Perampok Berpenutup Wajah, Pembuktian Pelaku yang Sukar

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada perampokan bersenjata api, yang perampoknya pakai masker atau topeng, itu cara buktikan pelakunya gimana? Apabila dikemudian hari ada seseorang yang ditangkap karena punya senjata api secara ilegal, otomatis orang itu bisa jadi tersangka perampokan?

Kepala Divisi Turut Dipecat Karena Lalai Mengawasi Anak Buah

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada pegawai yang bisa sampai buat kejahatan seperti pencurian di pabrik, artinya kan kepala divisinya ngak becus ngawasin anak buahnya. Lalai. Apa bisa kepala divisi ini juga turut dipecat oleh manajemen?

Pidana Memberi Keterangan yang Mengecoh dalam Akta Notaris

LEGAL OPINION

Question: Kalau memberikan informasi yang tidak lengkap, alias menutupi informasi penting saat meminta seorang notaris membuat akta, sehingga ada rekan bisnis yang pada akhirnya mengalami kerugian akibat akta itu, kategorinya apa di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)?

Akta Otentik Namun Substansi Asli Tapi Palsu

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, akta notarisnya betul asli, tapi isinya palsu? Soalnya ada dua akta, yang satu surat dari pemerintah, yang satu lagi akta notaris, tapi keterangan di dalamnya saling bertolak-belakang satu sama lain.

Kekayaan Korporasi Tercatat Nihil, Pengurus Tanggung Jawab Renteng

LEGAL OPINION

Question: Kalau hanya badan hukum yang diwajibkan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh para pengurus badan hukum itu, maka akan sewenang-wenang sekali para pengurus berbuat kejahatan dengan berlindung dibalik badan hukum.

Apa betul tanggung jawab hukum sebuah badan hukum seperti koperasi, dapat dibenarkan bagi para pengurusnya untuk tidak tersentuh oleh hukum? Yang menjalankan operasional koperasi itu kan, tidak lain para pengurusnya.

Moral Hazard Mempailitkan Personal Guarantee Tanpa Menyertakan Debitor

LEGAL OPINION

Question: Di dalam kontrak pemberian fasilitas kredit modal usaha, ada disebutkan bahwa pemberi jaminan perseorangan melepas hak istimewanya untuk menuntut agar kreditor lebih dahulu menagih dari pihak debitor yang dijamin olehnya. Artinya kan, bisa secara serta-merta menagih dari sang pemberi jaminan perseorangan sekaligus mempailitkannya bila tagihan tidak dipenuhi mereka, bukan?

Pancasila sebagai Norma Tertinggi, Namun Tidak Memiliki Kekuatan Pengikat Maupun Pemaksa

ARTIKEL HUKUM

Mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jelas merupakan pidana serius bernama “makar”—dan tidak lagi perlu diperdebatkan. Sejatinya mencabut izin Organisasi Massa (Ormas) yang bertentangan dengan ideologi bangsa, juga jelas merupakan hak prerogatif negara sebagai otoritas tertinggi—perizinan adalah “perikatan bersyarat batal” (yang dalam Undang-Undang tentang Ormas disebutkan bahwa Ormas harus berideologi Pancasila, yang artinya izin pendirian akan otomatis gugur bila bertentangan dengan norma yang ada).

Antara PHK & Kontribusi Kesalahan

LEGAL OPINION

Question: Kalau di kantor ada pejabat supervisor maupun quality control, apa bisa pegawai yang disalahkan sepenuhnya, sampai-sampai diancam pecat dengan alasan buat kelalaian saat proses produksi?

Salah Kaprah Hibah Murni Vs. Hibah Wasiat

LEGAL OPINION

Question: Yang ingin kami tanyakan adalah soal hibah, namun bukan hibah wasiat, karena sang penghibah masih hidup saat menghibahkan, jadi hibahnya seketika itu juga bukan dalam surat wasiat. Pertanyaannya, yang namanya hibah kan, sudah jelas mengurangi aset harta si penghibah.

Lalu, apa bisa begitu saja ketika sang pemberi hibah meninggal dunia, para ahli warisnya menggugat penerima hibah, meminta agar tanah hibah dikembalikan pada mereka? Memang apa ada larangan, atau aturan bahwa yang boleh menerima hibah hanyalah sanak saudara atau anak, diluar keluarga saudara tidak boleh menerima hibah?

Pimpinan dan Anak Buah dalam Tindak Pidana Penyalahagunaan Korporasi

LEGAL OPINION

Question: Kalau dalam tindak pidana korporasi, itu yang bisa kena ancaman penjara, pimpinan perusahaan, atau anak buah juga?

Ambiguitas Order Produksi dan PKWT

LEGAL OPINION

Question: Kalau misalnya selama ini pesanan dari pelanggan, sifatnya belum ada yang rutin, kebanyakan masih pesanan insidentil alias dasakan, apa bisa menjadi alasan untuk memekerjakan pegawai pabrik dengan sistem kerja kontrak?

Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Jika ada pertikaian antara beberapa pihak yang sama-sama mengaku sebagai pemilik, seperti tumpang-tindih tanah, klaim-klaim sebagai pemilik yang pastinya akan dibantah pihak lain yang juga akan mengaku sebagai yang punya tanah, saat mengajukan gugatan, apa yang paling wajib ada untuk dibuktikan?

Izin Gangguan / HO, DIHAPUS dan DICABUT

LEGAL OPINION

Suatu Telaah Bencana Hukum Perizinan Terkait Keselamatan Hajat Hidup Orang Banyak

Question: Kalangan pengusaha mengapresiasi kabar dicabutnya peraturan yang selama ini selalu mewajibkan para pengusaha untuk memiliki dan memperpanjang izin gangguan mereka setiap beberapa tahunnya. Izin gangguan itu sering jadi ladang oknum untuk melakukan aksi pungli (pungutan liar) yang tidak sedikit nilainya dan membebani kalangan pelaku usaha. Apa berita dicabutnya HO, itu benar?

Digugatnya Keputusan Sidang Etik Kedokteran

LEGAL OPINION

Question: Tampaknya solusi untuk menghukum seorang dokter, selain lewat jalur hukum, adalah mengadu ke organisasi etik kedokteran agar dokter bersangkutan bisa dikenakan sanksi?

Akta Jual-Beli Fiktif Hak Atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Untuk mendalilkan bahwa akta jual beli rumah itu adalah tidak sah, apa harus lapor polisi dulu agar diselesaikan secara pidana dahulu sehingga ada putusan pidana yang menyatakan benar adanya penipuan atau sejenisnya terhadap akta jual beli itu?

Mengundurkan Diri dari Jabatan Vs. Mengundurkan Diri dari Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang namanya mengundurkan diri itu apa sih, maksudnya di mata hukum? Seringkali ada anggota manajemen perusahaan yang tercatat sebagai karyawan perusahaan sekaligus merangkap sebagai manajer atau supervisor, karena memang sebelum diangkat sebagai manajer ataupun supervisor, yang bersangkutan sudah lama bekerja di perusahaan.

Jadi bila mengundurkan diri dari jabatan itu, apa dimaknai juga sebagai mengundurkan diri dari kepegawaian suatu perusahaan? Seperti mirip di instansi pemerintah, ada pegawai struktural dan ada pegawai fungsional, di swasta juga modelnya sama aja seperti itu meski menggunakan istilah staf dan manajemen untuk membedakannya.

Wanprestasi Homologasi, artinya Pailit

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana kiatnya, agar homologasi yang akan disepakati oleh debitor bersama para kreditor, dikemudian hari tidak menjadi bumerang bagi pihak kreditor?

Biaya Eksekusi Pengosongan Menjadi Beban Pembeli Rumah

LEGAL OPINION

Question: Apa biaya eksekusi pengosongan rumah yang telah kami beli, dapat dituntut dari pihak penjual jika ternyata rumah yang kami beli itu ada penghuni ilegal yang tidak mau menyerahkan rumah secara baik-baik kepada kami?

Choice of Law dalam Perjanjian Kerja di Kedutaan Besar Asing

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya kalau jadi pekerja di sebuah keduataan besar asing yang ada di Indonesia, apa dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia? Katanya hukum yang berlaku di tanah kedutaan asing, maka hukum yang berlaku adalah hukum negara asing.

Penipuan Berkedok Pinjam-Meminjam Uang

LEGAL OPINION

Question: Orang pinjam uang untuk usaha, tapi tidak bisa kembalikan dana pinjaman, kan itu perdata, apa memang bisa dikriminalisasi jadi pidana penjara bila tidak bisa kembalikan uang pinjaman?

Hukum Pidana Penjual yang Menjual Kembali Barang yang Telah Terjual Lunas

LEGAL OPINION

Ada yang Tertipu maka ada Penipu, ada Penipu berarti ada Pidana Penipuan (Postulat Tindak Pidana Penipuan)

Question: Ada bacaan dari suatu media hukum, katanya penjual yang sudah terima uang dari pembeli yang bayar lunas, tapi kemudian si penjual malah jual kembali barang itu kepada orang lain, tidak bisa dipidana penipuan ataupun penggelapan. Apa betul gitu? Kok rasanya melukai etika bisnis kalau dibiarkan begitu?

Nanti akan makin banyak saja orang-orang yang jual barang, sudah dibayar, lalu seenaknya jual barang yang sebetulnya sudah dibeli itu kepada pihak lain (moral hazard). Orang mana takut digugat perdata. Penjual jahat hanya takut dipidana penjara. Yang namanya gugatan perdata (wanprestasi), itu seringkali cuma “menang diatas kertas”, justru menambah besar kerugian pembeli yang sudah tertipu harus habis waktu dan uang di pengadilan untuk gugat-gugat segala.

Tidak Punya Hak, Tapi Menuntut dan Menggugat

ARTIKEL HUKUM

Terdapat fenomena aneh yang kerapkali penulis jumpai di tengah masyarakat. Entah merupakan anomali, atau memang demikianlah watak sejati masyarakat / bangsa Indonesia. Sama halnya dalam kasus-kasus besar seperti gugatan perdata, banyak dijumpai gugatan absurb yang berakhir pada gugatan yang “ditolak” hakim, atau bahkan “digugat balik” oleh pihak lawan yang sejatinya lebih dirugikan oleh sang penggugat.

Seorang siswa sekolah dasar, mengadu pada sang guru, bahwa dirinya dijahili oleh siswa lain. Namun kemudian kawan sang siswa yang duduk di sebelahnya menimpali, “Tapi Bu Guru, dia ini lebih nakal dari anak yang dibilangnya nakal itu.”

Debitor Telah Melunasi, Kreditor Tamak Tetap Mengeksekusi Agunan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apa namanya bila kreditor tetap mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan tanah, meski sesungguhnya hutang debitor telah lunas, wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum?

Setya Novanto Tertangkap Basah, Namun Kebal Hukum

ARTIKEL HUKUM

Setya Novanto memang patut dijuluki sebagai pria “kebal hukum”. Bila selama ini kita pernah mendengar julukan “manusia kebal peluru”, maka Setya Novanto patut kiranya mendapat penghargaan “man of the year” karena prestasinya mempercundangi kasus “papa minta saham”, lolosnya jerat hukum dengan “memeti-eskan” status tersangka yang ditetapkan kejaksaan lewat aksi uji materiil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, berlanjut hingga diamputasinya kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat aksi praperadilan yang diajukannya melawan penetapan status Tersangka terkait dugaan pelaku turut-serta dalam mega proyek korupsi e-KTP.

Mengundurkan Diri (Semestinya) Berhak Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Aneh seperti kata Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS), pegawai yang buat onar sehingga dipecat dari kantor, berhak atas pesangon. Tapi karyawan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun bekerja, lalu tiba-tiba terpaksa mengundurkan diri karena intimidasi perusahaan, tidak berhak atas pesangon. Aneh benar, hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Apa hakim tidak pernah terpikirkan keganjilan demikian selama ini?

Terbelenggu Homologasi yang Sukar Dibatalkan

LEGAL OPINION

Question: Dulu pernah setujui proposal penawaran damai yang diajukan debitor yang saat itu dalam kondisi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Tapi setelah ditetapkan homologasi oleh Pengadilan Niaga, kembali menunggak debitor ini. Kreditor berhak kan, membatalkan homologasi sehingga debitor (seketika) pailit?

Campur-Aduk Surat Panggilan Masuk Kerja dan Perundingan Bipartit

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada buruh yang tidak masuk kerja karena mogok, karena sebelumnya ada selisih paham dengan manajemen, lalu baiknya dipanggil masuk kerja dengan surat semacam apa? Kalau mereka tidak masuk juga, bisa dibilang mengundurkan diri karena mangkir, bukan?

Penjual Tetap Menguasai Fisik Tanah, Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Jika penjual tidak mau menyerahkan tanah serta bangunan yang sudah dijualnya kepada pihak pembeli, maka si penjual yang tetap menempati bangunan tersebut, meski telah ditegur pihak pembeli, sebenarnya termasuk wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum?

Kerancuan Konsepsi Peralihan Pekerja Kontrak Menjadi Pekerja Tetap

LEGAL OPINION

Question: Kalau memang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) melanggar hukum ketenagakerjaan sehingga pegawai dinyatakan hakim “demi hukum” beralih menjadi Pekerja Tetap PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), maka jika kemudian disaat bersamaan hakim menyatakan putus hubungan kerja (PHK), pesangonnya dihitung dari sejak pegawai mulai pertama kali bekerja pada perusahaan, atau dihitung sejak pelanggaran PKWT terjadi?

Ambivalensi Kewenangan PTUN Terkait Sengketa Kepemilikan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Katanya kalau ada sengketa tanah, maka batas waktu gugat Kantor Pertanahan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah 90 hari sejak terbitnya surat keputusan terkait hak atas tanah. Yang bikin bingung, sebetulnya yang paling wenang putuskan sengketa tanah, itu Pengadilan Negeri atau PTUN?

Blokir Sertifikat Tanah, Hanya dapat Dilakukan 1 Kali

LEGAL OPINION

Kuasa Mutlak Menjual Vs. Blokir Sertifikat Tanah

Question: Pejabat dari Kantor Pertanahan bilang, kalau sertifikat tanah dijadikan objek gugatan di pengadilan, maka otomatis buku tanah dari sertifikat itu terblokir selama gugatan sampai pada tahap berkekuatan hukum tetap. Apa benar begitu? Lalu, memangnya blokir itu boleh diajukan berapa kali?

Resiko Dibalik Objek Agunan Kredit Berupa PPJB

LEGAL OPINION

Question: Tanah yang masih berstatus PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli), bisa dijadikan objek jaminan kredit, bukan?

Asas Pengharapan yang Wajar

LEGAL OPINION

Perizinan Selalu Bersifat “Perikatan Bersyarat Batal”

Question: Lahan keluarga kami disewa sekian belas tahun untuk perkebunan oleh pihak perusahaan swasta. Masalahnya ketika termin pembayaran sewa berikutnya belum juga dibayar penyewa sesuai perjanjian, sehingga kami meminta mereka untuk pergi, mereka tidak mau pergi dari tanah sewa dengan alasan tanaman yang mereka tanam kebetulan belum siap panen. Apa bisa dibenarkan gitu?

Pekerja Beritikad Buruk, Pengusaha Rugi Dua Kali

LEGAL OPINION

Question: Bila buruh bikin pelanggaran, kini perusahaan menderita rugi, wajar kan bila perusahaan lalu memecat dia tanpa pesangon? Perusahaan sudah ia buat rugi, kok masih harus bayar ia pesangon. Ngak lucu dan ngak mungkin kan, buruh yang sudah bikin rugi perusahaan lalu gugat perusahaan yang pecat ia !?

Penguasa Yuridis Hak Atas Tanah adalah Pemilik

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang dalam kacamata hukum, yang menjadi pemilik tanah itu adalah ia yang punya sertifikat tanah ataukah yang selama ini menempati tanah itu?

Actio Pauliana Vs. Transfer Pricing Debitor Pailit

LEGAL OPINION

Question: Ada indikasi yang kuat dicurigai, perusahaan yang menjadi debitor kami, selama ini sepertinya menguras kekayaan perusahaannya sendiri untuk dialihkan kepada keluarga atau afiliasi perusahaannya, sehingga ketika pada akhirnya dipailitkan, harta kekayaan perusahaannya tercatat NOL besar.

Jika kekayaan perusahaan itu sudah demikian akhirnya, maka bagaimana mungkin piutang kami selaku kreditornya bisa dilunasi? Apa yang masih dapat kami lakukan ketika debitor kami ini kini benar-benar sudah pailit?

Akta Kelahiran dan e-KTP Tidak Mensyaratkan Surat Pengantar RT RW

LEGAL OPINION

Question: Katanya bikin e-KTP tidak perlu lagi surat pengantar dari RT maupun RW (Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga). Hanya ingin ubah status pekerjaan dalam e-KTP, kok, petugas di kelurahan masih saja hingga kini minta syarat adanya surat pengantar RT RW. Sebenarnya aturannya gimana sih?

Berbisnis dengan Badan Usaha Lebih Secure Ketimbang Berbisnis dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Bantahan terhadap Sita Jaminan Pengadilan yang Salah Alamat

Question: Apa boleh, ada owner Perseroan Terbatas maupun keluarganya yang punya kebiasaan mengambil uang perseroan, dengan selalu mengatasnamakan bahwa perseroan itu adalah milik dia atau milik keluarganya?

PKWT Tidak Mengenal Rotasi Fungsi Kerja

LEGAL OPINION

Rotasi yang Tidak Sesuai Perjanjian Kerja

Question: Sebetulnya seorang karyawan itu berhak tidak sih, menolak diberikan tanggung jawab kerja yang tidak sesuai kesepakatan saat dulu diterima bekerja? Kalau sampai dipecat karena tidak setuju diganti tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerja, apa yang nantinya kemungkinan bisa terjadi?

Hibah Tidak dapat Dicabut Kembali Sesuka Hati

LEGAL OPINION

Ketika “Bohong-Bohongan” Menjelma “Benar-Benaran”

Question: Sebenarnya apa jika sudah penah dikasih hibah, apa bisa orang yang dulu memberi hibah meminta untuk diberikan kembali padanya barang-barang dan tanah obyek hibah?