(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

14 Januari, 2019

PERBEDAAN ANTARA PIDANA PENCURIAN & PENGGELAPAN OLEH PEKERJA

LEGAL OPINION
Mengambil Barang Tanpa izin Pemiliknya, Pidana Pencurian
Question: Yang namanya, ngambil barang milik kita tanpa pernah kita berikan izin ataupun perintah untuk itu, artinya mencuri, bukan?
Brief Answer: Jika ada hubungan pekerjaan atau hubungan hukum perdata seperti sewa-menyewa, maka kategorinya ialah delik “penggelapan”. Jika tiada hubungan pekerjaan ataupun hubungan perdata seperti pinjam-meminjam, mengambil benda milik orang lain tanpa izin, maka barulah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “pencurian”, yang masuk dalam jenis “delik aduan”.
Namun kemudian isu hukum berkembang, apakah karyawan selalu identik melakukan tindak pidana “penggelapan” terhadap suatu kehilangan barang milik pemberi kerja? Sebagai contoh, karyawan bagian pembukuan / keuangan mengambil inventaris kantor dari dalam gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, apakah artinya karyawan bersangkutan hanya dapat dipidana dengan tuntutan delik “penggelapan”, alih-alih “pencurian?
Karenanya, karyawan penerima upah tidak selalu identik dengan kualifikasi delik “penggelapan”—sehingga dengan demikian sangat terkait erat dengan kewenangan jabatan sang pegawai / pelaku, apakah diberi kewenangan untuk memegang objek benda ataukah tidak. Tindak pidana “penggelapan”, sangat identik dengan menyalah-gunakan kewenangan yang dipercayakan oleh pemberi kerja.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi konkret yang sangat representatif dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh perkara pidana register Nomor 21/Pid.B/2016/PN.Mtw tanggal 16 Februari 2016, dimana Terdakwa merupakan Karyawan PT. BBR (Bangun Batara Raya).
Terdakwa didakwa karena telah melakukan “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa karena telah melakukan “penggelapan” yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
Terhadap tuntutan Jaksa, terhadapnya Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Barang;
4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
“Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.2. Unsur Mengambil;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;
“Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya 90 bibit sawit tersebut berada di lokasi pembibitan PT. BBR kemudian diketahui bibit sawit tersebut sudah tidak berada di tempat semula akhirnya diketahui bahwa 90 (sembian puluh) bibit sawit tersebut telah Terdakwa jual kepada HHAMRIADI. Dari fakta tersebut jelaslah terlihat bahwa 90 bibit sawit sudah tidak lagi berada ditempat semula akan tetapi telah terdakwa jual kepada H. HAMRIADI, dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh terdakwa.
“Sehingga 90 bibit sawit tersebut telah berpindah tempat dan lepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
Ad.3 Unsur Barang;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;
“Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah 90 bibit sawit. Sebagaimana diketahui sawit merupakan tanaman produksi yang menghasilkan minyak sawit yang dapat diolah menjadi beberapa produk yang bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan bibit sawit tersebut merupakan tanaman produksi yang menghasilkan minyak sawit yang dapat diolah menjadi beberapa produk yang bernilai ekonomis sehingga memiliki nilai ekonomis, dengan demikian bibit sawit tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad.4 Seluruh atau sebagian milik orang lain;
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa 90 bibit sawit adalah milik PT. BBR (Bangun Batara Raya) jadi dapatlah diketahui bibit sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu PT. BBR (Bangun Batara Raya). Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
Ad.5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
“Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memiliki;
“Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil 90 bibit sawit tersebut adalah untuk membayar utang perusahaan. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. BBR sebagai pemilik 90 bibit sawit tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan kemudian menjual 90 bibit sawit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik bibit sawit tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan bibit sawit tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil 90 bibit sawit tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu ‘Pencurian’;
“Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
“Menimbang, bahwa barang bukti berupa 90 bibit sawit karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHAP barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yang akan disebutkan dalam amar putusan;
“Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BBR (Bangun Batara Raya);
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa JUMAIYADI Alias JUMAI Alias ADI Alias PAK IWAN Alias PAK JUM Bin ABDUL AZIZ tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Pencurian’;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM