(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

09 Desember, 2018

Delegasi Kewenangan Terkait Tanggung Jawab Hukum Administrasi Pemerintahan

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya yang namanya mendelegasikan tugas atau kewenangan, itu apa artinya si pemberi delegasi sudah tidak lagi punya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didelegasikan kepada pihak lain? Apa betul bahkan seorang presiden sekaiipun tidak lagi bisa memberikan izin usaha ke rakyat, hanya karena kewenangan itu telah didelegasikan kepada para menterinya?
Mengapa yang disebut dengan mendelegasikan, selalu dimaknai sebagai melimpahkan seluruh kewenangan itu sampai-sampai kehilangan kewenangannya sendiri secara sepenuhnya? Analoginya seorang direksi perseroan terbatas, sekalipun mendelegasikan masing-masing bidang tugas pada manajernya, namun bukan berarti sang direktur tidak bisa untuk secara langsung bertindak dalam segala hal terkait pengurusan perseraon.
Brief Answer: Tampaknya perspektif “delegasi” dalam ranah sipil, saling berbeda ketika disandingkan terhadap konsep pendelegasian dalam ranah hukum administrasi negara, setidaknya secara preseden putusan pengadilan, sekalipun secara peraturan perundang-undangan tidak ada satupun kaedah yuridis yang secara eksplisit menyebutkan bahwa dengan telah di-delegasikannya suatu kewenangan maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya tersebut secara seutuhnya.
Seorang kepala pemerintahan dapat saja sewaktu-waktu mencabut kembali apa yang telah didelegasikannya, maka secara falsafah tentu saja tetaplah sang pemberi delegasi yang lebih tinggi tingkatan kewenangannya. Akan tetapi tampaknya yang menjadi latar belakang sikap monoton aparatur sipil negara demikian, ialah terkait tertib administasi negara semata.
Sebagai contoh, kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah, telah dilimpahkan kepada berbagai Kepala Kantor Pernatahan yang tersebar di Tanah Air. Bila saja sang Kepala Badan Pertanahan Nasional masih juga disaat bersamaan merasa berhak / berwenang untuk secara langsung menerbitkan sertifikat hak atas tanah, maka tertib administrasi pertanahan dapat menjadi demikian rentan dari overlaping tata dokumen dan pemberkasan. Ibaratnya, sebuah kapal hanya boleh memiliki seorang nahkoda yang mengarahkan kapal.
Pemerintahan, merupakan sebuah organisasi dengan lingkup yang kompleks dan masif, dengan tersebar dari selurah kota dan daerah, dengan jutaan aparaturnya secara makro maupun secara mikro, sehingga atas dasar kondisi keterdesakan koordinasi yang demikian hierarkhis, dibutuhkan manajerial yang serba prosedural dan linear pola “aturan mainnya”.
Berbeda dengan perusahaan sipil / swasta yang masih dimungkinkan bagi sang direksi untuk melakukan kewenangan apapun secara langsung, tanpa mengakibatkan chaos yang kompleks dalam ketertiban internal organisasi. Untuk organisasi swasta mikro seperti Grup Usaha saja, sudah mulai tampak berbagai disharmoni antar level pejabat internal perusahaan akibat tidak menerapkan sistem manajerial layaknya administrasi pemerintahan yang memiliki sistem satu arah demikian.
Penting juga untuk diperhatikan, kewenangan apa yang ruang lingkup serta batasannya didelegasikan. Sebagai contoh, kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan didelegasikan kepada suatu instansi khusus tertentu, maka apakah kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk melangsungkan usaha, juga turut didelegasikan atau tidaknya.
Begitupula dalam ranah vicarious liability, apapun alasannya dalam ranah tanggung jawab perdata institusi swasta, tetaplah direksi perseroan bertanggung jawab atas setiap perbuatan hukum bawahannya. Namun dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, delegasi mengakibatkan pemberi delegasi tidak dapat digugat dalam hal terjadinya mal-administrasi oleh instansi vertikal yang diberikan delegasi—seolah-olah instansi penerima delegasi tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemberi delegasi.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa perizinan register Nomor 32 PK/TUN/2017 tanggal , perkara antara:
- REZA VAHLEFI, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Pemohon; melawan
- BUPATI KABUPATEN MERANGIN, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon.
Yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan yang diajukan pihak warga, ialah “sikap diam” Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan, pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dalam waktu paling lama 10 (hari) kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Apabila dalam batas waktu tersebut, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan, maka permohonan warga pemohon dianggap dikabulkan secara hukum, sebagaimana diamanatkan secara imperatif lewat keberlakuan norma Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Penggugat merupakan pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Namun dengan tidak diprosesnya surat permohonan penerbitan IMB, maka Penggugat dirugikan dengan hilang haknya untuk membangun unit ruko di atas tanah miliknya.
Tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat datang ke pihak Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BM-P2T), menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi, apakah surat permohonannya diterima ataukah ditolak? Jika diterima, maka mohon dibuatkan tanda terima, dan jika ditolak juga adar buat surat “penolakan”. Hal tersebut merupakan permintaan yang wajar dari aplikasi yang dimohonkan warga dari etika surat-menyurat, yakni tanda terima serta jawaban tegas.
 Akan tetapi dari pihak Tergugat, dijawab bahwa mereka baru akan membuat surat penolakan jika sudah ditandatangani Lurah Pematang Kandis. Tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat datang ke Kantor Lurah, namun mendapat jawaban bahwa lurah tidak bersedia menanda-tanggani karena tanah bermasaalah, oleh karena Surat Permohonan IMB prasyaratnya ada Rekomendasi Camat.
Tanggal 8 September 2014, Penggugat datang ke Kantor Camat untuk meminta rekomendasi Camat. Namun penggugat justru mendapati jawaban yang saling melempar tanggung jawab, bahwa surat rekomendasi baru akan diberikan Camat setelah surat permohonan ditandatangani pihak Lurah.
Kepada Kepala BM-P2T, kemudian Penggugat mempertanyakan alasan untuk diwajibkan adanya surat permohonan IMB yang ditolak ditanda-tanggani lurah dan direkomendasi oleh camat, dijawab bahwa hal demikian menjadi persyaratan, sebab yang mengetahui keadaan tanah “di lapangan” adalah lurah dan camat.
Penggugat sudah 3 kali menanyakan kepastian hukum surat permohonan IMB, namun dari pihak BM-P2T selalu dijawab agar Penggugat bersabar karena ada mekanismenya, dimana terakhir kali dijawab oleh mereka bahwa kalau tidak sabar maka silakan gugat. Penggugat menemui jalan buntu karena seluruh jalur komunikasi didiamkan dan tidak ditanggapi baik lisan maupun tertulis.
Kemudian akibat menemui jalan buntu, Penggugat menghadap pihak pejabat Bupati untuk melapordan dan minta ditindak-lanjuti atas pelayanan publik yang terjadi dibawah yurisdiksi kewenangan sang Bupati selaku pemimpin tertinggi di wilayah tersebut. Tujuannya, Penggugat hanya minta kepastian hukum. Akan tetapi sampai gugatan diajukan, tidak ada jawaban ataupun kepastian hukum bagi Penggugat selaku warga pemohon.
Yang menjadi salah satu pokok keberatan Penggugat, ialah tiadanya Asas Keterbukaan, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memporoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas setiap pelayanan publik. Jikalau pun permohonan Penggugat ditolak, maka perlu ada surat penolakan disertai keterangan yang layak untuk dapat dipenuhi kekurangan persyaratan dimaksud sebagaimana mestinya. Sebaliknya, surat permohonan sejak tanggal 1 Desember 2014 didiamkan dan tidak diproses oleh pihak Tergugat.
Terhadap gugatan sang warga pemohon, pihak Tergugat mengutip ketentuan Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin, terkandung ketentuan bahwa Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan berdasarkan delegasi untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi, penetapan serta penandatanganan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Merangin, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin (sekarang disebut sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin).
Dengan demikian, terlihat adanya kekeliruan Penggugat sewaktu mengajukan gugatan, oleh sebab yang seharusnya dijadikan Tergugat, bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin, sebagaimana digariskan norma Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memiliki pengaturan:
“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Apakah artinya, masyarakat sipil tetap tidak dapat menggugat lemahnya fungsi pengawasan pihak pemberi delegasi, seolah-olah pemberi delegasi dapat lepas tanggung jawab begitu saja setelah memberikan delegasi demikian? Apakah delegasi dapat dimaknai sebagai melepas tangan dan melepas tanggung jawab?]
Diuraikan lebih lanjut lewat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
(1) Pendelegasian kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:
a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. Ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima delegasi.”
Terhadap gugatan pemohon, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015, sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal ‘sikap diam’ Bupati Kabupaten Merangin yang tidak memproses Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Merangin untuk memproses dan menerbikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan Reza Vahlefi tanggal 1 Desember 2014.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2015, sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN-JBI, tanggal 21 Mei 2015, yang dimohonkan banding.”
Sementara dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, sebagai berikut:
MENGADILI :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUPATI KABUPATEN MERANGIN tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 130/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI. tanggal 21 Mei 2015;
MENGADILI SENDIRI
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
Pihak pemohon izin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan hanya semata-mata sebagai sarana “Corrective Justice”, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk meningkatkan ‘kualitas pelayanan publik’ dalam kerangka negara hukum dengan sistem demokrasi dan suasana kemajuan masyarakat di bidang ICT (Information Communication Technology), disebut Lembaga ‘Fiktif Positif’;
2. Lembaga ‘Fiktif Positif’ tersebut legalitas implementasinya harus melalui Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat; [Note SHIETRA & PARTNERS: Dengan demikian, semestinya terhadap putusan PTUN terkait realisasi keputusan ‘fiktif positif’ tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.]
3. In casu dalam proses perkara tersebut telah berlangsung upaya hukum banding dan kasasi yang oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, tanggal 21 Agustus 2015, tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, lembaga upaya hukum tersebut tidak dikenal, oleh sebab itu putusan kasasi tersebut harus dibatalkan, namun substansi putusannya sudah benar dan diambil-alih sebagai Putusan Peninjauan Kembali ini;
4. Lembaga upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) menjadi dibuka untuk melakukan ‘Corrective Justice’;
5. Majelis Peninjauan Kembali menilai terdapat ‘kekeliruan yang nyata’ dalam Putusan Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi) sehingga harus dibatalkan, karena kewenangan pemberian izin-izin bangunan telah didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Merangin, sebagaimana Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, juncto ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, junctis ketentuan Pasal 227.B dan Pasal 228.B Peraturan Bupati Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, junctis ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin;
6. Selain itu, penyebutan istilah ‘Gugatan dan/atau Penggugat’ dalam sengketa penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidaklah tepat, sehingga Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali ini perlu memperbaikinya dengan menggunakan istilah ‘Permohonan dan/atau Pemohon’;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: REZA VAHLEFI terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: REZA VAHLEFI tersebut;
“Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 03/G/2015/PTUN.JBI, tanggal 21 Mei 2015;
MENGADILI KEMBALI:
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM