12 September, 2017

Hibah Tidak dapat Dicabut Kembali Sesuka Hati

LEGAL OPINION
Ketika “Bohong-Bohongan” Menjelma “Benar-Benaran”
Question: Sebenarnya apa jika sudah penah dikasih hibah, apa bisa orang yang dulu memberi hibah meminta untuk diberikan kembali padanya barang-barang dan tanah obyek hibah?
Brief Answer: Tidak bisa, karena hibah yang disempurnakan oleh kesediaan penerima hibah untuk menerima objek hibah, perbuatan hukum hibah telah sempurna sehingga tidak lagi dapat dibatalkan atau dicabut oleh pemberi hibah, karena peralihan hak kepemilikan terhadap objek telah seketika beralih pada penerima hibah pada saat adanya kesediaan penerima hibah untuk menerima objek hibah, terutama bila objek hibah kemudian telah beralih menjadi kepemilikan pihak ketiga.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hibah tanah register Nomor 1910 K/PDT/2013 tanggal 28 Mei 2014, perkara antara:
1. Drs. SAYYID H. SIRAJUDDIN; 2. Hj. SYARIFAH HARTATI, sebagai Para Pemohon Kasasi, semula selaku Para Penggugat; melawan
1. S. AKMAL SYAH; 2. H. SYARIFAH RAHMATIAH; 3. NOTARIS/PPAT RONNY BASUKI, S.H.; 4. PT. BANK MEGA, Tbk CABANG PAREPARE; 5 PEJABAT LELANG KELAS I MAKASSAR; 6. ERNAWATY SIAN, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d VI.
Para Penggugat adalah suami-istri yang mengaku sebagai pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.226/Kampung Baru, dimana hingga kini Para Penggugat masih menempatinya. Pada tahun 2009 Tergugat I dan II (Ibu dan anak) selalu datang kepada Para Penggugat untuk meminjam SHM Para Penggugat untuk dijadikan jaminan guna mendapatkan tambahan fasilitas kredit dari Tergugat IV (Bank Mega).
Pada mulanya, Para Penggugat menolak dan tidak setuju. Akan tetapi, oleh karena Tergugat I dan II sering mendatangi Para Penggugat dan pada awal Februari 2010 Tergugat I dan II membawa Tergugat III (Notaris) ke rumah Para Penggugat, kemudian Tergugat I, II dan III membujuk Penggugat untuk menandatangani Akta Hibah hanya untuk formalitas saja dan pura–pura alias bohong–bohongan, agar supaya mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat IV, akhirnya Para Penggugat menandatangani Akte Notaris tentang Hibah tertanggal 02 Februari 2010. Penggugat mendalilkan, terbitnya akta hibah tidak sesuai dengan prosedur hukum penerbitan akta hibah, oleh karena Para Penggugat tidak pernah datang menghadap pada kantor Tergugat III (notaris), namun justru Tergugat III yang mendatangi Para Penggugat dan membawa 1 orang stafnya yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan Akta Hibah, dimana Tergugat III tidak membacakan ataupun menjelaskan isi dari Akta Hibah tersebut, hanya menyampaikan formalitas saja dan pura–pura agar supaya Tergugat I bisa mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat IV.
Lagi pula, Penggugat mendalilkan, Akta Hibah tidak mencantumkan batas–batas tanah yang dihibahkan, sehingga Akta Hibah dinilai batal demi hukum alias tidak sah. Meski telah terbit Akta Hibah, namun demikian tidak pernah ada penyerahan fisik tanah dan bangunan yang terletak diatasnya kepada Tergugat I, karena memang hanya pura–pura dan sangat tidak masuk akal Para Penggugat mau memberikan hibah kepada Tergugat I sedangkan Para Penggugat mempunyai beberapa orang anak yang kelak akan mewarisi harta peninggalan Para Penggugat.
Para Penggugat menandatangani akta hibah hanya karena bujuk rayuan dari Tergugat I, II dan meminta tolong sehingga Para Penggugat terlena untuk menandatangani Akta HIbah, namun sampai sekarang Para Penggugat tetap menempati objek tanah.
Oleh karena Para Penggugat masih tetap menguasai objek tanah dan tidak pernah ada penyerah fisik tanah dan bangunan kepada Tergugat I, maka Para Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan Akta Hibah.
Tergugat IV digugat oleh karena Tergugat IV dinilai tidak melakukan penelitian, survey dan mencermati siapa yang menguasai objek tanah dan tidak mempertanyakan apakah Akta HIbah terbit benar adanya ataukah hanya pura–pura. Lagi pula, tambah Penggugat, Tergugat IV memberi fasilitas kredit kepada Tergugat I tanpa menelusuri baik usaha apa yang dilakukan oleh Tergugat I kemudian memberi fasilitas kredit kepada Tergugat I yang diluar batas kemampuannya untuk mengembalikan kredit, sehingga ada upaya rekayasa untuk melakukan pelelangan terhadap lokasi tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat, faktanya tidak sebanding dengan harga objek sengketa dengan harga lelang.
Tergugat V turut pula digugat, oleh karena menerbitkan Risalah Lelang tertanggal 14 Juli 2011 yang tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat, selaku penguasa fisik objek tanah. Tergugat V melakukan pelelangan “sangat dipaksakan” oleh karena hibah terbit tidak dalam keadaan kosong melainkan tetap dikuasai oleh Para Penggugat, oleh karenanya Risalah Lelang tertanggal 14 Juli 2011 diminta agar dibatalkan atau tidak sah.
Tergugat VI ikut digugat pula, oleh karena bertindak sebagai pemenang lelang, yang mana objek tanah yang dilelang Tergugat VI, mengetahui bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, sepatutnya Tergugat VI meneliti apakah objek sengketa yang dilelang benar–benar kosong atau ada orang yang menguasai, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah tindakan yang beritikad tidak baik—suatu dalil yang sejatinya naif.
Lagi pula, Penggugat melanjutkan, Tergugat VI memperoleh kepemilikan objek tanah sebagai pemenang lelang, secara tidak sebanding antara harga objek tanah terhadap harga penawaran yang dibeli oleh Tergugat VI.
Sementara itu pihak Tergugat IV selaku kreditor penerima agunan mendalilkan, Para Penggugat keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan ini, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang sah untuk bertindak sebagai pihak Para Penggugat atau Tergugat dalam suatu perkara, adalah terbatas pada pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung antara kedua belah pihak, oleh karenanya tidaklah tepat apabila Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena antara Tergugat IV dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum. Tergugat IV hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, yakni hubungan antara Tergugat IV selaku kreditur dengan Tergugat I selaku debitur sekaligus penjamin atas fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat I dari Tergugat IV.
Terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI mengajukan pula gugatan balik disaat bersamaan (rekonpensi), dimana untuk itu Pengadilan Negeri Parepare kemudian menjatuhkan putusan No. 01/Pdt.G/2012/PN.Parepare., tanggal 19 September 2012, dengan amar sebagai berikut :
MENGADILI :
DALAM KONPENSI
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek perkara berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, SHM No. 226/Lingk. Kamp. Baru atas nama Ernawati Sian.
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas objek perkara berupa tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Parepare, SHM No. 226/Lingk. Kamp. Baru atas nama Ernawati Sian.
4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.431.000,00.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 418/PDT/2012/PT.MKS., tanggal 29 Januari 2013.
Selanjutnya, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan dalil bahwa Tergugat I dan II telah nyata mengakui bahwa dibuatnya Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT hanya semata-mata formalitas saja atau pura-pura agar supaya Tergugat I dan II agar mendapatkan uang kredit dari Bank Mega—suatu argumentasi yang sejatinya mengungkap modus persengkokolan diri pihak Penggugat itu sendiri bersama Tergugat I maupun Tergugat II, yang berstatus debitor “macet”.
Dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan berupa 3 (tiga) surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah tidak ada yang dapat membuktikan bahwa penyerahan objek sengketa melalui hibah dari Para Penggugat kepada Tergugat I (T.IV-2) adalah cacat secara hukum sehingga Para Penggugat bukan lagi pemilik objek sengketa;
“Bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya dan Tergugat VI berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berupa 3 (tiga) surat telah berhasil membuktikan dalil sangkalan/gugatan rekonvensinya yaitu bahwa objek sengketa adalah miliknya dibeli melalui lelang yang dilakukan oleh Tergugat V sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan risalah lelang dalam perkara a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VI;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. Sayyid H. Sirajuddin dan kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. SAYYID H. SIRAJUDDIN dan 2. Hj. SYARIFAH HARTATI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM