Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pancasila sebagai Norma Tertinggi, Namun Tidak Memiliki Kekuatan Pengikat Maupun Pemaksa

ARTIKEL HUKUM
Mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jelas merupakan pidana serius bernama “makar”—dan tidak lagi perlu diperdebatkan. Sejatinya mencabut izin Organisasi Massa (Ormas) yang bertentangan dengan ideologi bangsa, juga jelas merupakan hak prerogatif negara sebagai otoritas tertinggi—perizinan adalah “perikatan bersyarat batal” (yang dalam Undang-Undang tentang Ormas disebutkan bahwa Ormas harus berideologi Pancasila, yang artinya izin pendirian akan otomatis gugur bila bertentangan dengan norma yang ada).
Bila menistakan agama, ancamannya ialah hukuman pidana penjara, maka bila menistakan Pancasila dan bahkan mencoba untuk menggulingkan supremasi Pancasila dari tahta Bumi Pertiwi, hanya diancam dengan sanksi administrasi “pencabutan izin”, bukankah hal demikian sudah merupakan suatu toleransi yang amat sangat?
Baru-baru timbul wacana, agar Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai “asas negara”, namun sebagai “norma hukum”. Yang disebut norma hukum, sifatnya adalah pemaksa, dan ada daya paksa disitu untuk menerapkannya. Masalahnya, terdapat teori usang yang sangat berbahaya dan diyakini banyak kalangan sarjana hukum di Tanah Air hingga saat ini.
Dari berbagai teks teori ilmu hukum di bangku pendidikan tinggi hukum di Indonesia, disebutkan bahwa norma hukum terbagi menjadi dua, yakni: “norma primer” dan “norma sekundair”. Norma primer berisi perintah, larangan, maupun kebolehan. Sementara norma sekundair ialah perihal sanksi bila norma primer dilanggar atau tidak ditegakkan.
Masalah mulai terbit, ketika teori ilmu hukum yang selama ini ada menyebutkan, bahwa tidak semua norma primer memiliki norma sekundair. Artinya, sebuah aturan hukum bisa saja memiliki perintah atau larangan yang bila dilanggar oleh seorang warga negara, maka si pelanggar tidak dapat dihukum atau diancam hukuman apapun, hanya karena tidak terdapat pasangan norma sekundair yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.
Jika memang demikian, maka kemudian apa yang menjadi pembeda antara norma hukum dengan norma sosial dan norma agama? Itulah titik terlemah teori klasik demikian yang tidak tahan uji moril. Bila selama ini undang-undang perihal larangan penistaan agama diberikan pasal pendamping perihal ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggar larangan penistaan agama, sehingga pelakunya diancam dan dihukum pidana penjara, maka bila seseorang hendak menggulingkan Pancasila atau merongrong kedaulatan Pancasila, adakah sanksinya?
Disitulah letak keganjilan paling mencolok yang dapat kita temukan. Tanpa norma sekundair, seakan Pancasila hanya menjadi sederajat dengan norma sosial dan norma moral belaka. Karena disandingkan dengan sebatas norma sosial belaka, maka Pancasila secara hierarkhi masih kalah “pamor” dan kalah “menakutkan” dari sebuah undang-undang yang memiliki norma pemaksa berupa norma sekundair ancaman pidana.
Betul bahwa banyak aturan dalam pasal undang-undang yang tidak mengatur perihal ancaman sanksi hukuman. Namun, jika memang demikian argumentasinya, lantas mengapa para pengusaha begitu mati-matian untuk berupaya agar berbagai izin usahanya selalu up to date dan diperbaharui setiap kali akan kadaluarsa?
Jawabannya, karena ada “pemaksaan terselubung” oleh negara dalam penegakannya. Contoh, bila seorang pengusaha tidak mengurus perizinan usahanya, maka ia tidak akan dapat memohon fasilitas kredit dari perbankan, tidak dapat memperpanjang hak atas tanahnya, dan tidak akan mendapat fasilitas layanan negara lainnya.
Dengan kata lain, norma sekundair tidak harus berupa pasal tambahan dalam undang-undang yang sama yang mengatur kaedah norma primair. Norma sekundairnya bisa saja diatur lewat norma parsial dalam peraturan perundang-undangan lain, yang menjadi pintu masuk “pemaksaan terselubung”—tanpa kita sadari secara langsung.
Contoh lain yang paling sederhana, dalam rezim hukum penanaman modal, tidak akan kita jumpai kaedah norma sekundair dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Undang-Undang tentang Penanaman Modal ataupun instansi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun, mengapa para pemodal lokal maupun pemodal asing, demikian patuh melakukan berbagai pelaporan rutin setiap triwulan dan bahkan tertib dalam administrasi?
Jawabannya sangat sederhana, bila semua tertib administrasi tidak dipenuhi dengan baik, maka perizinan usaha tidak akan diterbitkan. Sesederhana itu. Jika penanam modal masih ingin berinvestasi dan memutar modal usahanya di Indonesia, ia mau tidak mau harus ikut aturan main prosedur dan tertib administrasi yang ada. Ini dapat dikatakan sebagai “sanksi bisnis”.
Ada juga ancaman sanksi embargo, sebagaimana dalam konsep politik hubungan internasional, dimana sebuah negara yang melakukan eksperimen senjata pemusnah massal secara eksesif, diancam akan diembargo oleh negara lain yang selama ini memasok bahan bakar ataupun bantuan ekonomi.
Seperti negara Iran, pada mulanya melakukan pengayaan uranium dalam skala produksi yang mengkhawatirkan dunia, dimana otoritas Iran melarang tim pemantau PBB untuk mengawasi proliferasi nurlirnya. Ada yang menyebutkan, bahwa hukum internasional ialah hukum moral, karena tiada ancaman sanksi yang mengatur bila hukum internasional dilanggar oleh suatu negara.
Namun, lagi-lagi kita harus bertanya, apakah norma sekundair harus selalu berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman sanksi? Bila bentuk-bentuk sanksi embargo sudah cukup membuat otoritas Iran merasa takut, kemudian mulai mau mengikuti pengawasan dan aturan main Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka apakah masih dapat disebutkan bahwa Hukum Internasional adalah semata hukum moral?
Dalam hal ini, teori Hans Kelsen maupun John Austin sudah tidak lagi relevan untuk dijadikan bahan acuan. Karena bila teori Kelsen maupun Austin adalah benar, dunia ini masih dilanda oleh perang dingin dan aneksasi yang tidak berkesudahan.
Kembali kepada isu perihal upaya me-rong-rong wibawa Pancasila yang hendak diganti dengan ideologi agama islam, sejatinya penolakan terhadap ideologi khilafah / khafilah untuk diberlakukan di Indonesia, adalah penistaan secara implisit (tersirat) terhadap agama islam—seakan ideologi islam masih kalah derajatnya dengan Pancasila sementara hukum Tuhan dipandang sebagai hukum yang tertinggi. Lantas, mengapa Undang-Undang tentang Larangan Penistaan Agama, tidak diberlakukan terhadap pemerintah yang melarang ideologi khilafah untuk didirikan di Nusantara atau setidaknya sebagai ideolgoi tandingan Pancasila?
Kembali kepada postulat pertama yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa norma sekundair tidak harus berupa pasal yang mengatur secara tegas dan jelas ancaman sanksi bila dilanggar, kini pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), mencoba bersikap proaktif (memberi sanksi) dengan membubarkan sebuah Ormas yang memiliki haluan utama untuk menggulingkan ideologi Pancasila dan yang selama ini terbukti mencoba menggantinya dengan ideologi negara berdasarkan khilafah / kafilah secara sistematis (lewat bangku perkuliahan dan tempat ibadah) serta secara terstruktur (adanya manajemen penyebaran ideologi yang rajin dan tertata)—yang kini menjadi blunder yang sangat tidak produktif digunjingkan, karena memang tidak ada yang perlu diperdebatkan perihal hal tersebut selain sekadar sensasi isu hangat bagi kalangan pers untuk dikonsumsi publik yang haus akan berita fenomenal.
Timbul pertanyaan dampingan yang menjadi konsekuensi logis berbagai wacana dan hipotesis serta postulat diatas: bila sebuah undang-undang meiliki ancaman sanksi yang demikian jelas dan keras, lantas mengapa sebuah pilar bangsa sekaliber Undang-Undang Dasar dan Pancasila (Konstitusi NKRI) tidak memiliki ancaman sanksi bagi para pelanggarnya?
Bila peraturan perundang-undangan melanggar undang-undang, dapat diberikan sanksi berupa pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut lewat mekanisme uji materiil (judicial review). Sementara untuk praktik berbangsa yang me-rong-rong wibawa ideologi negara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers and mothers), maka apakah salah secara moril bila negara kemudian memberi sanksi secara keras dan tegas, atau bila perlu lebih keras dan lebih tegas dari ancaman sanksi sebuah undang-undang?
Bagaimana negara ini diharapkan dapat bersaing di kancah persaingan global, bila hal yang demikian sederhana (bahkan dapat disebut sebagai isu “tetek-bengek”) saja sampai harus menguras energi dan waktu lewat berbagai perdebatan, pergunjingan, wacana yang tidak berkesudahan, hingga aksi-aksi penolakan dan putar-balik logika yang memboroskan perhatian.
Jika demikian halnya, masihkah kita dapat merasa “memiliki” secara bersama-sama terhadap negeri ini, bila praktiknya yang kemudian terjadi ialah aksi separatisme. Bila separatisme seperti OPM ataupun GAM dipandang makar, diancam dengan pidana penjara, maka apakah sanksi yang paling layak dan patut bagi seseorang / kaum / organisasi yang mencoba melakukan aksi disintegrasi bangsa dengan membuat ideologi lawan dari Pancasila?
Para pembaca sendiri yang paling berhak untuk menilai sesuai nurani dan kejujuran kita yang masih tersisa. Semoga kejujuran nurani demikian tidak kian tergerus oleh waktu. Semoga, dan kita harapkan demikian. Tidak perlu bersikap “latah” terhadap berbagai pandangan para “pakar” yang hanya bermain “cantik” lewat akrobatik logika.
 Yang lebih tidak dapat ditolerir ialah, para profesor hukum yang memandang bahwa pasal-pasal dalam kelima butir Pancasila, dipandang sebatas sebagai “asas”, bukan sebagai “norma”—sementara asas tidak mungkin memiliki ancaman sanksi apapun. Itulah keburukan utama kalangan hukum, selalu melencengkan isu pada wadah konteks lain yang tidak relevan.
“Asas” tidak lain ialah “norma”, karena bila tidak, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung membatalkan suatu norma peraturan perundang-undangan hanya karena dinilai bertentangan dengan asas. Artinya, sebuah “asas” sekalipun memiliki daya pemaksa dan daya ancaman sanksi bila dilanggar—bahkan “asas” lebih tinggi derajatnya dari sebuah “norma”.
Apapun itu, entah “asas” ataukah “norma” yang disandangkan pada ideologi negara, ideologi negara merupakan hukum tertinggi, dahulu, kini, dan dimasa yang akan datang. Ideologi negara merupakan pegangan karakter bangsa, para pendahulu kita, dan para generasi penerus bangsa. Tanpa itu, kita tidak lain hanyalah orang-orang yang dikemas dengan kemasan merek bernama “Indonesia” tanpa jati-diri apapun.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan