Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Syarat Novum dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

LEGAL OPINION
Question: Sebetulnya yang namanya novum itu, seperti apa? Maksudnya kriterianya itu seperti apa? Kalau ada berkas penting yang selama ini disembunyikan oleh pihak lawan, terlepas apakah kami sudah mengetahuinya ataukah belum mengetahui keberadaan dokumen tersebut, lalu apa masih bisa dijadikan alasan untuk mengajukan PK (upaya hukum Peninjauan Kembali) kalau nantinya berkas itu berhasil kami temukan?
Brief Answer: Untuk menghindari rekayasa alat bukti dokumen ataupun alat bukti lainnya, maka dipersyaratkan oleh undang-undang agar novum (bukti baru) dalam permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali, harus telah ada sebelum perkara diperiksa dan diputus pengadilan, hanya saja alat bukti baru berhasil ditemukan dikemudian hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap—mengingat masa berlaku novum ialah hanya 180 hari sejak novum ditemukan, dan lewat dari masa itu maka novum akan dinyatakan kadaluarsa, sementara perkara kasasi dapat memakan waktu tahunan, sehingga bisa jadi baru ditemukan saat kasasi masih dalam proses menunggu putusan, yang tentunya dapat menyebabkan keberlakuan novum menjadi terancam kadaluarsa.
Sementara undang-undang hanya memberi keterangan sebagai berikut perihal kriteria novum untuk kepentingan upaya hukum Peninjauan Kembali: “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.
Dengan kata lain, surat-surat tersebut telah ada sebelum perkara diputus, hanya saja belum dikuasai atau belum ditemukan. Ketentuan demikian terbilang “sumir”, sehingga implementasi konkretnya kemudian menjadi kewenangan penafsiran pihak Mahkamah Agung itu sendiri, untuk menyatakan sah atau tidaknya dokumen novum yang diajukan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan sengketa register Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 27 September 2017, perkara antara:
- PT. TUBAGUS JAYA MANDIRI, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Tergugat; melawan
1. JOSMAR SIMBOLON; 2. MARULI MATONDANG; 3. PAULUS SIMANJUNTAK, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat diputus hubungan kerjanya (PHK) oleh Tergugat pada Tanggal 17 Juli 2014, secara sepihak dan tanpa terlebih dahulu merundingkan dengan Para Penggugat tentang maksud PHK tersebut, yang mana diistilahkan oleh Tergugat sebagai pemutusan hubungan “kemitraan”.
Para Penggugat mengajukan permintaan perundingan bipartit, namun ditolak oleh pihak Tergugat. Oleh karena segala upaya untuk merundingkan permasalahan sudah dilakukan oleh Para Penggugat, namun tidak menemui suatu kesepakatan, karena juga anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat, maka demi mendapatkan kepastian hukum, Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini.
Oleh karena Para Penggugat sebelum di-PHK, hanya menerima upah dalam bentuk komisi yang apabila diakumulasi setiap bulannya untuk tahun 2014, tidak mencapai nilai nominal sebesar ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berlaku pada tahun 2014, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Upah Para Penggugat dengan standar upah sebulan disesuaikan dengan besarnya Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta yang berlaku pada setiap tahun berjalan terhitung sejak Tahun 2014.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, tanggal 24 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut:
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. JOSMAR SIMBOLON, 2. MARULI MATONDANG, 3. PAULUS SIMANJUNTAK tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, tanggal 24 Juni 2015;
Mengadili Sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang perinciannya sebagai berikut:
a. Penggugat I (Josmar Simbolon) sebesar Rp53.335.850,00;
b. Penggugat II (Maruli Matondang) Rp47.721.550,00;
c. Penggugat III (Paulus Simanjuntak) Rp16.842.900,00;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjuan Kembali, dengan dalil adanya “Novum”, dimana saat pemeriksaan pada tingkat pertama belumlah diperiksa. Novum berupa dokumen ditemukan oleh pegawai staf hukum PT. Tubagus Jaya Mandiri di bagian arsip, penemuan tersebut pada tanggal 20 Januari 2017, Adapun bukti baru tersebut adalah:
1. Surat dokumen berupa Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tertanggal 28 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Tergugat sempat dilaporkan Penggugat, ternyata oleh penyidik PPNS Suku Dinas Tenaga Kerja dihentikan Penyidikannya oleh karena tuduhan tidak terbukti;
2. Surat dokumen berupa anjuran tertanggal 03 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara. Mengenai tuntutan Hak Para Supir Trailer, pihak Mediator telah meneliti dan memeriksa kedua belah pihak, ternyata tidak ada hubungan kerja antara Supir Trailer dengan Pihak perusahaan, akan tetapi faktanya adalah hubungan keperdataan perjanjian “kemitraan” dan berakhirnya dengan perjanjian perdata, sehingga anjurannya adalah bahwa para pihak hendaknya mematuhi perjanjian.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris ternyata tidak ada kekhilafan Hakim atau keliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung karena merupakan perbedaan pendapat atas fakta antara Judex Juris dan Pemohon Peninjauan Kembali;
“Sedangkan novum yang diajukan bukanlah bukti yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti surat dikeluarkan setelah adanya putusan / pemeriksaan perkara di tingkat Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. TUBAGUS JAYA MANDIRI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TUBAGUS JAYA MANDIRI, tersebut.”
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS:

UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
Pasal 67
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pasal 69
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; [Penjelasan Resmi: Hari dan tanggal diketahuinya kebohongan dan tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis.]
b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan