Bertukang Hukum Berbeda dengan Berprofesi Hukum

ARTIKEL HUKUM

Terdapat sindiran bagi kalangan sarjana hukum, baik mereka yang berprofesi sebagai pengacara, notaris, konsultan hukum, dsb. Mengapa mereka membuat surat gugatan/akta yang menjelimet dengan bahasa canggih yang sukar dicerap oleh masyarakat awam termasuk bagi klien-nya sendiri?

Hukum Bukan Cermat Mengkritisi dan Menghukum Pihak Lain, Namun Diri Sang Pengemban Hukum Itu Sendiri

ARTIKEL HUKUM

Baru-baru ini berita menyiarkan sebuah insiden, dimana seorang pria hendak memberitahu orang lain bahwa ada kereta yang akan melintas, namun malang, pria itu sendiri yang kemudian tertabrak kereta karena dirinya sendiri ternyata tidak memperhatikan keberadaan dirinya terhadap laju kereta.

Penganiayaan Hewan yang Menjelma Tindak Pidana dengan Ancaman Sanksi Berupa Kurungan dan Denda

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar ada aturan hukum yang mengancam pidana bila menyiksa hewan?

Perdamaian dapat Diajukan dan Dilakukan meski Perkara Gugatan telah Memasuki Tahap Upaya Hukum Banding maupun Kasasi

LEGAL OPINION

Question: Saat ini berkas perkara gugatan yang saya hadapi akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi. Adakah kemungkinan antara saya dan pihak penggugat mengajukan dan menyepakati perdamaian meski berkas perkara sudah terlanjut berlanjut pada kasasi?

Akta Perdamaian Dibawah Tangan yang Dimohonkan Pengukuhan lewat Putusan Pengadilan sebagai Alternatif Akta Notaris sehingga Seketika Berkekuatan Hukum Tetap dan Memiliki Kekuatan Eksekutorial

LEGAL OPINION

Question: Seringkali debitor kembali melanggar restrukturisasi kredit yang telah kami berikan selaku kreditor. Bahkan ketika agunan akan kami lelang eksekusi, debitor menggugat kami. Adakah solusi efesien sekaligus efektif, guna mengatasinya secara legal dan aman bagi pihak kami selaku kreditor?

Audi Alteram Partem, Asas Keseimbangan dengan Mendengarkan Keterangan dan Kehendak Seluruh Pihak yang Berkepentingan

LEGAL OPINION

Question: Kami heran dan cukup geram akan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) yang dengan mudahnya mengabulkan permohonan uji materiel sehingga suatu ketentuan pasal hukum dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal, kami adalah salah satu dari ribuan kalangan seprofesi serupa yang selama ini punya kepentingan terhadap pasal yang dibatalkan MK tersebut, lantas mengapa keterangan dan kehendak kami tidak diikutsertakan dan sekonyong-konyong MK membatalkannya begitu saja? Tidak adakah mekanisme dalam praktik hukum selama ini agar hak-hak konstitusi setiap warga negara betul-betul dilindungi dan diperhatikan hakim, tidak hanya mengakomodasi hak konstitusi pemohon uji materil saja. Jika saja MK mau meminta masukan dari kami, mungkina akan lain ceritanya. MK terlampau sok tahu.

Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa

LEGAL OPINION

Question: Apakah dimungkinkan bagi perusahaan swasta untuk menyewa aset milik pemerintah ataupun Pemda? Kami hendak menjalankan proyek, dan tampaknya kami berminat untuk menyewa beberapa aset milik pemerintah untuk operasional usaha kami. Jika boleh, apa saja bentuk aset pemerintah yang dapat kami sewa?

Ketika Korban Menjadi Pelaku dalam Perspektif Psikologi Hukum

ARTIKEL HUKUM

Seorang Terdakwa kasus pemerk0saan anak dibawah umur, kini resmi menjadi Terpidana dalam dua putusan terpisah, yang konon telah memerk0sa 48 anak di Kediri, dan anak-anak lain di Tulungagung yang masih belum disidik.

Pelaku adalah seorang pengusaha, dimana sang terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti melakukan tipu muslihat serta serangkaian kebohongan dengan sadar dan sengaja sehingga terjadinya perset*buhan dengan anak dibawah umur.

2 Hari SIUP dan TDP Wajib Terbit Cukup dengan Satu Formulir Permohonan secara Simultan

ARTIKEL HUKUM 

Bapak Jokowi selaku Presiden RI, merealisasikan janjinya men-deregulasi berbagai peraturan yang menghambat iklim berniaga di Indonesia. Presiden telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri mencabut ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menyulitkan masyarakat dengan menyatakan bahwa tidak lagi dibenarkan adanya berbagai Perda yang menambah beban masyarakat. Tak perlu kajian-kajian, tutur Presiden RI, yang melanggar undang-undang, langsung cabut saja Perda tersebut. Jika yang bermasalah adalah undang-undang itu sendiri, segera analisis dan revisi!

Akta Perdamaian dapat Mengakhiri Proses Pidana Khusus Delik Aduan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini rekan kami disidangkan dengan tuntutan pidana penipuan. Apakah ada cara agar penuntutan tersebut dapat diakhiri tanpa harus berlanjut pada putusan pengadilan?

Dijadikan Tersangka dengan Kurang dari Dua Jenis Alat Bukti, dapat Diajukan Praperadilan

LEGAL OPINION

Question: Rasanya sanak keluarga kami kini dikriminalisasi. Polisi telah menangkap dan menuduh keluarga kami tersebut secara sewenang-wenang tanpa adanya bukti yang memadai. Adakah langkah hukum yang dapat kami lakukan?

Kupas Tuntas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

ARTIKEL HUKUM

ANTIKLIMAKS SEMANGAT PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada mulanya, ketika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diterbitkan, penulis merasa terkejut, apakah perbuatan aparatur pemerintahan yang dinilai menyalahgunakan wewenang dapat kembali dijadikan alasan gugatan di hadapan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) seperti pertama kali Undang-Undang PTUN diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1986.

Tips Menghadapi Sarjana Hukum bagi Orang Awam

ARTIKEL HUKUM

KEADILAN DAN KEBENARAN BUKAN MONOPOLI SARJANA HUKUM

Banyak diantara anggota masyarakat yang salah kaprah dalam menghadapi sarjana hukum yang “nakal”. Beradu ilmu secara frontal terhadap kalangan sarjana hukum, dengan memakai dalil-dalil aturan hukum, tentu saja bukan strategi cerdas karena berpotensi akan berbuah pahit. Seorang sarjana hukum tahu dengan benar trik-trik bermain dengan hukum dan berlindung dibalik celah hukum.

Luas Maksimum Tanah Pertanian yang dapat Dikuasai oleh Perorangan maupun Badan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Berapakah luas maksimum tanah pertanian dan perkebunan yang dapat dikuasai dan yang diizinkan oleh pemerintah?

Memahami Hukum Kontrak Perdata / Perjanjian bagi Orang Awam

ARTIKEL HUKUM

Baik kalangan pebisnis hingga ibu rumah tangga, tidak lepas dengan hukum perikatan perdata (atau yang sering disebut juga dengan hubungan hukum kontraktual) dalam keseharian. Apakah yang terjadi di balik “latar belakang” suatu hubungan hukum kontraktual?

Ketika seorang warga negara atau suatu badan hukum mengikatkan diri dengan subjek hukum lain dalam suatu perjanjian atau kontrak, hukum perdata kontraktual bekerja dibaliknya dengan membuat “jaring-jaring” perikatan baik secara satu arah maupun bertimbal-balik (kontraprestasi).

Pelaku Kejahatan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Psikologi Hukum

ARTIKEL HUKUM

Pemberitaan kian gencar mengudarakan berita-berita suram mengenai berbagai fenomena kejahatan yang dilakukan oleh para remaja maupun anak-anak. Alokasi anggaran pendidikan telah memakan hingga 20% anggaran dalam APBN, namun kualitas intelektual masyarakat justru diberitakan kian merosot—tidak linear dengan jumlah kucuran anggaran pendidikan.

Perbedaan antara Pemecahan, Pemisahan, dan Penggabungan Sertifikat Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Kami hendak mengalihkan separuh kepemilikan tanah kami yang saat ini masih berupa sebidang tanah dalam satu buah sertifikat tanah. Apakah benar ada perbedaan antara pemecahan dengan pemisahan sertifikat hak atas tanah?

Kupas Tuntas Kaidah Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Tahun 2015

Artikel hukum

Pada tanggal 29 Desember 2015, Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan sebuah SEMA yang telah lama ditunggu-tunggu dalam rangka unifikasi dan pembenahan hukum acara di Indonesia, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia.

Dalam prolognya, MA RI menyebutkan bahwa penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI salah satunya ialah bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu setiap Kamar di Mahkamah Agung RI secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Berani Bermain Api, Berani Terbakar. Hukum Tidak Mentolelir Bentuk Kecerobohan terlebih Kesengajaan. Berani Berbuat, Berani Bertanggung Jawab atas Akibat Ancaman Hukuman

ARTIKEL HUKUM

Belakangan ini fenomena klien yang mencoba menipu dan memperdaya konsultan hukumnya sendiri kian marak. Penulis secara pribadi dalam bulan ini mencetak rekor tertipu klien dalam skala masif. Hendak dilayani secara profesional, namun klien selalu memakai alasan-alasan seccara tidak profesional untuk menghindar dari kewajibannya membayar fee atas jasa profesional konsultasi hukum yang SHIETRA & PARTNERS sediakan.

KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup

LEGAL OPINION 

Question: Saat hendak mengurus perpanjangan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk dengan fisik Data Elektronik di dalamnya), petugas kelurahan mengatakan bahwa E-KTP saya berlaku untuk seumur hidup. Benarkah demikian? Kartu E-KTP saya mencantumkan akan habis berlakunya sesaat lagi.

Tanggung Jawab Pidana Profesi Kedokteran atas Malpraktik terhadap Hak Pasien

LEGAL OPINION

Question: Salah seorang anggota keluarga kami tampaknya menjadi korban malpraktik. Apakah dokter yang telah membuat celaka bagi anggota keluarga kami tersebut dapat kami pidanakan?

Dukcapil Pangkas Birokrasi Surat Pengantar RT RW dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan

ARTIKEL HUKUM

UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki semangat pelayanan terhadap publik yang pro rakyat, namun Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil) melangkah lebih maju lagi, yakni dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ Tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran tanggal 12 Mei 2016 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia.

Cara Membaca dan Memahami Undang-Undang bagi Orang Awam

ARTIKEL HUKUM

BEKALI DIRI ANDA DENGAN KETERAMPILAN PRAKTIS HUKUM

Acapkali orang awam akan rancu menafsirkan ketika mendengar istilah undang-undang sudah “dirubah” dengan sudah “diganti”. Memang ada bedanya? Apa pula beda antara "dan", "atau", dengan "dan/atau"? Mengapa sensitifitas perbendahaan kata ini menjadi demikian penting dalam hukum?

Dalam bahasa umum, hal tersebut sama maknanya. Namun berbicara mengenai hukum, kita bergelut dalam terminologi hukum. Dalam bahasa linguistik hukum, terdapat perbedaan signifikan antara peraturan perundang-undangan yang “diubah” dengan peraturan perundang-undangan yang “diganti”. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan pun dua “spesies” yang berbeda.

Upaya Unifikasi Praktik / Pedoman Beracara di Pengadilan terkait Keberatan terhadap Besaran dan/atau Bentuk Ganti-Rugi akibat Proyek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar, bila kami selaku pemilik tanah yang terkena gusur akibat proyek pembebasan lahan oleh pemerintah, lantas jika tidak mengajukan gugatan atas besaran nilai ganti rugi maka ganti rugi akan dititipkan tim pemerintah dan kami dianggap telah menerima ganti-rugi tersebut?

Gugatan Sederhana yang Benar-Benar Sederhana dan Ringkas

LEGAL OPINION

TIDAK DAPAT DIAJUKAN TUNTUTAN PROVISI, EKSEPSI, REKONVENSI, INTERVENSI, REPLIK, DUPLIK, ATAUPUN SURAT KESIMPULAN DALAM PERSIDANGAN REGISTER KHUSUS “GUGATAN SEDERHANA”

Question: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara jelas apakah dalam perkara “gugatan sederhana” pihak Tergugat dapat mengajukan eksepsi dan putusan sela (provisionil)?

Diversi Tindak Pidana Perpajakan, Tata Cara Permohonan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami kini tengah disidik oleh penyidik pajak karena aksi korporasi transfer pricing yang grub usaha perusahaan kami lakukan. Adakah cara agar penyidikan pelanggaran pajak yang kami lakukan tidak berlanjut ke tahap tuntutan pidana di persidangan?

Bermasalah dengan Oknum Polisi Nakal, Laporkan pada Satuan Propam

LEGAL OPINION

Question: Baru-baru ini ada seorang sipil yang datang dibakingi seorang polisi berbaju preman ke rumah kami untuk menakut-nakuti dan berbuat onar. Polisi tersebut bukan menjadi pengayom, justru menjadi bodyguard dari sipil tersebut. Sejak kapan profesi yang memiliki kekuasaan untuk menangkap dan memegang senjata api kemudian menjadi profesi polisi bayaran yang bahkan senantiasa memihak yang bayar dan meneror warga sipil lain?

Justice Collaborator, Sapu Kotor yang Tetap dapat Membersihkan

ARTIKEL HUKUM

Alm. Satjipto Rahardjo pernah menuliskan dalam bukunya yang termasyur, Hukum Progresif, bahwa sapu yang kotor tidak dapat digunakan untuk membersihkan.

Benarkah postulat yang disampaikan Satjipto Rahardjo?

Aspek Hukum Izin Keramaian dan Prosedur Permohonannya

LEGAL OPINION

Question: Aapkah benar, untuk menyelenggarakan suatu event perlu ada izin keramaian dari pihak polisi? Bagaimana tata caranya?

Tanggung Jawab Korporasi yang Menjelma Tanggung Jawab Individu Penanggung Jawab yang secara Efektif telah Memimpin dan Mengelola Perusahaan

LEGAL OPINION

RESIKO HUKUM MENJADI DIREKSI BONEKA

Question: Saya hanyalah seorang karyawan yang tidak bisa memutuskan untuk diri saya sendiri. Sebagai karyawan, sekalipun tahu apa yang diperintahkan adalah melawan hukum, hanya dapat menuruti perintah. Mau tidak mau harus saya lakukan. Saya dengar yang bertanggung jawab adalah direktur perusahaan jika suatu ketika saya tertangkap pihak berwajib. Apakah benar hanya direktur yang dapat ditindak sementara karyawan tidak dapat dikenakan pidana? Sekadar informasi, direktur saya tidak pernah berada di Indonesia, dan hanya sesekali rapat jarak jauh dengan kami via video teleconference.

Sinergi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi RI

LEGAL OPINION

Question: Apakah dalam praktiknya Mahkamah Agung RI tunduk dan menghargai berbagai norma/kaidah hasil putusan Mahkamah Konstitusi ketika menjadikan dasar hukum untuk mengadili dan memutus bagi para hakim di pengadilan negeri maupun oleh para hakim agung itu sendiri? Rumor mengatakan bahwa Mahkamah Agung kerap membantah berbagai norma hukum hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

Hingga Taraf Tertentu, Hukum dapat Ditegakkan dengan Cara Melanggar Hukum

ARTIKEL HUKUM

Apakah hukum dapat ditegakkan dengan cara melanggar hukum? Apakah alat bukti dapat diperoleh dengan cara ilegal?

Paradoks Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Moral Hazard sebagai Ongkos Sosialnya

ARTIKEL HUKUM

Saat ini perdebatan mengenai pengampunan pajak masih menjadi isu hangat yang tidak jelas ujung pangkal dan juga tidak jelas ujung akhirnya, meski DPR bersama Eksekutif telah mengesahkan draf rancaangan menjadi undang-undang mengenai tax amnesty. Apakah tepat tax amnesty menjadi ajang edukasi bagi kewajiban Wajib Pajak, atau justru wujud pengakuan pemerintah akan lemah bahkan “impotennya” penegakan sistem perpajakan di Indonesia?

Kupas Tuntas Hukum Kawasan Industri di Indonesia

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana aspek hukum kawasaan industri di Indonesia? Berapa luas maksimum luas lahan kawasan industri yang dapat dimiliki pengusaha?

Hak Penemu suatu Desain Industri dalam Kaitan Hak Pihak yang Memfasilitasi Penemuan, Studi Kasus Hak Kekayaan Intelektual

LEGAL OPINION

Question:  Siapakah yang akan memjadi pemilik dari suatu penemuan desain industri, apakah karyawan yang menemukan desain tersebut ataukah pemberi kerja yang akan dinyatakan hukum sebagai pemilik hak atas desain industri tersebut?

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi Konsumen Lembaga Keuangan, Perbankan maupun Non Bank

LEGAL OPINION

Question: Apakah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) masih berwenang menyelesaikan sengketa antara debitor dan bank?

Makna dan Implementasi Self Regulatory Organization

ARTIKEL HUKUM

Apa itu self regulatory organization? Terdengar sebagai istilah asing di telinga kita, namun tanpa kita sadari kita senantiasa bersentuhan dengan konsep hukum tersebut dalam keseharian kita beraktivitas.

Ganti Rugi akibat Penangkapan, Pemenjaraan, maupun Penuntutan Pidana yang Tidak sesuai Prosedur dalam Hukum Acara maupun Tanpa Alasan yang Memadai

LEGAL OPINION

Question: Korban tangkap oleh aparat kepolisian secara sewenang-wenang, apa benar dapat meminta ganti kerugian? Berapa besaran nilai ganti-rugi yang dapat diminta oleh keluarga saya selaku korban kriminalisasi?

Izin Usaha Industri & Izin Perluasan Industri

LEGAL OPINION

Question: Pabrik hendak kami perluas, apakah artinya harus memiliki Izin Perluasan? Izin Perluasan tersebut kami butuhkan dalam rangka pengajuan kredit modal kerja ke perbankan.

Pencemaran Nama Baik, Ditinjau dari Sudut Pandang Psikologi Hukum

ARTIKEL HUKUM

Apa yang sebenarnya disebut dengan pencemaran nama baik?

Bila kita merujuk secara yuridis, baik KUHPerdata, KUHP, maupun undang-undang ITE memiliki definisinya sendiri. Namun artikel ini tidak akan membahas substansi dari ketiga undang-undang tersebut. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas “pencemaran nama baik” dalam sudut yang lebih abstrak, yakni falsafah hukum.