(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

04 Desember, 2018

Panggilan Kembali Masuk Kerja lewat Telepon, Panggilan yang Tidak Patut

LEGAL OPINION
Question: Pegawai yang mangkir ngak masuk kerja, sudah staf HRD kami panggil untuk masuk kerja lewat telepon, tapi ternyata kemudian ngak juga masuk kerja, itu artinya mangkir yang dikategorikan mengundurkan diri, kan? Berarti putus hubungan kerja tanpa ada kewajiban kami untuk bayar pesangon ke dia, kan?
Brief Answer: Dalam beberapa preseden yang berangkat dari putusan pengadilan dan Mahkamah Agung RI terkait “mangkir kerja tanpa alasan yang sah”, panggilan untuk kembali masuk bekerja diwajibkan bersifat “dipanggil secara patut”. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tidak merinci, apakah dimaksud dengan “secara patut” demikian.
Namun dalam kaedah preseden yang kemudian berkembang, penafsiran terhadap frasa “secara patut” sifatnya masih sangat konvensional, yakni panggilan lewat surat tertulis (secara formil), bukan oleh kurir jasa ekspedisi, namun secara langsung oleh pihak perusahaan ke domisili sang Pekerja—guna memastikan surat panggilan tersebut benar-benar diterima langsung oleh sang Pekerja yang dipanggil untuk kembali masuk bekerja.
Sementara yang dimaksud dengan “domisili” dalam terminologi hukum, dimaknai sebagai tempat kediaman de facto, bukan secara de jure sebagaimana alamat pada Kartu Tanda Penduduk. Konsekuensi logisnya, panggilan kembali masuk bekerja via telepon, via email, via aplikasi messenger, diklasifikasi sebagai panggilan untuk kembali masuk bekerja secara non-formil yang dianggap belum memenuhi kaedah “secara patut”.
Apakah yang menjadi falsafah dibalik paradigma prosedural formil demikian? Kerap terjadi, sebagaimana ilustrasi konkret yang SHIETRA & PARTNERS angkat dalam bagian pembahasan dibawah, seorang Pekerja bisa jadi telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun. Selama belasan hingga puluhan tahun itulah, komitmen telah ditunjukkan secara rutin dan nyata untuk masuk bekerja dengan dedikasi.
Maka, adalah fatalistis bila pengadilan memberlakukan sifat “nila setitik rusak susu sebelanga”. Tidaklah sesuai prinsip kesetimpalan, masa kerja yang telah demikian lama, seketika hangus hak atas pesangon sang Pekerja, hanya karena alasan “mangkir yang mengaibatkan pengunduran diri”. Bila pengadilan mengkategorikan mangkirnya sang Pekerja sebagai benar “mengundurkan diri”, konsekuensi yuridisnya pihak Pengusaha hanya diwajibkan membayar kompensasi berupa Uang Pisah, tanpa Pesangon.
PEMBAHASAN:
Telah terdapat banyak preseden dengan corak perkara serupa, yang telah diputus secara cukup konsisten oleh Mahkamah Agung RI, sehingga tercipta “kepastian hukum” yang menawarkan daya prediktabilitas tinggi bagi masyarakat pencari keadilan—tanpa perlu lagi bagi kita untuk berspekulasi ataupun try and failure yang mahal harganya.
Salah satunya yang cukup relevan, dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 5 Juni 2017, perkara antara:
- ASMIRAL LUBIS, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- INTERNATIONAL BEAUTY AND SPA, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai cleaning service (mengerjakan apa yang disuruh oleh pemilik usaha), dengan masa kerja selama lebih kurang 28 tahun lamanya, sejak tahun 1987, dan diberhentikan sepihak pada tanggal 30 September 2015.
Bermula pada tanggal 30 September 2015, Penggugat merasa terkejut mendapati tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara tiba-titia tanpa alasan yang jelas, dengan menyampaikan kepada Penggugat secara marah-marah atas masalah cash battery genset dan mengatakan kepada Tergugat, “bila tak bisa kerja, pulang saja”. Maka terhadap perkataan tersebut, Penggugat merasa tersinggung sehingga Iangsung pulang ke rumah.
Kemudian Penggugat mencoba menghubungi via telepon kepada Tergugat, menanyakan apakah Penggugat boleh bekerja lagi. Namun dijawab oleh Tergugat, “sudah ada cleaning service yang lain”. Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat, tanpa memberikan hak-hak normatif Penggugat.
Penggugat berkeberatan atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara sepihak, tanpa memberikan kompensasi hak normatif apapun kepada Penggugat. Lewat gugatan ini, Penggugat menghendaki Tergugat membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan masa kerja Penggugat.
Mengingat tatus hukum huhungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, adalah antara majikan dengan pekerja, maka Tergugat bila menghendaki pemutusan hubungan kerja, haruslah tunduk mematuhi dan wajib melaksanakan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena perundingan secara bipartit tidak terjadi kesepahaman, maka Penggugat menempuh upaya mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, akan tetapi tidak juga tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.
Karenanya, mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan kemudian menerbitkan surat anjuran tertulis tertanggal 2 Juni 2016, yang menganjurkan: Agar Tergugat membayar hak-hak Tergugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penggugat menyatakan menyetujui isi anjuran Disnaker, namun Tergugat tidak pernah melaksanakan anjuran tersebut, sampai Penggugat mangajukan gugatan ini. Mengingat Penggugat telah menempuh berbagai upaya, maka guna mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat, gugatan ini pun dimajukan ke hadapan Pengadilan untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 24 November 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
- Uang pesangon : 2 x 9 x Rp2.037.000,00 = Rp36.666.000,00.
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp2.035.000,00 = Rp20.350.000,00.
= Rp56.980,000,00.
- Uang Penggantian Hak: 15 % x 56.980.000,00 = Rp 8.547.000,00.
Total = Rp65.527.000,00.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, merasa berkeberatan ketika dihukum membayar pesangon dua kali ketentuan normal, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi Tergugat, Cindy yang telah beberapa kali menelpon Penggugat namun Penggugat tidak meresponnya dan tidak masuk kerja, akan tetapi disisi lain Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk masuk kerja;
“Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas maka patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut: ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: INTERNATIONAL BEAUTY AND SPA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 24 November 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: INTERNATIONAL BEAUTY AND SPA tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn. tanggal 24 November 2016;
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon : 9 X Rp2.037.000,00 = Rp18.333.000,00.
- Uang Penghargaa Masa Kerja : 10 X Rp2.037.000,00 = Rp10.370.000,00.
- Uang Penggantian Hak : 15% X Rp28.703.000,00 = Rp 5.805.450,00
Jumlah = Rp44.508.450,00 (empat puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM