Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Era Modern Pendaftaran Tanah Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

ARTIKEL HUKUM
Di Negeri Belanda, sistem pertanahan baik pendaftaran maupun trasnparansi dan akuntabilitas bahkan setiap warkah-warkah tanah terbuka bagi umum karena telah terkomputerisasi dan setiap dokumen akta didigitalisasi dalam bentuk data dokumen hasil scan yang dapat diakses oleh umum cukup dengan membayar suatu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertentu. Bila akses informasi publik dibuka lebar oleh otoritas pertanahan Negeri Belanda, otoritas pertanahan Indonesia, sama sekali belum menyerupai sistem di Belanda karena belum adanya kemauan politis untuk berbenah.
Namun, perlahan tampaknya Indonesia pun akan menerapkan kebijakan dan alur kerja serta mekanisme yang menyerupai Negeri Belanda. Sistem pertanahan di Indonesia masih sangat carut-marut, berdasarkan pengalaman SHIETRA & PARTNERS bersentuhan dengan instansi bernama Kantor Pertanahan maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menjadi kepala dari segala Badan Pertanahan Nasional di Indonesia. Bagaimana pun apatisnya kita memandang instansi yang sangat jauh dari kata reformasi ini, akan tetapi kemauan baik tetap harus kita hargai sebagaimana akan kita bahas dibawah ini.
Tgl 02 Maret 2016 adalah tanggal bersejarah dalam sistem hukum agraria nasional, karena telah diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah. Sebelum peraturan ini terbit, sertifikat hak atas tanah serta derivasinya seperti sertifikat hak tanggungan, dsb, memiliki fisik sertifikat yang memiliki jumlah halaman banyak berjilid, namun sejak saat peraturan ini diberlakukan, sertifikat hak atas tanah yang akan didaftarkan akan memiliki fisik sertifikat berupa 1 (satu) lembar sertifikat saja.
Sebelum kita membahas peraturan ini lebih lanjut, perlu diuraikan beberapa pengertian atas istilah hukum pertanahan berikut:
-        Sertifikat ialah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
-        Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas/fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibangun/dikembangkan mengacu pada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-        Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan pendaftaran tanah yang dilaksanakan tanpa menggunakan sistem KKP.
-        Menteri ialah Menteri yang menyenglenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruan, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
Pasal 2 mengatur bahwa Pendaftaran Tanah dilakukan dengan menggunakan sistem KKP, yakni sistem elektronik berbentuk aplikasi tersistem, terintegrasi dan dapat digunakan dengan atau tanpa jaringan, serta dapat langsung tersinkronisasi secara otomatis. Diharapkan, dengan sistem tersinkronisasi ini, sertifikat ganda atas objek tanah dapat hindari, atau paling tidak diminimalisir.
Dalam hal sistem KKP karena sebab tertentu tidak dapat diberlakukan, sebagai contoh terjadi pemadaman listrik, jaringan internet terganggu, sistem “down”, atau apabila kantor pertanahan bersangkutan belum dapat melaksanakan sistem KKP, maka pendaftaran tanah dapat dilakukan secara manual.
Setiap Sertifikat untuk perorangan dilengkapi foto pemegang hak yang bersangkutan. Untuk kepentingan pemegang hak, diterbitkan Sertifikat hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun maupun Hak Tanggungan.
Yang menarik, Sertifikat tersebut dicetak pada 1 (satu) lembar berdasarkan informasi yang diperoleh dari data fisik dan data yuridis, yang memuat informasi mengenai:
a.     Nama pemegang hak atas tanah;
b.    Jenis hak atas tanah;
c.     Nomor identifikasi bidang tanah;
d.    Nomor induk kependudukan/nomor identitas;
e.     Tanggal berakhir hak, untuk hak atas tanah dengan jangka waktu;
f.      Kutipan peta pendaftaran;
g.    Tanggal penerbitan; dan
h.    Pengesahan.
Dalam hal terdapat catatan, pembebanan hak lain, tanggung jawab atau pembatasan, maka dicantumkan juga dalam sertifikat. Untuk Sertifikat Hak milik atas Satuan Rumah Susun, selain informasi tersebut diatas, juga memuat informasi mengenai satuan rumah susun, gambar pertelaan yang bersangkutan dan tanah bersama.
Untuk Sertifikat Hak Tanggungan, selain informasi sebagaimana dirinci diatas, memuat juga informasi sesuai dengan undang-undang mengenai Hak Tanggungan.
Kutipan peta pendaftaran yang tercantum dalam lembaran Sertifikat, merupakan data spasial tervalidasi dari bidang tanah tersebut dan memuat sekuarng-kurangnya informasi tentang geometri, luas, dan letak tanah.
Satu hal menarik dari peraturan ini, bila dahulu terjadi kerancuan atas sistem rumah susun dimana terdapat dua konsepsi lapisan hak atas tanah dalam satu rumah susun: yakni hak atas unit rumah susun dan hak atas tanah bersama. Bercermin dalam kasus ITC Mangga Dua yang ketika para pemilik kios hendak memperpanjang HGB yang merupakan tanah bersama ternyata berdiri diatas HPL Pemda DKI Jakarta, timbul pertanyaan sederhana seorang pemilik kios (lihat kasus Ko Seng Seng vs Duta Pertiwi yang berujung perkara di pengadilan), yakni: para pemilik kios membayar biaya perpanjangan HGB ke Pemda DKI, namun HGB tersebut atas nama PT. Duta Pertiwi selaku pihak pengembang anak usaha Sinar Mas Land, ataukah atas nama penghuni?
Peraturan Menteri ini memberikan solusi sebagai berikut: Sertifikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun kepunyaan bersama (hak atas tanah bersama), dicetak sebanyak jumlah pemegang hak bersama. Masing-masing Sertifikat tersebut memuat nama pemegang hak bersama yang bersangkutan dan besarnya bagian dari hak bersama—besarnya bagian dari hak bersama tersebut ditulis dalam bentuk pecahan bagian dari jumlah keseluruhan orang pemegang hak bersama. Tujuannya, ialah agar ketika para penghuni rumah susun diminta patungan biaya perpanjangan HGB tanah bersama, maka jelas berapa porsi / proporsional biaya perpanjangan yang harus ditanggung seorang pemilik unit satuan rumah susun.
Sertifikat dalam bentuk, isi, dan format sebelum berlakunya Peraturan Menetri ini, dinyatakan tetap sah dan berlaku, dan masyarakat dapat meminta Kantor Pertanahan setempat untuk mengganti Sertifikat konvensional milik mereka dengan Sertifikat jenis baru ini.
Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan isi Sertifikat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Mari kita dukung bila langkah konkret dan kemauan / itikad baik Kementerian Agraria ini memang menunjukkan spirit pro rakyat.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan