(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

01 Desember, 2018

Pelanggaran Pegawai yang Tidak Menyetor Uang Hasil Penjualan ke Rekening Perusahaan

LEGAL OPINION
PERIHAL KADALUARSA / MASA BERLAKU HAK PEMBATALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Question: Staf bagian penagihan pembayaran dari para pelanggan, ternyata tidak meyetorkan dana pembayaran itu ke kas atau rekening perusahaan. Itu termasuk pelanggaran berat kan, bisa dipecat langsung karyawan yang melakukan pelanggaran begitu?
Brief Answer: Seorang Pekerja yang tidak menyerahkan dana hasil penjualan / pelunasan dari konsumen, memang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan / SOP perusahaan pemberi kerja. Hanya saja untuk dapat di-putus hubungan kerja (PHK), berdasarkan preseden / praktik peradilan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial, wajib disertai kompensasi sebesar 1 kali ketentuan pesangon. Sementara perihal dugaan “penggelapan dalam ranah pekerjaan”, hal tersebut merupakan ranah Majelis Hakim perkara pidana untuk memutus.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 52 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- SANTOSO, sebagai tanggal 30 September 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Penggugat; melawan
- PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat.
Penggugat terkena PHK secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 25 Mei 2012, dimana sebelum dilakukan PHK Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) atas kesalahan yang diduga dilakukan oleh Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah merundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat tentang rencana pemutusan hubungan kerja demikian.
Sementara upah Penggugat sejak bulan Mei 2012, belum dibayar, demikian juga hak-hak Penggugat lainnya yaitu Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012 dan tahun 2013, selama tidak dipekerjakan hingga gugatan ini diajukan, juga belum dibayar.
Terhadap gugatan sang mantan Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya kemudian menjatuhkan putusan Nomor 22/G/2014/PHI.Sby, tanggal 23 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya Putusan ini yaitu terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014;
4. Menghukum Tergugat membayar Penggugat Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang–Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlah total sebesar Rp38.771.560,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat gaji bulan Mei 2012 dan gaji selama tidak dipekerjakan serta hak–hak Penggugat lainnya antara lain Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2012 dan tahun 2013, sebesar Rp47.596.800,00 dengan perincian sebagai berikut;
- Gaji bulan Mei 2012 = Rp1.983.200,00.
- Gaji selama tidak dipekerjakan: 21 bulan xRp1.983.200,00 = Rp41.647.200,00.
- THR tahun 2012 dan tahun 2013: 2 x Rp1.983.200,00 = Rp3.966.400,00
Jumlah = Rp47.596.800,00.”
Dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 21 Januari 2015, sebagai berikut:
MENGADILI :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/G/2014/PHI.Sby, tanggal 23 Juli 2014;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Dalam putusan tingkat kasasi diatas, gugatan sang Pekerja dinyatakan telah kadaluarsa, oleh sebab Mahkamah Agung secara keliru semata-mata hanya merujuk norma Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki pengaturan:
Pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja / buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Kini, perhatikan tiga buah pasal dalam pengaturan norma diatas yang terikat limitatif masa kedaluarsa, yakni akan kita telaah esensi Pasal 158, Pasal 160, serta Pasal 162 UU Ketenagakerjaan.]
Putusan tingkat kasasi, sama sekali tidak mengindahkan norma putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa anak kalimat “Pasal 158 ayat (1)” sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan kata lain, ketika seorang Pekerja di-PHK dengan alasan terjadi pelanggaran berat vide Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, maka ketentuan masa kadaluarsa hak menggugat PHK limitatif 1 tahun, tidak berlaku dalam konteks PHK berdasarkan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI per tanggal 28 Oktober 2004 dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003, dengan amar putusannya sebagai berikut:
Mengadili:
“Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
“Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
- Pasal 158
- Pasal 159;
- Pasal 160 ayat (1) sepanjang anak kalimat ‘bukan atas pengaduan pengusaha’;
- Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat ‘kecuali Pasal 158 ayat (1)’;
- Pasal 171 sepanjang anak kalimat ’Pasal 158 ayat (1)’;
- Pasal 185 sepanjang mengenai anak kalimat ‘Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)’;
Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang anak kalimat ‘bukan atas pengaduan pengusaha’, Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat ‘kecuali Pasal 158 ayat (1)’, Pasal 171 sepanjang anak kalimat ‘Pasal 158 ayat (1)’, dan pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat ‘Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan’ tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Sementara, adapun substansi norma Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi sebagai berikut:
“Gugatan oleh pekerja / buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.”
Dengan demikian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 konteksnya adalah mengatur pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam:
- Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Apabila pekerja / buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja / buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial.”
- Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, Pasal 159 dimaksud diatas sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sang Pekerja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan korektif, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 20 Oktober 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 8 Desember 2015, dihubungkan dengan pertimbangan (Judex Juris / Judex Facti), ternyata telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris adalah seharusnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang tahun 2004, tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena alasan PHK tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 160 dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Bahwa gugatan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan PHK akibat Pemohon menurut Termohon Peninjauan Kembali melakukan penyalahgunaan dana nasabah yang melanggar peraturan perusahaan, sama sekali tidak terkait dengan alasan PHK karena mengundurkan diri dan melakukan tindak Pidana sebagaimana secara tegas diatur Pasal 160, 162, 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kadaluarsa gugatan selama 1 tahun, dengan demikian gugatan beralasan hukum tidak kadaluarsa;
[Note SHIETRA & PARTNERS: Adapun substansi norma Pasal 160 UU Ketenagakerjaan:
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja / buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja / buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja / buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)  dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan  hubungan industrial.
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”
[Artinya, bila seandainya Pengusaha mem-PHK sang Pekerja yang sedang menjalani proses persidangan perkara pidana sebagai Terdakwa, namun dalam amar putusan pengadilan pidana dinyatakan “tidak bersalah / dibebaskan”, maka hak gugat terhadap PHK yang dialami sang Pekerja, memiliki masa kadaluarsa 1 tahun setelah amar putusan pengadilan perkara pidana.
[Sementara kaedah norma Pasal 162 UU Ketenagakerjaan:
(1) Pekerja / buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”
[Artinya, sebagai contoh, seorang Pekerja yang mengundurkan diri, namun karena pasca pengunduran diri ternyata tawaran kompensasi dari pihak Pengusaha tidak dibayarkan, maka pengunduran diri sang Pekerja dapat digugat pembatalannya oleh sang Pekerja itu sendiri, dengan jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak pengundurkan diri dilakukan.
[Singkat kata, diluar konteks Pasal 160 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, hak gugat pembatalan PHK, tidak memiliki masa berlaku, dan juga tidak dibatasi maksimum hanya boleh diajukan paling lambat 1 tahun sejak terjadinya PHK.]
“Bahwa dalam pokok perkara sesuai dengan alat bukti tertulis dan saksi benar Penggugat melakukan penundaan penyetoran dana nasabah yang sudah ditagih dan dugaan memanipulasi tanda-tangan nasabah, perbuatan mana menururt Judex Facti harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pidana tidak dibenarkan, karenanya salah menerapkan hukum;
“Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran apalagi perusahaan tempat kerja Pemohon dalam bidang keuangan namun bukan merupakan kesalahan berat sebagaimana PHK Pengusaha, sehingga berhak atas kompensasi 1 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan adil diberikan upah proses 6 bulan sesuai dengan lamanya proses penyelesaian perselisihan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
“Bahwa perhitungan hak kompensasi Pemohon Peninjauan Kembali adalah:
4.1 Uang Pesangon 1 x 7 x Rp1.983.200,00 =Rp13.882.400,00;
4.2 Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.983.200,00 =Rp 5.949.600,00;
4.3 Uang Penggantian Hak 15 % x Rp19.832.000,00 =Rp 2.974.800,00;
4.4 Uang Proses PHK 6 bulan upah =Rp11.899.200,00;
Jumlah =Rp34.706.000,00;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SANTOSO tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SANTOSO tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 633 K/Pdt.Sus-PHI/2014, tanggal 21 Januari 2015;
“MENGADILI KEMBALI
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan Judex Facti diucapkan;
3. Menghukum Tergugat / Pengusaha membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat Rp34.706.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon 1 x 7 x Rp1.983.200,00 = Rp13.882.400,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.983.200,00 = Rp 5.949.600,00;
- UangPenggantian Hak 15 % x Rp19.832.000,00 = Rp 2.974.800,00;
- Uang Proses PHK 6 bulan upah = Rp11.899.200,00;
Jumlah = Rp34.706.000,00;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM