Mengungkap Wajah Asli Mahkamah Konstitusi, Keadilan Vs. PALUGADA (Apa eLu Mau, Gua Ada)

Antara Mitos, Keadilan, dan “Mahkamah PALUGADA” serta para “Hakim PALUGADA”-nya

Ketika Anda punya masalah akut, apakah Anda akan lebih memilih memercayakan nasib kesehatan Anda kepada seorang “dokter umum” pada poliklinik umum, ataukah pada “dokter spesialis” pada poliklinik spesialis sesuai keluhan atau masalah kesehatan yang Anda derita? Menurut para pembaca, apa jadinya nasib republik ini bilamana permasalahan terkait hajat hidup orang baik, justru dibiarkan untuk tangani dan diputuskan oleh tangan seorang “dokter umum” alih-alih mereka yang benar-benar terspesialisasi pada suatu spesialisasi “expert” dibidang tertentu? Salah diagnosa, salah mengambil keputusan, dan salah mengambil tindakan medik, ancaman demikian terbuka lebar peluangnya.

Setidaknya, objek dari kedokteran ialah tubuh manusia yang dari dahulu kala hingga era modern ini ialah “begitu-gitu saja”, berbeda konteks dengan peraturan perundang-undangan yang senantiasa diterbitkan, diubah, ataupun direvisi dari waktu ke waktu oleh pemerintahan suatu negara. Seorang Sarjana Hukum yang absen pada isu-isu hukum selama sepuluh tahun, patut menanggalkan gelar kesarjanaannya dibidang hukum karena sudah tidak lagi “up to date” pada perkembangan norma hukum, yang begitu cepat silih-berganti.

Seorang tokoh pernah berkata, “Ketika saya tidak mengetahui betul suatu bidang yang didiskusikan, maka saya memilih untuk tidak berkomentar apapun sekalipun tanggapan saya dimintakan”—terlebih-lebih, tidak menguasai seluk-beluk secara mendalam perihal bidang spesifik yang dimohonkan untuk di-uji materiil (gugatan dengan tujuan pembatalan suatu norma hukum peraturan perundang-undangan), namun berani-beraninya sang Hakim Konstitusi tetap memutus dan membubuhkan tanda-tangannya sebagai “vonis” hidup dan matinya Undang-Undang dimaksud.

Terdapat perbedaan kontras antara praktisi hukum tempo dulu (generasi lampau) dan sifat praktisi hukum dewasa ini, yakni perihal spesialisasi bidang disiplin ilmu hukum yang dikuasai, ditekuni, serta didalami. Dahulu kala, saat republik bernama Indonesia ini baru merdeka dari penjajahan kolonial, hukum dan peraturan perundang-undangan cenderung sederhana dan terbatas, sehingga masih memungkinkan bersikap “generalis”—alias “apa elu mau, gua ada, PALUGADA”. Kini, praktik paradigma klasik “ketinggalan zaman” demikian telah tidak lagi diterapkan, mengingat peraturan perundang-undangan dewasa ini telah menjelma “hutan rimba hukum belantara”, dimana butuh pembelajaran sepanjang hayat untuk menguasai bidang hukum ter-spesifik tertentu.

Dalam alam mimpi, penulis mendapatkan sepucuk surat berisi curahan-hati (curhat) oleh kalangan hakim di Mahkamah Konstitusi RI, mengenai praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan, apakah suatu Undang-Undang dinyatakan sah dan tetap berlaku ataukah dibatalkan seluruh ataupun sebagian isi pasal-pasalnya. Mari kita simak bersama-sama kejujuran dalam “curhat” sang Hakim Konstitusi berikut, sekaligus membuka lebar-lebar mata kita perihal apa itu makhluk yang bernama “Mahkamah Konstitusi”:

Kami, sembilan orang Hakim Konstitusi,

Merupakan diktator hukum yang mungkin paling otoriter dalam sejarah hukum bangsa beradab.

Betapa tidak,

Kami dapat menyatakan sah ataupun tidak sah, Undang-Undang yang disusun dan disahkan oleh negara kita ini.

Lebih tepatnya,

Kami adalah para GENERALIS,

Bukan SPESIALIS.

Namun,

Tetap saja puluhan gugatan uji materiil dialamatkan kepada kantor kami sepanjang tahunnya,

Tidak henti-hentinya,

Deras mengaliri dan membanjiri kantor kami maupun ruang kerja kami,

Untuk kami periksa dan putus sesegera mungkin karena masih menumpuk antrian tunggakan perkara lain untuk diputus,

Apakah undang-undang tersebut kami beri vonis “mati” sebagai dibatalkan ataukah kami nyatakan sebagai tetap berlaku.

Kami dihadapkan pada persoalan isu hukum dibidang pemerintahan daerah,