Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

PKWT Tidak Mengenal Rotasi Fungsi Kerja

LEGAL OPINION
Rotasi yang Tidak Sesuai Perjanjian Kerja
Question: Sebetulnya seorang karyawan itu berhak tidak sih, menolak diberikan tanggung jawab kerja yang tidak sesuai kesepakatan saat dulu diterima bekerja? Kalau sampai dipecat karena tidak setuju diganti tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kerja, apa yang nantinya kemungkinan bisa terjadi?
Brief Answer: Kejadian demikian diistilahkan sebagai “rotasi” pegawai ke bidang tugas pokok yang berbeda—bisa berwujud divisi yang berbeda, berbeda tanggung jawab, atau berbeda kompetensi dan perbedaan latar belakang pendidikan formil. Pada prinsipnya, hubungan industrial berlangsung layaknya perikatan perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
Terlebih, bila hubungan ketenagakerjaan yang ada, ialah dilandasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah ditetapkan secara tersurat dan rigid bidang tugas dan tanggung jawab.
Dalam hubungan industrial, terdapat tiga buah unsur: unsur perintah, unsur upah, dan unsur pekerjaan. Ketika terjadi rotasi, bisa terjadi mengalami perubahan secara drastis ketiga unsur hubungan industrial tersebut, dimana unsur pekerjaan akan berlainan, upah mengalami perubahan, dan perintah datang dari kepala divisi yang berlainan sebagai “komando/atasan langsung”.
Oleh karenanya, bila Pengusaha berencana merotasi Pekerja, harus didahului kesediaan Pekerja. Tanpa adanya kesediaan itu, lantas Pekerja di-putus hubungan kerja (PHK), maka konsekuensi yuridisnya ialah pesangon yang akan dijatuhkan vonis oleh hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)—sekalipun terdapat klausula baku dalam surat Perjanjian Kerja, bahwa Pekerja tidak akan keberatan ketika dimutasi atau dirotasi Pengusaha.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 989 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 13 Desember 2016, perkara antara:
- PT. BAHTERA JAYA SUKSES, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- R. PONTOH, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan kontrak PT. Bahtera Jaya Sukses sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan Status Karyawan: PKWT Lanjutan selama 48 Minggu (24 Oktober 2015—23 September 2016), Jabatan: Security Superintendent Site Lahat, Gaji Pokok: Rp12.000.000,00/bulan, Tunjangan site: Rp5.000.000,00/gross diprorata berdasarkan Absensi di site., Uang makan: Rp40.000,00/hari berdasarkan absensi di site, Cuti Roster: 8 Minggu Kerja: 2 Minggu Off.
Pada tanggal 06 November 2015 Tergugat mengeluarkan surat rotasi terhadap Penggugat yang dari semula sebagai Security Superintendent Site Lahat, menjadi Kordinator General Affair (GA) PT. Bahtera Jaya Sukses di Site Musi Rawas. Hal tersebut tidak sesuai dengan PKWT yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
Tanggal 13 November 2015, Tergugat kembali mengeluarkan surat tentang addendum PKWT, dimana Penggugat menolaknya, dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penggugat menolak menjalankan tugas sebagai Koordinator GA, dikarenakan:
a. Penggugat masih terikat PKWT yang kedua tertanggal 24 Oktober 2015, dimana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, telah mengatur secara tegas: “Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.”;
b. Jabatan yang diberikan sebagai Koordinator GA, tidak sesuai dengan keahlian Penggugat dan tidak sesuai isi PKWT yang kedua selaku Security Superintendent;
c. Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa kesepakatan kedua belah pihak, Tergugat membuat perjanjian addendum tanpa terlebih dahulu meminta pendapat Penggugat.
Seharusnya Tergugat melakukan rotasi secara layak, mengacu kepada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengatur pula: “Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat dan martabat,hak azasi dan perlindungan hukum.”
Hubungan kerja yang diikat dengan PKWT, adalah bersifat terbatas baik waktu maupun jenis pekerjaan tertentu, kalaupun pihak Tergugat menginginkan memindah-tugaskan Penggugat ke tempat lain maupun perubahan terhadap jenis pekerjaannya, hal tersebut dibolehkan, asalkan Penggugat diikat dengan hubungan kerja permanen atau yang biasa disebut Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan Bipartit maupun Tripartit, karena Penggugat menolak rotasi. Namun Penggugat maupun Tergugat tidak mencapai kesepakatan, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat menerbitkan Surat Ajuran tertanggal 8 Desember 2015 dan Risalah pada tanggal 22 Desember 2015. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, Tergugat mengeluarkan Surat Ketetapan Mutasi meski Disnaker menyimpulkan tidak tercapai kesepakatan sehingga perselisihan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan industrial.
Surat Ketetapan Mutasi tersebut isinya berkenaan perubahan tempat kerja Penggugat dari PT. Bahtera Jaya Sukses (site Lahat) ke PT. Bahtera Jaya Sukses (site Musi Rawas). Tanggal 11 Januari 2016, Tergugat menerbitkan Surat Tugas yang dilanjutkan dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Penggugat.
Tindakan Tergugat yang melakukan PHK yang dikualifikasikan mengundurkan diri, bukan karena kesalahan yang dilakukan Penggugat, melainkan karena penolakan Penggugat terhadap pemberian tugas yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak sesuai keahlian Penggugat. Dengan demikian Penggugat meminta Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar upah sisa kontrak yang belum dibayarkan sampai masa kontrak berakhir, terhitung dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 selama 9 bulan kepada Penggugat.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Palembang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 9 Juni 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 dan Bukti T-35 ... terdapat Fakta Hukum bahwa yang menjadi dasar Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat adalah karena Penolakan mutasi yang dilakukan oleh Penggugat yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat karena dikualifikasikan Mengundurkan diri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perselisihan PHK tersebut merupakan satu kesatuan dengan perkara perselisihan Mutasi Penggugat. ... Oleh karena itu, majelis hakim akan memeriksa perkara perselisihan mutasi a quo barulah kemudian memeriksa perselisihan PHK, untuk kemudian menuangkan dalam satu putusan;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai ganti rugi atas Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Penggugat sampai dengan berakhirnya masa PKWT Penggugat, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu Nomor 152/BJS/HR&GA-01/PKWT/X/15 tanggal 24 Oktober 2015, dengan perincian sebagai berikut;
- Jangka waktu PKWT: 24 Oktober 2015 sampai dengan 23 September 2016;
- Tanggal Pengakhiran Hubungan Kerja: 14 Januari 2016;
- Berakhirnya PKWT: 23 September 2016;
- Sisa masa PKW : 9 Bulan;
- Gaji Pokok / bulan: 12.000.0000,00;
- Sisa masa PKWT X Gaji Pokok / bulan: 9 x Rp12.000.000,00
= Rp108.000.000,00. Terbilang: (seratus delapan juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat melakukan rotasi kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya sebagai security;
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 14 Januari 2016 tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang harus didahului dengan proses pemanggilan secara patut dan tertulis, oleh karena PHK tidak sah maka berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi sebesar upah pekerja hingga berakhirnya jangka waktu PKWT;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BAHTERA JAYA SUKSES, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BAHTERA JAYA SUKSES, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan