(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

19 Desember, 2018

Gugatan Perdata Kumulatif Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION
Membayar dengan Cek Kosong, Perbuatan Melawan Hukum.
TELAAH KASUS GUGATAN YANG TIDAK TAHU MALU, BERUJUNG GUGATAN BALIK (Bahaya Termakan Angin Surga Kalangan Pengacara)
Question: Membuat bingung, hutang tak bayar itu namanya ingkar janji, wanprestasi. Tapi jika dibayar pakai cek yang ternyata kosong isinya, tidak bisa dicairkan, apa juga termasuk perbuatan melanggar hukum, jadinya berbentuk gugatan perbuatan melawan hukum?
Brief Answer: Wanprestasi dapat menjelma “perbuatan melawan hukum” jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Alat pembayaran berupa giro yang ternyata invalid, termasuk dalam kategori “perbuatan melawan hukum” baik secara pidana maupun secara perdata.
Sehingga, perbuatan membayar yang ternyata tidak benar atau tidak jujur pernyataannya, dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, baik dengan nama gugatan wanprestasi ataupun gugatan “perbuatan melawan hukum”—bahkan pernah terdapat jenis ketiga dari gugatan perdata, yang bersifat kumulatif baik wanprestasi maupun “perbuatan melawan hukum”, sebagaimana akan penulis ilustrasikan dalam bagian pembahasan di bawah ini.
Dengan kata lain, ketika suatu pihak telah melakukan ingkar janji, maka cukuplah sebatas melakukan “wansprestasi”, jangan diperberat dengan melakukan “perbuatan melawan hukum” dengan memperberat kesalahan seperti memberikan alat pembayaran berupa bilyet giro / cek yang ternyata invalid / kosong yang tidak dapat dicairkan oleh rekan usaha yang telah menerima janji dan menaruh kepercayaan berdasarkan itikad baik dalam hubungan bisnis.
Adagium berikut sekiranya dapat menjadi saripati pesan dalam suatu hubungan usaha yang dilandasi janji: jangan pernah melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya, setelah melakukan sebuah kesalahan. Jangan membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan sengketa register Nomor 575 K/Pdt/2012 tanggal 16 Juli 2012, perkara antara:
- BOEDI JULIANTO, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
1. ROSALINA; 2. POUHAN SUGIARTO, selaku Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat.
Semula antara Penggugat dengan Para Tergugat (suami-isteri) menjalin kemitraan dalam usaha jual beli beras dengan berbagai macam merk kemasan. Antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010, Tergugat telah melakukan pengiriman atas pembelian beras kepada Penggugat yaitu dengan senilai Rp.1.250.000.000,-.
Sejak terjadi pengiriman atas pembelian beras dimaksud, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada para Tergugat dengan senilai Rp.1.016.203.925,-. memakai alat pembayaran berupa Giro Bilyet. Dengan telah diselesaikannya pembayaran atas pembelian beras, maka Penggugat masih mempunyai kekurangan pembayaran atas pembelian beras kepada Para Tergugat, yaitu sebesar Rp.133.796.075,-.
Penggugat berkeberatan ketika Tergugat tidak mengakui pembayaran lewat bilyet giro yang dilakukan oleh Para Tergaugat dengan senilai Rp.1.116.203.925,- tersebut, bahkan para Tergugat kemudian menuduh dan Penggugat telah melakukan kecurangan atas pembelian beras, dengan melaporkan Penggugat di Kepolisian Daerah Jawa Timur atas dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pembelian dan atau penjualan beras, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Akibat perbuatan para tergugat yang tidak mengakui pernah menerima uang pembayaran atas pembelian beras dari Penggugat dengan total senilai Rp.1.116.203.925,- dan menuduh dengan melaporkan penggugat kepada pihak yang berwajib, dengan demikian perbuatan para Tergugat dapat dikategorikan merupakan suatu “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatigedaad).
Sementara dalam sanggahannya, pihak Tergugat membantah serta mengajukan gugatan balik (rekonvensi), bahwa kalau pun memang benar ada kekurangan, seharusnya Tergugatlah yang menggugat kepada Penggugat mengenai kekurangan pembayaran. Yang sebenarnya terjadi, pihak Penggugat itu sendiri yang telah melakukan “perbuatan melanggar hukum”, yakni memberikan bilyet giro (BG) kososng dan beras yang tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat (Pasal 378 jo. 372 KUHP).
Bermula antara Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan bisnis jual beli beras cukup lama, dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli. Dimulai pada tahun 2010, antara tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 telah terjadi transaksi jual-beli beras tersebut dengan nominal harga beras sebesar Rp.1.238.568.000,- yang kemudian Tergugat telah mengirim kepada Penggugat sebanyak 10 kontainer.
Beras sebanyak 10 kontainer tersebut telah diterima semuanya oleh Penggugat dan telah dibayar dengan alat pembayaran berupa Giro Bilyet yang Tergugat terima berlandaskan kepercayaan terhadap itikad pihak Pengguagt. Akan tetapi ketika berbagai giro bilyet tersebut jatuh tempo dan akan dicairkan oleh pihak Tergugat, ternyata semuanya kosong alias tidak ada dananya sehingga ditolak oleh pihak bank penerbit BG, hal tersebut kemudian Tergugat beritahukan kepada Penggugat, dan Tergugat meminta agar beras yang telah diterimanya agar dikembalikan, namun Penggugat menolak dan beralasan bahwa beras tersebut telah dijual kepada pihak lain dan belum dibayar, sehingga ia belum dapat membayar harga beras yang dibeli dan telah diterimanya tersebut kepada Tergugat.
Selanjutnya Penggugat menyanggupi akan memenuhi membayar lunas harga beras yang telah diterimanya tersebut, namun kenyataannya sampai sekarang Penggugat tidak pernah menepati janji meskipun berkali-kali telah diingatkan, bahkan kemudian sulit dihubungi. Dengan tidak dibayarnya harga beras mengakibatkan bisnis Tergugat menjadi terganggu, dan berakibat menderita kerugian baik moril maupun materiil.
Oleh karena itu Tergugat menuntut ganti rugi materiil sebesar 2 % x harga beras yang belum dibayar tersebut (2% x Rp.1.238.568.000,- = Rp.24.771.360,-) setiap bulan terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan Penggugat membayar harga beras.
Terhadap gugat-menggugat demikian, Pengadilan Negeri Mojokerto kemudian mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam register No. 46/Pdt/2010/PN.Mkt. tanggal 22 Maret 2011, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
DALAM KONVENSI:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat / Penggugat Konvensi untuk membayar harga beras yang belum dibayar sebesar Rp. 1.112.728.100,- kepada Tergugat / Tergugat Konvensi secara tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Penggugat / Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.563.640,- (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sampai dengan Penggugat/Penggugat Konvensi membayar harga beras tersebut dan dibayar secara tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Tergugat / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.418/PDT/2011/PT.SBY tanggal 25 Juli 2010. Pihak Penggugat kembali mengajukan upaya hukum berupa kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
“bahwa pembayaran pembelian beras oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi dengan Bilyet Giro dan ternyata tidak dapat dicairkan dan ada penolakan dari BRI Kantor Cabang Kusuma Bangsa dan BCA Kantor Cabang Darmo, merupakan perbuatan melawan hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Boedi Julianto tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BOEDI JULIANTO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM