Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pidana Menyalahgunakan Korporasi yang Merugikan Keuangan Negara

LEGAL OPINION
Question: Maksudnya apa, korupsi yang merugikan keuangan negara secara terselubung lapis kedua? Seperti apa itu yang dimaksud dengan lapis kedua?
Brief Answer: Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan hanya dapat diberlakukan secara “direct”, namun juga “indirect”, semisal direkayasanya oleh pelaku suatu konstruksi hukum guna membuat selubung agar proses penghisapan terhadap keuangan negara tampak menjadi bagai tersingkap tabir yang tidak kasat mata.
Modus canggih demikian, biasanya dilakukan oleh pelaku “white collar crime”. Namun, bukan berarti penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mampu mengendus adanya modus selubung lapis kedua demikian. Motif dari modus seperti demikian, biasanya ialah dengan menyalah-gunakan suatu bentuk korporasi yang dijadikan “wadah” belaka.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara Tipikor register Nomor 510 K/PID.SUS/2014 tanggal 21 Mei 2014, dimana Terdakwa didakwakan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.
Bermula ketika Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur disimpan dalam bentuk tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana, namun Terdakwa selaku pejabat Komisaris di PT. BPR Tripanca Setiada, ternyata kemudian melakukan “insider trading” berupa mengajukan kredit fiktif dengan nama orang lain, sehingga Bank Perkreditan Rakyat tersebut jatuh kolaps, mengakibatkan keuangan negara yang ditabung didalamnya pun turut raib.
Terhadap tuntutan yang diajukan pihak Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang No. 22/PID.TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012, dengan vonis sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ‘Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut’;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 106.861.614.800,00 dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa / Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.”
Dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 yang dimintakan banding tersebut.”
Baik pihak Jaksa Penuntut maupun Terdakwa, sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, yang paling menarik untuk SHIETRA & PARTNERS ulas ialah argumentasi Terdakwa dalam permohonan kasasinya, mengajukan keberatan dengan dalil sebagai berikut:
“... dalam hal tanggung-jawab perseroan (korporasi) dalam tindak pidana korupsi seharusnya adalah berupa pidana denda, bukan pidana kurungan atau penjara;
“Bahwa dengan pernyataan dan keterangan saksi dan ahli di persidangan dalam perkara a qua sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan dengan jelas yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Korporasi (Badan Hukum PT) melalui Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana selaku pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. Dengan demikian secara hukum, Terdakwa selaku Komisaris PT. BPR Tripanca Setiadana tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung RI membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk disimak karena kaya akan kaedah yuridis, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum:
“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti tidak merupakan dasar dan alasan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena menjadi kewenangan Judex Facti, tetapi alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena diperoleh dari fakta hukum persidangan, ternyata Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata telah cukup bukti yang mendukung bahwa barang bukti No. 132 sampai dengan No. 157 yang telah disita secara sah tersebut sebelumnya telah disimpan dan dikuasi oleh Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan PT. BPR Tripanca Setiadana telah dilikwidasi dan dicabut izin usahanya terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. ... , karena itu harus dirampas dan dilelang untuk Negara;
- Bahwa peran aktif Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif kepada PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama orang lain adalah modus operandi terjadinya korupsi untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp 108.861.624.800,00 dan orang lain yaitu bertambahnya kekayaan saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. sebesar Rp 10.586.575.000,00 (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 253 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. tersebut telah menyebabkan kesulitan pembayaran uang nasabah atau gagal bayar, karena uang pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dikelola oleh Terdakwa dan bersumber dari uang Negara / Daerah tidak ada lagi (kosong), akibat dari perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis, akibatnya menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 119.448.199.800,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Lampung No. ... tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa sesuai pertimbangan putusan Judex Facti a quo yang menyatakan semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa patut dan adil menurut hukum apabila dijatuhi pidana berat yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (exstra ordinary crime) dan mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan luar biasa;
- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai dan menganalisa pembuktian sehingga keliru dan salah dalam menjatuhkan putusan tentang barang bukti, lagi pula Judex Facti dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair tidak tepat dan tidak adil dalam menentukan pidana selama : 5 (lima) tahun, seharusnya sama dengan Hi. Satono, S.H., S.P. (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 253 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012 Hi. Satono, S.H.,S.P.;
Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa:
“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran mengenai fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/PID/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tersebut;
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/PID/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012;
MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT’;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 106.861.614.800,00 dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan