(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

13 Desember, 2018

Membiarkan Dianggap Diam-Diam Melepaskan Hak, Kadaluarsa Mengakibatkan Penelantaran Objek Tanah

LEGAL OPINION
Question: Yang namanya hak milik, bukannya artinya tanah itu selamanya menjadi milik pemiliknya?
Brief Answer: Pada prinsipnya segala bentuk penelantaran melahirkan konsekuensi yuridis lepasnya hak atas suatu objek benda bergerak maupun tidak bergerak. Terutama objek tanah yang ditelantarkan selama kurun waktu tertentu, melahirkan hak kepemilikan bagi penguasa fisik objek tanah dan disaat bersamaan mengakibatkan hapusnya hak bagi pihak yang telah menelantarkan objek tanah.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 475 PK/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, perkara antara:
- KAERUMAN, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Penggugat; melawan
- TAUCHID, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat.
Yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini, ialah ketika Penggugat tidak dapat mengajukan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor Pertanahan atas sebdang tanah, karena masih dikuasai oleh Tergugat. Mulanya tanah sengketa ditempati oleh sepasang suami istri yang bernama Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm), yang menumpang sementara untuk dijadikan tempat tinggal dengan seijin pemilik sah waktu itu yakni orang tua Penggugat.
Namun setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, tanah sengketa tidak dikembalikan kepada yang berhak, akan tetapi justru kemudian dikuasai oleh Tergugat sebagai anak dari Marjikan (Alm) dan Jatimah (Alm). Sederhananya, Tergugat tidak bersedia menyerahkan kembali objek tanah ke dalam penguasaan pihak Penggugat.
Terhadap gugatan pihak Penggugat, Pengadilan Negeri Lumajang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj tanggal 14 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan secara hukum tanah sengketa berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. ... seluas ± 108 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: ... yang selama ini dikuasai Tergugat dan termasuk dalam letter C Kelurahan Nomor 117 merupakan hak milik Penggugat;
- Menetapkan sebagai hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat;
- Menghukum Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya, selanjutnya akan dimiliki Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000,00 setiap harinya kepada Penggugat disebabkan Tergugat lalai menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan objek sengketa diserahkan Tergugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/PDT/2013/PT.SBY tanggal 09 Juli 2013, sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 14 Januari 2013, Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Lmj., yang dimohonkan banding tersebut.”
Sementara dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2957 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014, sebagai berikut:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sudah dimulai sejak tahun 1959 sampai sekarang mulai dari ibu Tergugat hingga meninggal dunia, dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa penguasaan tersebut dilindungi oleh hukum bukan perbuatan melawan hukum, sebab sejak tahun 1959 objek sengketa dalam rincik telah berubah menjadi atas nama B. Chotifah Jatimah yang berdasarkan keterangan saksi Sijono antara nama B. Chotifah Jatimah adalah sama orangnya dengan Jatimah B. Taufik sebagaimana dalam rincik pada tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa kurun waktu penguasaan pihak Tergugat mulai dari ibunya sampai pada diri Tergugat sudah lebih dari 40 tahun, tidak ada gugatan dari pihak manapun, sehingga harus dianggap pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (rechtsverwerking);
“MENGADILI :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TAUCHID tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 190/Pdt/2013/PT.SBY., tanggal 9 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Lmj., tanggal 14 Januari 2013;
Mengadili Sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Sehingga fakta yang terungkap di persidangan ialah, tanah sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat selama 50 tahun lebih secara turun-temurun dan terus-menerus, maka tidak mengherankan bila gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah, telah lampau waktu (kadaluarsa).
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat sekarang ini adalah berasal dari warisan kakek Penggugat. Bila sekalipun selama ini ibu Penggugat andaikata benar belum pernah meminta kembali tanah sengketa tersebut dari orang tua Tergugat, yang selanjutnya tanah sengketa ini ditempati / dikuasai oleh Pihak Tergugat, tidak dapat diartikan ataupun tidak berarti secara otomatis, Penggugat telah melepaskan haknya atas objek tanah (rechtsverwerking).
Selama ini pihak Penggugat dengan sabar menunggu objek tanah dikembalikan secara baik-baik ataupun secara sukarela oleh Pihak Tergugat. Penggugat baru dapat dikatakan benar-benar telah melepaskan haknya (rechtsverwerking), apabila selain mereka tidak pernah menegur / meminta kembali tanah sengketa tersebut dari pihak Tergugat.
Jadi, tanpa adanya tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai / terlihat sebagai hal-hal yang bisa diartikan sebagai perbuatan melepaskan haknya, maka belum dapat diartikan telah melepaskan hak atas objek tanah. Penggugat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut.
Dimana terhadap keberatan-keberatan demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang mengabulkan kasasi Tergugat;
“Bahwa terbukti orang tua Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1959;
“Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat mematahkan fakta bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1959. Bukti-bukti peninjauan kembali juga tidak bersifat menentukan sehingga tidak memenuhi kualitas sebagai novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KAERUMAN tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KAERUMAN tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM