01 Oktober, 2017

Setya Novanto Tertangkap Basah, Namun Kebal Hukum

ARTIKEL HUKUM
Setya Novanto memang patut dijuluki sebagai pria “kebal hukum”. Bila selama ini kita pernah mendengar julukan “manusia kebal peluru”, maka Setya Novanto patut kiranya mendapat penghargaan “man of the year” karena prestasinya mempercundangi kasus “papa minta saham”, lolosnya jerat hukum dengan “memeti-eskan” status tersangka yang ditetapkan kejaksaan lewat aksi uji materiil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, berlanjut hingga diamputasinya kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat aksi praperadilan yang diajukannya melawan penetapan status Tersangka terkait dugaan pelaku turut-serta dalam mega proyek korupsi e-KTP.
Hakim yang menyidangkan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, seakan adalah hakim yang masih “hijau”—seolah sebelum ini diri hakim yang bersangkutan tidak pernah menyidangkan perkara pidana, meski sang hakim sudah berusia cukup lanjut yang semestinya berlaku asas “hakim dianggap tahu tentang hukumnya”.
Untuk menguji moril putusan praperadilan yang dimenangkan oleh Setya Novanto, pertanyaan mendasar berikut penting untuk kita ajukan: Apabila tertangkap basah ataupun tertangkap tangan, apakah seseorang berhak menolak pihak berwajib untuk menangkap dan menggeledah dirinya tanpa adanya surat izin pengadilan atau surat perintah penyidikan?
Dalam kasus mega korupsi e-KTP, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemeriksaan terhadap para tersangka kasus e-KTP, KPK secara kebetulan mendapati bukti-bukti keterlibatan / peran Setya Novanto. Bukti-bukti yang didapat tanpa terduga tersebut, tepat sekiranya disebut dengan istilah “tertangkap basah”.
Selama KPK memiliki dua alat bukti, maka syarat paling minimum untuk menetapkan seseorang sebagai Tersidik / Tersangka, sudah memadai, bahkan dapat seketika ditingkatkan sebagai Terdakwa guna diseret ke persidangan. Adalah suatu kebaikan hati, bila KPK hanya menetapkan status yang bersangkutan sekadar sebagai Tersangka, bila jelas-jelas sudah “tertangkap basah” memiliki keterlibatan dalam kejahatan dengan “segudang” bukti yang ada?
Sekadar ilustrasi, dalam kasus kolusi Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, KPK menetapkan status dirinya sebagai Tersangka, bukanlah karena sejak semula penyidik KPK menyasar Patrialis Akbar. Semula, KPK menyasar dan sedang menyidik oknum pada Dirjen Bea dan Cukai, sebelum kemudian secara kebetulan mendapati keterlibatan Patrialis Akbar saat KPK menyadap pembicaan telepon sang oknum instansi Bea dan Cukai terkait penyelundupan daging sapi impor secara ilegal.
Terhimpunnya data keterlibatan orang lain saat menyelidiki perkara seorang Tersangka, maka hal tersebut dikategorikan sebagai “tertangkap basah”. Apakah artinya, dalam kasus Patrialis Akbar, KPK tidak berhak menetapkan dirinya sebagai Tersangka hanya karena Surat Perintah Penyelidikan dan/atau Penyidikan (Sprindik), tidaklah atas nama subjek Patrialis Akbar.
Jika demikian halnya, mengapa kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis pidana Patrialis Akbar berdasarkan bukti rekaman sadapan yang didapat dan dihimpun KPK, saat KPK kebetulan sedang menyidik Tersangka korupsi lainnya?
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat terminologi dan konsep hukum yang sangat sederhana, bahwasannya tertangkap tangannya atau tertangkap basahnya seorang pelaku kejahatan, maka segala formalitas dan prosedural penggeledahan, penangkapan, bahkan penembakan senjata api hingga penyitaan, tidak membutuhkan syarat penetapan seorang Ketua Pengadilan Negeri sekalipun.
Dalam kasus Setya Novanto, besar kemungkinan memang sejak semula KPK tidak sedang menyasar Setya Novanto, namun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lainnya. Saat itulah, KPK secara kebetulan “menangkap basah” keterlibatan Setya Novanto.
Kini, menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika hakim pengadilan yang memutus praperadilan yang diajukan Setya Novanto, mengabulkan praperadilan yang diajukannya sehingga penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka KPK, dinyatakan hakim sebagai tidak sah karena segudang bukti yang telah berhasil dihimpun KPK, tidak dilandasi atau tidak bersumber dari Sprindik dengan subjek hukum Tersidik ialah Setya Novanto, namun Sprindik untuk Tersidik para anggota DPR RI lainnya.
Jika memang demikian halnya, maka apakah artinya semua alat bukti yang telah berhasil dihimpun KPK selama Setya Novanto belum diterbitkan Sprindik sebagai penetapan status dirinya sebagai Tersangka, menjadi cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan guna mengadili sang “manusia kebal hukum” ini?
Bila konteksnya ialah bukan “tertangkap basah”, barulah kita dapat menyebut bahwa seluruh rangkaian alat bukti yang telah dihimpun KPK ialah tidak sah, cacat prosedur, tidak tertib asas hukum acara pidana, dan sewenang-wenang.
Namun bila konteksnya ialah “tertangkap basah”, maka mengapa kita masih memperkeruh keadaan dengan berbicara perihal prosedur? Bukankah teori paling mendasar dalam Hukum Acara Pidana sudah menerangkan secara gamblang dan lugas, bahwa prosedur tidak berlaku dalam hal seorang pelanggar hukum “tertangkap tangan” dan/atau “tertangkap basah”.
Menjadi mengherankan, sebenarnya hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan tersebut diatas, mendadak “pikun” ataukah benar-benar sudah pikun, karena sebagian kasus pidana umum dimana para Terdakwa diseret sebagai pesakitan di pengadilan adalah berdasarkan penangkapan polisi yang didasari operasi “tangkap tangan” atau “tangkap basah”.
Sebagai contoh sederhana di keseharian. Untuk menggelar operasi pemeriksaan SIM dan STNK di jalan raya, pihak berwajib memiliki kewajiban untuk membuat atribut khusus yang memberi tanda bahwa sedang digelar operasi penertiban kelengkapan administrasi terhadap pengendara kendaraan bermotor.
Namun, ketika seorang polisi menyita kendaraan seorang pengendara, dengan alasan sang pengendara tidak memakai helm dan juga ternyata setelah di-stop dan diperiksa, dirinya tidak membawa STNK, maka apakah sang pengendara dapat menolak penyitaan sembari berkata: “Mana surat perintah Pak Polisi yang memberi hak pada Bapak untuk menggelar operasi dan menyita motor saya?”
“Lho, wong saya menangkap basah kamu, kok protes!” itulah jawaban yang akan disampaikan sang polisi. “Yang namanya tertangkap basah, kok masih bicara prosedur. Salah ya salah, terbukti salah artinya sudah ada bukti salah, kok masih mungkir dan bicara prosedural?”
Disayangkan, Komisi Yudisial turut “latah”, dengan menyebutkan bahwa sang hakim tunggal yang memutus perkara prapredilan yang diajukan Setya Novanto, tidak melanggar Kode Etik hakim. Terang dan jelas bahwa sang hakim melanggar Kode Etik profesi hakim, karena memungkiri fakta bahwa setiap hakim pastilah pernah menyidangkan kasus perkara pidana “tertangkap basah” dimana pihak Terdakwa diamankan petugas dan diseret ke persidangan tanpa prosedural formal apapun, sampai akhirnya divonis bersalah dan dipidana.
Sama menyedihkannya dengan seorang profesor suatu Universitas Negeri yang kerap menyerang KPK, secara tendensius hendak melemahkan bahkan jika perlu membubarkan KPK. Sang profesor tersebutlah yang menghadiri Pansus Hak Angket DPR yang hendak menggemboskan KPK, dan kini turut menjadi pemberi keterangan ahli guna menyatakan bahwa penetapan KPK terhadap Setya Novanto sebagai Tersangka dimana seluruh alat bukti dihimpun dari Sprindik para Terdakwa kasus korupsi e-KTP, adalah tidak sah, yang kemudian di-“telan” mentah-mentah oleh sang hakim yang seakan—sekali lagi—tidak pernah menyidangkan perkara pidana “tertangkap basah”.
Hanyalah seorang sarjana hukum fresh graduate yang mungkin masih bisa dibodohi oleh putusan praperadilan demikian. Tiada satupun pasal dalam KUHAP maupun UU KPK yang melarang penetapan status seorang warga sebagai Tersangka ataupun Terdakwa tanpa adanya prosedural formil bila seluruh bukti didapat secara “tertangkap tangan” dan terdapat setidaknya dua alat bukti.
Bahkan, asas (teori) hukum acara pidana sekalipun membenarkan penghimpunan alat bukti yang didapat secara “tertangkap basah” guna menetapkan seseorang sebagai Terdakwa untuk diadili tanpa terlebih dahulu secara hierarkhi ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka / Tersidik untuk baru kemudian ditetapkan sebagai Terdakwa. Selama dua alat bukti telah terhimpun, hakim berhak memeriksa dan memutus, itulah asas paling mendasar dalam KUHAP.
Bukti sudah di tangan, “segudang” pula. Tapi lagi-lagi “ikan kakap” lolos dari jaring. Mengapa praktik peradilan demikian naif dan prosedural? Ingat, kita berbicara dalam konteks “tertangkap basah”, bukan dalam konteks pidana umum yang memang wajib diperlengkapi segala prosedural formil saat melakukan aksi penyelidikan dan penyidikan hingga tahap dakwaan terhadap Terdakwa hingga penuntutan.
Terlagi pula, perihal keabsahan dan tertib administrasi Sprindik instansi KPK, bukanlah domain pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keabsahannya, namun domain kewenangan Pimpinan KPK untuk menyatakan Sprindik tersebut sahih atau tidaknya. Mengapa?
Pada dasarnya Sprindik adalah surat perintah yang hanya berlaku secara sirculair untuk internal institusi KPK semata. Perintah tidak hanya dapat berupa perintah tertulis berbentuk Sprindik, namun juga dapat berupa perintah lisan (perintah langsung), sehingga Sprindik merupakan murni perihal tata manajerial kepemimpinan suatu institusi. Bisa jadi sebenarnya pimpinan KPK pernah memerintahkan secara lisan kepada para pegawai KPK, agar mengembangkan penyedirikan terhadap Setya Novanto ketika dirinya “tertangkap basah” dalam sadapan pembicaraan para anggota DPR.
Karena Sprindik berlaku secara internal, maka Sprindik pada hakekatnya bersifat rahasia bagi pihak luar. Apa jadinya bila Sprindik sampai bocor kepada pihak luar? Para pelaku kejahatan dapat saja melarikan diri atau memusnahkan berbagai alat bukti jejak kejahatannya.
Berangkat dari paradigma mendasar demikian, menjadi tanda-tanya besar: mengapa pihak luar (Setya Novanto) dapat mengetahui perihal Sprindik yang semestinya menjadi rahasia internal pihak KPK? Mungkinkah KPK demikian bodohnya sehingga membuka fakta perihal Sprindik-Sprindik tersebut? Ataukah, terdapat internal affair yang mengakibatkan hal demikian menjadi alat bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari jerat hukum?
Ketika Sprindik yang semestinya hanya menjadi domain Pimpinan KPK untuk menyatakan sah atau tidaknya perbuatan para penyidik dan penyelidik (pegawai) KPK—karena Sprindik hanya berlaku untuk internal manajemen pegawai KPK, kemudian diintervensi oleh hakim pengadilan lewat putusan praperadilannya, maka sejatinya sang hakim telah mengamputasi kewenangan Pimpinan KPK dalam menjalankan kepemimpinan dan manajerial instansi bernama KPK.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM