Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Disparitas Vonis antar Pelaku Tindak Pidana, Kontribusi Peran Masing-Masing Terdakwa

LEGAL OPINION
Question: Koq bisa, cuma ikutin perintah atasan, tapi dipenjara sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan hakim ke si atasan yang beri perintah? Tidak laksanakan perintah itu, bisa dipecat. Serba salah.
Brief Answer: Terdapat permasalahan / isu hukum laten dalam konsepsi pelaku penyertaan dalam sebuah tindak pidana “turut serta” (pelaku jamak dalam pembagian peran), yakni sebuah polemik sebagai berikut: apakah pelaku yang bukan menjadi otak kejahatan atau pemberi perintah, diberi hukuman lebih berat, lebih ringan, atau sama bobot hukumannya dengan pelaku pelaksana yang sejatinya hanya mengikuti / menjalankan perintah dari pelaku “otak intelektual”-nya?
Belum terdapat keseragaman pendapat antar Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, seakan kontribusi dan bobot peran antar terdakwa tidak memiliki nilai signifikan dalam menentukan berat-ringannya kesalahan masing-masing terdakwa. Kesalahan memang tetap sebuah kesalahan, tanpa dapat menjadi alasan pembenar atau penghapus kesalahan bila sesuatu tindak pidana dilakukan berdasarkan “mengikuti perintah dalam hubungan pekerjaan” (sebagai kategori turut-serta melakukan). Namun demikian akan dirasakan ketidak-adilan tersendiri, bila seorang pegawai yang hanya melaksanakan perintah dari majikannya, dituntut sama beratnya dengan kesalahan pidana sang majikan.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 401 K/PID.SUS/2013 tanggal 12 November 2014, dimana Para Terdakwa didakwa karena telah bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bermula ketika Terdakwa II (Dafrizon Pgl. Ujang) menyampaikan keinginannya untuk mengolah lahan kepada Terdakwa III (Syafri Dt. Rajo Sampono), lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa II untuk mengolah tanah yang diberikan atas nama Desmarni yang merupakan istri Terdakwa II, berdasarkan Surat Kerapatan Adat Nagari Batang Barus tertanggal 19 April 2008.
Sementara itu yang menjadi keterlibatan Terdakwa I (Ali Ibrahim), ialah sebagai pihak yang bertugas mengolah lahan serta cara menyediakan bibit berupa bibit coklat dan menanami lahan dengan perjanjian bagi hasil. Kemudian Terdakwa II merambah lahan yang ditanami tersebut yang berada sekitar 400 m dari arah sungai ke arah hutan, seluas 0,5-1,5 Ha dengan cara membersihkan lahan tersebut dari semak-semak dan tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut, sehingga kondisi tanah menjadi lahan yang siap untuk ditanami. Terdakwa I mulai menanami tanah tersebut dengan bibit yang disediakan olehnya.
Dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Para Terdakwa didakwa karena telah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) jo. Pasal 19 Ayat (1), (3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, Para Terdakwa didakwa karena telah bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan yaitu mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun dalam Dakwaan Alternatif Keempat, Para Terdakwa didakwa karena telah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan merambah kawasan hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Ibrahim., Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang., Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang dilakukan secara bersama-sama’, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III. Syafri Datuk Rajo Sampono tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
6. Memerintahkan Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang untuk ditahan.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 163/PID/2011/PT.PDG tanggal 28 September 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 46/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 20 Juli 2011 mengenai pidana penjara dan pidana denda yang telah diajtuhkan kepada Terdakwa I Ali Ibrahim, Terdakwa II Dafrizon Pgl Ujang, serta perintah supaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
MENGADILI SENDIRI:
1. menghukum Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam ) bulan.
2. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Ali Ibrahim dan Terdakwa II. Dafrizon Pgl. Ujang tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut untuk selebihnya.”
Baik pihak Jaksa Penuntut maupun pihak Terdakwa, masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
“Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.
“Bahwa Judex Facti juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
“Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan tersebut atas kekuatan surat KAN (Kesepakatan Adat Nagari) sebagai puncak kerukunan adat tingkat kabupaten tanggal 18 April 2008.
“Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan bahwa para Terdakwa menggangap tanah tersebut ada dalam suaka alam adalah untuk kesejahteraan keluarga berupa bibit coklat dengan sistem bagi hasil. Atas pertimbangan di atas karena Judex Facti telah mempertimbangkan kegunaan tanah tersebut bagi para Terdakwa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, oleh karena itu perlu menambah / merubah pada bagian Terdakwa tersebut agar tercipta sifat perimbangan bagi para Terdakwa dan bagi warga lain serta bagi KAN (Kesepakatan Adat Nagari) Kabupaten.
“Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
- Terlepas alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum, Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan memperingan hukuman, tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana a quo dengan alasan:
a. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, pemidanaan bagi para pembuat, yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan yang membujuk dihukum sama. Bahwa yang bias membedakan hukuman adalah berdasarkan peran dan tanggung jawab serta tingkat kesalahan.
b. Bahwa Terdakwa I Ali Ibrahim adalah orang yang diperintah atau diminta oleh Terdakwa II Dafrizon dan Terdakwa II Syafri untuk mengerjakan lahan tersebut. Bertolak dari adanya pekerjaan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, menunjukkan bahwa kehendak pertama untuk mengerjakan lahan tersebut berada pada pihak Terdakwa II dan Terdakwa III. Kedudukan Terdakwa I hanya menerima perintah kerja dan mendapatkan upah atau gaji.
c. Oleh karena itu, dari segi kesalahan dan peran, maka yang paling bertanggung-jawab dalam hal terjadinya perambahan lahan hutan secara tanpa hak dan melawan hukum (tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang), padahal lahan hutan tersebut termasuk dalam kawasan hutan konservasi sumber daya alam artinya merupakan hutan suaka alam. Sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sesungguhnya sudah mengetahui bahwa lahan hutan yang ada di seberang sungai tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat, namun Terdakwa tetap meminta atau memerintahkan kepada Terdakwa I untuk membabat atau menghilangkan tanaman yang ada, kemudian menanami tanaman lain.
d. Oleh karena penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dirasakan diskrimintaif dan tidak adil serta tidak proporsional, padahal seharusnya hukuman Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III setidak-tidaknya sedikit perbedaan atau diperlakukan sama.
e. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pemidanaan tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan.
“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan