(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

07 Januari, 2019

Pidana Asusila Kenakalan Remaja yang Telah Saling Memaafkan, Tidak Menghentikan Proses Persidangan

LEGAL OPINION
Question: Bukannya jika antara keluarga korban dan pelaku (pidana), sudah ada bikin damai atau sudah dimaafkan, maka masalah sudah selesai dan tidak ada lagi yang saling tuntut atau merasa dirugikan? Kenapa ini perkara pidananya, masih juga dilanjutkan oleh jaksa dan hakim masih juga menyidangkan?
Brief Answer: Dalam ranah hukum publik (sebagai lawan dari hukum privat), yang menjadi pihak penuntut ialah Jaksa / Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri, sementara korban hanya didudukkan sebagai “saksi korban” atau “pelapor”. Berbeda dengan ranah konteks gugatan perdata (hukum privat), dimana bila gugatan dicabut oleh pihak Penggugat karena adanya perdamaian maka register perkara perdata dicabut oleh pengadilan.
Dalam konteks “delik aduan”, semisal tindak pidana penipuan, bila korban telah memaafkan pelaku / terdakwa / tersangka karena kerugian korban telah dipulihkan pelaku, maka laporan bahkan dakwaan dapat dicabut sewaktu-waktu, sekalipun itu di tengah-tengah proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pidana.
Namun khusus untuk “delik umum”, kepentingan publik-lah yang menjadi causa prima terus dilangsungkannya proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pidana—dimana fakta empirik telah dimaafkannya pihak pelaku oleh korban, sebagai contoh, hanya sekadar menjadi alasan peringan vonis hukuman, bukan sebagai alasan pemaaf selayaknya “delik aduan”.
Namun juga, bukan berarti perdamaian antara pelaku dan pihak korban dalam konteks “delik umum” sama sekali tidak membawa dampak signifikan, oleh sebab bagaimana pun bobot bukti adanya perdamaian demikian menjadi cukup relevan untuk meringankan beban kesalahan pihak Terdakwa di persidangan pidana.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang perkara pidana anak, register Nomor 208/Pid.B/2011/PN.PDG. tanggal 08 Jun i 2011, dimana baik pihak Terdakwa maupun korbannya, merupakan sama-sama seorang remaja, dengan delik dakwaan “delik umum” pidana asusila “persetubuhan”.
Adapun fakta yuridis yang mengemuka di persidangan dan menjadi salah satu perhatian sentral saat proses pembuktian, ialah Korban saat ini telah memaafkan dan telah sepakat berdamai dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan dan juga korban telah mencabut laporan polisi.
Dimana terhadap tuntutan pihak Jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang , bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaamn kekerasan, memaksa, melakukan tipu-muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dialkukan perbuatan cabul.
“Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misal” cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. ‘Persetubuhan’ termasuk juga dalam pengertian perbuatan cabul;
“Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;
“Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal yang ditunjuk menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkan sanksi yang tepat yang akan diberikan kepada terdakwa dengan tetap memperhatikan kepentingan si anak selaku terdakwa dan kepentingan keluarga korban;
“Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 UU Pengadilan Anak yang menyatakan agar sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak, serta putusan tersebut wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan normatif diatas, jelas-jelas dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana harus dengan memperhatikan berbagai aspek dan tidak mengganggu masa depan anak dan pidana yang akan diterapkan adalah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
“Menimbang, bahwa selanjutnya Balai Pemasyarakatan Klas I Padang juga menyarankan agar perkara ini diselesaikan diluar Pengadilan Negeri (Diversi) dan kalau tetap melalui proses peradilan maka diharapkan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan memperhatikan pendidikan anak;
“Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa benar terdakwa telah berpacaran dengan AF dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua kali, namun atas kejadian tersebut antara pihak korban dengan pihak terdakwa, telah ada perdamaian secara kekeluargaaan dengan menganggap peristiwa terjadi adalah semata-mata akibat pergaulan remaja serta masing-masing pihak menyadari keteledoran dalam pengawasan anak masing-masing dan juga berpedoman kepada ketentuan adat setempat, dimana disepakati antara terdakwa dengan korban akan dipertunangkan dan setelah cukup umur akan dinikahkan menurut hukum yang berlaku;
“Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1997, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini adalah tepat dan dimungkinkan untuk dijatuhkan pidana bersyarat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
“Menimbang, bahwa pada pokoknya pidana yang dijatuhkan bukanlah semata pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi lebih kepada maksud menginsyafkan / menyadarkan terdakwa agar tidak lagi berbuat dimasa yang akan datang dan menyesali perbuatannya oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, serta terdakwa bermaksud akan melanjutkan pendidikan;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan ‘Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul’;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari terdakwa dengan suatu putusan Hakim melakukan suatu perbuatan pidana selama dalam masa waktu percobaan selama 3 (tiga) tahun habis;
4. Menetapkan pula agar terdakwa mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Padang selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM