Daerah Hunian Penduduk, Tertutup bagi Kegiatan Usaha yang Meresahkan / Mengganggu Ketenangan Masyarakat. Kegiatan Usaha Tanpa Izin, adalah Ilegal

LEGAL OPINION
Question: Saya adalah warga setempat yang setiap hari menjadi korban polusi suara dan polusi udara tetangga kami yang menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel dan furniture. Bunyi mesin pemotong kayu dan semprotan cat pelitur yang mencemari udara menjadi makanan sehari-hari kami, para tetangga yang terusik. Saya dan beberapa tetangga pernah mencoba menegur, namun tidak membuahkan hasil, karena ia berdalih telah mendapat izin RT untuk menjadikan rumahnya sebagai bengkel mebel. Apakah benar lingkungan perumahan dapat dijadikan tempat industri atau pabrik yang mengganggu lingkungan penduduk dengan berbagai polusi suara dan udaranya? Apa langkah yang dapat kami ambil agar hak-hak para tetangga untuk hidup tenang dapat dijaga dan dihormati oleh mereka yang tidak menghargai hak kami untuk hidup tenang bebas dari berbagai polusi demikian?
Answer: Setiap kegiatan usaha, terutama pabrik maupun industri, sekalipun itu berskala kecil, wajib memiliki izin usaha dari pemerintah setempat, bukan dari RT maupun RW. Untuk memiliki izin usaha, wajib didahului dengan dimilikinya izin usaha, izin lokasi, izin bebas gangguan dari pihak kelurahan setempat. Oleh sebab itu, hendaknya warga mengetahui konsekuensi jika mereka memberikan izin gangguan bagi operasional calon pelaku usaha agar tidak menyesal dikemudian hari. Selain perizinan, hukum tata ruang dan zonasi wilayah menjadi prasyarat mutlak, apakah tempat tersebut dapat menjadi lokasi tempat usaha atau tidaknya. Lingkungan zonasi perumahan, hanya dapat menjadi lokasi penghunian penduduk, tidak dapat digunakan untuk tempat kegiatan usaha terlebih sebagai pabrik meski berskala pabrik rumahan (home factory).
EXPLANATION:
Contoh sederhana berikut dapat menjadi ilustrasi. Jika pihak pemerintah daerah telah menyatakan bahwa suatu wilayah merupakan zonasi rumah hunian, membangun rumah toko di wilayah tersebut pun akan dilarang. Jika dilarang, maka pembangunan dan operasional rumah toko adalah ilegal, atau setidaknya tidak akan pernah dapat diberikan izin domisili usaha. Setiap penghuni atas penghunian, berhak atas ketenangan hidup, bebas dari segala jenis gengguan oleh kegiatan usaha yang berdampak meresahkan warga penghuni.
Untuk kasus yang Anda alami, kemungkinan besar masuk dalam zona perumahan karena seperti yang Anda sampaikan, bahwa daerah Anda adalah daerah yang diperuntukkan untuk penghunian penduduk. Untuk itu, Anda dapat melaporkan keluhan dan keberatan Anda terhadap pelaku usaha yang menjadikan rumahnya sebagai pabrik tersebut kepada pihak Kelurahan setempat, dimana jika Kelurahan setempat tidak menanggapi, dapat dilaporkan kepada Kecamatan. Jika pihak Kecamatan tidak memberikan respon ataupun tindak lanjut, maka dapat dilaporkan kepada Walikota / Bupati hingga Gubernur selaku Kepala Daerah.
Sekalipun ternyata izin telah didapatkan oleh pelaku usaha pabrik mebel tersebut telah dimilikinya namun dalam kenyataannya mengganggu ketenangan hidup warga setempat, maka bukan diartikan bahwa izin tersebut membenarkan kelakuan pelaku usaha yang mengganggu ketenangan hidup masyarakat.
Palaku usaha tersebut dapat digugat secara perdata oleh para tetangga yang merasa ketenangan hidupnya terganggu dan dirampas, atau menggugat Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin tersebut ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara agar izin yang hanya mengganggu ketenangan hidup warga setempat dapat dibatalkan..
Namun, izin usaha itu pun dapat dicabut oleh pemerintah setempat berdasarkan keberatan yang dilaporkan oleh warga bila pejabat pemerintah memang memiliki itikad baik untuk melindungi warga negaranya. Kasus demikian, rumah di lingkungan perumahan yang menjelma pabrik, adalah kasus yang jamak terjadi di tengah masyarakat.
Hal ini adalah fenomena yang menjadi cerminan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan instansi pemerintah di bidang tata kota. Fenomena kedua, pasifnya para tetangga, dimana meski secara konkret mengganggu, hanya terdapat satu atau dua kepala keluarga yang mengajukan keluhan, sementara pihak RT dan RW justru terkesan melindungi pelaku usaha yang mengganggu warga binaannya sendiri (RT setempat pastilah mengetahui usaha ilegal demikian, karena tetap mengutip iuran kebersihan setiap bulannya).
KESIMPULAN DAN PENUTUP :
Masing-masing daerah, baik di kota maupun kabupaten setiap provinsi, dapat dipastikan mengatur mengenai ketentuan mengenai ketertiban umum yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah (Perda). Pelaku usaha yang menjadikan lokasi usaha tidak sesuai dengan peruntukkannya, termasuk dalam ranah pelanggaran terhadap ketertiban umum.
Pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang meresahkan warga masyarakat, dapat dicabut / dibatalkan izin usahanya, baik oleh pejabat / instansi penerbit izin maupun oleh atasan dari instansi pemerintah yang dahulu menerbitkan izin usaha tersebut.
Terlebih, jika kegiatan usaha dilakukan di lingkungan zonasi perumahan, maka itu adalah tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukum, karena dipastikan tidak memiliki izin usaha dan izin gangguan. Jika sampai benar-benar merugikan warga negara lainnya, maka dapat dituntut ganti rugi materil maupun imateriel, serta upaya paksa lewat gugatan perdata.
Pemerintah perlu bersikap tegas, bukan hanya dengan menerbitkan pedagang kaki lima yang mengokupasi pedestrian bagi pejalan kaki, namun juga pelaku usaha yang dengan terlampau beraninya mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak para warga setempat untuk hidup tenang.
Selain izin gangguan dari warga setempat, izin usaha, terdapat pula apa yang dinamakan surat keterangan domisili usaha yang biasanya menyatakan bahwa domisili usaha dapat dicabut bila pelaku usaha mencemari lingkungan ataupun mengganggu ketentraman warga setempat.
Pembiaran dan wujud pengabaian mencerminkan bagaimana tiadanya fungsi negara dalam melindungi warga masyarakatnya sendiri dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, negara seolah memelihara aksi-aksi yang menyerupai premanisme, karena negara tidak pernah benar-benar hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.
Secara psikologi, hal tersebut merupakan dampak bawaan dari pembiaran terhadap ulah masyarakat setempat pula, dimana dengan alasan hajatan mereka merasa memiliki hak untuk menutup jalan yang merupakan hak dari lalu lintas umum, dengan alasan ibadah mereka merasa memiliki hak untuk memasang speaker demikian keras yang mengganggu ketenangan hidup umat beragama lain, dengan alasan ada yang meninggal seolah membuat mereka merasa berhak untuk mengadakan konvoi dan menghalangi para pengguna jalan lain, dsb.
Semua pembenaran diri tersebut berujung pada muara pembenaran diri lain, tidak terkecuali para pelaku usaha nakal yang juga ikut-ikutan merasa berhak untuk membuat polusi suara dan polusi lainnya. Jika mereka boleh, mengapa saya tidak? Hukum menjadi “impoten” bila praktik masyarakat itu sendiri banyak melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya. Pada prinsipnya, hukum kesetimpalan (fairness) memiliki suatu kaidah emas: prnsip resiprositas / resiprokal, bahwa jika mereka boleh mengganggu saya, saya pun boleh serta sah untuk mengganggu mereka.
Untuk mengubah kultur tidak sehat ini, marilah semua warga melakukan intropeksi, apakah selama ini mereka telah menghargai hak warga negara lain satu sama lain? Prinsip egosentris tidak pernah menampakkan wajah keseimbangan, disitulah kemudian timbul banyak anomali sebagai eksesnya.
Untuk menghentikan berbagai fenomena penyimpangan demikian, perlu dihentikan irasional yang menjadi akal budaya tidak sehat yang tumbuh dan dibiarkan meraja-lela di tengah masyarakat itu sendiri.
Sisi positif dari kejadian ini: intropeksi diri seluruh lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintahan yang menutup mata atas lalainya peran mereka, hingga warga masyarakat setempat. Inilah yang disebut dengan budaya “korup” (penyalah-gunaan kesempatan) dengan “saling sandera”. Momentum ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua kalangan. Bila merasa berhak hidup nyaman dan tenteram, hendaknya hormati pula hak warga negara lainnya untuk hidup yang juga nyaman dan tenteram. Bukan sekadar bicara namun tiada konsistensi dalam praktik.

Kini, fenomena pengusaha ilegal di kawasan pemukiman menjamur sejak tren jual-beli via online. Skalanya dapat menyerupai tempat usaha besar di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, dimana sekalipun dengan lebar jalan yang sempit, namun sang pengusaha memesan puluhan hingga ratusan kurir ojek online, hingga mobil box dan mobil kontainer untuk kegiatan usahanya, mengakibatkan parkir liar yang mengganggu warga setempat.

Bila ulah pengusaha ilegal demikian yang tidak bertanggung-jawab, tidak ditanggapi oleh pihak Pemerintah Daerah sekalipun warga yang terganggu telah melaporkan kegiatan usaha ilegal di kawasan pemukiman demikian, maka biarlah Hukum Karma yang bekerja untuk mengadili dan menjadi eksekutornya bagi pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan mengorbankan hak-hak warga setempat.

Hukum Karma bagi pelaku usaha ilegal yang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, terlebih mengganggu dan merugikan warga setempat, akan terlahir kembali dalam keadaan miskin, hingga menjadi pengemis yang hidup dari menggelandang tanpa rumah dan tanpa pekerjaan. Bila para pelaku usaha ilegal tersebut tetap tidak takut terhadap ancaman sanksi dari Hukum Karma, maka biarlah para pengusaha serakah tersebut menggali lubang kubur mereka sendiri.

Semakin terluka dan semakin dirugikannya warga negara lain, terlebih merampas hak-hak dan ketenangan hidup warga setempat, maka semakin dalam sang pengusaha serakah tersebut terperosok ke dalam keserakahannya sendiri. Jika sudah begitu, sang pengsusaha serakah yang menyerupai premanisme demikian memang sudah selayaknya dikutuk untuk masuk neraka.

Derita dan kerugian warga yang dizolimi, menjadi kutukan bagi pelaku usaha serakah demikian. Mungkin pengusaha serakah tersebut dapat menyuap aparatur penegak hukum sehingga kebal terhadap hukum dan dapat terus melakukan kegiatan usaha ilegalnya dan membungkam warga yang menderita akibatnya, namun eksekutor dan hakim dari Hukum Karma, akan mengadili secara setimpal bagi pelakunya, tanpa perlu diadukan oleh para korban mereka. Tiada yang dapat benar-benar mencurangi hidup ini, 

Hukum Karma  tidak akan mentolelir bentuk-bentuk perilaku korup, terutama bila warga negara lain menjadi korban dari keserakahan seorang pengusaha yang hanya berorientasi profit sekalipun harus menumbalkan warga negara lainnya. Merampas, akan dirampas. Melukai akan dilukai. Merugikan akan dirugikan. Menyakiti akan disakiti. Mengganggu akan diganggu. Melecehkan akan dilecehkan. Bagaimana mungkin, seseorang pelaku usaha berharap akan terlahir kembali di surga setelah mendapat kutukan dari warga negara lainnya yang selama ini menjadi korban dari sang pelaku usaha yang tidak memiliki etika berbisnis?

Kutukan dari satu orang, sudah terlampau banyak. Apakah untuk mencari nafkah, harus dengan menggunakan cara-cara merugikan warga negara lainnya? Itu namanya tidak kreatif. Menjadi kaya secara materi, sah-sah saja, sepanjang diperoleh dan dihimpun secara jujur, legal, adil, dan tidak merugikan warga negara lainnya. Pengusaha tidak etis demikian, tidak ubahnya dengan orang yang mencari makan dari merampok hak-hak warga negara lainnya.

Yang semestinya takut ialah orang-orang berbuat kejahatan karena merugikan atau melukai warga negara lainnya, karena orang yang waras takut berbuat jahat, takut akan akibat hukum karmanya--bukan korban yang paling patut untuk merasa takut diperlakukan secara jahat karena setiap orang berhak untuk hidup bebas dari rasa takut maupun segala bentuk kejahatan. Mengapa jadi pihak korban yang harus memohon-mohon agar tidak disakiti oleh pelaku usaha tidak etis demikian? Sangat ironis ketika seorang pengusaha mencari makan atau mencari kesenangan hidup dengan cara merugikan orang lain. Terlebih ironis mereka yang justru merasa 'beruntung' dan 'hebat' karena berhasil merugikan orang lain.

Hidup mereka seolah hanya untuk menimbun perbuatan-perbuatan buruk, sementara harta tidak dapat dibawa mati oleh sang pelaku usaha serakah demikian, namun Karma akan terus dibawa dan diwarisi oleh dirinya sendiri dalam kelahiran selanjutnya. Tidak ada kalangan pengusaha yang lebih bodoh daripada pengusaha-pengusaha yang merasa 'beruntung' karena berhasil memupuk kekayaan dengan merugikan warga negara lainnya. Menimbun karma buruk, adalah mimpi buruk, di mata orang-orang yang masih waras akal sehatnya.

Sebuah kutukan dari satu orang warga, sudah terlampau banyak. Itulah sebabnya, pengusaha-pengusaha yang mendirikan tempat usaha di tengah pemukiman penduduk secara ilegal demikian, tidak akan pernah maju menjadi pengusaha yang benar-benar besar dan tersohor--ia akan tetap menjadi pengusaha yang serakah namun kerdil, bagai katak dalam tempurung, yang setiap harinya menimbun kutukan dari warga negara lainnya.

Sebuah kutukan dari satu orang warga, sudah terlampau banyak. Restu dari segelintir warga, adalah terlampau sedikit, itulah filosofi orang-orang besar yang kemudian berhasil menjadi pengusaha besar yang dikenal harum namanya. Sementara pengusaha yang bodoh cenderung dan senantiasa berpikir bahwa sebuah kutukan dari seorang warga yang terzolimi, adalah terlalu sedikit dan tiada artinya--karenanya selamanya mereka dikodratkan menjadi pengusaha yang kerdil, mencari nafkah dengan menabung kutukan demi kutukan dari warga yang terampas hak atas pemukimannya.

Si (pengusaha) bodoh berpikir bahwa itu menguntungkan, sementara pengusaha yang cerdas tidak pernah merasa perlu mencari pendapatan dengan cara-cara merampas hak-hak warga negara lainnya. Selebihnya, tunggu hingga Hukum Karma akan mengadili pelaku dan mengeksekusinya. Ciri khas watak pengusaha serakah ilegal, yakni: TIDAK PUNYA MALU dan akan senantiasa berteriak "maling teriak maling" tanpa bertanggung-jawab, bahkan tidak segan melakukan aksi kekerasan fisik (premanisme) terhadap warga setempat yang melakukan aksi protes akibat terganggu hak-haknya untuk bermukim secara tenang dan damai sebagaimana fungsi perumahan dan pemukiman ialah untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat usaha yang mengganggu dan meresahkan warga lainnya.

Pemerintah setempat mungkin mengabaikan dan melalaikan jeritan warga, tidak pernah hadir di tengah-tengah rakyat, Ketua Rukum Tetangga yang mudah disuap pengusaha bermodal kuat, namun Hukum Karma tidak pernah akan tinggal diam, hingga buah karma buruknya masak, ia akan berbuah kepada sang pelaku, hanya persoalan waktu. Memberi makan keluarga dengan uang dari merampas hak-hak warga lainnya, terutama dari kegiatan usaha ilegal (tidak berizin, karena diadakan di tengah lingkungan perumahan yang meresahkan warga sekitar), adalah uang KOTOR, dimana nasi yang mereka makan akan berubah menjadi sel-sel kanker berkat kutukan warga setempat yang menjadi korban. Pengusaha cerdas, ataukah pengusaha bodoh jika seperti itu hasilnya?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta