30 September, 2017

Mengundurkan Diri (Semestinya) Berhak Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Aneh seperti kata Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS), pegawai yang buat onar sehingga dipecat dari kantor, berhak atas pesangon. Tapi karyawan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun bekerja, lalu tiba-tiba terpaksa mengundurkan diri karena intimidasi perusahaan, tidak berhak atas pesangon. Aneh benar, hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Apa hakim tidak pernah terpikirkan keganjilan demikian selama ini?
Brief Answer: Demikianlah adanya. Namun, pernah dijumpai satu diantara ratusan putusan Hubungan Industrial, dimana seorang Pekerja / Buruh, meski dinyatakan mengundurkan diri, tetap berhak atas pesangon, bahkan diberikan oleh pengadilan 2 (dua) kali ketentuan pesangon normal bila motif dibalik pengunduran diri tersebut dapat dibuktikan dilandasi bukan faktor kesukarelaan sang Pekerja.
Namun, sebagian besar putusan pengadilan lainnya hanya memberi Uang Pisah dalam perkara pengunduran diri serupa. Disparitas antar putusan demikian menciptakan ketidakpastian hukum bagi kalangan Pekerja di Tanah Air yang karena satu faktor atau lebih, memilih untuk mengundurkan diri setelah sekian lama mengabdi pada suatu perusahaan.
Sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi rahasia umum, guna menghindari dibebani pesangon, terutama terhadap Pekerja yang sudah cukup lama mengabdi, mutasi adalah salah satu cara yang terbukti ampuh untuk mendesak sang Pekerja agar mengundurkan diri.
PEMBAHASAN:
Untuk melihat ketidak-jelasan pendirian Mahkamah Agung RI perihal hak seorang Pekerja yang mengundurkan diri, terdapat sebuah putusan Mahkamah Agung RI yang unik, sebagaimana register Nomor 843 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 13 Oktober 2016, perkara antara:
- SUKIRMANSYAH alias SUKIRMANSYAH COTA CHANIAGO, selaku Pemohon Kasasi, semula sebagai Penggugat; melawan
- PT. OLAGAFOOD INDUSTRI, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat adalah Pekerja PT. Olagafood Industri, sejak tahun 2000 dan terakhir bekerja pada tanggal 12 Februari 2015. Penggugat bekerja di departemen produksi pabrik PT. Olagafood Industri, dengan jabatan sebagai Operator Flayer.
Secara tiba-tiba, Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat ke PT. Olagafood Industri Tanggerang, sesuai Surat Mutasi tertanggal 2 Februari 2015. Penggugat menolak mutasi, tidak bersedia dimutasi ke PT. Olagafood Industri di Tangerang, dengan alasan:
1. Kondisi badan Penggugat lemah dan sering sakit-sakitan;
2. Tidak mungkin juga Penggugat meninggalkan istri dan anak-anak di Tanjung Morawa, Sumatera Utara;
3. Penggugat juga dipercaya oleh seluruh pekerja untuk menjadi Ketua Serikat Buruh di PT. Olagafood Industri;
4. Banyak pekerja yang lebih pandai dan berpengalaman, tetapi mengapa Penggugat yang dikirim ke Tangerang.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang yang memediasi sengketa ini, selanjutnya menerbitkan Surat Anjuran, akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya melakukan mutasi terhadap Penggugat, tanpa mengindahkan isi anjuran Disnaker.
Saat ini Penggugat sudah tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja di PT. Olagafood Industri sejak 12 Februari 2015 dan tidak diberikan upah seperti biasanya terhitung sejak Maret 2015, meskipun belum terdapat putusan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang menyatakan status hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus.
Terhadap gugatan sang Pekerja, pihak Pengusaha mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dengan argumentasi bahwa Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat dari Pabrik PT. Olagafood Industri Medan dengan jabatan Operator Fryer, gaji Rp2.084.000,00 dimutasi ke Pabrik PT. Olagafood Industri di Tangerang, dengan jabatan Asisten Kepala Shift Produksi dengan gaji Rp3.050.000 disertai fasilitas tempat tinggal di Mess yang disediakan oleh perusahaan, dan tiket pesawat Medan—Jakarta tanggal 12 Februari 2015 ditanggung oleh perusahaan.
[Note SHIETRA & PARTNERS: Dengan besaran Upah yang sedemikian, maka hanya untuk pulang menemui anak dan istri, maka dapat dipastikan seluruh Upah sang Pekerja habis hanya untuk akomodasi Medan—Jakarta. Sehingga yang sebetulnya terjadi bukanlah kenaikan Upah, namun Upah Real justru menurun drastis.]
Karena Penggugat tidak mengindahkan Surat Panggilan Kerja ke-1 maka Tergugat melakukan panggilan kerja ke-1 dan ke-2. Ternyata Penggugat tidak mengindahkan Panggilan Kerja, maka Tergugat mengirimkan surat yang menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, karena telah mengkir kerja 5 (lima) hari berturut-turut.
Terhadap gugatan Pekerja maupun gugatan balik sang Pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tanggal 25 April 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat fakta hukum di persidangan, mutasi tersebut adalah promosi, maka alasan penolakan mutasi Penggugat angka 1 tidak cukup beralasan, kalaupun kondisi badan lemah dan sering sakit-sakitan harus dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan karena kondisi Penggugat yang sering sakit-sakitan maka tidak dimungkinkan untuk melaksanakan mutasi dari Tanjung Morawa Medan Ke Tangerang;
“Menimbang, bahwa untuk alasan penolakan angka 2, maka tidak cukup beralasan untuk menyatakan tidak mungkin meninggalkan istri dan anak-anak untuk menjalankan mutasi sebab tidak dimuat didalam Peraturan Perusahaan (vide Bukti T-16) jika suami dimutasi maka isteri juga turut harus dimutasi justru Penggugat telah menanda-tangani sebelumnya pada tanggal 26 Oktober 2000 mengenai Surat Perjanjian Kerja yang salah satu kesediaan Penggugat adalah bersedia ditempatkan dibagian mana saja dalam Perusahaan atau dimana saja pada perusahaan perusahaan yang bernaung dibawah PT. Olagafood industri (vide bukti T-14)”;
“Menimbang, bahwa untuk alasan ke-3 dikuatkan seluruh saksi mengenai Penggugat adalah Ketua SBRI di perusahaan Tergugat (ic. PT Olagafood Industri) (vide bukti P-14), juga tidak ada satu aturan dalam Peraturan Perusahaan atau PKB yang mengatakan jika pekerja sudah menjadi pengurus atau ketua serikat buruh/serikat pekerja tidak di perbolehkan dimutasi, sehingga hal ini juga tidak cukup beralasan;
“Menimbang, bahwa alasan penolakan mutasi Penggugat angka 4 yang menyatakan aneh rasanya begitu banyak pekerja lebih pandai dan berpengalaman tetapi kenapa saya yang dikirim ke Tangerang, juga tidak cukup beralasan karena proses mutasi ini telah melalui penilaian atasan langsung Penggugat yaitu saksi Feranika, dan menurut keterangan saksi Feranika sebelumnya saksi juga pernah dimutasi ke Tangerang dan kembali lagi bekerja ke Tanjung Morawa dan tentang kata permanen dalam isi Surat Mutasi Kerja adalah standar administrasi karena sebelumnya surat mutasi saksi juga demikian adanya;
“Bahwa berdasarkan bukti T-30 A juncto T-30 B terbukti pada tanggal 21 Februari 2015, Tergugat telah melakukan surat pemutusan hubungan kerja terhitung tanggal 23 Februari 2015 terhadap Penggugat dan terbukti telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Penggugat tetap tidak hadir melaksanakan mutasi namun hanya membuat kondisi perusahaan tidak kondusif melalui aksi unjuk rasa, melaporkan perusahaan ke BPOM dan pelaporan berita ke media media (vide bukti T-32), sehingga berdasar apabila Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
MENGADILI :
Dalam Konvensi
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja harus ditetapkan sejak tanggal 23 Februari 2015 karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat berupa uang pengganti hak yakni pengganti perumahan dan perobatan sebesar Rp4.570.020,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan mutasi yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tanggal 2 Februari 2015 sah secara hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
- Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tanggal 26 Oktober 2000;
- Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam konvensi tanggal 19 September 2014;
- Hasil Kesepakatan antara Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tanggal 12 Januari 2015;
- Surat Mutasi Kerja kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 2 Februari 2015;
- Surat Panggilan Kerja Pertama kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 13 Februari 2015;
- Surat Peringatan I kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 13 Februari 2015;
- Surat Panggilan Kerja Kedua kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 16 Februari 2015;
- Surat Peringatan II kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 16 Februari 2015;
- Surat Panggilan Kerja Ketiga kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 18 Februari 2015;
- Surat Peringatan III kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 13 Februari 2015;
- Surat Dikualifikasikan Mengundurkan Diri kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 21 Februari 2015;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sah secara hukum dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 23 Februari 2015;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.”
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dengan merujuk kaedah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.”
Penggugat selaku Ketua Serikat Pekerja, mengutip pula ketentuan tindakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja:
“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.”
Selain Penggugat, masih terdapat 3 orang karyawan lain yang lebih senior dan lebih berpengalaman dibagian kerja yang sama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap memutasi secara permanen ke Tangerang, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah Ketua Serikat Buruh sehingga Penggugat memiliki tanggung jawab ganda.
Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial, salah seorang anggota Majelis Hakim memiliki perbedaan pendapat (dissenting opinion) saat memutus, yang yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat mutasi yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak sah dan batal demi hukum, sebab Tergugat melakukan Mutasi terhadap Penggugat secara sepihak tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa dari fakta persidangan ternyata Pemohon Kasasi dimutasikan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 dari Medan ke Tangerang dan harus sudah masuk bekerja tanggal 15 Februari 2015 dengan promosi jabatan menjadi asisten kepala shift dan diberikan fasilitas mess dan tiket pesawat, namun ditolak, Pemohon Kasasi tidak bersedia dimutasi dan dipromosikan, akhirnya Pemohon Kasasi tidak masuk bekerja, lalu diberi peringatan, namun Pemohon Kasasi tetap tidak mengindahkan. Maka sejak tanggal 21 Februari 2015 Pemohon Kasasi dikualifikasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Termohon Kasasi harus membayar hak-hak Pemohon Kasasi berupa uang penggantian hak yaitu uang penggantian perumahan dan uang pengobatan;
“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga hak-hak yang diterima Penggugat adalah sebagai berikut:
- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.176.200,00 = Rp39.171.600,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.176.200,00 = Rp10.881.000,00 = Rp50.052.600,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp50.052.600,00 = Rp7.507.890,00
Jumlah = Rp57.560.490,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKIRMANSYAH alias SUKIRMANSYAH COTA CHANIAGO tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUKIRMANSYAH alias SUKIRMANSYAH COTA CHANIAGO tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tanggal 25 April 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.176.200,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan besaran upah terakhir yang diterima oleh Penggugat, sehingga hak-hak yang diterima Penggugat adalah sebagai berikut:
- Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.176.200,00 = Rp39.171.600,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.176.200,00 = Rp10.881.000,00 = Rp50.052.600,00
- Uang Penggantian hak 15% x Rp50.052.600,00 = Rp7.507.890,00
Jumlah = Rp57.560.490,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan mutasi yang dilakukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tanggal 2 Februari 2015 sah secara hukum;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum: ... , Surat Dikualifikasikan Mengundurkan Diri kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi Nomor ... tanggal 21 Februari 2015;

- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sah secara hukum dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 23 Februari 2015;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan Selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM