION
Question: Mogok kerja berhari-hari, bahkan sampai mengganggu aktivitas produksi pabrik, itu artinya para buruh itu mem-PHK dirinya sendiri, kan? Ngak bisa mereka kemudian minta pesangon segala dari manajemen.
Brief Answer: Mogok kerja yang sekalipun benar dilakukan secara tidak sah, semisal rencana mogok tidak dilaporkan kepada otoritas, tidak juga akibat gagalnya perundingan, atau bahkan melakukan tindakan anarkhi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemberi Kerja, hal tersebut tetap mewajibkan pihak Pengusaha untuk membayar kompensasi pesangon bila hendak memutus hubungan kerja (PHK) para Pekerja bersangkutan (vide Pasa 161 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan).
Kecuali, bila selama mogok kerja tidak sah tersebut, selama lima hari kerja berturut-turut para Pekerja tersebut tidak masuk untuk bekerja / berproduksi meski telah dipanggil / diperingatkan untuk itu, maka para Pekerja yang melakukan aksi mogok kerja dapat dikualifikasi sebagai “mengundurkan diri”, tanpa hak pesangon.
Yang juga perlu kita ketahui, meski sang Pekerja masuk kerja namun hanya untuk presensi tanpa melakukan kegiatan produktif (meski tidak terdapat halangan dari pihak Pengusaha), sama artinya tetap melakukan mogok kerja alias “mangkir kerja”.
Mengapa demikian? Karena menurut asas hubungan industrial, Pengusaha bersifat solutif, sementara Pekerja pada asasnya bersifat produktif. Itulah sebabnya, mogok kerja tidak hanya dapat terjadi di luar lingkungan kerja, namun juga dapat terjadi di dalam lingkungan pabrik.
Untuk menghadapi Pekerja yang masuk ke lingkungan kerja namun tetap melakukan mogok, maka cukuplah ditempelkan pengumuman seperti spanduk, yang menyatakan perintah untuk kembali produktif, pelanggaran terhadap perintah demikian, sama artinya “mangkir kerja”, yang bilamana selama 5 hari kerja tidak diindahkan pihak Pekerja, dengan tetap bersikap “mangkir”, ancaman putus hubungan kerja dengan kualifikasi “mengundurkan diri” akan menjadi kenyataan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah kaedah yurisprudensi yang telah menjadi norma baku praktik peradilan berdasarkan best practice, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 15 Desember 2016, perkara antara:
- PT. SAN FU INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II dahulu Penggugat; melawan
- 12 orang Pekerja / Buruh, selaku Para Termohon Kasasi I / Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat.
Tanggal 27 November 2014, Para Tergugat meninggalkan tugas dan pekerjaannya yang kemudian melaksanakan mogok kerja. Mogok kerja tersebut semula dilakukan di dalam lingkungan perusahaan. Karena mempertimbangkan berbagai faktor terutama faktor keamanan terhadap barang-barang milik perusahaan maupun faktor kenyamanan bagi pekerja lain yang tidak mogok kerja, maka Para Tergugat dipindahkan lokasi mogok kerjanya ke luar lokasi perusahaan.
Mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, berlangsung sejak tanggal 27 November 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2014, dan terhitung sejak tanggal 27 November 2015 dalam mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melakukan tindakan berupa penutupan gerbang perusahaan dengan sepeda motor dan tenda yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil.
Tanggal 1-10 Desember 2014, karyawan yang masuk baru sebagian, dan sebagian lagi masih belum bisa masuk, sehingga dalam kurun waktu 10 hari tersebut produksi belum berjalan seperti biasa, hasil produksi pabrik rata-rata dibawah kondisi normal, dalam perhitungan ini kerugian perusahaan dinilai sekitar Rp99.418.620,00.
Belum lagi pembatalan pemesanan dari konsumen karena tidak dapat mengirim barang tepat waktu, sehingga perusahaan mengalami penurunan jumlah kapasitas produksi dan terpaksa menghentikan operasional mesin dari sebelumnya 6 mesin, saat ini hanya jalan 3 mesin, mengakibatkan perusahaan berencana secara bertahap akan mengurangi jumlah pekerja yang dikerjakan.
Tuntutan Para Tergugat dalam mogok kerja yang dilaksanakan, adalah berupa tuntutan untuk diangkat sebagai pekerja tetap. Namun Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat oleh Penggugat telah angkat sebagai pekerja tetap. Karena Para Tergugat sebenarnya telah diangkat sebagai pekerja tetap, maka tindakan Para Tergugat yang meninggalkan pekerjaan dan kemudian melaksanakan mogok kerja terhitung sejak pukul 00.01 WIB, tanggal 27 November 2014 hingga tanggal 4 Desember 2014, sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi perusahaan, adalah tindakan yang tidak beralasan dan tidak mencerminkan sikap untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat, yang kemudian terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 Penggugat mengambil tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Tergugat.
Maka yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Para Tergugat adalah karena Para Tergugat secara sengaja telah meninggalkan pekerjaanya dan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Meninggalkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap unsur perjanjian kerja / hubungan kerja yang salah satunya adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan, yang karenanya selama Para Tergugat meninggalkan pekerjaannya tersebut sangat cukup alasan jika Para Tergugat tidak berhak atas pembayaran upah.
Atas sikap Para Tergugat yang dengan sengaja meninggalkan pekerjaan dan melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, Penggugat meminta pengadilan agar dinyatakan PHK terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 dan Para Tergugat hanya berhak menuntut pembayaran uang penggantian hak, perumahan dan pengobatan.
Itulah dalil dari pihak Pengusaha, sementara dari persepsi pihak Pekerja yang mengajukan gugatan balik (rekonvensi), Penggugat selaku perusahaan yang dinilai arogan dalam memperlakukan dan menyikapi persoalan ketenagakerjaan kepada para pekerjanya.
Sejak dikeluarkan surat PHK kepada Tergugat secara sepihak pada tanggal 19 Desember 2014, Penggugat tidak pernah lagi membayar upah secara penuh sejak bulan Desember 2014 hingga November 2015. Sementara ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mengatur:
“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Sejak dikeluarkannya surat PHK, Para Tergugat sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke lingkungan perusahaan guna melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Sementara disisi lain, tindakan Penggugat yang melarang Para Tergugat untuk datang dan bekerja ke perusahaan hingga saat ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan skorsing terhadap Para Tergugat dengan tetap mewajibkan Penggugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Pekerja, sesuai dengan norma Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh.”
Akibat tindakan Penggugat kepada Para Tergugat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan bukan atas kemauan sendiri, melainkan atas larangan dari Penggugat, juga dipertegas pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
“Pengusaha wajib membayar upah: pekerja / buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”
Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja, setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat secara yuridis masih tetap terjalin, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayar semua hak-hak yang biasa diterima Para Tergugat secara rutin setiap bulannya.
Tergugat telah selama lebih 11 bulan tidak dibayarkan hak-haknya oleh Penggugat, sementara Tergugat sebagai pekerja yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga. Penggugat justru mengajukan gugatan PHK setelah hampir 11 bulan 14 hari melakukan PHK sepihak, merupakan sebentuk tirani.
Terhadap gugat-menggugat demikian, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).”
Pihak Pengusaha maupun Buruh mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat kaedah yurisprudensi serta amar putusan yang penting untuk disimak, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak kabur karena dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4 secara tegas mendalilkan, bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat;
“Bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:
“Bahwa dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mogok kerja diakui dan Para Tergugat berdasar bukti Tdk/P.dRk-5 dan Tdk/P.dRk-6, telah memberitahukan mogok kerja dan mengakhiri mogok kerja, namun Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Kemenakertrans Nomor 232/Men/2003, sehingga mogok kerja tersebut tidak sah, dan disisi lain Penggugat tidak melakukan pemanggilan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;
“Bahwa terhadap peristiwa hukum diatas, maka dengan mempertimbangkan hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Penggugat tidak bersedia lagi, maka untuk kemanfaatan para pihak, patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 1 (satu) kali Uang Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Upah Penggantian Hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses, adil diberikan sebesar 3 (tiga) bulan upah, dengan masa kerja dan upah sebagaimana bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat perhitungannya sebagai berikut: ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. SAN FU INDONESIA dan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: SUWARDI dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. SAN FU INDONESIA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, tanggal 12 Mei 2016;
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. SUWARDI, 2. LILI HAMBALI, 3. UJA, 4. ADE SAMSU RIZAL, 5. ADE SUMITRA, 6. ENDANG KOMARUDIN, 7. ADANG, 8. SENDI HALIM, 9. ADE SOPANDI, 10. DARSIM, 11. SITI HALIMAH dan 12. CARMAN CASMITA tersebut;
MENGADILI SENDIRI:
DALAM KONVENSI:
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat Rekonvensi 1 (satu) kali Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses 3 (tiga) bulan kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar: ...;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM