Ambigunya Aturan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Menciptakan dan Membuka Ruang Sengketa antara Pencipta Lagu Vs. Penyanyi
Question : Sebenarnya biduan ataupun biduanita (penyanyi) dalam suatu pertunjukan musik, harus minta izin dan bayar royalti kepada pencipta lagu, ataukah cukup bayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif tanpa perlu minta izin dari pencipta lagu untuk menyanyikan lagunya? Sementara itu Undang-Undang tentang Hak Cipta membingungkan dan ambigu aturannya, tidak ada kepastian dan bisa berbuntut potensi sengketa dikemudian hari antara biduan dan pencipta lagu.
Brief Answer : Dari preseden praktek peradilan (best practice)
yang ada, pelaku pertunjukkan musik atau konser tidak perlu memusingkan urusan
royalti ataupun izin penggunaan lagu, karena itu merupakan tanggung-jawab pihak
penyelenggara konser / pertunjukkan musik atau lagu. Salah satu yurisprudensi
terbaru dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pendirian Mahkamah Agung RI dimana dalam putusannya
membuat pertimbangan hukum dengan kutipan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini,
Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan di dalam
pertunjukan tersebut banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
pertunjukan tersebut, termasuk tidak diikutkan sebagai pihak seperti Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) yang berhak menerima pembayaran royalty untuk Pencipta
dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari
Pencipta sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa sementara itu Penggugat
menempatkan PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat, padahal PT
Aneka Bintang Gading adalah pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang
memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas
pertunjukan-pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W
Superclub Bandung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang merupakan pelaku
pertunjukan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pertunjukan tersebut,
sehingga gugatan Penggugat error in persona, yang seharusnya Turut Tergugat
diposisikan menjadi Tergugat di dalam perkara ini;”
Berangkat dari pendirian Mahkamah Agung RI di atas, dua hal yang dapat
ditarik sebagai kesimpulan atau kaedah hukum untuk dijadikan pegangan dalam
praktek suatu penyelenggaraan konser / pertunjukkan musik komersial, bahwa:
- Kesatu : Lembaga Manajemen
Kolektif (LMK) berwenang menerima pembayaran royalty untuk kepentingan pencipta
lagu / musik, dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih
dahulu dari Pencipta—sehingga pihak pengguna hak cipta dapat seketika membayar
royalti tanpa perlu meminta izin dari pihak pencipta lagu; dan
- Kedua : Pihak penyelenggara konser
dimaknai sebagai “pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk layanan
publik yang bersifat komersial atas pertunjukan-pertunjukan”—bukan sang penyanyi
yang membawakan / menyanyikan lagu dalam suatu konser yang diselenggarakan oleh
penyelenggara konser (event organizer).
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, dapat SHIETRA &
PARTNERS cerminkan
ilustrasi konkretnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa kekayaan
intelektual berupa hak cipta, register Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 11
Agustus 2025, perkara antara:
- AGNES MONICA MULJOTO (AGNEZ
MO), sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- ARIE SAPTA HERNAWAN (ARI
BIAS), sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
- PT ANEKA BINTANG GADING, selaku
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat.
Yang unik dari gugatan Penggugat selaku pencipta
lagu, pokok tuntutan dalam gugatannya (petitum) menggunakan istilah “membayar
denda” alih-alih “membayar ganti-kerugian”, dimana istilah “denda” lebih lazim
dikenal dalam rezim hukum pidana. Hal kedua, alih-alih menuntut ganti-kerugian
dari pihak penyelenggara konser, pihak Penggugat justru menuntut ganti-kerugian
dari pihak penyanyi yang membawakan lagu dalam suatu konser yang
diselenggarakan oleh Turut Tergugat. Adapun selengkapnya pokok tuntutan dalam
gugatan Penggugat, berupa:
- Menyatakan Tergugat telah
melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu
ciptaan Penggugat “Bilang Saja” pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku
pencipta;
- Menghukum Tergugat membayar
denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut
secara komersil tanpa izin sebesar Rp1.500.000.000 kepada Penggugat dengan
rincian sebagai berikut:
a) Konser tanggal 25 Mei 2023
di W Superclub Surabaya: Rp500.000.000;
b) Konser tanggal 26 Mei 2023
di The H Club Jakarta: Rp500.000.000;
c) Konser tanggal 27 Mei 2023
di W Superclub Bandung: Rp500.000.000;
Total: Rp1.500.000.000;
- Menghukum Tergugat membayar
secara tunai kerugian hak moral sebesar Rp1.000.000.000 kepada Penggugat.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 92/Pdt.
Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Januari 2025, dengan amar
sebagai berikut:
“MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat
seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah
melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu
ciptaan Penggugat ‘Bilang Saja’ pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku
pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar
denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut
secara komersil tanpa izin sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
a) Konser tanggal 25 Mei 2023
di W Superclub Surabaya: Rp500.000.000,00;
b) Konser tanggal 26 Mei 2023
di The H Club Jakarta: Rp500.000.000,00;
c) Konser tanggal 27 Mei 2023
di W Superclub Bandung: Rp500.000.000,00
Total: Rp1.500.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat
selain dan selebihnya;”
Pihak Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, dimana
terhadapnya Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai
berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap
alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat
dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2025
dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2025 dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat selaku
Komposer atau Pencipta lagu berjudul ‘Bilang Saja’ mengajukan gugatan
pelanggaran Hak Cipta terhadap Tergugat sehubungan dengan Tergugat telah
menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat berjudul ‘Bilang Saja’ pada
tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
- Bahwa Penggugat juga
mendalilkan di dalam posita gugatannya, Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku
Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu
lagu ciptaan Penggugat yang berjudul ‘Bilang Saja’ yang telah dibawakan
secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan
Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa
Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu
Ciptaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan
tersebut di atas, dihubungkan dengan tiga konser di Jakarta, Bandung, dan
Surabaya, berarti Pelaku Pertunjukan bukan hanya Tergugat sendiri, melainkan
juga melibatkan pihak lain yang mempunyai peran terhadap pelaksanaan
pertunjukan tersebut, meliputi pihak
penyelenggaraan pertunjukan, pengguna, pemain musik dan lain-lain;
- Bahwa dalam perkara ini,
Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan di dalam
pertunjukan tersebut banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
pertunjukan tersebut, termasuk tidak diikutkan sebagai pihak seperti Lembaga
Manajemen Kolektif (LMK) yang berhak menerima pembayaran royalty untuk Pencipta
dalam hal penggunaan komersial tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari
Pencipta sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (5) Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa sementara itu Penggugat
menempatkan PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat, padahal PT Aneka
Bintang Gading adalah pihak penyelenggara dan/atau pengguna yang memanfaatkan
Hak Cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas
pertunjukan-pertunjukan di W Superclub Surabaya, The H Club Jakarta, dan W
Superclub Bandung sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yang merupakan pelaku
pertunjukan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pertunjukan tersebut, sehingga gugatan Penggugat error in persona, yang
seharusnya Turut Tergugat diposisikan menjadi Tergugat di dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan
tersebut di atas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tentang pihak-pihak
yang dijadikan sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi
syarat formal suatu gugatan pelanggaran Hak Cipta, oleh karena itu gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti / Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup
alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGNES MONICA MULJOTO
(AGNEZ MO) dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30
Januari 2025 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar
putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
“M E N G A D I L I:
- Mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi AGNES MONICA MULJOTO (AGNEZ MO) tersebut;
- Membatalkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Januari 2025;
“MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima;”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR
dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi
Hery Shietra selaku Penulis.