(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

26 Desember, 2018

Disparitas Vonis antar Pelaku Tindak Pidana, Kontribusi Peran Masing-Masing Terdakwa

LEGAL OPINION
Question: Koq bisa, cuma ikutin perintah atasan, tapi dipenjara sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan hakim ke si atasan yang beri perintah? Tidak laksanakan perintah itu, bisa dipecat. Serba salah.
Brief Answer: Terdapat permasalahan / isu hukum laten dalam konsepsi pelaku penyertaan dalam sebuah tindak pidana “turut serta” (pelaku jamak dalam pembagian peran), yakni sebuah polemik sebagai berikut: apakah pelaku yang bukan menjadi otak kejahatan atau pemberi perintah, diberi hukuman lebih berat, lebih ringan, atau sama bobot hukumannya dengan pelaku pelaksana yang sejatinya hanya mengikuti / menjalankan perintah dari pelaku “otak intelektual”-nya?
Belum terdapat keseragaman pendapat antar Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, seakan kontribusi dan bobot peran antar terdakwa tidak memiliki nilai signifikan dalam menentukan berat-ringannya kesalahan masing-masing terdakwa. Kesalahan memang tetap sebuah kesalahan, tanpa dapat menjadi alasan pembenar atau penghapus kesalahan bila sesuatu tindak pidana dilakukan berdasarkan “mengikuti perintah dalam hubungan pekerjaan” (sebagai kategori turut-serta melakukan). Namun demikian akan dirasakan ketidak-adilan tersendiri, bila seorang pegawai yang hanya melaksanakan perintah dari majikannya, dituntut sama beratnya dengan kesalahan pidana sang majikan.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 401 K/PID.SUS/2013 tanggal 12 November 2014, dimana Para Terdakwa didakwa karena telah bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bermula ketika Terdakwa II (Dafrizon Pgl. Ujang) menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III (Syafri Dt. Rajo Sampono), lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II, berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 April 2008.
Sementara itu yang menjadi keterlibatan Terdakwa I (Ali Ibrahim), ialah sebagai pihak yang bertugas mengolah lahan serta cara menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanami lahan dengan perjanjian bagi hasil. Kemudian Terdakwa II merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar 400 m dari arah sungai ke arah hutan, seluas 0,5-1,5 Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga kondisi tanah menjadi lahan yang siap untuk ditanami. Terdakwa I mulai menanami tanah tersebut dengan bibit yang disediakan olehnya.
Dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Para Terdakwa didakwa karena telah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) jo. Pasal 19 Ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, Para Terdakwa didakwa karena telah bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yaitu mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun dalam Dakwaan Alternatif Keempat, Para Terdakwa didakwa karena telah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan merambah kawasan hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Ibrahim., Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dilakukan secara bersama-sama’, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
6. Memerintahkan Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang untuk ditahan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 163/PID/2011/PT.PDG tanggal 28 September 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011 mengenai pidana penjara dan pidana denda yang telah diajtuhkan kepada Terdakwa I Ali Ibrahim, Terdakwa II Dafrizon Pgl Ujang, serta perintah supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI SENDIRI:
1. menghukum Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam ) bulan.
2. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut untuk selebihnya.”
Baik pihak Jaksa Penuntut maupun pihak Terdakwa, masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
“Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.
“Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
“Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tersebut atas kekuatan surat KAN (Kesepakatan Adat Nagari) sebagai puncak kerukunan adat tingkat kabupaten tanggal 18 April 2008.
“Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan bahwa para Terdakwa menggangap tanah tersebut ada dalam suaka alam adalah untuk kesejahteraan keluarga berupa bibit coklat dengan sistem bagi hasil. Atas pertimbangan di atas karena Judex Facti telah mempertimbangkan kegunaan tanah tersebut bagi para Terdakwa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, oleh karena itu perlu menambah / merubah pada bagian Terdakwa tersebut agar tercipta sifat perimbangan bagi para Terdakwa dan bagi warga lain serta bagi KAN (Kesepakatan Adat Nagari) Kabupaten.
“Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Terlepas alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum, Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan memperingan hukuman, tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana a quo dengan alasan:
a. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pemidanaan bagi para pembuat, yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan yang membujuk dihukum sama. Bahwa yang bias membedakan hukuman adalah berdasarkan peran dan tanggung jawab serta tingkat kesalahan.
b. Bahwa Terdakwa I Ali Ibrahim adalah orang yang diperintah atau diminta oleh Terdakwa II Dafrizon dan Terdakwa II Syafri untuk mengerjakan lahan tersebut. Bertolak dari adanya pekerjaan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, menunjukkan bahwa kehendak pertama untuk mengerjakan lahan tersebut berada pada pihak Terdakwa II dan Terdakwa III. Kedudukan Terdakwa I hanya menerima perintah kerja dan mendapatkan upah atau gaji.
c. Oleh karena itu, dari segi kesalahan dan peran, maka yang paling bertanggung-jawab dalam hal terjadinya perambahan lahan hutan secara tanpa hak dan melawan hukum (tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang), padahal lahan hutan tersebut termasuk dalam kawasan hutan konservasi sumber daya alam artinya merupakan hutan suaka alam. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sesungguhnya sudah mengetahui bahwa lahan hutan yang ada di seberang sungai tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat, namun Terdakwa tetap meminta atau memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membabat atau menghilangkan tanaman yang ada, kemudian menanami tanaman lain.
d. Oleh karena penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dirasakan diskrimintaif dan tidak adil serta tidak proporsional, padahal seharusnya hukuman Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III setidak-tidaknya sedikit perbedaan atau diperlakukan sama.
e. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pemidanaan tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan.
“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM