(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

21 Desember, 2018

Sukarnya Mempidana Debitor Nakal sebagai Penipuan

LEGAL OPINION
Question: Orang yang minjam uang ke saya sudah berbohong, katanya mau dikembalikan setelah beberapa bulan, akan dicicil seperti kesepakatan, akan diberikan laporan bulanan pembukuan usahanya, tapi sampai sekarang sudah lewat bertahun-tahun, belum ada realisasinya. Jadi itu janji palsu semua, ternyata, yang tujuannya hanya untuk mengecoh dan menipu. Kalau dari awal saya tahu bahwa janji-janjinya hanya palsu, tidak akan dia diberi pinjaman. Bisa dia dipenjara karena sudah nipu?
Brief Answer: Akan lebih mudah menuntut pelaku sebagai telah melakukan tindak pidana penggelapan, daripada tuduhan penipuan, bila konstruksi hukum permulaannya ialah sebuah perjanjian hutang-piutang, terutama ketika pihak peminjam telah menguasai dana sekalipun segala “kesepakatan permulaan” belum diindahkan oleh sang debitor.
Jelas bahwa tidak memenuhi janji merupakan sebuah penipuan yang bisa jadi “terencana” (modus), terutama dalam kasus-kasus seperti bila meminjam dana untuk tujuan modal usaha ternyata digunakan untuk diluar tujuan usaha, dengan sengaja merugi, atau bahkan mencetak keuntungan namun tidak kunjung melunasi hutang-hutangnya. Namun praktik peradilan masih memandang masalah ingkar janji demikian, meski secara disengaja sekalipun, semata menjadi ranah perdata non-pidana.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa register Nomor 2280 K/Pid/2012 tanggal 25 Juni 2013, dimana Terdakwa didakwa karena telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Mulanya, korban WELLY WAHYUDI diberitahu oleh TAUFAN HIDAYAT berkaitan dengan adanya seseorang yang butuh uang untuk modal kerja dengan keuntungan 5% per bulan, kemudian TAUFAN HIDAYAT memperkenalkan korban dengan Terdakwa. Selanjutnya dalam pembicaraan mereka, Terdakwa bermaksud meminjam uang dari korban untuk modal usaha dagang dan proyek.
Korban menyarankan untuk meminjam dari Bank saja, tetapi Terdakwa mengatakan pinjam di Bank proses dan prosedurnya lama. Setelah berbincang, korban bertanya berapa modal yang dibutuhkan, lalu Terdakwa menjawab sebesar Rp.700.000.000,- dimana akhirnya korban menyanggupinya.
Pada saat itu Terdakwa menjelaskan, pinjaman uang dari korban akan dipergunakan untuk modal usaha dagang dan proyek, dan Terdakwa juga akan memberikan keuntungan yang didapat dari usaha dagang dan proyek tersebut kepada korban. Setelah mendengar apa yang dikatakan Terdakwa bahwa akan diberikan keuntungan yang didapat dari usaha dagang dan proyek tersebut kepada saksi korban, mengakibatkan korban tertarik dan mau memberikan pinjaman uang untuk modal usaha kepada Terdakwa. [Note SHIETRA & PARTNERS: itulah yang disebut ‘mengiming-imingi’.]
Sebelum saksi korban menyerahkan uang pinjaman, korban menanyakan jaminannya berbentuk apa dari Terdakwa, dan Terdakwa menjawab jaminannya adalah sertifikat tanah / rumah, kemudian korban menyarankan Terdakwa untuk membuat perjanjian di Kantor Notaris.
Tiba pada tanggal 19 Juni 2009 bertempat di Kantor Notaris, yang dihadiri oleh Terdakwa beserta istrinya FAFA THEOPILOES. Sebelum menyerahkan sertifikat tanah, Terdakwa meminta cek dari korban untuk membuktikan apakah cek tersebut ada uangnya atau kosong. Untuk itu korban menyerahkan cek Bank senilai Rp.665.000.000,- yang seharusnya Rp.700.000.000,- setelah dipotong 5% untuk keuntungan pertama, lalu korban menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan ceknya kepada istrinya FAFA THEOPILOES untuk dilakukan pengecekan ke Bank, sedangkan Terdakwa menunggu di Kantor Notaris.
Karena saksi korban merasa was-was apabila cek tersebut dikliring-kan / dicairkan dan tidak dikembalikan, sedangkan perjanjian belum dibuat terlebih ditandatangani, korban menyuruh staff-nya untuk mendampingi FAFA THEOPILOES ke Bank, dan tidak lama kemudian korban mendapat informasi dari staf tersebut bahwa cek tersebut ternyata telah dicairkan dimana sebagian dana yang sudah dicairkan tersebut dipakai untuk menebus sertifikat tanah / rumah, dan dengan adanya informasi tersebut akhirnya korban mencoba untuk menguji kebenaran sertifikat tanah tersebut apakah pada saat itu Terdakwa membawa atau mempersiapkan sertifikat yang akan dijadikan jaminan.
Selanjutnya korban menanyakan kepada Terdakwa dimana sertifikat tanah tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikat akan diserahkan setelah istrinya selesai mengecek validitas cek dan kembali ke Kantor Notaris.
Karena korban melihat adanya itikad tidak baik dari Terdakwa dengan tidak memperlihatkan sertifikat tanah miliknya yang semula dijanjikan akan menjadi objek jaminan kepada korban, lalu korban menyatakan “batal saja”, apalagi cek Bank tersebut sudah dicairkan oleh istri Terdakwa yang mana sebetulnya sebelum dibuatkan perjanjian hanya diizinkan untuk dilakukan pengecekan saja terhadap cek Bank tersebut, namun akhirnya Terdakwa menyanggupi bahwa istrinya sebentar lagi akan kembali ke Kantor Notaris.
Korban menyarankan agar segera membuat perjanjian Akta Pinjam Meminjam (Hutang-Piutang) dengan Terdakwa, lalu disarankan juga oleh pengacara korban untuk dibuatkan Hak Tanggungan tapi ditolak oleh Terdakwa, selanjutnya oleh pengacara Terdakwa disarankan untuk dibuat perjanjian ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang akhirnya disetujui oleh Terdakwa beserta istrinya dan dibuat Akta No.03 tentang Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 19 Juni 2009 dan Akta No.04 tentang Kuasa untuk Menjual tanggal 19 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris.
Adapun kewajiban Terdakwa untuk memberikan keuntungan atas modal kerja yang sudah diberikan saksi korban sampai dengan bulan Januari 2010, tetapi Terdakwa baru melaksanakan kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali yakni bulan Juni 2009 sebesar Rp.35.000.000,-.
Setelah terjadinya jual-beli berdasarkan surat kuasa menjual tersebut, lalu ditingkatkan menjadi Akta Jual-Beli serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2058 / Kelurahan Dukuh Sutorejo, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bersedia keluar atau mengosongkan objek tanah / rumah.
Singkatnya, Terdakwa setelah menerima pinjaman uang tunai sebesar Rp.665.000.000,- dari korban, hingga saat kini Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman dimaksud, dan tidak bersedia mengosongkan rumah setelah jatuh tempo berdasarkan adanya Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat saat dana pinjaman diberikan.
Terhadap tuntutan yang diajukan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 731/PID.B/2012/PN.Sby. tanggal 24 Mei 2012, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS SANTOSO KUSUMADJAJA, Dip.TH. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku-kan tindak pidana ‘PENIPUAN’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 442/PID/2012/PT.SBY. tanggal 14 Agustus 2012, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut Terdakwa adalah pihak yang berhutang uang Rp.700.000.000,- dengan bunga / keuntungan 5% perbulan dan saksi korban Welly Wahyudi adalah pihak yang berpiutang. Terdakwa hanya dua kali membayar bunga pinjamannya kepada saksi korban Welly Wahyudi sebanyak Rp.70.000.000,- pada bulan Juni dan Bulan Juli 2009 dan tidak pernah melunasi hutang dan bunganya lagi kepada yang berpiutang Welly Wahyudi, sehingga dinyatakan Wanpretasi / ingkar janji;
“Menimbang, bahwa kalau yang berpiutang Welly Wahyudi ingin menuntut haknya sesuai Pasal 163 HIR, seharusnya melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri karena persoalan antara Terdakwa dengan saksi pelapor adalah hutang-piutang, yang masuk hukum wilayah hukum perdata dan bukan wilayah hukum pidana;
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2012 Nomor 731/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dimintakan banding;
Dengan Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbutan itu tidak merupakan suatu tindak pidana pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dan segala tuntutan hukum;
3. Memerintah Terdakwa dibebaskan seketika dari rumah tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara yang halus berpura-pura meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk modal membuka usaha. Korban hanya memberi izin untuk mengecek validitas cek, namun cek tersebut justru dikliringkan / dicairkan tanpa mau dikembalikan ketika korban hendak membatalkan pemberian pinjaman akibat sikap lancang pihak istri Terdakwa, sementara pada saat itu perjanjian belum dibuat dan ditandatangani sehingga belum menjadi hak Terdakwa untuk mencairkan cek.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
1. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Welly Wahyudi adalah hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang yang berada dalam domain hukum perdata, sehingga penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata;
2. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM