17 Oktober, 2017

Pimpinan dan Anak Buah dalam Tindak Pidana Penyalahagunaan Korporasi

LEGAL OPINION
Question: Kalau dalam tindak pidana korporasi, itu yang bisa kena ancaman penjara, pimpinan perusahaan, atau anak buah juga?
Brief Answer: Sebenarnya terminologi yang lebih tepat ialah “tindak pidana penyalahgunaan korporasi”, karena korporasi adalah benda mati, sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan—yang ada ialah faktor intellectual actor dibalik setiap aksi korporasi yang menyalahi hukum. Korporasi hanyalah wadah semata dalam aksi kejahatan sang “aktor intelektual”.
Dalam “tindak pidana penyalahgunaan korporasi”, baik pengurus top management maupun pegawai pelaksana, diancam dengan pidana “perbarengan”, baik sebagai penyuruh, penyandang dana, penganjur, maupun pembantu pelaksana. Hanya saja, meski sifat perbuatan jahat tetap saja jahat, namun derajat pelanggaran oleh pengurus atau pimpinan korporasi tetap lebih berat daripada bobot tanggung jawab pidana seorang pekerja / pegawai.
PEMBAHASAN:
Untuk menjadi cerminan konkret, SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Pengadilan Tinggi Kupang perkara pidana keuangan, register Nomor 42/PID/2015/PT.KPG tanggal 29 April 2015, dimana Terdakwa PETRUS TALU HURINT merupakan karyawan dari LSK Mitra Tiara, didakwakan secara alternatif, berupa penipuan maupun penggelapan, atau bersama dengan FRANSISKA SOMI BIRI dan MIKAEL HEGONG (Keduanya dilakukan penuntutan secaar terpisah) beserta NIKOLAUS LADI, SH, MM. (Daftar Pencarian Orang), antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara, telah ‘menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai orang yang melakukan,atau turut melakukan perbuatan itu’, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Salah satu produk yang ditawarkan oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara kepada masyarakat adalah Tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan) dengan bunga sebesar 10 % per bulan. Dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat sampai dengan bulan Oktober 2013, LKF Mitra Tiara dengan NIKOLAUS LADI bersama dengan Terdakwa, berhasil menjaring nasabah sebanyak 16.171 orang dan berhasil mengumpulkan uang nasabah sebesar Rp. 411.809.554.278,-.
Terdakwa bekerja di LKF Mitra Tiara sejak bulan April 2010 dan bertugas sebagai koordinator pembayaran bunga nasabah LKF Mitra Tiara untuk wilayah diluar Flores Timur, pembayaran bunga nasabah LKF Mitra Tiara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengirim atau mentransfer bunga nasabah ke nomor rekening masing-masing nasabah untuk setiap wilayah setiap bulan atau setiap jatuh tempo pembayaran bunga.
Disamping bertugas sebagai koordinator pembayaran bunga nasabah, Terdakwa juga seringkali menerima titipan uang dari nasabah lama yang ingin menambah uang tabungannya di LKF Mitra Tiara yang salah satunya terdakwa menerima titipan dari saksi DOROTHEA CEME pada tanggal 12 September 2013. Terkahir terdakwa menjabat sebagai Plh. Direktur LKF Mitra Tiara pada sekitar bulan Oktober 2013.
Usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh NIKOLAUS LADI, FRANSISKA SOMI BIRI, MIKAEL HEGONG dan Terdakwa melalui LKF Mitra Tiara tersebut, dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.
Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 20 Januari 2014, diterangkan bahwa Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, tidak pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin kepada lembaga tersebut untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai Bank Umum ataupun BPR.
Terhadap tuntutan Jaksa, Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 18 Pebruari 2015 kemudian menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa PETRUS TALU HURINT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Turut Serta Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang dan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.”
Baik Jaksa Penuntut maupun Terdakwa, sama-sama mengajukan upaya hukum banding, dimana terhadapnya Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan atas putusan pidana 13 tahun 6 bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Larantuka terhadap Terdakwa, dengan alasan yang pada pokoknya karena yang bertanggung jawab terhadap seluruh keuangan LKF Mitra sebesar kurang lebih Rp.411.000.000.000,- (empat ratus sebelas miliar rupiah) adalah sdr. Nikolaus Ladi, SH. MM. selaku Direktur dan pemilik lembaga LKF Mitra, Johakim Regi Hera sebagai wakil direktur, dan AkoysiusSina sebagai pembuat laporan keuangan, sedang terdakwa hanya sebagai karyawan biasa (pelaksana) yang semata-mata melaksanakan administrasi keuangan kantor sesuai mekanisme dan system keuangan yang telah dibuat dan diatur oleh sdr. Nikolaus Ladi, SH. MH. ; Karenanya terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;
“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 92/PID.B/2014./PN.Lrt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasdal 64 ayat(1) KUHP jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan ke-Satu dan pasal 374 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan ke-Tiga Primair, sehingga oleh karena itu kepada para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta menghimpun dana dari Masyarakat tanpa ijin dari pihak pihak yang berwenang dan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam dakwakan tersebut dan karena itu pula pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;
“Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karena bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka alasan keberatan dari jaksa Penuntut tersebut harus dikesampingkan;
“Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;
“Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 92/PID.B/2014/PN.Lrt yang dimintakan banding tanggal 18 Pebruari 2015;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 92/Pid.B/2014/PN.Lrt tanggal 18 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tersebut untuk yang selebihnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM