Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Korupsi Maupun Kolusi Sama-Sama Menimbulkan Kerugian

ARTIKEL HUKUM
Bila korupsi, mengakibatkan perbuatan melawan hukum pelakunya (koruptor) terjadinya kerugian keuangan negara secara langsung (dan mengakibatkan kerugian bagi rakyat secara tidak langsung), maka dalam konteks kolusi, pelaku tindak pidana kolusi mengakibatkan kerugian bagi rakyat maupun kerugian bagi kompetitor peserta tender, secara langsung (dan merugikan reputasi pemerintahan secara tidak langsung).
Oleh karena itulah, baik tindak pidana korupsi maupun kolusi, sama-sama menimbulkan kerugian, dimana bila ada kerugian maka lahir pula pihak korban. Sebagaimana telah kita ketahui, Mahkamah Konstitusi RI lewat para hakimnya yang berliang dalam menara gading, telah menghapus dan membatalkan frasa “dapat” merugikan keuangan negara dalam norma Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor).
Blunder pun pada akhirnya berlanjut, yang memberi “angin surga” bagi kalangan koruptor yang terus beranak-pinak tanpa dapat dibendung, dimana “percobaan” korupsi tidak lagi dapat dihukum. Semisal, dalam hal si pelaku telah memiliki niat buruk untuk korupsi, mulai pula dilakukan langkah permulaan untuk dilakukannya korupsi, disertai dibentuknya rencana untuk memuluskan itikad buruknya demikian, hanya saja keuangan negara terlebih dahulu sempat terselamatkan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal pemerintahan, sehingga kerugian negara belum sempat terjadi, alias kebocoran anggaran berhasil diselamatkan dan dicegah kerugian negara yang mungkin dapat terjadi.
Berdasarkan putusan MK RI tersebut, si pelakunya tidak dapat dipidana, karena percobaan korupsi tidak dapat dipidana disebabkan telah dihapusnya frasa “dapat” pada norma merugikan keuangan negara. Alhasil, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berfokus pada ranah kuratif ketimbang ranah preventif, karena langkah preventif tidak lagi dapat memberi efek jera bagi para pelakunya yang terus akan tergiur untuk “mencoba-coba” melakukan korupsi.
Toh, pikir mereka, percobaan korupsi tidak dapat dipidana, sekalipun tidak selesainya aksi korupsi tersebut bukan berdasarkan dorongan batin si pelaku itu sendiri. KPK akan cenderung diam sambil menunggu dan mengawasi hingga kerugian negara benar-benar terjadi, meski sejatinya dapat dicegah itu sampai terjadi.
Putusan MK Ri demikian kontras dengan tindak pidana umum, dimana percobaan terhadap delik kejahatan, semisal percobaan mencuri, percobaan merampok, serta percobaan penggelapan, dapat dipidana penjara. Menjadi pertanyaan besar, kejahatan extraordinary semacam korupsi, mengapa justru pelakunya diberi “angin surga” dengan dilegalkan untuk mencoba-coba melakukan aksi korupsi?
Bila kita konsisten terhadap amar putusan MK RI, maka ketika seorang pelaku Tipikor yang telah tertangkap tangan, bahkan telah ditingkatkan statusnya dari sebatas saksi menjadi tersangka, namun kemudian si pelaku / tersangka mengembalikan uang hasil kejahatan korupsinya, maka mengingat kerugian negara telah dipulihkan dengan dikembalikannya kerugian negara oleh si pelaku, maka sejatinya penyidik dan pejabat penuntut dari KPK tidak dapat lagi menyidik maupun mendakwa si pelaku—KARENA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAH KEMBALI DIPULIHKAN SEHINGGA TIDAK ADA LAGI TERCATAT KERUGIAN NEGARA DALAM NERACA KEUANGAN NEGARA. Yang disebut dengan “kerugian negara”, artinya kerugian tersebut secara real menjadi “lost” yang tidak dapat dipulihkan kembali. Jika uang hasil kejahatan korupsi telah dikembalikan, oleh si pelaku atau bahkan oleh pihak penyidik, unsur kerugiannya terletak dimana lagi?
Paradigma yang kemudian lahir, seolah mendidik rakyat untuk berani bersikap korup, ialah bahwa jika aksi kejahatan korupsi tidak terlacak, maka nikmati uang kotor hasil kejahatan Tipikor. Sementara jika ternyata perbuatan korup ter-endus oleh “anjing pelacak” KPK, maka segera kembalikan keuangan negara yang di-korup olehnya, sebelum dirinya sempat divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor.
Efek berantai dan efek domino yang kemudian bergulir, lebih banyak terpidana yang dicetak oleh KPK, dan kerugian negara terancam / berpotensi tidak terpulihkan akibat denda uang pengganti kerugian uang negara, dalam amar vonis penjatuhan hukuman, diberlakukan kurungan pengganti yang hanya berlaku selama beberapa bulan lamanya, bila kerugian negara tersebut tidak dibayarkan oleh si terpidana.
Lebih baik memilih untuk menghadapi kurungan pengganti, daripada menyia-nyiakan ratusan miliar Rupiah yang telah berhasil dikorupsi. Setidaknya untuk uang pensiun dan dinikmati saat hari tua setelah dibebaskan dari penjara nanti, itu pun dipastikan akan mendapat “obral” remisi dan pembebasan bersyarat yang otomatis sifatnya ketika telah memasuki 2/3 masa tahanan, karena berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Tanah Air telah overload. Demikian pola pikir pragmatis kalangan koruptor, memanfaatkan dengan baik kelemahan sistem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang sarat bernuansa “negosiatif”.
Kini, bahasan akan penulis gulirkan pada isu hukum perihal kolusi, yang jauh lebih masif dan lebih berjemaah (menggurita) ketimbang praktik korupsi. Lihatlah, berbagai media massa memberitakan para Kepala Daerah tertangkap tangan oleh KPK, bukan lagi karena aksi korupsi, namun tren-nya ialah karena tertangkap basah melakukan aksi kolusi.
Untuk memperkaya diri dengan cara menyalahgunakan wewenangnya, itulah lahan empuk yang jauh lebih nyaman dan lebih aman bagi pejabat “nakal”, yang dalam terminologi Undang-Undang Tipikor disebut sebagai kolusi. Mungkin untuk sang pelaku, lebih tepat dijuluki dengan istilah sebagai “kolusitor”.
Dalam praktik, kalangan kolusitor tersebut melakukan justifikasi perbuatan kolusinya, dengan pembenaran diri seperti ini: jika kolusi tidak merugikan keuangan negara, tidak mark up, maka itu kolusi yang “putih” dan tidak salah secara moril maupun secara hukum. Namun, benarkah pembenaran diri “tidak sehat” demikian?
Pada prinsipnya, bila tidak ada “iming-iming” atau juga “mengiming-imingi”, maka tidak akan terjadi tindak pidana kolusi. Inisiatornya dapat berasal dari pihak pejabat pemerintahan yang mengadakan proses tender pengadaan barang ataupun jasa, menjanjikan / “mengiming-imingi” suatu pihak peserta tender tertentu untuk dimenangkan, dengan tentunya, sejumlah imbalan yang disebut sebagai “success fee” bagi sang pejabat. Inisiator pun dapat bersumber dari pihak penyedia barang / jasa, berupa “iming-iming” imbalan bagi sang pejabat bila mau meloloskan dirinya sebagai pemenang tender.
Jika memang ada yang bernama “kolusi putih”, maka mengapa kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha menghukum para peserta tender “nakal” demikian, dan bahkan Pengadilan Tipikor kerap kali menjatuhkan vonis hukuman bagi pejabat pemerintah selaku penyelenggara tender yang telah berkolusi dengan peserta tender tertentu?
Tentu jawabannya sangat mudah, yang sebetulnya disadari oleh manusia dewasa berakal sehat manapun, bahwa praktik kolusi merugikan para peserta tender lain yang telah berlaku jujur, atau mengakibatkan penawaran tender terbentuk sedemikian rupa, menyerupai kartel harga, sehingga pemerintah selaku pengguna barang / jasa harus membayar sejumlah nominal yang semestinya dapat ditekan lebih rendah berdasarkan mekanisme pasar supply and demand.
Maka, sejatinya selalu terjadi “mark up” dalam kasus kolusi, oleh sebab bila proses tender belangsung secara jujur dan akuntabel, maka dapat dipastikan harga penawaran dapat ditekan sedemikian rupa lebih rendah, sehingga dapat menyelamatkan banyak anggaran belanja negara. Pada ujung-ujungnya, kolusi selalu berkorelasi dengan kerugian negara juga, pada hilir efek dominonya.
Salah seorang pensiunan pegawai negeri sipil eselon tinggi yang pernah penulis kenal, hingga pensiun sekalipun menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal telah menerima uang gratifikasi. Dirinya beralasan, gratifikasi diterima dengan tujuan untuk membayar upeti pada atasannya yang lebih tinggi lagi. Tujuannya apa, bila kita telisik lebih dalam perihal motif?
Ternyata, uang hasil gratifikasi yang diterima olehnya dari masyarakat, kemudian uang tersebut dipakai untuk menyuap atasan yang lebih tinggi, telah membuatnya menjabat pada kursi jabatan-jabatan tinggi di lembaga pemerintahan, yang notabene semestinya dijabat oleh aparatur sipil negara yang lebih kompeten, hanya saja karena tidak memberikan suap, maka jabatan itu (promosi) jatuh ke tangan sang pemberi suap. Dengan kata lain, suap mengakibatkan kerugian bagi mereka yang semestinya lebih layak mendapat promosi, namun kemudian tersisihkan akibat permainan uang suap-menyuap.
Sang mantan / pensiunan pejabat tinggi pemerintahan ini, bahkan menyatakan secara penuh kebanggaan (suatu penyakit mental, dalam hemat penulis), bahwa uang gratifikasi yang diterimanya adalah “berkah dari Tuhan”, dan “rezeki tidak boleh ditolak”. Apapun alasannya, barulah terjawab dan tampak ironis ketika dirinya tidak lagi menjabat pasca pensiun, yakni: tidak ada seorang pun, yang kini sudi memberinya gratifikasi, meski hanya satu sen Rupiah pun.
Mengapa? Dirinya tidak mau berpikir logis ataupun introspeksi diri. Semestinya, dengan akal budi manusia dewasa, sudah dapat menerka, bahwa segala uang pemberian gratifikasi tersebut diberikan terkait jabatan yang dikuasai dalam genggaman tangannya, dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusannya agar lebih menguntungkan suatu pihak, sehingga akan berimbas pada dirugikannya pihak-pihak lainnya sebagai konsekuensi logisnya.
Jika saja dirinya dahulu kala bukanlah pejabat ataupun aparatur sipil negara yang memegang kuasa monopolistik pelayanan publik, maka tidak akan ada satu orang pun yang secara sukarela memberikan satu Rupiah pun uang miliknya untuk diberikan kepada dirinya yang notabene bukanlah seorang pengemis. Tidak ada seorang pun, yang dengan demikian bodohnya bersedia memberi uang pada aparatur sipil negara yang telah hidup dalam “zona nyaman” dibanding rakyat sipil yang hidup dalam ketidakpastian usaha yang dapat mengalami untung dan dapat juga merugi.
Dirinya telah digaji bulanan oleh uang rakyat pembayar pajak, namun masih juga mulutnya terbuka lebar tanpa kenal kenyang, dan terus-menerus merasa kelaparan untuk melahap lebih banyak lagi—bagaikan kendi yang pada bagian dasarnya berlubang, dan itulah mental yang ternyata tidak hilang dari benak sang mantan pejabat pemerintahan sekalipun dirinya kini telah pensiun, yakni meski telah memiliki banyak harta materi dan rumah, dirinya terus bersikap layaknya pengemis yang mengharap berbagai pemberian dari orang-orang di dekatnya, bahkan tanpa malu meminta dari orang-orang yang jauh lebih miskin darinya.
Ironis, namun itulah kenyataannya, tanpa ada yang perlu kita tutup-tutupi. Mental pengemis, yang tidak tahu malu. Dirinya bukanlah dewa yang disembah sehingga diberi banyak upeti, hanya saja dirinya meyakini demikian. Bahkan ketika telah tidak lagi menjabat, dirinya gagal untuk bertanya kepada dirinya sendiri : mengapa kini, setelah pensiun, tidak ada seorang pun yang memberikannya uang gratifikasi?
Jika dirinya benar-benar seorang dewa yang disukai, maka semestinya ia tetap mendapat persembahan “upeti” sekalipun telah pensiun. Terlebih ironis, dirinya sadar telah uzur, berusia sangat lanjut, sementara harta miliknya tidak akan habis digunakan untuk membeli makanan hingga ia meninggal dunia, dimana segala harta itu tidak akan mampu dibawanya ke alam baka.
Namun, mental pengemis dan sifat pembenaran dirinya ibarat menjadi bagian dari karakter pokok dirinya, yang tidak dapat lagi terpisahkan dari watak kepribadian yang bersangkutan. Itulah nasib aparatur sipil negara, tidak pernah terpuaskan, dan hidup dalam lingkaran pembenaran diri yang tidak berkesudahan.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan