Hukum, Profesi Seni Pemahat Argumentasi

ARTIKEL HUKUM

Apa itu profesi hukum?

Jika ada pertanyaan demikian, penulis hanya akan menjawab: profesi seniman.

Hukum adalah profesi seni?

Teknis Pelaksanaan Audit Investigasi oleh Penyidik Pajak terhadap Indikasi Praktik Ilegal Transfer Pricing

LEGAL OPINION

MENYINGKAP MODUS TRANSFER PRICING

Question: Apakah sudah terdapat rambu-rambu atau pedoman atau tata laksana teknis bagi wajib pajak untuk di-audit investigasi oleh pihak penyidik pajak atas dugaan praktik transfer pricing yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham maupun oleh direksi dan komisaris suatu perseroan?

Aspek Hukum Penyalahgunaan Trasfer Pricing, Profit Shifting, Untung Melapor Merugi

LEGAL OPINION

Question: Apa rambu-rambu atau kriteria secara hukum suatu aksi korporasi dalam satu grub usaha dapat atau tidaknya dikatakan melakukan praktik “transfer pricing” secara ilegal atau melawan hukum?

Fakta Dibalik Praktik Korporasi PT PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia, TRANSFER PRICING

LEGAL OPINION

Question: Seorang rekan dari luar negeri mengajak perusahaan saya selaku swasta lokal untuk joint venture membentuk badan hukum PT PMA (penanaman modal asing) di Indonesia. Apa yang harus diperhatikan dari segi komposisi kepemilikan saham?

Direksi maupun Perusahaan yang Diurus olehnya, Keduanya dapat Dijerat Hukum Pemidanaan, Tindak Pidana Korporasi

LEGAL OPINION

KETIKA TINDAK PIDANA KORPORASI TIDAK HANYA BERUPA ANCAMAN SANKSI DENDA MAUPUN PENCABUTAN IZIN

Question: Bukankah Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum tersendiri sehingga bila sekalipun direksi terbukti melakukan pelanggaran hukum maka yang bertanggung jawab secara pidana maupun perdata ialah badan hukum tempatnya bernaung?

Direksi dan Komisaris yang Berdomisili di Luar Negeri Tidak Wajib Dilengkapi Prasyarat IMTA

LEGAL OPINION

Question: Benarkah telah terbit peraturan yang menyatakan tenaga kerja asing yang menduduki posisi direksi atau komisaris suatu perseroan terbatas di Indonesia, namun bertempat tinggal tetap di luar negeri, tidak lagi diwajibkan memiliki IMTA?

Fungsi Akta Otentik dalam Hukum Perdata dan Implementasinya di Persidangan Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Untuk akta-akta otentik seperti akta yang dibuat notaris maupun pejabat negara, baik akta jual-beli maupun sertifikat hak atas tanah, dipandang memiliki kekuatan hukum seperti apa bagi pemegangnya bila kemudian digunakan dalam proses persidangan di pengadilan?

Aturan Hukum Hunian bagi Orang Asing di Indonesia

ARTIKEL HUKUM

Saat ini Indonesia masuk pada era liberalisasi pertanahan, suatu konsep yang penulis tolak dengan tegas, mengingat Indonesia adalah negara bahari, bukan negara agraria yang membuat kesan seolah luasan tapak tanah di muka bumi Indonesia adalah lebih luas ketimbang lebar penampang luasan lautnya.

Adalah keliru membandingkan Indonesia dengan negara seperti Singapura yang meliberalisasi unit hak milik atas satuan rumah susun, sehingga yang  terjadi kemudian ialah salah kaprah seperti yang dilakukan oleh Lembaga Eksekutif di Indonesia yang sayangnya lupa bahwa rumah tinggal (Note: bukan rumah untuk investasi yang tidak ditempati pemiliknya sendiri) adalah kebutuhan pokok disamping sandang dan pangan yang seyogianya didahulukan bagi Warga Negara Indonesia.

PMDN Dilarang Menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk Jabatan Organ Komisaris Suatu Perseroan Terbatas, Namun dapat Dipekerjakan Sebagai Komisaris Pada Perseroan Jenis PT PMA

LEGAL OPINION

Question: Apakah boleh mempekerjakan orang asing untuk posisi komisaris di perusahaan kami yang berbentuk Perseroan Terbatas?

Era Modern Pendaftaran Tanah Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

ARTIKEL HUKUM

Di Negeri Belanda, sistem pertanahan baik pendaftaran maupun trasnparansi dan akuntabilitas bahkan setiap warkah-warkah tanah terbuka bagi umum karena telah terkomputerisasi dan setiap dokumen akta didigitalisasi dalam bentuk data dokumen hasil scan yang dapat diakses oleh umum cukup dengan membayar suatu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertentu. Bila akses informasi publik dibuka lebar oleh otoritas pertanahan Negeri Belanda, otoritas pertanahan Indonesia, sama sekali belum menyerupai sistem di Belanda karena belum adanya kemauan politis untuk berbenah.

Meritokrasi Versus Remunerasi Era Baru Pemerintahan Menuju Sistem Kompetisi

ARTIKEL HUKUM

Pernahkah kita menyadari perbedaan karakteristik antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai instansi pemerintahan dengan mereka yang merupakan para karyawan berbagai Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN/D)? Apa yang membedakan sifat serta sikap mereka dalam melayani masyarakat?

Tunjangan Hari Raya Keagamaan dalam Konteks Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar saat ini bagi pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun tetap berhak mendapat THR (Tunjangan Hari Raya Keagamaan)? Apakah hal tersebut hanya berlaku bagi pegawai tetap atau juga diberlakukan bagi pegawai kontrak? Seringkali terjadi, pegawai bergabung sebagai karyawan pada “bulan tanggung”, dalam arti ketika ia memasuki hari raya keagamaan, namun karena ia belum genap bekerja selama satu tahun, maka pekerja ini harus menerima kenyataan tidak mendapat THR.

Transfer Pricing, Modus Korporasi Penanam Modal Asing dalam Mengeruk Kekayaan dari Iklim Bisnis di Indonesia

ARTIKEL HUKUM

Beberapa waktu lampau SHIETRA & PARTNERS menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan salah seorang klien yang menjadi pemegang saham minoritas pada suatu Perseroan Terbatas berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dimana pemegang saham mayoritas adalah badan hukum asing di luar negeri.

Modus yang akan penulis urai berikut besar kemungkinan dialami banyak perusahaan PMA di Indonesia, dimana pihak asing mengeruk keuntungan dengan berusaha menjadikan PT PMA di Indonesia sebagai "sapi perahan" bagi kepentingan pemegang saham mayoritas di luar negeri ini, sehingga PT PMA di Indonesia rawan untuk disalahgunakan lewat penyalah-gunaan wewenang pemegang saham asing.

Batas Waktu Pemeriksaan / Audit Investigasi terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas antara Kaidah Tertulis dan Rasionalisasi dalam Praktik Peradilan

LEGAL OPINION

Question: Dalam ketentuan hukum perseroan terbatas, dikatakan batas waktu pemeriksaan atau audit investigasi terhadap perseroan yang menjadi pihak termohon tersebut adalah 90 hari sejak penunjukkan ahli auditor yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebagaimana kita ketahui, untuk menerima salinan resmi penetapan pengadilan sudah memakan waktu, disamping koordinasi dan booking waktu atau persiapan letter of oppointment dengan pihak auditor, sehingga batas waktu 90 hari tersebut praktik tidak akan murni menjadi 90 hari. Bagaimana praktik peradilan terhadap aplikasi ketentuan mengenai undang-undang perseroan terbatas tersebut?

Laporan Keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Menggunakan Audit Standar

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah salah satu pemegang saham pada sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Apakah benar jika aset kekayaan perseroan yang mencapai lima puluh miliar rupiah wajib diaudit dalam laporan tahunan saat RUPS Tahunan? Bagaimana jika kami menemukan laporan audit yang tidak menggunakan standar baku akuntansi yang diakui asosiasi akuntansi di Indonesia, apakah kami selaku pemegang saham dapat mengajukan keberatan dan sanggahan terhadap laporan keuangan tersebut?

Tiada Pembelian Kembali Saham Perseroan Tanpa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

LEGAL OPINION

Question: Acapkali sebuah Perseroan Terbatas nakal membeli kembali saham yang telah dikeluarkannya untuk ditarik kembali dari pemegang saham, baik secara sukarela maupun secara paksa. Namun jika pembelian atau penarikan kembali saham tersebut tanpa adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), apakah hal tersebut sahih secara hukum? Badan hukum perseroan ini merupakan perseroan tertutup, bukan perseroan Tbk.

Batas Waktu Ketentuan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dapat Mewajibkan Direksi Perseroan untuk Menyelenggarakan RUPS

 LEGAL OPINION

Question: Apakah kemudian pemegang saham yang disalahkan bila tidak segera menyelenggarakan RUPS tahunan untuk mengesahkan laporan tahunan perseroan? Apakah penyelenggaran RUPS harus selalu menjadi inisiatif pemegang saham?

Audit Investigasi Pemegang Saham terhadap Perseroan Terbatas, antara Regulasi dan Praktik

LEGAL OPINION

Question: Kami dari pihak pemegang saham, hendak memperoleh data dan kebenaran dari operasional perseroan terbatas dimana kami menjadi pemegang saham. Untuk itu kami hendak mengetahui aspek hukum Audit Investigasi atau pemeriksaan terhadap perseroan tersebut, apa sajakah langkah-langkah yang dapat ditempuh?

Peneliti Spesialis Putusan Pengadilan (Preseden) dalam Rangka Memprediksi Tendensi dan Corak Putusan yang akan Datang atas Perkara Serupa

article

KETIKA AKHIR GUGATAN DAPAT DIPREDIKSI SEBELUM AMAR PUTUSAN ATAS SENGKETA DIPERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM

Hans Kelsen, John Austin, hingga Oliver Wendell Holmes menyatakan, bahwa ilmu hukum adalah ilmu prediksi. Prediksi atas apa?

Hal inilah yang akan SHIETRA & PARTNERS bahas dalam artikel singkat ini. Suatu peraturan perundang-undangan bisa jadi tidak diberlakukan secara efektif dalam praktik, sehingga peraturan perundang-undangan bukanlah hukum in concreto. Untuk itu perlu bidang disiplin ilmu hukum spesialisasi dalam mempelajari corak serta tren berbagai putusan pengadilan atas suatu perkara-perkara spesifik, terutama tren putusan-putusan terbaru, bukan hanya putusan-putusan yurisprudensi yang bisa jadi kini mulai ditinggalkan oleh praktik para hakim di pengadilan.

Jual-Beli Putus dalam Hak Cipta, Tidak Diartikan Selamanya Hak Cipta Pencipta Beralih pada Pihak Pembeli Hak Cipta

LEGAL OPINION

Question: Bila seorang penerbit hendak membeli dengan sistem putus atas naskah buku yang saya tulis, apakah itu artinya selamanya hak cipta atas naskah tersebut beralih pada pihak pembeli hak cipta?

Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Perdata, Tidak Monopoli Pidana

LEGAL OPINION

Question: Apakah pencemaran nama baik dapat dituntut secara perdata disamping dituntut secara pidana? Adakah contoh konkret gugatan perdata terkait pencemaran nama baik?

Lubang Hukum Konsep Birokrasi Pelaksana Tugas & Pelaksana Harian, Konteks Pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara

article

Selaku masyarakat, yang menghadapi proses monopolistik aparatur negara, acapkali masyarakat selaku sipil pembayar pajak didudukkan secara politis sebagai “pihak yang membutuhkan” dan birokrat sebagai “pihak yang dibutuhkan” sehingga tidak heran bila kalangan birokrat sok jual kuasa bahkan menjual mahal dan menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan yang dipegangnya (baca: jabatan yang diamanatkan padanya).

Bandingkan dengan konsep di USA, birokrat memiliki jiwa sebagai “civil servant”, bukan konsep “pegawai negeri” seperti konsep yang dianut Indonesia. Kami pegawai “negara”, bukan pegawai masyarakat, yang digaji oleh negara bukan oleh rakyat, demikian mindset keliru yang kemudian timbul. Tidak mengherankan bila antara PNS dan masyarakat begitu berjarak, bahkan masyarakat menjadi objek perahan pungutan liar demi pungutan liar.

Undang-Undang Informasi Elektronik Belum Mengakomodasi secara Utuh Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keadaan dalam Konteks Persaingan Usaha Tidak Sehat/Curang

LEGAL OPINION

Question: Bisakah terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yakni kompetitor kami, yang membuat citra bohong di media elektronik sehingga merugikan perusahaan kami, dijerat pasal pemidanaan dalam Undang-Undang tentang ITE?

Fungsi Legal Division / Officer suatu Perusahaan, antara Praktik dan Salah Kaprah

article

Banyak diantara kalangan pengusaha yang salah kaprah terhadap fungsi staf hukum suatu perusahaan. Kita ambil contoh suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari tiga organ perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Anda, apakah seorang Legal Officer / staf hukum hanya menjadi pelayan bahkan robot penurut seorang Direksi yang bisa jadi bertentangan dengan kehendak para pemegang saham perseroan?

Lembaga Penjaminan sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Fasilitas Kredit atau Pembiayaan Tanpa Agunan

LEGAL OPINION

Question: Kami ingin membuka bidang usaha baru dibidang finance. Saat ini telah banyak perusahaan factoring (anjak piutang) dan modal ventura. Adakah lembaga finansial sejenis lainnya yang masih belum banyak terdapat kompetitornya?

Kedudukan Hukum Penerima Hak Jaminan dalam Resi Gudang bila Terjadi Kegagalan / Kelalaian Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang

LEGAL OPINION

Question: Bila terjadi kegagalan ataupun kelalaian pihak pengelola gudang dalam suatu sistem resi gudang, maka siapa klaim dan hak siapakah yang didahulukan oleh pemerintah? Kami adalah pihak penerima hak jaminan dalam akta pembebanan hak jaminan terhadap pemegang resi gudang yang menjadi debitor kami.

Pembeli Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Diwajibkan Menandatangani Formulir Tiada Sengketa maupun Formulis Telah Kuasai Fisik Objek Tanah di BPN dalam Rangka Pengajuan Balik-Nama Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar bahwa pembeli objek lelang selaku pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan diwajibkan oleh Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional untuk menandatangani formulir yang menyatakan bahwa pembeli lelang telah menguasai secara fisik objek lelang eksekusi dan formulir pernyataan bahwa tiada sengketa terkati objek lelang yang kami beli dari Kantor Lelang Negara ketika akan mengajukan permohonan balik-nama hak atas tanah kepada pembeli lelang?

Hukum Tidak dapat Melawan Kemajuan Zaman

LEGAL ARTICLE

Para supir angkutan pelat kuning berunjuk rasa di Ibu Kota DKI Jakarta. Mereka menentang layanan transportasi roda empat berpelat hitam via pemesanan online/daring. Demonstrasi serupa pernah terjadi terhadap layanan trasnportasi roda dua via pemesanan aplikasi handphone berbasis daring, yang mana surat keputusan Menteri Perhubungan tentang pelarangan transportasi umum plat hitam pun tidak efektif karena konsumen telah menjatuhkan pilihan.

Secara rasional Gubernur DKI Jakarta, yang biasa disapa Pak Ahok, menanggapi bahwa demontrasi yang menuntut penghapusan angkutan umum berbasis internet diberantas, adalah sebuah permintaan konsumen yang tidak dapat dibendung.

Kartel Pertanahan yang Belum Tersentuh oleh Hukum Pertanahan Nasional

LEGAL ARTICLE

Taxi pelat kuning menuduh Taxi pelat hitam telah mengambil ladang pencaharian mereka secara melawan hukum, sementara pengemudi taxi pelat hitam menuduh operator taxi pelat kuning telah memonopoli usaha per-taxi-an disamping mahalnya ongkos taxi pelat kuning yang luar biasa sehingga dapat di tengarai memenuhi unsur-unsur praktik kartelisasi pengusaha taxi. Jika dugaan kartelisasi operator taxi pelat kuning adalah benar, maka adalah kemenangan besar bagi rakyat Indonesia selaku konsumen untuk dapat memilih alternatif: taxi pelat hitam untuk dilegalkan sebagaimana ojek aplikasi pelat hitam (peraturan pemerintah terkait tarif minimum dan maksimum tetap membuka peluang kartelisasi. Petunjuk pertanyaannya: apakah masih dapat kita jumpai taksi yang menggunakan tarif batas minimum? Inilah petunjuk yang sayangnya luput dipahami dan diamati oleh KPPU).

Jaminan Kesehatan Nasional Menjelma Jaminan Pasti Mati Nasional

LEGAL ARTICLE

Alokasi pendidikan sebesar 20% APBN, namun berbagai guru honorer tak kunjung dibayar gajinya. 70% anggaran POLRI terserap untuk belanja gaji pegawai kepolisian, sementara anggota mereka terus memeraas warga negaranya. Digaji untuk memeras para pembayar pajak. Sendi-sendi public services tersandera oleh budaya korup dan kolusi yang menjelma benang kusut di republik yang menyerupai negeri antah berantah bernama Republik Indonesia.

Penulis tak pernah menyetujui istilah “pegawai negeri sipil” (PNS). Sudah saatnya setiap aparatur negara yang digaji bersumber dari pajak rakyat, disebut “pelayan publik” (public servants).

Kriminalisasi terhadap Pejabat atau terhadap Jabatan, Dua Konstruksi Yuridis yang Acapkali Mengundang Salah Kaprah dalam Praktik Hukum

LEGAL ARTICLE 

Kini, seolah anti klimaks, Jaksa Agung R.I. yang mendeponering Abraham Samad dan Bambang Wijayanto dilaporkan telah menyalahgunakan kekuasaan ke Bareskrim oleh sejumlah kalangan yang mengaku akademesi kepolisian dan kalangan pengacara.

Mari kita tinjau secara hukum praktik salah kaprah demikian. Kembali kita mengulas kebelakang (flashback), dimana hakim tunggal Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan Budi Gunawan, dianggap memiliki imunitas sehingga tidak dapat ditindak secara hukum atas putusan yang dibuatnya, karena dirinya memutus atas nama lembaga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan memutus atas dan untuk nama pribadinya sendiri.

Maksud Privasi dalam Konteks Hukum

LEGAL ARTICLE

Baru-baru ini pengadilan Amerika Serikat menolak gugatan FBI terhadap Apple Inc. yang menolak membuka jaringan data dalam sistem digital milik Apple dengan alasan privasi para pelanggan produk Apple.

Praktik hukum negeri Indonesia pun tidak luput dari isu klasik mengenai privasi. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan, melanggar privasi? Apakah PPATK mengakses data simpanan nasabah perbankan telah melanggar privasi nasabah perbankan? Apakah penyadapan otoritas seperti Densus 88 demi memantau aktivitas dan pergerakan ter0risme, melanggar privasi?

Batas Usia Minimum di Bidang Pertanahan seperti Melakukan Perbuatan Hukum Jual-Beli, Pemberian Hak Tanggungan, dsb

LEGAL OPINION

Question: Berapa usia minimum seseorang dapat melakukan jual-beli atas tanah miliknya? Ada kesimpang-siuran informasi. Ada yang menyatakan 18 tahun sudah boleh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa 21 tahun baru boleh. Mana yang benar?

Ketentuan Pidana terkait Kegiatan Impor Komoditas Pertanian

LEGAL OPINION

Question: Apakah terdapat pasal pemidanaan bagi pelaku importir komoditas pangan? Apakah terdapat ketentuan penting yang perlu dan wajib diketahui kalangan pelaku usaha terkait bisnis impor pangan?

Kajian Reforma Agraria Kontemporer

LEGAL OPINION

Question: Apakah reforma agraria (land reform) di Indonesia telah berjalan?

Perihal Perjanjian Bersyarat Batal yang Mengandung Ketentuan yang Melanggar Kepatutan

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami meminjam sejumlah dana modal kerja pada sebuah perusahaan lain. Ketika kami hendak melunasi, pihak kreditor tersebut menolak dengan alasan bunga yang wajib kami lunasi ialah sebesar 2% per bulan masa peminjaman, sementara kami hanya menyanggupi 1% per bulannya. Memang, dalam perjanjian pinjam-meminjam / hutang-piutang tersebut pada mulanya disepakati 24% bunga per tahunnya. Namun kami merasa hal tersebut terlampau memberatkan, dan tetap merasa 12% per tahun adalah cukup patut. Kami urgent melunasi, karena membutuhkan objek agunan berupa pabrik yang saat ini hendak kami sewakan kepada pihak ketiga. Bagaimana hukum Indonesia melihat hal demikian?

Tiada Pengaturan Sanksi dalam Kontrak / Perjanjian, Bukan Alasan Pemaaf ataupun Alasan Pembenar untuk Melanggar Kontrak maupun Kelaziman dalam Dunia Niaga

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar pandangan banyak kalangan sarjana hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat pengaturan dalam kontrak / perjanjian, maka salah satu pihak dalam kontrak tersebut dapat berbuat sesukanya tanpa konsekuensi hukum? Bagaimana juga jika terdapat pengaturan dalam kontrak, namun tiada disertai klausul mengenai sanksi bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perikatan dalam kontrak yang tidak bersanksi tersebut?

Menuju Era Pajak Progresif Hak atas Tanah

ARTIKEL

Question: Saat ini banyak bidang tanah yang dikuasai oleh para cukong dan mafia, alias orang-orang tertentu saja yang menguasai berbagai hak atas tanah. Sebagaimana kita ketahui bersama, investasi yang paling menguntungkan ialah investasi pada bidang tanah. Imbal balik (return) investasi pada tanah melampaui keuntungan investasi pada logam mulia emas terlebih deposito. Apakah  tidak ada pengaturan pemerintah yang pro rakyat, sehingga terhadap permukaan bumi ini tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, dan bisa diakses oleh semua warga negara?

Penggabungan Dua Gugatan menjadi Satu Gugatan Tunggal yang Sah dalam Hukum Acara Perdata

LEGAL OPINION

Question: Apakah boleh, bila dua pihak yang hendak kami gugat karena berhutang pada kami, dijadikan satu gugatan tunggal dimana kedua debitor tersebut akan diposisikan sebagai Tergugat Pertama dan Tergugat Kedua?

Sudut Pandang Sosial-Yuridis Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan

LEGAL OPINION

Question: Upah Minimum Regional dan Sektoral (UMR dan UMS) diberlakukan terhadap karyawan yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sebetulnya pengaturan pemerintah demikian dibentuk untuk kepentingan siapa, buruh atau pelaku usaha?