DAERAH HUNIAN PENDUDUK, TERTUTUP BAGI KEGIATAN USAHA YANG MERESAHKAN MASYARAKAT. KEGIATAN USAHA TANPA IZIN, ADALAH ILEGAL

LEGAL OPINION
Question: Saya adalah warga setempat yang setiap hari menjadi korban polusi suara dan polusi udara tetangga kami yang menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel dan furniture. Bunyi mesin pemotong kayu dan semprotan cat pelitur yang mencemari udara menjadi makanan sehari-hari kami, para tetangga yang terusik. Saya dan beberapa tetangga pernah mencoba menegur, namun tidak membuahkan hasil, karena ia berdalih telah mendapat izin RT untuk menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel. Apakah benar lingkungan perumahan dapat dijadikan tempat industri atau pabrik yang mengganggu lingkungan penduduk dengan berbagai polusi suara dan udaranya? Apa langkah yang dapat kami ambil agar hak-hak para tetangga untuk hidup tenang dapat dijaga dan dihormati oleh mereka yang tidak menghargai hak kami untuk hidup tenang bebas dari berbagai polusi demikian?
Answer: Setiap kegiatan usaha, terutama pabrik maupun industri, sekalipun itu berskala kecil, wajib memiliki izin usaha dari pemerintah setempat, bukan dari RT maupun RW. Untuk memiliki izin usaha, wajib didahului dengan dimilikinya izin usaha, izin lokasi, izin bebas gangguan dari pihak kelurahan setempat. Oleh sebab itu, hendaknya warga mengetahui konsekuensi jika mereka memberikan izin gangguan bagi operasional calon pelaku usaha agar tidak menyesal dikemudian hari. Selain perizinan, hukum tata ruang dan zonasi wilayah menjadi prasyarat mutlak, apakah tempat tersebut dapat menjadi lokasi tempat usaha atau tidaknya. Lingkungan zonasi perumahan, hanya dapat menjadi lokasi penghunian penduduk, tidak dapat digunakan untuk tempat kegiatan usaha terlebih sebagai pabrik meski berskala pabrik rumahan (home factory).
EXPLANATION:
Contoh sederhana berikut dapat menjadi ilustrasi. Jika pihak pemerintah daerah telah menyatakan bahwa suatu wilayah merupakan zonasi rumah hunian, membangun rumah toko di wilayah tersebut pun akan dilarang. Jika dilarang, maka pembangunan dan operasional rumah toko adalah ilegal, atau setidaknya tidak akan pernah dapat diberikan izin domisili usaha.
Untuk kasus yang Anda alami, kemungkinan besar masuk dalam zona perumahan karena seperti yang Anda sampaikan, bahwa daerah Anda adalah daerah penghunian penduduk. Untuk itu, Anda dapat melaporkan keluhan dan keberatan Anda terhadap pelaku usaha yang menjadikan rumahnya sebagai pabrik tersebut kepada pihak Kelurahan setempat, dimana jika Kelurahan setempat tidak menanggapi, dapat dilaporkan kepada Kecamatan. Jika pihak Kecamatan tidak memberikan respon ataupun tindak lanjut, maka dapat dilaporkan kepada Gubernur / Bupati.
Sekalipun ternyata izin telah didapatkan oleh pelaku usaha pabrik mebel tersebut telah dimilikinya namun dalam kenyataannya mengganggu ketenangan hidup warga setempat, maka bukan diartikan bahwa izin tersebut membenarkan kelakuan pelaku usaha yang mengganggu ketenangan hidup masyarakat.
Palaku usaha tersebut dapat digugat secara perdata oleh para tetangga yang merasa ketenangan hidupnya terganggu dan dirampas, atau menggugat Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin tersebut ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara agar izin yang hanya mengganggu ketenangan hidup warga setempat dapat dibatalkan..
Namun, izin usaha itu pun dapat dicabut oleh pemerintah setempat berdasarkan keberatan yang dilaporkan oleh warga bila pejabat pemerintah memang memiliki itikad baik untuk melindungi warga negaranya. Kasus demikian, rumah di lingkungan perumahan yang menjelma pabrik, adalah kasus yang jamak terjadi di tengah masyarakat.
Hal ini adalah fenomena yang menjadi cerminan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan instansi pemerintah di bidang tata kota. Fenomena kedua, pasifnya para tetangga, dimana meski secara konkret mengganggu, hanya terdapat satu atau dua kepala keluarga yang mengajukan keluhan, sementara pihak RT dan RW justru terkesan melindungi pelaku usaha yang mengganggu warga binaannya sendiri.
KESIMPULAN DAN PENUTUP :
Setiap peraturan daerah, baik di kota besar maupun daerah, pasti mengatur mengenai ketentuan mengenai ketertiban umum. Pelaku usaha yang menjadikan lokasi usaha tidak sesuai dengan peruntukkannya, termasuk dalam ranah pelanggaran terhadap ketertiban umum.
Pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang meresahkan warga masyarakat, dapat dicabut / dibatalkan izin usahanya, baik oleh pejabat / instansi penerbit izin maupun oleh atasan dari instansi pemerintah yang dahulu menerbitkan izin usaha tersebut.
Terlebih, jika kegiatan usaha dilakukan di lingkungan zonasi perumahan, maka itu adalah tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum, karena dipastikan tidak memiliki izin usaha dan izin gangguan. Jika sampai benar-benar merugikan warga negara lainnya, maka dapat dituntut ganti rugi materil maupun imateriel, serta upaya paksa lewat gugatan perdata.
Pemerintah perlu bersikap tegas, bukan hanya dengan menerbitkan pedagang kaki lima yang mengokupasi pedestrian bagi pejalan kaki, namun juga pelaku usaha yang  dengan terlampau beraninya mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak para warga setempat untuk hidup tenang.
Selain izin gangguan, izin usaha, terdapat pula apa yang dinamakan surat keterangan domisili usaha yang biasanya menyatakan bahwa domisili usaha dapat dicabut bila pelaku usaha mencemari lingkungan ataupun mengganggu ketentraman warga setempat.
Pembiaran dan wujud pengabaian mencerminkan bagaimana tiadanya fungsi negara dalam melindungi warga masyarakatnya sendiri dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
Secara psikologi, hal tersebut merupakan dampak bawaan dari pembiaran terhadap ulah masyarakat setempat pula, dimana dengan alasan hajatan mereka merasa memiliki hak untuk menutup jalan yang merupakan hak dari lalu lintas umum, dengan alasan ibadah mereka merasa memiliki hak untuk memasang speaker demikian keras yang mengganggu ketenangan hidup umat beragama lain, dengan alasan ada yang meninggal seolah membuat mereka merasa berhak untuk mengadakan konvoi dan menghalangi para pengguna jalan lain, dsb.
Semua pembenaran diri tersebut berujung pada muara pembenaran diri lain, tidak terkecuali para pelaku usaha nakal yang juga ikut-ikutan merasa berhak untuk membuat polusi suara dan polusi lainnya. Jika mereka boleh, mengapa saya tidak? Hukum menjadi “impoten” bila praktik masyarakat itu sendiri banyak melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya. Pada prinsipnya, hukum kesetimpalan (fairness) memiliki suatu kaidah emas: prnsip resiprositas/resiprokal, bahwa jika mereka boleh mengganggu saya, saya pun boleh serta sah untuk mengganggu mereka.
Untuk mengubah kultur tidak sehat ini, marilah semua warga melakukan intropeksi, apakah selama ini mereka telah menghargai hak warga negara lain satu sama lain? Prinsip egosentris tidak pernah menampakkan wajah keseimbangan, disitulah kemudian timbul banyak anomali sebagai eksesnya.
Untuk menghentikan berbagai fenomena penyimpangan demikian, perlu dihentikan irasional yang menjadi akal budaya tidak sehat yang tumbuh dan dibiarkan meraja-lela di tengah masyarakat itu sendiri.
Sisi positif dari kejadian ini: intropeksi diri seluruh lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintahan yang menutup mata atas lalainya peran mereka, hingga warga masyarakat setempat. Inilah yang disebut dengan budaya “korup” (penyalahgunaan kesempatan) dengan “saling sandera”. Momentum ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua kalangan. Bila merasa berhak hidup nyaman dan tenteram, hendaknya hormati pula hak warga negara lainnya untuk hidup yang juga nyaman dan tenteram. Bukan sekadar bicara namun tiada konsistensi dalam praktik.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM