29 September, 2017

Terbelenggu Homologasi yang Sukar Dibatalkan

LEGAL OPINION
Question: Dulu pernah setujui proposal penawaran damai yang diajukan debitor yang saat itu dalam kondisi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Tapi setelah ditetapkan homologasi oleh Pengadilan Niaga, kembali menunggak debitor ini. Kreditor berhak kan, membatalkan homologasi sehingga debitor (seketika) pailit?
Brief Answer: Bisa saja secara normatif, namun tidak semudah itu. Pada dasarnya, bila sejak awal proposal rencana perdamaian yang diajukan debitor tampak tidak memadai atau meragukan, bahkan tidak realistis, lebih baik tidak membuat kesepakatan apapun perihal rencana perdamaian yang diajukan pihak debitor.
Sekali homologasi ditetapkan dan mengikat, sepanjang Pengadilan Niaga tidak berkenan membatalkannya, selama masa PKPU tetap itulah homologasi akan mengikat debitor dan para kreditornya. Hendaknya homologasi tidak dijadikan sebagai suatu “mainan” ataupun ajang “uji coba”.
Dalam hal demikian, ketegasan para kreditor dalam pendiriannya sejak semula, perlu tetap dipertegas dalam setiap tahapan PKPU. Rencana homologasi hendaknya jangan pernah dipaksakan untuk disepakati, bila memang tidak terdapat peluang pemulihan kondisi keuangan pihak debitor.
Pada prinsipnya, keputusan saat rencana perdamaian akan berlaku dan mengikat atau tidaknya, para kreditor yang menentukan dan memutuskan. Namun ketika rencana perdamaian telah menjelma homologasi, bukan lagi kewenangan kreditor untuk membatalkan, namun di tangan hakim pemutus.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah kasus dengan nuansa serupa, sebagaimana putusan Mahkamah Agung sengketa homologasi register Nomor 749 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 20 September 2016, perkara antara:
- PT. BANK BUKOPIN, Tbk., sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Pemohon Pailit; melawan
1. PT. IKHTIAR SEJAHTERA BERSAMA; 2. JOHANES HERMAN WIDJAJA; 3. ANNA RATNASARI, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit.
Pemohon adalah kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan perdamaian dalam perkara PKPU (homologasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang tentang Kepailitan:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.
Mengenai beban pembuktian, diatur dalam Pasal 170 UU Kepailitan:
(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
(2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;
(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.”
Pasal 171 UU Kepailitan:
“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pemyataan pailit.”
Pasal 172 Ayat (1) UU Kepailitan:
“Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.”
Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Juli 2013, baik Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 hari, yang diajukan oleh PT. Bank UOB Indonesia.
Pemohon adalah salah satu Kreditur Separatis dengan jumlah pokok hak tagih sebesar Rp32.363.040.899,48. Dalam PKPU, untuk membahas rencana (proposal) perdamaian telah dilakukan rapat-rapat. Telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh para debitor, dengan hasil voting berupa para kreditor menyetujui untuk memberikan PKPU Tetap kepada para debitor hanya selama 30 hari.
Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, dimana melalui putusannya, Majelis Hakim memberikan PKPU Tetap selama 30 hari kepada para debitor. Tanggal 30 September 2013, para debitor mengajukan revisi terhadap rencana perdamaian, yakni permohonan perpanjangan waktu PKPU Tetap selama 30 hari.
Tanggal 2 Oktober 2013, berdasarkan hasil voting para kreditor, disetujui untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap kepada para debitor selama 30 hari. Majelis Hakim kemudian memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap selama 30 hari kepada para debitor.
Namun pada 28 Oktober 2013, para debitor kembali mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU Tetap selama 60 hari kepada para kreditor. Berdasarkan hasil voting, para kreditor menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap kepada para debitor hanya selama 30 hari.
Tidak berhenti sampai disitu, tanggal 27 November 2013 para debitor lagi-lagi mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU Tetap selama 60 hari kepada para kreditor. Berdasarkan hasil voting, para kreditor menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap kepada para debitor hanya selama 14 (empat belas) hari.
Telah disetujuinya Rencana Perdamaian oleh para kreditor berdasarkan hasil voting, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh para debitor sebagaimana yang termuat dalam Rencana Perdamaian, demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, yang kemudian atas Perjanjian Perdamaian tersebut dilakukan pengesahan perdamaian (homologasi) berdasarkan Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 Januari 2014, yang amar / diktum lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian perdamaian tanggal 19 Desember 2013 yang telah ditanda-tangani oleh Para Termohon PKPU dan para kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Ikhtiar Sejahtera Bersama, Johanes Herman Widjaja & Anna Ratnasari demi hukum berakhir;
3. Menghukum Para Termohon PKPU dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Isi Perjanjian Perdamaian tersebut.”
Namun para debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati bersama, dimana penyelesaian kewajiban seharusnya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, dengan demikian para debitor mempunyai kewajiban per bulan yang perlu ditaati berupa cicilan hutang pokok dan bunga yang harus dibayar. Kenyataannya tidak bayar sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016.
Pemohon telah melakukan surat peringatan, dimana terhadapnya tidak pernah ada jawaban atau tanggapan dari debitor, sehingga praktis menjadi berstatus “macet”. Itikad tidak baik debitor terlihat dari fakta bahwa PT. Bank UOB Indonesia selaku sesama kreditor yang sederajat dengan Pemohon, telah dilakukan pelunasan tagihan pada tanggal 20 Desember 2013.
Dengan demikian Pemohon meminta agar sang debitor harus dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Para Termohon telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan kepada Pemohon sesuai dengan Perjanjian Perdamaian (homologasi) dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya menyangkut pokok dan bunga per bulan sejak bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 dan bulan Februari 2016;
“Menimbang, bahwa Para Termohon menyangkal dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Para Termohon selaku nasabah (debitur) yang telah beritikad baik dengan telah melakukan pelunasan atas keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban pokok dan bunga kepada Pemohon dengan melakukan pembayaran melalui Bank ... kepada PT. Ikhtiar Sejahtera Bersama tanggal 7 April 2016 sebesar Rp955.230.000,00 dan tanggal 18 April 2016 sebesar Rp955.230.000,00 akan tetapi Pemohon tidak ada itikad baik untuk melakukan pendebetan atas keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban pokok dan bunga yang nyata ada di rekening PT. Ikhtiar Sejahtera Bersama;
“Menimbang, bahwa terhadap kewajiban pembayaran angsuran tersebut, para Termohon telah membayar kewajibannya walaupun mengalami keterlambatan dan telah dilakukan pembayaran melalui setoran transfer pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp955.230.000,00  (bukti P-3a.22), tanggal 18 April 2016, sebesar Rp955.230.000,00 (bukti P-3a.23), tanggal 25 April 2016 sebesar Rp279.865.000,00 (bukti T-3a.24) dan tanggal 28 April 2016 sebesar Rp197.750.000,00 (bukti T-3a.25) yang disetorkan ke rekening Para Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mendebet dana tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) dalam Perjanjian Kredit, yaitu Akta Nomor 58 menyebutkan Debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Debitur yang ada pada Bank untuk pembayaran hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, sehingga dengan demikian walaupun kewajiban Para Termohon sudah dibayar dengan melakukan transfer untuk didebet oleh Pemohon akan tetapi Pemohon belum melakukan pendebetan terhadap transfer dari Para Termohon tersebut;
“Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Termohon melalui transfer diakui oleh Pemohon tidak dilakukan pendebetan karena dana yang ditransfer sebesar Rp1.910.460.000,00 baru dilakukan pembayaran oleh Para Termohon setelah diajukan gugatan pembatalan perdamaian oleh Pemohon pada tanggal 24 Maret 2016;
“Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Para Termohon telah terlambat melakukan pembayaran terhadap kewajibannya kepada Pemohon yaitu tidak membayar pokok dan bunga sejak Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016, akan tetapi Para Termohon baru membayar kewajibannya tersebut pada bulan April 2016 (sesuai dengan bukti T-3a.22, T-3a.23, T-3a.24 dan T-3a.25), oleh karena itu kewajiban pembayaran tunggakan Para Termohon yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu mulai Desember 2015, Januari 2016 dan Februari 2016) telah dipenuhi oleh Para Termohon;
“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka Para Termohon telah dapat membuktikan bahwa kewajiban Para Termohon kepada Pemohon sudah dilakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran melalui transfer;
“Menimbang, bahwa perkara ini telah diawali dengan permohonan PKPU sesuai dengan bukti P-2 yaitu putusan PKPU dan selanjutnya terjadi perdamaian dengan Putusan Perjanjian Perdamaian (homologasi) sesuai bukti P-6 = T-1a, maka Majelis berpendapat, bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah berlangsung lama dan selama ini pembayaran kewajiban Para Termohon terhadap pelaksanaan hasil perdamaian yang telah dihomologasi tersebut lancar / tidak ada kendala, maka Majelis berpendapat adalah patut apabila perdamaian tersebut diteruskan. Karena Para Termohon ternyata telah melakukan pembayaran kewajibannya walaupun ada keterlambatan;
“Menimbang, bahwa adanya upaya Para Termohon untuk membayar kewajiban tersebut telah memperlihatkan adanya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon;
“Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menganut adanya asas kelangsungan usaha, dimana harus memperhatikan juga kelangsungan usaha dari Termohon dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kelangsungan usahanya dan selain itu dalam Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Para Termohon masih mampu untuk membayar kewajibannya dan telah melakukan setoran untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon sehingga Para Termohon masih beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya kepada Pemohon;
“Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengajuan Pembatalan Putusan Perjanjian Perdamaian Perkara Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Jkt.Pst. yang telah dihomologasi pada tanggal 3 Januari 2014, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
MENGADILI :
Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Jkt.Pst, yang diajukan oleh Pemohon.”
Tidak terima karena telah dipermainkan oleh debitornya sendiri, sang kreditor mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa karena sang debitor tidak ada tanggapan ketika diberikan somasi / surat teguran, bahkan mulai sukar untuk ditemui atau sulit untuk berkomunikasi, maka sebagai solusi terakhirnya “mau tidak mau” adalah mengajukan gugatan pembatalan perdamaian, karena terang dan nyata sang debitor telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian.
Disamping itu, sang kreditor juga memaparkan, pada tanggal 7 April 2016 adanya transfer sebesar Rp955.230.000,00 dan pada tanggal 18 April 2016 adanya transfer sebesar Rp955.230.000,00 barulah dilakukan oleh sang debitor setelah diajukan gugatan pembatalan perdamaian oleh Pemohon pada tanggal 24 Maret 2016. Sementara itu masih tersisa belasan miliar Rupiah tunggakan sang debitor terhadap Pemohon, yang masih akan berjalan.
Note SHIETRA & PARTNERS: Yang disebut dengan wujud konkret itikad baik, ialah tidak pernah menunggu terlebih dahulu mendapat teguran ataupun gugatan, barulah kemudian membayar cicilan. Maka apakah setiap kali menunggak atau sukar ditagih, harus didahului dengan gugatan pembatalan homologasi?
Dimana terhadap pokok-pokok keberatan Pemohon, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa putusan perjanjian perdamaian (homologasi) telah dilaksanakan dengan baik oleh Para Termohon dengan melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon dengan lancar, sehingga patut apabila perdamaian tersebut dilanjutkan, karena Para Termohon ternyata telah melakukan pembayaran kewajibannya walaupun ada keterlambatan;
“Bahwa sejak Bulan April 2016 Para Termohon telah membayar kewajibannya kepada Pemohon vide bukti T-3a.22, T-3a.23, T-3a.24, dan T-3a.25), walaupun hal tersebut terlambat dilakukan tetapi tidak ada alasan untuk membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, jadi pailit adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), sehingga dengan demikian pembayaran kewajiban dari Para Termohon kepada Pemohon seyogyanya haruslah tetap dilanjutkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Mei 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. BANK BUKOPIN, Tbk., tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK BUKOPIN, Tbk. tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM