16 Oktober, 2017

Ambiguitas Order Produksi dan PKWT

LEGAL OPINION
Question: Kalau misalnya selama ini pesanan dari pelanggan, sifatnya belum ada yang rutin, kebanyakan masih pesanan insidentil alias dasakan, apa bisa menjadi alasan untuk memekerjakan pegawai pabrik dengan sistem kerja kontrak?
Brief Answer: Semua kegiatan usaha, tidak ada yang pasti. Tiada pula jaminan bahwa usaha tidak akan bangkut akibat sepi dari pesanan konsumen. Mengingat tiada satupun jenis usaha yang sifatnya pasti “laku” dan “jasa / produk terus diserap pasar”, maka sifat “ada atau tidaknya” kepastian order secara berkesimbungan (continue), bukan menjadi alasan pembenar untuk mengikat Pekerja / Buruh dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang dapat SHIETRA & PARTNERS jadikan sebagai cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 736 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- PT. MEERKART FLEXIPACK, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
1. YUDHI HARIYANTO; 2. INDRA MAULANA, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Gugatan sang Pekerja diajukan belum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana merupakan batas waktu terakhir pengajuan gugatan sengketa PHK oleh pihak Pekerja, yakni satu tahun sejak mulainya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga gugatan ini masih memenuhi syarat tenggang waktu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
PT. Meerkart Flexipack Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha percetakan yang memperkerjakan lebih 150 orang Buruh, dimana Para Pengugat adalah salah satu buruh dari PT. Meerkart Flexipack Indonesia, sebagai petugas operator. Penggugat I telah menanda-tangani PKWT, dengan rincian sebagai berikut:
- Kontrak ke-I Tanggal 22 Juni 2009 s/d 21 Desember 2009;
- Kontrak Ke-2 Tanggal 22 Desember 2009 s/d 21 Juni 2010;
- Kontrak ke-3 Tanggal 22 Juni 2010 s/d 21 Desember 2010;
- Kontrak ke-4 Tanggal 22 Desember 2010 s/d 21 Juni 2011;
- Kontrak Ke-5 Tanggal 22 Juni 2011 s/d 21 Desember 2011;
- Kontrak ke-6 Tanggal 22 Desember 2011 s/d 21 Juni 2012;
- Kontrak ke-7 Tanggal 22 Juni 2012 s/d 21 Desember 2012;
- Kontrak ke-8 Tanggal 22 Desember 2012 s/d 21 Juni 2013;
- Kontrak ke-9 Tanggal 22 Juni 2013 s/d 21 Desember 2013;
- Kontrak ke-10 Tanggal 22 Desember 2013 s/d 21 Juni 2014;
- Kontrak Ke-11 Tanggal 22 Juni 2014 s/d 21 Juni 2015.
Sementara itu, Penggugat II telah menanda-tangani PKWT, sebagai berikut :
- Kontrak Ke-1 tanggal 18 Desember 2012 s/d 17 Juni 2013;
- Kontrak ke- 2 Tanggal 18 Juni 2013 s/d 17 Desember 2013;
- Kontrak ke- 3 Tanggal 18 Desember 2013 s/d17 Juni 2014;
- Kontrak ke -4 Tanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juni 2015.
Menjadi kontras dengan kaedah normatif dalam Pasal 59 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, yang secara tegas sudah mengatur:
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut Jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk yang baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
(3) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) Tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Awal terjadinya perselisihan ketika Tergugat memberi surat pemberitahuan tertanggal 05 Juni 2015 untuk Penggugat II, dan 28 Mei 2015 untuk Penggugat I, dengan alasan pengakhiran kontrak kerja, sedangkan secara yuridis Para Penggugat sudah (demi hukum) termasuk dengan Pekerja Tetap, dikarenakan Perjanjian kontraknya tidak sesuai ketentuan hukum.
Pada tanggal 18 Juni 2015 Penggugat II masuk kerja seperti biasa, tetapi di Pos Satpam tidak diperbolehkan masuk ke area perusahaan dikarenakan ada pengumuman yang menyatakan bahwa Penggugat II tidak diizinkan memasuki area MFI tanpa seizin management.
Akibat dari tidak diperbolehkan masuk kerja untuk bekerja, permasalahan ini kemudian didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja menerbitkan Anjuran tertulis, sebagai berikut:
a. Agar hubungan kerja antara PT Meerkart Flexipack Indonesia dengan pekerja (Sdr. Indra Maulana dan Yudhi Hariyanto) belum putus dan masih tetap berlanjut dengan status menjadi Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
b. Agar PT. Meerkart Flexipac Indonesia memanggil kepada pekerja (sdr. Indra Maulana dan Yudhi Hariyanto) untuk bekerja kembali setelah menerima anjuran ini;
c. Agar pekerja (sdr. Indra Maulana dan sdr. Yudhi Hariyanto) melapor ke PT. Meerkart Flexipack Indonesia dan menyatakan siap untuk bekerja kembali setelah menerima anjuran Ini;
d. Agar PT. Meerkarts Flexipack Indonesia membayarkan Upah kepada pekerja (sdr. Indra Maulana dan sdr. Yudhi Hariyanto) selama tidak dipekerjakan bulan Juli 2015 berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f.”
Tanggal 27 Agustus 2015, Penggugat I dan Penggugat II datang ke perusahaan, akan tetapi tidak diizinkan masuk ke area perusahaan oleh petugas security PT Meerkarts Flexipack Indonesia. Terhadap Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Tangerang, Para Penggugat menerima isi Anjuran, sehingga Penggugat I dan penggugat II kemudian datang ke Perusahaan dan menyatakan siap dipekerjakan kembali seperti biasa. Tetapi perusahaan menyatakan menolak kehadiran Penggugat I dan penggugat II ketika memasuki Area Perusahaan, dan tidak mau mempekerjakan kembali penggugat I maupun penggugat II.
Tindakan Tergugat yang melarang para Pekerja masuk bekerja seperti biasa, berakibat fatal bagi pihak Pengusaha itu sendiri, menjadi suatu bumerang yang secara apik didalikan oleh pihak Penggugat, dengan kutipan dalam gugatannya sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan Pasal 169 Ayat (1) Huruf (c) dan Ayat ( 2) yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Pekerja /Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pekerja/Buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (Kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) ketentuan ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Akibat tindakan Tergugat yang tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat I dan Penggugat II, terhadap PHK secara sepihak yang tidak sesuai prosedur, dihubungkan dengan ketentuan normatif yang ada, maka para Penggugat berhak atas uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak.
Terhadap gugatan sang Pekerja, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial Serang menjatuhkan putusan Nomor 82/Pdt.SUSPHI/2015/PN.Srg. tanggal 2 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena alasan efisiensi untuk Penggugat I (Yudhi Haryanto) berakhir sejak tanggal, 22 Juni 2015 dan Untuk Penggugat II (Indra Maulana) berakhir sejak tanggal, 18 Juni 2015;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat uang kompensasi dengan rincian sebagai berikut: ... (pesangon 2 kali ketentuan normal, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Meski Pengadilan Hubungan Industrial tidak mengabulkan Upah Proses yang diminta oleh Para Penggugat, namun pihak Pengusaha tetap mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa order yang didapat sang Pengusaha tidaklah secara terus-menerus. Tergugat juga pernah tidak mendapatkan order, dan Jika tidak dapat order maka pekerjaan Pekerja biasanya hanya bersih-bersih area pabrik.
Sang Pengusaha secara panjang-lebar menjelaskan bahwa kegiatan proses produksi di perusahaan Tergugat adalah berdasarkan pesanan pelanggan, dimana sang Pengusaha mengklaim bahwa perusahaannya sangat rentan dengan ketidak-pastian order setiap bulan.
PT. Meerkats Flexipack Indonesia tidak memproduksi produk rutin atau massal setiap harinya, karena memang jenis industri ini adalah berdasarkan orderan pelanggan. Jika order tidak ada pada bulan berikutnya, maka dipastikan tidak ada proses produksi dan akan berhenti menunggu ada pesanan berikutnya, sebagaimana lazim dalam dunia industri packaging.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, oleh karena Penggugat tidak mau lagi memperkerjakan Para Penggugat maka Pemutusan Hubungan Kerja atas diri Penggugat harus disertai dengan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. MEERKART FLEXIPACK INDONESIA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MEERKART FLEXIPACK INDONESIA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM