BPJS Kesehatan Merupakan Standar Minimum, Kepentingan Hak Buruh / Pekerja Dilindungi oleh Hukum Ketenagakerjaan, Bukan Justru Mengamputasi Hak Normatif Buruh itu Sendiri

LEGAL OPINION

KETIKA KETENTUAN BPJS KESEHATAN MENJADI SINDROM LUPUS YANG MENYERANG KEPENTINGAN BURUH ITU SENDIRI

Question: Sejak BPJS Kesehatan diberlakukan sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), seluruh perusahaan dinyatakan wajib mengikutsertakan karyawannya pada BPJS Kesehatan. Hal tersebut justru menjadi bumerang silamakama bagi para buruh/pekerja itu sendiri. Bagaimana tidak, sejak lahir ketentuan hukum mengenai BPJS Kesehatan, karyawan yang sebelumnya telah diikut-sertakan dalam program asuransi kesehatan swasta dengan tingkat benefit yang lebih baik bagi karyawan, kini perusahaan tidak lagi mengikutsertakan karyawan pada asuransi swasta tersebut, dan beralih pada BPJS Kesehatan karena takut mendapat sanksi dari pemerintah. Bagaimana bisa, peraturan pemerintah yang dibentuk demi kepentingan buruh / pekerja, justru berbalik menjadi bumerang bagi kepentingan buruh/pekerja itu sendiri?

Praeter Legem sebagai Faktor Pembalik Posisi Dominan dalam Hubungan Kontraktual

LEGAL OPINION

Question: Kini sedang tren gugatan pembatalan kontrak oleh salah satu pihak dalam perikatan pengikatan kontrak tersebut, dengan alasan saat melakukan penandatanganan kontrak, status para pihak tidak setara. Hakim kemudian membatalkan kontrak dengan alasan terdapat ketimpangan sebelah kekuatan salah satu pihak. Jika perjanjian dibuat untuk dibatalkan kemudian oleh salah satu pihak, untuk apa sejak awal mengikatkan diri dalam kontrak? Bukan kami yang meminta atau menawarkan diri kepada mereka untuk sama-sama mengikat diri dalam kontrak, yang kini justru menggugat kami untuk membatalkan kontrak. Jika perjanjian dapat dibatalkan secara sederhana, bagaimana kepastian bagi kami? Apakah salah jika perusahaan kami memang lebih besar dari perusahaan rekanan yang mengikat diri dalam kontrak? Mengapa juga perusahaan rekanan lain dengan kontrak baku yang sama, tidak mendapat sengketa serupa seperti gugatan yang kini kami hadapi.

Produk Pemerintah mengenai Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan, adalah Produk Hukum Asuransi, suatu Bentuk Peralihan Tanggung Jawab

LEGAL OPINION

Question: Bila karyawan telah didaftarkan dalam asuransi pemerintah (BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan), maka apakah perusahaan masih menanggung biaya kesehatan dan kecelakaan kerja maupun kematian dari pihak karyawan / buruh? Apakah karyawan/keluarganya masih dapat menuntut tanggung jawab dari perusahaan yang telah mendaftarkan dan menyertakan karyawan sebagai anggota program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan oleh pihak pemerintah?

Actio Pauliana dalam Kepailitan beserta Delik Pidana yang Menyertainya

LEGAL OPINION

Question: Apa ketentuan pidana bagi debitor (dalam pailit) yang “menggelapkan” harta kekayaannya sehingga merugikan para pemiutang?

Judicial Review terhadap Peraturan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional ke Hadapan Mahkamah Agung RI

JUDICIAL REVIEW

Berikut salah satu contoh uji materiil yang pernah SHIETRA & PARTNERS layangkan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dalam proses penyusunannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dilarang mengutip ataupun menyalin substansi publikasi SHIETRA & PARTNERS tanpa izin dari kami.  

Kepada Yang Terhormat,

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di tempat

Perihal: Permohonan Keberatan / Hak Uji Materiil Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda-tangan di bawah ini:

Definisikan Dahulu Permasalahan yang Ada sebelum Mencari Solusi suatu Masalah

ARTIKEL HUKUM

Wacana di berbagai media massa Indonesia menggaungkan isu salah satu petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mereka sebut sebagai “korban” kriminalisasi kepolisian. Benarkah demikian? Itulah opini publik yang disetir oleh opini media.

Mari kita tinjau dengan sudut pandang lain. Mungkinkah kita membela petinggi KPK tersebut secara membuta hanya karena ia adalah petinggi KPK?

Fructu non foliis arborem aestima. Judge a tree by its fruit, not by its leaves.

Hak Kreditor atas Convertible Bond terhadap Debitor yang Mengalami Likuidasi

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah perusahaan asing yang telah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada sebuah perusahaan di Indonesia, dengan jaminan berupa pengikatan Convertible Bond. Mendadak kami mendapat kabar bahwa perusahaan Indonesia yang kami biayai tersebut kini telah melikuidasi dirinya sendiri, sementara dalam neraca keuangan perusahaan Indonesia tersebut tidak disebutkan adanya hutang kepada kami, meski piutang kami belum dilunasi olehnya. Bagaimana posisi hukum kami dan apa upaya hukum yang dapat kami ajukan guna mendapatkan kembali dana kredit yang telah kami berikan?

Pembebasan Lahan oleh Pemerintah, antara Nilai NJOP dan Nilai Harga Pasar Tanah Milik Warga

LEGAL OPINION

Question: Saat ini, apakah yang menjadi patokan harga pembebasan tanah oleh pemerintah yang mengatasnamakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum? Apakah dasar patokannya ialah nilai NJOP (nilai jual objek pajak) tanah atau harga pasar atas tanah?

Ciri-Ciri & Mengenali Mafia Agunan Lelang Eksekusi, Debitor Tereksekusi Wajib Waspada agar Tidak Menjadi Korban Penggelapan Agunan yang Mengatasnamakan Lelang Eksekusi

LEGAL OPINION

MODUS MAFIA AGUNAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG WAJIB DIWASPADAI DEBITOR TEREKSEKUSI

Question: Sesuai arahan Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS), saya berhasil melihat dan mendokumentasi laporan appraisal KJPP (kantor jasa penilai publik) yang menjadi salah satu dasar berkas permohonan lelang eksekusi ke kantor lelang negara (KPKNL). Setelah saya bandingkan dengan keterangan detail alamat agunan yang terdapat dalam pengumuman lelang di koran, ternyata alamat yang tercantum dalam alamat agunan di koran dan alamat yang tercantum di laporan appraisal KJPP berbeda. Setelah saya tanyakan kepada pihak bank (kreditor pemegang hak tanggungan) maupun balai lelang, dijawab bahwa alamat yang tercantum dalam laporan appraisal KJPP keliru, sehingga dibuat alamat agunan di koran yang berbeda dengan alamat agunan dalam laporan KJPP. Terlepas alamat mana yang betul, antara alamat yang tercantum dalam koran dan KJPP, saya ingin menanyakan pada Pak Hery, apakah ada yang ganjil dengan hal tersebut sehingga saya mengetahui dengan pasti apakah saya, seperti yang dikatakan Pak Hery, mungkin adalah korban sindikat mafia agunan yang mencoba menggelapkan agunan yang saya berikan pada bank sebagai jaminan kredit?

Konsekuensi Melanggar Syarat Sah Perjanjian berupa Causa yang Sahih, Penggunaan Bahasa Asing dalam Kontrak yang Dijalankan Di Indonesia

LEGAL OPINION

Question: Apakah betul bahwa kontrak / perjanjian hubungan bisnis keperdataan yang dijalankan di Indonesia wajib berbahasa Indonesia? Bagaimana jika ketentuan tersebut diterobos dalam praktiknya?

Bila Proses Lelang Eksekusi Tidak Akuntabel dan Tidak Trasnparan, Debitor dapat Mengajukan Gugatan serta Pelaporan Tindak Pidana Penggelapan, baik terhadap Kreditor, Balai Lelang, maupun terhadap Pembeli Lelang

LEGAL OPINION

MODUS PROSES LELANG EKSEKUSI TIDAK AKUNTABEL DAN TIDAK TRASNPARAN YANG MENYERUPAI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA

Question: Saya adalah debitor sekaligus pemilik agunan yang kini agunan tersebut telah dilelang oleh bank (kreditor). Memang, saya kini tidak lagi dapat mencicil hutang karena masalah kelesuan usaha. Yang saya herankan, mengapa hasil lelang jauh dibawah nilai harga kewajaran tanah agunan saya? Adakah yang dapat saya lakukan atau perbuat untuk membuat terang, mengapa harga terbentuk lelang yang disampaikan bank kepada saya, nilainya jauh kecil sekali dibanding nilai wajar tanah saya itu?!

Tidak Selamanya Agunan Berasal dari Debitor, Debitor dapat Mengajukan Kredit, sementara Jaminan Kebendaan Berasal dari Pemilik Agunan (Pihak Ketiga)

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan yang kami dirikan hendak meminjam sejumlah kredit investasi dan modal kerja ke sebuah perbankan. Yang menjadi pertanyaan kami, salah satu dari para pendiri hendak memberikan inbreng kepada perusahaan (yang berbentuk Perseroan Terbatas), berupa sebidang tanah, agar tanah tersebut menjadi harta kekayaan perusahaan. Tujuan inbreng tanah tersebut, agar tanah tersebut dapat menjadi agunan sebagai jaminan bagi bank yang hendak memberikan kucuran kredit kepada kami. Apakah benar, bahwa PT tidak dapat memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik atas tanah) sehingga SHM tersebut harus diturunkan dahulu derajatnya menjadi SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) sebelum dapat dijadikan agunan?

Pemberian Tanggung-Jawab Wajib Dibarengi dengan Pelimpahan Wewenang secara Eksplisit dalam Sistem Tata Kelola yang Sehat

ARTIKEL

Question: Apa yang menjadi pembeda antara dijadikan "kambing hitam" dengan dijadikan sebagai penanggung jawab? Sering saya merasa janggal dengan praktik yang selama ini terjadi di kantor saya, dimana saya diberi tanggung jawab untuk memeriksa suatu berkas, namun anehnya, saya tak punya kekuatan untuk melakukan perubahan terhadap substansi berkas tersebut, dimana saya sadari, jika saya hanya menjadi “tukang stempel” meloloskannya dalam pemeriksaan yang ditugaskan pada saya, maka saya akan menjadi kambing hitam. Sementara jika saya gunakan posisi tawar saya untuk tidak meloloskan karena staf dari divisi lain tidak segera mengubah sesuai apa yang saya kehendaki, maka saya akan mendapat caci-maki dari manajemen terutama divisi marketing. Sebenarnya dimana logika hukum posisi demikian dalam suatu tempat kerja?

Menggugat Sikap Pasif Penyelenggara Negara dalam Melayani Warga Negara, Diam Diartikan Dikabulkannya Permohonan Warga Negara, Kepastian Hukum Permohonan Konkretisasi ke Hadapan PTUN yang Memutus dalam Tempo 21 Hari

LEGAL OPINION

DIAM DIARTIKAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN WARGA NEGARA

Question: Saya mengajukan permohonan dispensasi ke kantor pelayanan masyarakat, namun setelah sekian lama belum juga terdapat jawaban positif ataupun negatif terhadap permohonan yang saya ajukan. Posisi perusahaan yang saya jalankan kini menggantung. Apa langkah yang dapat kami lakukan bila tiada kepastian hukum demikian? Mohon gambaran detail atas langkah-langkah yang dapat kami ajukan demi kepastian permohonan dispensasi pihak kami.

Daerah Hunian Penduduk, Tertutup bagi Kegiatan Usaha yang Meresahkan / Mengganggu Ketenangan Masyarakat. Kegiatan Usaha Tanpa Izin, adalah Ilegal. Penjual Online ILEGAL Casing Handphone dengan Merek Dagang CASE PEDIA

LEGAL OPINION

Question: Saya adalah warga setempat yang setiap hari menjadi korban polusi suara dan polusi udara tetangga kami yang menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel dan furniture. Bunyi mesin pemotong kayu dan semprotan cat pelitur yang mencemari udara menjadi makanan sehari-hari kami, para tetangga yang terusik. Saya dan beberapa tetangga pernah mencoba menegur, namun tidak membuahkan hasil, karena ia berdalih telah mendapat izin RT untuk menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel. Apakah benar lingkungan perumahan dapat dijadikan tempat industri atau pabrik yang mengganggu lingkungan penduduk dengan berbagai polusi suara dan udaranya? Apa langkah yang dapat kami ambil agar hak-hak para tetangga untuk hidup tenang dapat dijaga dan dihormati oleh mereka yang tidak menghargai hak kami untuk hidup tenang bebas dari berbagai polusi demikian?

Upaya Administrasi terhadap Keberatan Keputusan Pejabat Negara

LEGAL OPINION

Question: Saat ini lahan milik kami terkena proses pembebasan lahan oleh pemerintah. Kami tidak berkeberatan dengan proyek pembebasan lahan tersebut, demi kepentingan akses jalan bagi semua penduduk. Hanya saja yang menjadi keberatan kami, nilai penggantian atas harta tanah kami ditetapkan demikian rendah oleh pemerintah. Apa langkah yang dapat kami tempuh atas keberatan kami?

Warga Masyarakat Lewat Class Action dapat Menggugat Pemerintah dgar Konsesi Ditunda Hingga Ekonomi Nasional Kembali Memadai

LEGAL OPINION

Question: Bercermin pada kasus konsesi pembangkit listrik tenaga panas bumi dekade lalu, dimana pemerintah hendak menunda konsesi dengan alasan sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang kemudian terbentur oleh ancaman korporasi asing penanam modal, dapatkah kami, para warga negara mengajukan class action (gugatan massal) guna menunda keberlakuan konsesi tersebut?

Konsesi dapat Dicabut Berdasarkan Hukum demi Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah pemegang konsesi, namun pemerintah hendak mencabut konsesi yang kami pegang. Alasan yang diajukan pemerintah ialah mencabut konsesi kami dengan alasan “demi kepentingan umum”. Apakah alasan demikian dibenarkan oleh hukum?

Keputusan Pejabat Pemerintah dapat Ditetapkan Berlaku Surut, bila Keadaan Menghendaki Demikian

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah kreditor pemegang jaminan kebendaan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan. Ketika debitor dinyatakan pailit, kami hendak menglangsungkan parate eksekusi hak tanggungan agunan SHGB yang kami pegang tersebut. Namun, surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan yang diterbitkan atas permohonan kantor lelang negara, kemudian menyatakan bahwa SHGB tersebut kadaluarsa 3 (tiga) tahun lampau, sementara SHGB tidak mencantumkan masa daluarsa dari SHGB sehingga tidak terdapat patokan dari kami untuk kapan kami harus mengajukan perpanjangan terlebih SHGB (pecahan dari sertifikat induk) tersebut diterbitkan baru sepuluh tahun lampau. Berangkat dari asumsi bahwa SHGB lazimnya berumur 20 tahun, maka dirugikan oleh cacatnya data yuridis SHGB tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kami karena undang-undang hak tanggungan menyatakan bahwa Hak Tanggungan  gugur jika hak atas tanah berakhir. Adakah solusi untuk itu, sehingga kami tetap berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam kepailitan? Masalah kian kompleks, karena orang yang kini menjabat sebagai kepala kantor pertanahan telah berbeda dengan orang yang tiga tahun lalu menjabat sebagai kepala kantor pertanahan.

Sengketa Hak Asuh atas Anak, Putusan Pengadilan Tidak dapat Mengeksekusi Pihak yang Bukan Tergugat, dan Tidak dapat Mengamputasi Hak Anak untuk Memilih kepada Siapa ia Hendak Dibesarkan

LEGAL OPINION

Question: Pengadilan atas perkara perceraian yang saya hadapi, memberikan hak asuh terhadap sang Ibu dari anak-anak, meski hingga saat ini para anak-anak tinggal serta diasuh dan dibesarkan oleh saya selaku ayah mereka. Mereka pun memilih untuk dirawat oleh saya. Namun, petugas kelurahan secara sepihak merubah data kependudukan anak saya tanpa kartu keluarga asli yang hingga kini saya pegang, sehingga terjadi duplikasi data kependudukan dimana kini kartu keluarga mantan istri saya juga mencantumkan NIK serta nama anak. Pihak kelurahan tempat tinggal saya tampak lepas tanggung jawab atas mal-administrasi kependudukan ini. Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk mempertahankan hak anak-anak saya untuk memilih tinggal dengan siapa? Sebagai tambahan, pihak kelurahan bukan menjadi pihak turut tergugat dalam gugatan perceraian yang saya alami.

Urgensi Judicial Review terhadap Undang-Undang Pertanahan terkait Kepastian Hukum Pemegang Hak atas Tanah sebagaimana Data Yuridis yang Tercantum dalam Sertifikat Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Saya ingin menanyakan Perihal "Blokir", sebenarnya ini adalah rekayasa dari pihak penjual atau dari BPN? Karena kemarin dari pihak BPN (badan pertanahan nasional) mengatakan takut melepas karena dikawatirkan ada tuntutan. Padahal dari pihak penjual sudah memberikan keterangan LUNAS tidak ada lagi hutang tertunda atas pembeli. Mengapa para praktiknya kantor pertanahan menyamakan “catatan” dengan “blokir”?

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata secara Sederhana, Efesien, dan Cepat. Terobosan Mahkamah Agung Ri Tahun 2015

LEGAL OPINION

Question: Selaku masyarakat awam, kami tentunya mendengar isu tak sedap bahwa bersidang di pengadilan akan memakan waktu yang tidak sedikit, disamping meletihkan dan menguras energi. Benarkah demikian? Nampaknya masyarakat umum akan berpikir dua kali mencari keadilan di pengadilan jika demikian.

Gugatan Tidak dapat Didasarkan pada suatu Kondisi Penyalahgunaan Keadaan oleh Penggugat

LEGAL OPINION

Question: Baru-baru ini saya mengadakan perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan. Memang, dahulu pada saat interview kerja disepakati bahwa gaji saya adalah sebesar 300.000 USD per tahun. Tiba-tiba kini perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perjanjian kerja tersebut, yang mencantumkan nominal gaji saya dalam dollar tersebut, dengan alasan telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga mereka meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Saya menilai ini semacam modus, dimana mereka dengan itikad buruk mencoba memerdaya dan mempermainkan saya selaku tenaga kerja. Apakah memang sedemikian fatalnya? Apakah memang benar kini terdapat peraturan bahwa segala jenis pembayaran, termasuk gaji pegawai, harus berbentuk mata uang lokal?

Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata, dapat Berjalan secara Paralel Bersamaan

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar, bahwa jika seseorang karena menipu orang lain, maka jika orang tersebut dipidanakan karena menipu ataupun penggelapan, maka hutang-piutangnya atau tanggung-jawab atas kerugian korban yang ditipunya akan otomatis terhapus? Bisakah penipu tersebut dipidanakan sekaligus digugat untuk mengembalikan uang yang telah ditipunya kepada korban?

Mesin Industri Pabrik yang Diikat Menjadi Satu dengan Tanah dan Pabrik sebagai Satu Kesatuan Benda Jaminan Kebendaan dalam Satu APHT dan Satu Sertifikat Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Acapkali terjadi, eksekusi terhadap tanah dan bangunan berhasil terjual lelang eksekusi hak tanggungan, sementara mesin-mesin di dalamnya belum laku terjual lelang eksekusi jaminan fidusia. Apakah bisa, terhadap mesin-mesin tersebut dilelang hak tanggungan satu paket dengan tanah dan pabriknya?

Asas Terang dan Tunai dalam Hukum Pertanahan Nasional, Kaitan Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Kepastian Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Penggugat mengklaim dirinya telah ditipu oleh Tergugat I yang merupakan pembeli rumah, hanya karena belum membayar lunas harga jual-beli. Oleh Tergugat I, tanah diagunkan kepada Tergugat II selaku bank pemberi kredit (dimana Tergugat I menjadi debitor Tergugat II), dan karena terjadi wanprestasi akad kredit oleh Tergugat I, agunan dijual secara lelang eksekusi dan tertarik pula Tergugat III sebagai pemenang lelang. Apakah gugatan Penggugat dapat mengamputasi hak dari pemenang lelang? Surat gugatan terlampir.

Tiadanya Klausul Sanksi Definitif dalam Kontrak atau Suatu Perjanjian, Bukan Merupakan Harga Mati Tertutupnya Upaya Menuntut Ganti-Rugi terhadap Pihak yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Berbagai pakar hukum, baik praktisi maupun akademisi, bahkan praktik di pengadilan, masih memandang bahwa kontrak adalah harga mati, dalam artian, bila dalam suatu kontrak yang telah ditanda-tangani para pihak ternyata tidak mengatur secara tegas dan leterlijk suatu ketentuan mengenai sanksi atau hukuman bila pelanggaran terjadi, maka dianggap bahwa norma-norma dalam kontrak tersebut dapat dilanggar sesuka hati dan dilecehkan. Lantas, jika demikian, apa bedanya antara norma hukum dengan norma sosial? Kontrak, adalah norma hukum, sehingga tidak sepatutnya bila tiada klasusul mengenai ganti-rugi lantas membuat pihak yang telah membawa kerugian bagi kami lolos begitu saja dengan berlindung dibalik kontrak yang tidak memuat klausul sanksi. Kontrak yang memuat klausul sanksi secara definitif kadang menjadi bumerang dikemudian hari, karena keadaan dan kondisi yang akan terjadi dikemudian hari tidak dapat diprediksi dan siapa yang akan tahu akan terjadi seperti apa. Terdapat 1001 variasi suatu pelanggaran kontrak, maka apakah harus dibuat 1001 klausul sanksi bagi 1001 pelanggaran tersebut? Pernyataan para sarjana hukum yang fatalis demikian sungguh tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat maupun pengusaha pada khususnya.

Kreditor Separatis menjadi Pemohon Pailit adalah Salah Kaprah, Dampak Segregasi antara Hukum Jaminan Kebendaan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah sudah tepat bila kami memutuskan langkah strategi untuk langsung mempailitkan debitor kami mengingat jumlah hutangnya yang menurut pertimbangan kami tidak akan ter-cover oleh agunan yang ada di tangan kami?

Kedudukan Hubungan Hukum Pihak Ketiga atas Perbuatan Hukum Pihak yang Mengatasnamakan Badan Hukum Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Bila tindakan direksi atau seorang direktur yang tidak meminta terlebih dahulu izin dari RUPS untuk mengagunkan (menjadikan jaminan) suatu aset perseroan, maka apakah perjanjian penjaminan tersebut mengikat perseroan bila kemudian RUPS menyatakan tidak mensahkan tindakan direktur demikian? Apakah direktur dapat bertindak untuk dan atas nama PT tanpa didahului izin oleh Dirut?

Tampilnya Dewan Komisaris sebagai Pejabat Pelaksana dari Tugas Direksi suatu Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Bila perusahaan sedang dalam sengketa di pengadilan dengan direksi, maka apakah benar bahwa yang dapat tampil untuk mengurus perusahaan adalah komisaris?

Janji Mengupayakan Berbeda dengan Janji yang Menjanjikan

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana perlindungan hukum pada profesi kedokteran, mengingat tidak ada jaminan apapun atas kesembuhan pasien, mengingat pula hubungan pasien dan dokternya terjadi secara insidentil, acapkali, sebagai contoh petugas dokter jaga di UGD dimana tiba-tiba dapat saja datang pasien korban tabrak lari. Sebaik apapun dokter menangani, bila pasien tersebut telah luka parah dan pasti akan meninggal, maka pasien tersebut pasti tetap akan meninggal. Namun, mengapa pihak dokter dan rumah sakit yang harus menanggung kesalahan dan menjadi kambing hitam sehingga seolah menjadi mangsa empuk untuk dijadikan objek pemerasan, baik secara pidana maupun perdata. Sebenarnya, dimana kepastian hukum bagi mereka yang berkecimpung dalam profesi kedokteran?

Kurator Tidak dapat Membebankan Fee Kepailitan kepada Kreditor Separatis

LEGAL OPINION

Question: Apakah kurator dapat memungut imbalan jasa kurator kepada kreditor separatis? Apakah betul, jika kurator berhak memungut fee sebesar 10 %? Apakah jika masa insolvensi lewat, maka otomatis kurator berhak atas agunan kami dan apakah juga otomatis berarti kurator berhak memungut fee dirinya dari agunan kami tersebut?

Sistem Informasi Debitor atau Informasi Debitor Individual, Klarifikasi dan Verifikasi Tingkat Kepatuhan Pembayaran Hutang yang dapat Diakses secara Terbuka dan Rinci

LEGAL OPINION

Question: Apakah terdapat mekanisme untuk mengetahui apakah seseorang atau suatu pihak memang kredibel atau tidaknya? Kami hendak mengadakan join alias kerjasama dengan suatu pihak, namun sebelum itu kami hendak memastikan bahwa pihak yang akan kami jalin kerjasama memang dapat dipercaya, terutama dalam segi kepatuhan pembayaran hutang kepada kreditornya, mengingat setiap pengusaha besar pastilah membutuhkan kredit modal kerja dalam melangsungkan usahanya. Berbekal asumsi tersebut, dapatkah kami mengetahui status kejujuran dan tingkat kepatuhan calon rekanan kami terhadap kewajibannya melunasi hutang-hutang usahanya yang ada? Pertanyaan kami berikutnya, kami pun adalah debitor sebuah perbankan. Jika suatu ketika ada pihak lain yang sebaliknya, ingin menjalin kerja-sama dengan kami, namun ternyata batal dengan alasan bahwa status kami buruk di mata BI, sementara faktanya tidak, dapatkah kami melakukan klarifikasi untuk membersihkan nama kami?

Hak Kekayaan Intelektual, seperti Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, dapat Dijadikan Agunan dengan Diikat Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION

Question: Apakah hak cipta, paten, merek, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya dapat dijadikan jaminan atau agunan dalam hal untuk mendapatkan kredit dari perbankan?

Calon Direksi atau Komisaris yang Berstatus Kredit Macet

LEGAL OPINION

Question: Jika salah seorang calon komisaris ataupun direksi ternyata adalah orang yang pernah dinyatakan masuk dalam kategori “blacklist BI / OJK” karena kredit macet, apakah calon tersebut wajib ditolak untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu Perseroan Terbatas? Apa saja syarat pembatas cakap hukumnya seseorang untuk menduduki jabatan direksi dan komisaris?

Kekuatan Semantis dalam Telaah Psikologi Hukum

ARTIKEL HUKUM

Dua komisioner Komisi Yudisial diadukan tuduhan“pencemaran nama baik”oleh seorang hakim yang memutus perkara pra-peradilan Budi Gunawan. Maksud dari kedua komisioner tersebut cukup baik, namun hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para akademisi untuk menggunakan pendekatan baru dalam penghadapi mereka yang memegang kekuasaan politik.

Ketimbang membuat pernyataan / statement yang dapat menjadi bumerang dikemudian hari, akan lebih elegan dan cemerlang bila digunakan kalimat “tanya” alih-alih kalimat afirmasi ataupun negasi.

Contoh, alih-alih menyatakan pada pers: “Hakim satu itu yang memutus pra-peradilan adalah hakim bermasalah!” Akan lebih jitu dan lebih efektif jika menggunakan kalimat tanya: “Apakah putusan hakim tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan secara moral pribadinya ataupun bagi moral sosial masyarakat? Adakah putusan yang membebaskan Budi Gunawan bukan suatu kemerosotan hukum yang dapat menjadi ancaman baru dengan tidak diakuinya proses persidangan guna membuktikan terbukti atau tidaknya Budi Gunawan bersalah?”

Semua Akta Wasiat Sejatinya Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie), Namun Tetap Sah dan Berlaku Sepanjang Tidak Ada yang Mengajukan Gugatan Pembatalan

LEGAL OPINION

AKTA WASIAT / HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR HAK MUTLAK AHLI WARIS (LEGITIEME PORTIE), TETAP SAH SEPANJANG TIDAK TERDAPAT PEMBATALAN DARI AHLI WARIS SAH YANG HAKNYA ATAS WARISAN BERDASARKAN HUKUM BERKURANG AKIBAT AKTA WASIAT TERSEBUT

Question: Sebetulnya apakah sebuah akta wasiat yang melanggar hak saya selaku ahli waris bersifat batal secara sendirinya atau harus dituntut dimuka pengadilan untuk pembatalannya? Apakah boleh sebuah akta wasiat dari almarhum Pewaris memberikan apa yang menjadi hak saya secara hukum selaku ahli waris kepada ahli waris lain ataupun kepada pihak diluar ahli waris? Sebetulnya apa fungsi dari akta wasiat, sebab setahu saya setiap ahli waris telah ditentukan oleh undang-undang hukum waris besaran bagian masing-masing.

Pembatalan Putusan Arbitrase Asing oleh Pengadilan Negeri di Indonesia

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG DIBATALKAN PENGADILAN NEGERI

Question: Kami pernah bersengketa dengan pihak asing dengan menunjuk salah satu arbitrase asing sebagai pemutus sengketa. Kami merasakan adanya suatu keganjilan terhadap putusan arbitrase tersebut, dapatkah kami mintakan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke hadapan pengadilan di Indonesia?

Pelunasan Hutang Debitor yang telah Meninggal oleh Pihak yang Mengaku sebagai Ahli Waris

LEGAL OPINION

Question: Kami berasal dari pihak kreditor. Debitor yang memberi agunan pada kami, kini telah meninggal. Almarhum debitor meninggalkan banyak ahli waris. Salah seorang ahli waris, mendatangi kami untuk menebus agunan tersebut. Pertanyaannya, apakah kami selaku kreditor dapat menerima pelunasan dan memberikan agunan kepada ahli waris tersebut sementara kami tahu bahwa terdapat beberapa ahli waris lain yang dapat saja menyalahkan kami dengan mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas agunan yang menjadi boedel waris tersebut, terbukti dari adanya informasi mengenai sengketa waris di antara mereka di pengadilan.

Setiap Badan Hukum dapat Dipailitkan, baik PT, Yayasan, maupun Koperasi

LEGAL OPINION

Question: Apakah sebuah yayasan dapat dipailitkan? Bagaimana dengan suatu perusahaan yang berbentuk CV, dapatkah dipailitkan? Bagaimana dengan koperasi? Jika debitor perorangan kemudian debitor tersebut meninggal, apakah yang dapat dipailitkan adalah anak (ahli waris) mereka?