Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Gugatan Tidak dapat Didasarkan pada suatu Kondisi Penyalahgunaan Keadaan oleh Penggugat

LEGAL OPINION
Question: Baru-baru ini saya mengadakan perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan. Memang, dahulu pada saat interview kerja disepakati bahwa gaji saya adalah sebesar 300.000 USD per tahun. Tiba-tiba kini perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perjanjian kerja tersebut, yang mencantumkan nominal gaji saya dalam dollar tersebut, dengan alasan telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga mereka meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Saya menilai ini semacam modus, dimana mereka dengan itikad buruk mencoba memerdaya dan mempermainkan saya selaku tenaga kerja. Apakah memang sedemikian fatalnya? Apakah memang benar kini terdapat peraturan bahwa segala jenis pembayaran, termasuk gaji pegawai, harus berbentuk mata uang lokal?
Answer: Pembatalan oleh pengadilan dengan alasan kontrak kerja melanggar ketentuan larangan nilai pembayaran non-rupiah, adalah suatu kekeliruan penerapan hukum. Jika ini dibiarkan, maka suatu pihak dapat memerdaya pihak lain dengan sengaja menyusun suatu draf perjanjian kerja-sama, baik kontrak kerja maupun kontrak kerja-sama lainnya, dalam bentuk nominal valuta mata uang asing (valas).
Ketika dirasakan kerja-sama tersebut kurang prosprektif bagi salah satu pihak, maka diajukanlah gugatan pembatalan kontrak ke hadapan pengadilan dengan alasan terjadi perbuatan melawan hukum. Hal demikian merupakan suatu penyalahgunaan keadaan yang patut diwaspadai. Namun, satu prinsip utama dalam hukum perdata: bila ia sendiri wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum, tidaklah dapat ia menggugat pihak lain dengan gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.
Jika pihak perusahaan sendiri berbuat melawan hukum dengan menandatangani terlebih menyusun draf dalam nominal USD, maka pihaknya sendiri memiliki andil terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga tidaklah dapat ia mengajukan gugatan pembatalan kontrak. Prinsip ini juga berlaku bagi kasus lain, seperti kontrak proyek yang menggunakan mata uang asing, hanya dapat ditafsirkan berdasarkan kurs rupiah saat kontrak tersebut ditanda-tangani para pihak, namun tidak dapat diajukan pembatalan oleh para pihak.
Namun satu celah hukum yang masih dapat dipakai guna mengelabui regulasi dibidang ini: salah satu pihak membuka account rekening di negara lain, dan pembayaran dilakukan dalam bentuk valuta asing dan dikirimkan kepada rekening oleh pihak satu kepada pihak kedua lewat rekening di luar negeri tersebut. Penyelundupan hukum ini terjadi diakibatkan masih terdapatnya celah yang tidak mungkin dapat ditutup oleh sebuah regulasi berdasarkan logika yang ada tentang hak setiap warga-negara untuk membuka rekening di negara manapun. Objek dana dalam rekening bank yang berkedudukan di luar negeri, sehingga sejatinya rezim hukum negara asing itulah yang berlaku terhadap objek benda berupa uang dalam rekening.
EXPLANATION:
Memang benar terdapat regulasi terkait penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri, yakni Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi peraturan teknis Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik (NKRI) Indonesia menganut asas teritorial—setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.
Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi, dikecualian bagi beberapa jenis transaksi, diantaranya:
-       transaksi perdagangan internasional yang meliputi:
a. kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia; dan/atau
b. kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara pasokan lintas batas (cross border supply), misalnya pembelian secara online (dalam jaringan) atau melalui call center. Termasuk pengertian pasokan lintas batas adalah tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan oleh kantor induknya di luar negeri untuk bekerja di Indonesia;
-       transaksi pembiayaan internasional yang dilakukan oleh para pihak yang salah satunya berkedudukan di luar negeri seperti pemberian kredit oleh Bank di luar negeri kepada nasabah di Indonesia.
Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku untuk transfer dana dalam valuta asing dari individu di dalam negeri kepada pihak di luar negeri yang tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban yang timbul dari transaksi di wilayah NKRI.
Pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi diwajibkan mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation), baik dalam label harga, biaya jasa (fee), biaya sewa, tarif, kontrak menyangkut klausul harga/biaya di dalam perjanjian, dokumen penawaran/pemesanan/tagihan, maupun bukti pembayaran.
Terhadap pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dan/atau larangan menolak Rupiah untuk transaksi tunai berlaku ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam pandangan Bank Indonesia (BI), konsekuensi dari kontrak yang tidak mencantumkan nonimal rupiah, adalah sanksi denda disamping sanksi berupa larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran, bukan pembatalan kontrak, sebagaimana termuat dalam Surat Edaran BI, bahwa:
-       Sanksi kewajiban membayar dikenakan setelah Bank Indonesia memberikan sanksi teguran tertulis paling kurang 2 (dua) kali.
-       Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
-       Nilai transaksi dihitung dari seluruh nilai transaksi yang melanggar ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap pelanggaran transaksi non tunai yang terjadi sejak tanggal 1 Juli 2015.
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015, dan terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak seperti purchasing order dan delivery order.
2. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
3. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 antara lain perubahan mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.
KESIMPULAN DAN PENUTUP:  
Prinsip utama dalam hukum perdata, pihak yang juga turut andil dalam suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, tidak dapat mengajukan klaim ataupun gugatan terhadap pihak lain, sekalipun gugatan menekankan tidak terpenuhinya aspek "causa yang sahih" karena digunakannya valas dalam perikatan jasa tersebut. 
Negara dan pengadilan tidak dapat membenarkan praktik-praktik yang mencoba menyalahgunakan keadaan.
Menurut peraturan BI diatas, setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, dengan pengecualian:
-       terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang diterima untuk transaksi tunai; atau
-       pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing telah diperjanjikan secara tertulis sebelum peraturan BI mengenai pembatasan valas tersebut diterbitkan.
Dengan demikian, kontrak tetap sah berlaku, hanya saja Anda berhak untuk menagih hak Anda dalam bentuk mata uang Rupiah.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan