(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

18 Januari, 2019

KATA SEPAKAT, BUKAN AKHIR DARI SEGALANYA DALAM PERJANJIAN PERDATA

LEGAL OPINION
Question: Bukankah yang namanya jual-beli, tidak boleh dibatalkan oleh satu orang pihak tanpa adanya kesepakatan untuk membatalkan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya?
Brief Answer: Betul bahwa Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memungkinkan pembatalan perikatan secara sepihak, namun bukan berarti salah satu pihak (atau bahkan pihak ketiga) tidak dimungkinkan untuk menggugat pembatalan perjanjian tersebut ke hadapan pengadilan. Namun, kata “sepakat”, bukanlah akhir dari segalanya.
Pada prinsipnya, suatu perjanjian dianggap mengandung “causa yang sahih” sepanjang belum terdapat pihak-pihak yang membuktikan sebaliknya, sehingga pada hakekatnya setiap perjanjian selalu dipandang sebagai “bersyarat batal” (vide Pasal 1266 KUHPerdata, alias selalu di-‘hantui’ oleh ‘syarat batal’ semisal oleh dalil-dalil adanya ‘cacat kehendak’). Karena itulah, tiada gunanya membuat suatu pihak menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, bila kesepakatan itu terjadi akibat faktor penipuan ataupun paksaan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS ilustrasikan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa perikatan perdata register Nomor 2015 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015, perkara antara:
- SAYUTI, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
- SARNO SARLAN, BRE cq. ahli warisnya, adalah: MAS MILIA, WORO PRIATINI, dan BAGUS PRAKOSO, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat mengklaim sebagai pemilik objek bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik, yang dapat dibeli dari: Ir. Sarno Sarlan (almarhum), sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 19 Januari 2004 kemudian dilanjutkan dengan Akta Jual Beli tanggal 08 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama Sarno Sarlan di-“balik nama” menjadi atas nama Penggugat.
Menurut pengakuan Sarno Sarlan kepada Penggugat, bahwa beliau tidak terikat dalam perkawinan dengan seorang wanita bernama Mas Milia, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2004 yang dibuat dirinya, saat hendak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli.
Mulanya, Penggugat mengenal Sarno Sarlan sewaktu Penggugat menyewa rumah Sarno Sarlan, selama 5 tahun. Namun kemudian, pada pertengahan bulan Agustus 2003, Penggugat mendapat surat dari Sarno Sarlan, yang berisi: bahwa rumah yang Penggugat sewa secara kontrak agar dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp300.000.000,00; karena Sarno Sarlan sangat memerlukan uang untuk berobat dan biaya hidup.
Penggugat menerima tawaran tersebut, maka dibelilah rumah dan tanah milik Sarno Sarlan tersebut, dibayar secara mencicil hingga lunas. Adapun jumlah uang yang telah Penggugat bayar kepada Sarno Sarlan adalah Rp300.000.000,00 untuk harga tanah dan rumah, biaya akta Notaris sebesar Rp15.000.000,00 ditambah bayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun Rp300.000,00 selama 9 tahun Rp2.700.000,00; perbaikan bangunan rumah Rp100.000.000,00; sehingga total biaya yang sudah dikeluarkan berjumlah Rp417.700.000,00.
Tanggal 28 Agustus 2013, tanah dan rumah milik Penggugat kemudian dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang, dan sudah diserahkan kepada Tergugat guna untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PDT/2006/PT.PLG. tanggal 20 Juni 2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/PDT/2007 tanggal 06 Pebruari 2008, sesuai menurut Berita Acara Eksekusi Pengosongan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Dengan telah dieksekusi-nya tanah dan rumah yang Penggugat beli, dan kemudian dibatalkan oleh pengadilan, namun demikian uang pembelian dari Penggugat tidak dikembalikan oleh Sarno Sarlan, senilai Rp417.700.000,00 sehingga jelas merugikan Penggugat karena bila perikatan dibatalkan, secara hukum segala keadaan kembali seperti kondisi semula, termasuk dana-dana pembelian yang sebelumnya telah diserahkan pihak Penggugat.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/PDT/2007 tanggal 08 Pebruari 2008 tersebut, permintaan Tergugat untuk membatalkan jual beli antara Sarno Sarlan (sebagai penjual) dan Penggugat (sebagai pembeli), telah dikabulkan oleh Pengadilan dan juga sudah dieksekusi pengosongan yang kini dikuasai kembali oleh Tergugat dan ahli warisnya. Lewat gugatan ini, Penggugat menuntut dua kali besaran nilai harga jual-beli yang sebelumnya telah dibayarkan.
Dalam sanggahannya, pihak Tergugat mendalilkan, pengikatan jual beli dan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Sarno Sarlan, ada unsur penipuan (Bedrog) dan Kesesatan (Dwaling). Dengan demikian sebetulnya Penggugat-lah yang telah beriktikat tidak baik dan Melawan Hukum.
Tergugat kemudian mendalilkan, kerugian Materil yang nyata-nyata di derita oleh Tergugat adalah bahwa Penggugat telah menguasai rumah milik Tergugat secara tanpa hak, sejak dilakukannya Pengikatan jual beli tanggal 19 Januari 2004 hingga di-eksekusi pengosongan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri pada tahun 2013, yakni lebih kurang selama 9 tahun, maka Tergugat-lah yang merasa paling berhak untuk menuntut ganti-rugi atas perbuatan Penggugat yang telah menempati rumah milik Tergugat dengan cara melawan Hukum. Apalagi, tambah pihak Tergugat, rumah Tergugat saat dieksekusi dan diserahkan kepada Tergugat, ternyata sudah dalam keadaan rusak parah.
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri Palembang kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.Plg. tanggal 8 Mei 2014, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 118/PDT/2014/PT.PLG. tanggal 13 Januari 2015.
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Penggugat tidak mengetahui jika ternyata tanah dan bangunan yang dibeli olehnya dari Sarno Sarlan, adalah Harta Gono-Gini antara Sarno Sarlan dan Mas Melia, karena mereka belum bercerai, karenanya Tergugat sebagai Ahli Waris dari Sarno Sarlan memiliki tanggung-jawab yuridis untuk mengembalikan uang pembelian yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Sarno Sarlan, dimana yang semestinya digugat karena penipuan, ialah pihak Sarno Sarlan itu sendiri, bukan pihak pembeli yang merupakan pihak ketiga yang beritikad baik sehingga semestinya mendapat perlindungan hukum.
Mengingat objek tanah dan bangunan sudah diambil kembali sebagai harta gono-gini Sarno Sarlan dan Mas Melia (Tergugat), maka uang yang sudah dibayar oleh Penggugat sudah sewajarnya harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai konsekuensi pembatalan perikatan sebagaimana diatur Pasal 1265 KUHPerdata.
Bagaimana mungkin, jual-beli dibatalkan, namun harga pembelian yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik pihak penjual? Jika hal demikian dibenarkan oleh hukum, sama artinya membuka peluang modus “perampokan” dengan dalil pembatalan perjanjian jual-beli. Bila objek jual-beli dikembalikan ke penguasaan penjual, mengapa disaat bersamaan, uang pembelian tidak diwajibkan oleh pengadilan untuk dikembalikan kepada pihak pembeli?
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan secara sumir saja, bahkan meleset dalam mengurai dan menganalisa isu hukum relevan atas sengketa yang terjadi, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 12 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pihak Penggugat di persidangan dari surat bukti dan saksi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara pihak Tergugat dari surat-surat bukti dan saksi-saksinya telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan apa benar Tergugat telah membatalkan jual beli antara Penggugat dengan Sarno Sarlan, Bre, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P2, P3 & P4) tidak ada aslinya (hilang) dan tidak jelas kapan, dimana serta melalui apa Tergugat telah membatalkan jual beli tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui (bukti T.5 & T.6) bahwa yang membatalkan jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Sarno Sarlan, Bre bukanlah Tergugat, tetapi adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAYUTI tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: SAYUTI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM