Pekerja Berhak Mendaftarkan Sendiri Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas Tanggungan Pengusaha yang Lalai Menyertakan

LEGAL OPINION

Question: Saya dan kawan-kawan selaku pekerja tak mendapat pogram jaminan tenaga kerja ataupun disertakan pada program jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Apa yang dapat kami lakukan, sementara jaminan hari tua sangat penting bagi kami selaku pekerja tak selamanya sanggup bekerja bila telah memasuki usia pensiun?

Pasca PHK Sepihak, Pengusaha Tidak Lagi Berhak Memanggil Pekerja agar Kembali Bekerja

LEGAL OPINION

Question: Saat ini ada modus baru dari pihak pengusaha, yakni memberi surat PHK kepada pegawainya tanpa alasan yang jelas, lalu memberi surat panggilan masuk kerja kembali pada karyawan yang di-PHK-nya secara sepihak, dimana bila pegawainya ini tidak masuk lantas menjadi dalil sempurna bagi pengusaha untuk menyatakan bahwa pegawainya ini telah mengundurkan diri karena mangkir terhadap panggilan kerja. Apa yang akan terjadi bila seandainya pegawai benar-benar tidak menghiraukan panggilan masuk kerja kembali dan justru menggugat pengusaha ke PHI? Apa pegawai tetap akan dinyatakan berhak atas pesangon?

Beban Pembuktian Terbalik bagi Pihak dalam Posisi Dominan

LEGAL OPINION

Question: Apakah tidak ada kalangan hukum yang merasa aneh, bila seorang karyawan yang menggugat pengusaha, lantas hanya karena karyawan yang berposisi sebagai penggugat, maka karyawan bersangkutan yang diwajibkan membuktikan semuanya.

Logikanya, perusahaan selama ini mana mau mengeluarkan terlebih memberikan bukti bagi pekerjanya yang mana bisa menjadi alat bukti bagi pekerja bila sewaktu-waktu pengusaha bersikap buruk terhadap pegawainya.

Perusahaan ada dipihak yang kuat, masa pekerja yang berada di pihak lemah dipaksa untuk membuktian. Vonis mati ini namanya, bila hukum tidak memihak pihak yang lemah dengan beban pembuktian terbalik bagi pihak yang memiliki posisi kuat.

Perjanjian kerja saya tak diberikan karena perusahaan hanya membuat satu rangkap untuk dipegang oleh pengusaha, slip gaji pun tak dapat, bukti absensi apalagi. Praktis pekerja sama sekali tak punya bukti, sementara disisi lain pihak pengusaha memiliki segala kekuatan. Kontras sekali. Jika pengusaha tak memiliki itikad baik, matilah pekerja.

Perbuatan Curang Pegawai yang Merugikan Pemilik Usaha Dipidana Penjara

LEGAL OPINION 

Question: Pegawai saya menjual kepada para pembeli dengan memakai nota perusahaan, namun ternyata barang yang dijual bukan berasal dari perusahaan, namun ia beli dari luar lalu dijual kepada pembeli sehingga perusahaan bisa dibilang menjadi merugi akibat perbuatan pegawai ini. Adakah tindakan pegawai yang seperti itu bisa dipidana?

Makna Penyalahgunaan Nark0tika, dan Ancaman Pidana bagi Pemakainya

LEGAL OPINION

Question: Apakah menyimpan nark*tika untuk dipakai sendiri, apa benar tetap dapat dipidana? Tidak untuk dijual, yang disimpan pun cuma sedikit, hanya untuk konsumsi sendiri.

Aspek Formal dan Substansi Mogok Kerja yang Sah

LEGAL OPINION

Question: Setelah rencana aksi mogok kami persiapkan dengan baik sesuai tata cara dan prosedur yang diatur undang-undang, adakah lagi yang harus kami antisipasi agar aksi mogok kerja kami tidak berpotensi menjadi bumerang bagi pihak pekerja?

Perusahaan Menggelapkan Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Keadaan Sakit Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Saya jatuh sakit cukup lama, namun saya punya surat keterangan sakit dari dokter yang menerangkan saya memang tak dapat masuk kerja selama saya dirawat. Saat ini perusahaan meminta asli dari surat keterangan berobat dari dokter. Apa tidak akan ada masalah, bila saya berikan saja, sebagai bukti bahwa saya memang tak memungkinkan masuk kerja cukup lama saat itu?

Target Kerja Tidak Tercapai, Bukan Alasan untuk Memutus Hubungan Kerja Karyawan

LEGAL OPINION

Question: Apa dapat dibenarkan, perusahaan memecat pegawainya hanya karena alasan tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan? Kinerja sebaik apapun bila target yang ditentukan perusahaan tidak proporsional dan juga tidak rasional, berarti pengusaha bisa seenaknya mem-PHK karyawannya. Jika nasi sudah jadi bubur, apa hak-hak yang dapat dituntut oleh pihak karyawan terhadap pengusaha yang seperti demikian? Rasanya, apa yang disebut sebagai target kerja adalah hal yang sangat subjektif, terlebih ditentukan sepihak oleh perusahaan.

Alat Angkut Perbuatan Ilegal Dirampas untuk Negara, Siapapun Pemilik Sah Kendaraan Tersebut

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya bila kendaraan milik kita dipinjam atau disewa oleh suatu pihak, kemudian kendaraan tersebut ternyata digunakan untuk mengangkut barang-barang yang oleh pengadilan dikatakan sebagai kegiatan ilegal, apakah kendaraan itu akan dikembalikan kepada kami sebagai pemiliknya bila kasus pidana telah diputus oleh pengadilan?

Korelasi Upah Proses dengan Larangan Pengusaha bagi Pekerja untuk Bekerja

LEGAL OPINION

Question: Kemarin atasan melarang masuk kerja dengan alasan hubungan kerja saya telah diputus, tidak jelas juga apa alasannya, sehingga terhitung sejak tanggal hari ini saya dilarang masuk ke kantor. Apa yang harus saya lakukan saat ini, untuk mempersiapkan gugatan terhadap perusahaan karena telah memecat seenaknya?

Hak atas Tanah bagi Pedagang Kaki Lima, yang dapat Dijadikan Agunan Fasilitas Kredit

LEGAL OPINION

Question: Kami sebagai perbankan, mendapati pemohon fasilitas kredit. Yang agak mengherankan, calon debitor ini memberikan kami agunan berupa sertifikat hak guna bangunan atas tanah, namun yang tidak lazim ialah SHGB tersebut hanya memiliki masa berlaku 5 tahun. Bukankah SHGB masa berlakunya 30 tahun?

Hukum yang Justru Merenggut Nafas Warga Negara yang Diaturnya

ARTIKEL HUKUM

Mungkinkah kita berharap bahwa warga negara akan patuh membayar pajak bila pelayanan publik masih kerap diwarnai berbagai pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sipil, penelantaran oleh aparatur penegak hukum, pemborosan anggaran oleh berbagai pegawai negeri sipil yang tidak jelas pekerjaannya, berbagai aksi korup dan kolusi, tiada tansparansi terlebih akuntabilitas?

Mungkinkah warga negara dengan senang hati tergerak membayar pajak bila respek masyarakat terhadap otoritas negara berada pada titik nadir?

Antara Demosi dan Tunjangan Jabatan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya perihal tunjangan jabatan apakah dapat menjadi objek sengketa di PHI? Semisal bila karyawan di-demosi, sehingga tidak lagi menjabat jabatan yang memiliki keistimewaan berupa diberikannya tunjangan jabatan, apakah bisa bila karyawan tersebut menggugat perusahaan karena demosi sehingga tidak lagi diberikannya tunjangan jabatan?

Pekerja Menunda Gugatan, Hak atas Upah Proses Berpotensi Gugur

LEGAL OPINION

Question: Pasal UU Ketenagakerjaan yang mengatur kadaluarsa hak gugat atas pesangon maupun upah yang belum dibayarkan, sudah dihapus oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, apakah ada resiko bila gugatan terhadap pengusaha baru diajukan oleh karyawan setelah dua atau tiga tahun di-PHK sepihak oleh perusahaan?

Ambivalensi Pemecatan Direksi, telaah Kasus Karyawan yang Kemudian Ditunjuk / Diangkat RUPS sebagai Direktur Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, meski telah bekerja hampir sepuluh tahun sebagai seorang direktur perseroan, seorang direksi tidak berhak menuntut pesangon ketika diberhentikan oleh perusahaan? Bagaimana sebelum menjabat sebagai direktur, dirinya memang telah bekerja sebagai karyawan perusahaan yang sama?

Bebas Visa Kunjungan Berdasar Asas Resiprositas

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana pengaturan perihal visa bebas kunjungan di Indonesia? Apakah untuk tujuan peliputan juga mendapat kebebasan visa untuk berkunjung ini?

Melawan Petugas dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

LEGAL OPINION

Question: Bila seorang petugas, yang lagi menjalankan tugasnya, lalu dianiaya hingga tewas sebagai perlawanan terhadap petugas tersebut, apakah yang menjadi ancaman hukumannya?

Pemanggilan Masuk Kerja yang Patut dan Layak

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya cara pemanggilan untuk kembali masuk kerja terhadap karyawan yang seperti apa bentuknya, yang baru dapat disebut mangkir kerja bila tak masuk sesuai perintah panggilan masuk kerja? Bisakah via pos saja sudah cukup?

PHK Kualifikasi Mangkir, Tidak Disyaratkan Penetapan / Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Untuk memutus hubungan kerja karena karyawan dinilai mangkir kerja tanpa hadir meski telah dipanggil sesuai undang-undang, apa tetap perlu lewat putusan PHI?

Penundaan Kenaikan Upah Bukan Berarti Menghapus Kewajiban yang Ditunda, Hanya Tertunda, telaah Hak Normatif Buruh/Pekerja

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya register perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 telah menguji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh dua orang ketua umum serikat pekerja.

Yang menjadi sorotan pihak Pemohon, ialah ketentuan Pasal 90 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.”

Menggugat Upah Lembur yang Tidak Dibayar Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Kami dan kawan-kawan pekerja sudah berbulan-bulan ini bekerja lembur di pabrik. Tapi janji pembayaran uang lembur tak juga diberikan hingga kini. Apa saja tahapan langkah hukum yang dapat kami lakukan agar hak kami atas uang lembur ini dapat kami terima? Masalah berikutnya, ialah pengusaha tidak pernah memberi kami bukti lembur berupa surat perintah lembur. Bagaimana ceritanya buruh yang berada di pihak lemah menuntut surat perintah lembur demikian? Jika tak ada bukti surat perintah lembur tersebut, apa artinya pekerja tak bisa menuntut uang lembur ke PHI?

Membeli Objek Lelang Eksekusi Rampasan Negara

LEGAL OPINION

Question: Apakah aman, maksudnya apa ada perlindungan hukum bagi pihak yang membeli barang lelangan negara dari hasil rampasan tindak pidana? Apakah ada kepastian hukum pembeli lelang eksekusi demikian akan dilindungi oleh hukum?

Ketika Rumah Tangga Organisasi Diintervensi Pemerintah, Sipil Menggugat Otoritas Negara

LEGAL OPINION

Question: Saat ini terdapat desakan kepada regulator, agar pihak yang berwenang menerbitkan sertifikasi ataupun perizinan profesi berada di tangan pemerintah, ketimbang harus dimonopoli lembaga swasta. Sebenarnya apa masih relevan, dalil bahwa perizinan profesi tidak di tangan pemerintah untuk menghindari tekanan dan represi terhadap publik terutama pada kalangan profesi?

Petitum Gugatan yang Sumir, Menghasilkan Putusan Pengadilan yang Non-Executeable

LEGAL OPINION

Question: Ada pegawai kami yang melanggar peraturan dan berbuat melanggar kepatutan yang merugikan perusahaan. Apa cukup, untuk mem-PHK pegawai tersebut dalam gugatan kami nyatakan saja agar di-PHK disertai kompensasi yang tidak kami rincikan besaran kompensasinya dalam gugatan, toh pegawai tersebut telah banyak sekali membuat perusahaan merugi akibat kesengajaannya.

Sistem Publikasi Putusan KPPU dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan ke Pengadilan

LEGAL ARTICLE

Rezim hukum yang baik akan menguatkan sendi-sendi lembaga anti kecurangan seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tak kalah penting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). SHIETRA & PARTNERS menilai, KPPU perlu diperkuat dari segi kelembagaan, sumber daya manusia serta kewenangannya, yang harus dibuat superbody setara KPK. Mengapa?

Mutasi Tanpa Difasilitasi, artinya Pemecatan Terselubung / PHK

LEGAL OPINION

Question: Aneh, perusahaan menerbitkan keputusan untuk memindahkan saya ke kantor cabang di daerah lain, tapi tanpa ada akomodasi, tanpa ada kompensasi perpindahan, dan tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan saya selaku karyawan. Apa saya hanya bisa pasrah tanpa daya? Apa ada opsi lainnya bagi saya secara hukum menghadapi sikap perusahaan yang menurut saya sewenang-wenang demikian? Tujuan saya bekerja adalah untuk mencari nafkah untuk keluarga, bukan gaji saya habis untuk biaya mutasi tempat kerja. Masak, karyawan yang harus mensubsidi program mutasi perusahaan? Jadi begini, perlakuan dan balasan pengusaha terhadap dedikasi, perhatian, dan keringat karyawan selama ini?

Sita Persamaan Otomatis Gugur saat Hak Tanggungan Dieksekusi untuk Melindungi Pembeli Lelang yang Beritikad Baik

LEGAL OPINION      

Question: Kami hendak membeli tanah yang kami minati pada lelang eksekusi hak tanggungan di kantor lelang negara. Hanya saja berdasarkan informasi, objek tanah yang akan dilelang eksekusi tersebut dibebani pula dengan sita persamaan disamping hak tanggungan. Apakah aman, membeli objek lelang eksekusi yang terdapat beban sita persamaan demikian?

Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers

LEGAL OPINION

Question: Kerap terjadi seorang wartawan membuat berita yang berisi fitnah, nah sebenarnya apa sih aturan main kalangan profesi wartawan itu? Apa yang bisa warga negara lakukan ketika dirinya telah diberitakan secara tidak benar oleh wartawan tersebut? Banyak media massa terutama koran yang dalam praktek fungsinya seperti hanya menjadi agen penyebar kebohongan dan pemerasan belaka, atau sekedar menyebar sensasi demi terjualnya oplah, yang saya sinyalir dikendalikan suatu jaringan mafioso yang memiliki kepentingan tertentu dalam memobiliasi opini publik serta dijadikan alat pemeras.

Hukum yang Baik Membatasi Fungsi Uang, Bahaya Dibalik Simbolisasi dan Reduksi Makna Alat Tukar Bernama Uang

ARTIKEL HUKUM

Masyarakat modern hidup dalam simbolisasi dan reduksi makna. Salah satunya ialah “uang” yang telah melenceng/bergeser jauh dari fungsi utamanya sebagai alat tukar / barter.

Zaman ketika alat tukar masih bersifat sederhana, atau belum terdapatnya lembaga seperti perbankan untuk menampung kekayaan, hanya sekedar terdapat celengan kendi, pemerataan kekayaan terjadi mendekati ideal. Kesenjangan ekonomi pun tidak demikian kontras. Namun ketika pemusatan dan penimbunan kekayaan dimungkinkan dalam negara modern, reduksi makna dan simbolisasi menjadi demikian kentara.

Kita Tidak dapat Mencurangi Hidup, Hukum Karma Mengikat Setiap Makhluk sebagai Pewaris dari Perbuatannya Sendiri

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya adalah mengherankan adanya orang-orang yang bersikap curang, terlebih mencurangi, menipu, menyakiti, merugikan, ataupun menculasi makhluk atau manusia lainnya. Apapun motifnya, baik dilandasi keterpaksaan, ketamakan, keusilan, kesenangan bodoh belaka.

Contoh Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi / Judicial Review (Hak Cipta HERY SHIETRA Dilindungi oleh Undang-Undang)

Jakarta, 04 Oktober 2016

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA

Di tempat

Hal:   Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan Main PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa yang menjadi aturan main PPATK? Semisal bila yang dimintainya adalah rahasia nasabah, bagaimana? Bagaimana juga dengan pihak penyelenggara jasa yang kemudian memberi informasi sensitif tersebut pada PPATK, adakah resiko hukum dari nasabah yang dapat dialamatkan kepada pihak kami? Hal ini penting untuk kami ketahui demi kepastian hukum kami sendiri yang terjepit berada di pihak tengah-tengah antara PPATK dan pengguna jasa kami.

Magna Culpa Dolus Est, Great Fault (or Gross Negligence) Is Equivalent to Fraud

ARTIKEL HUKUM

Fenomena unik kerap terjadi dalam dinamika masyarakat. Hartawan yang telah memiliki kekayaan ratusan miliar Rupiah tetap tergiur untuk terjebak modus penipuan seorang yang mengaku memiliki kekuatan supernatural yang mampu melipat-gandakan harta. Alhasil, korban bergelimpangan. Apakah ini lebih tepat disebut sebagai tragedi, ironi, ataukah dagelan?

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat Izin Produksi dan Perlindungan dari Tumpang-Tindih Perizinan

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah korporasi yang memiliki izin eksplorasi tambang. Kami sudah keluar modal dan tenaga serta waktu, saat ini sudah separuh jalan menuju kegiatan penambangan. Mendadak permohonan izin produksi ditolak, dan izin justru diberikan pada perusahaan tambang lain oleh pemerintah. Adakah langkah hukum yang terbuka untuk ditempuh? Kami sudah sampai pada titik point no return, karena kami telah mengerjakan tahap persiapan dan pendahuluan produksi sesuai izin namun tiba-tiba semua itu diputuskan begitu saja oleh pemerintah. Belakangan kami baru tahu kalau izin eksploitasi diberikan pada perusahaan tambang lain.

Menghidupkan Kembali Pasal yang Dibatalkan, Terhindar dari Resiko Nebis In Idem dalam Persepsi Uji Materil di Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Benarkah bila sudah pernah diputus oleh hakim, maka perkara bersangkutan tidak lagi dapat diajukan ulang untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan? Bagaimana bila di MK?

Tampilnya PIHAK TERKAIT yang Berkepentingan terhadap Pengujian Undang-Undang di Hadapan Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Sering terjadi, suatu pihak mengajukan permohonan uji materiil. Pemohon tersebut secara beruntun menyerang suatu undang-undang dengan sudut pandang dan persepsi mereka sendiri, yang bisa jadi merugikan pihak berkepentingan lain bila permohonan uji materil dikabulkan sehingga suatu ketentuan pada undang-undang dibatalkan. Belum lagi sering terjadi argumentasi dari pihak pemerintah maupun DPR kurang memadai dan terkesan defensif sekenanya. Nah, selaku pihak yang berpentingan atas ketentuan suatu undang-undang, apakah kami hanya dapat pasrah menjadi penonton saja dengan takut-takut cemas Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materil pihak Pemohon tersebut?

Hukum Paten terhadap Proses Produksi

LEGAL OPINION

Question: Apakah sekarang ini cara untuk memproses input suatu rangkaian produksi dalam menghasilkan output produk ataupun suatu rangkaian proses jasa, sudah dapat diajukan paten di Indonesia? Berapa lama masa perlindungan paten ini jika dimungkinkan?

Penjajakan Produk Baru dengan Karyawan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

LEGAL OPINION

Question: Katanya untuk penjajakan pengembangan produk baru, boleh menggunakan pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Memang apa yang menjadi kriteria hukum di Indonesia untuk suatu produk baru yang masih dalam tahap penjajakan usaha ini?

Hukum Outsourcing Menurut Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana ketentuan mengenai hukum alih daya tenaga kerja (outsourcing) di Indonesia?

Hak Prerogatif Tidak dapat Dikungkung oleh Norma yang Lebih Rendah dari Norma yang Memberi Mandat Hak Prerogatif tersebut

ARTIKEL HUKUM

Apa yang dimaksud dengan “hak prerogatif”?

Mungkin tepat sekiranya dijawab dengan sebentuk ilustrasi kasus, perihal aplikasi “hak prerogatif”. Pada tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusannya perkara pengujian undang-undang (judicial review) register Nomor 107/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan bahwa grasi dapat diajukan terpidana tanpa batasan waktu kadaluarsa.

Kemendesakan apa yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tetap membatalkan ketentuan yang membatasi hak terpidana dalam mengajukan grasi, meski legal stansding Pemohon dinyatakan tidak terpenuhi?