LEGAL OPINION
TIDAK DAPAT DIAJUKAN TUNTUTAN PROVISI, EKSEPSI, REKONVENSI, INTERVENSI, REPLIK, DUPLIK, ATAUPUN SURAT KESIMPULAN DALAM PERSIDANGAN REGISTER KHUSUS “GUGATAN SEDERHANA”
Question: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara jelas apakah dalam perkara “gugatan sederhana” pihak Tergugat dapat mengajukan eksepsi dan putusan sela (provisionil)?
Brief Answer: Redaksional PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sudah dikoreksi oleh Mahkamah Agung, sehingga dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.
PEMBAHASAN :
Pada tanggal 10/7/2015, Mahkamah Agung RI dalam situs resminya menurunkan berita dengan tajuk “Perbaikan PERMA Nomor 2 Tahun 2015” tentang small claim court atau gugatan sederhana, menuliskan sebagai berikut:
“Sehubungan dengan adanya perbaikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang sebelumnya masih terdapat double pada Pasal 17.
“Maka dengan ini diberitahukan bahwa Pasal 17 yang digunakan adalah “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.”
Pada mulanya ketika PERMA small claim court diterbitkan MA RI, memang sempat membuat bingung SHIETRA & PARTNERS. Namun MA RI cukup berbesar jiwa dengan mengakui kekeliruan redaksional yang mereka susun dan terbitkan. Kini dalam situs resminya, Mahkamah Agung telah mengupload PERMA No. 2 Tahun 2015 versi revisi, sehingga Pasal 17 PERMA menyebutkan:
“Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.”
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN
SEDERHANA
Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan
mencari keadilan;
b. bahwa untuk mengoptimalkan
penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan
tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita
jaminan, dan tata cara eksekusi;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
Beberapa ketentuan dalam
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172),
diubah sebagai berikut:
Pasal
1
1. Penyelesaian Gugatan
Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan
perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya
sederhana.
2. Keberatan adalah upaya
hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur
dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari
kerja.
Pasal
3
(1) Gugatan sederhana diajukan
terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan
nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
[Note SHIETRA & PARTNERS :
Dengan demikian, terhadap nilai “gugatan immateriil” yang tidak diatur dalam peraturan
ini, gugatan tetap dapat menggunakan mekanisme “gugatan sederhana” sekalipun nilai
“gugatan immateriil” mencapai miliaran rupiah—sepanjang nilai “gugatan materii”
masih memenuhi syarat “gugatan sederhana” ini.]
(2) Tidak termasuk dalam
gugatan sederhana, adalah:
a. Perkara yang penyelesaian
sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam
peraturan perundang-undangan; atau
b. sengketa hak atas tanah.
Pasal
4
(1) Para pihak dalam gugatan
sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh
lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum sama.
(2) Terhadap tergugat yang
tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana,
(3) Penggugat dan tergugat
dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
(3a) Dalam hal penggugat
berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat
dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang
beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari
institusi penggugat.
(4) Penggugat dan tergugat
wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa
didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari
institusi penggugat.
Pasal
6A
Penggugat dan tergugat dapat
menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal
13
(1) Dalam hal penggugat tidak
hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka guagtan dinyatakan
gugur.
(2) Dalam hal tergugat tidak
hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
(3) Dalam hal tergugat tidak
hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus
perkara tersebut secara verstek.
(3a) Terhadap putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah pemberitahuan putusan.
(4) Dalam hal tergugat pada
hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa
alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus seara contradictoir.
(5) Terhadap putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan
keberatan.
Pasal
17A
Dalam proses pemeriksaan, Hakim
dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat
dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.
Pasal
18
(1) Dalil gugatan yang diakui
secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
(2) Terhadap dalil gugatan yang
dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang
berlaku.
Pasal
31
(1) Terhadap putusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
(2) Putusan yang sudah
berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
(2a) Ketua Pengadilan
mengeluarkan penetapan aanmaning
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
(2b) Ketua Pengadilan
menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
(2c) Dalam hal kondisi
geografis tertentu pelaksanaan aanmaning
tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat
menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b)
(3) Dalam hal ketentuan pada
ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum
acara perdata yang berlaku.
Pasal
11
Peraturan Mahkamah Agung ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD
HATTA ALI
…
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.