(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

23 Januari, 2019

Pemilik / Penjual yang Sah, Menguasai Fisik Objek Tanah secara Terus-Menerus

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya bagaimana atau apa unsur paling esensial dari seseorang atau suatu pihak yang paling betul-betul dapat dipercaya pengakuannya sebagai pemilik tanah? Sebelum membeli tanah, untuk antisipasi masalah dikemudian hari, tentunya perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penelitian atau kehati-hatian, agar tidak terjebak dalam sengketa yang rumit dikemudian hari yang bisa jadi merugikan kepentingan pihak pembeli yang notabene pihak ketiga yang beritikad baik.
Brief Answer: Sederhananya, siapa yang mengklaim sebagai pemilik yang hendak menawarkan / menjual bidang tanahnya kepada suatu pihak, pihak calon pembeli perlu mencermati terlebih dahulu, apakah benar pihak yang menawarkan suatu bidang tanah, adalah pihak yang selama ini secara efektif menguasai / menggarap / mengolah bidang tanah.
Hal kedua yang tidak dapat tidak dihiraukan, perbuatan hukum seperti jual-beli hak atas tanah bersifat WAJIB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Kepala Desa (bila tanah hukum adat)—yang mana bila syarat “asas terang” yang diadopsi dari hukum adat ini tidak terpenuhi, maka jual-beli tidak sah dan tidak mendapat perlindungan hukum.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS merujuk kaedah yuridis putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2016, perkara antara:
- HAJI DAENG AJI M YUNUS HK, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Penggugat; melawan
1. PT PERTAMINA (Persero); 2. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, selaku Termohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, Tergugat II.
Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah perwatasan adat (Hak Adat) seluas 27.953 m2, berasal dari hibah orang tua Penggugat bernama H. Zubaedah, berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 1 Desember 1994, yang semula berasal dari harta peninggalan orang tua H. Zubaedah, yakni Punggawa Loetoeng. Sementara itu, Punggawa Lotong memiliki tanah perwatasan adat tersebut berasal dari jual-beli dengan Poeana Batjoe Sindrin pada tanggal 20 Januari 1926 berdasarkan Jual Beli tanggal 20 Januari 1926.
Kemudian pihak Penggugat mengklaim, tanah perwatasan adat milik Penggugat seluas 27.953 m2 tersebut kini dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, dengan menggunakan bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar tertanggal 25 Oktober 1988 atas nama Tergugat I, yang diperoleh dengan membebaskan lahan milik warga setempat.
Penggugat kembali mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menjual, mengalihkan atau menyewakan bidang-bidang tanah milik adat milik Penggugat kepada Tergugat I atau siapapun juga.
Tanah seluas 27.953 m2 yang dibebaskan oleh Tergugat II (selaku panitia pembebasan lahan) untuk kepentingan Tergugat I yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar, adalah tanah perwatasan adat milik Penggugat, demikian klaim Penggugat yang mengajukan gugatan dengan demikian penuh kepercayaan diri.
Namun demikian Tergugat I dalam tanggapannya, menyampaikan jawaban kepada Penggugat, untuk menyelesaikan sendiri dengan pihak-pihak yang telah menerima ganti-rugi saat proses pembebasan lahan dimasa lampau. Meski yang cukup rancu, kemana sajakah pihak Penggugat selama ini, sehingga mau muncul selama ini? itulah bukti persangkaan / petunjuk, bahwa Penggugat “menguasai” bidang tanah secara “guntai” yang tidak dibenarkan oleh hukum agraria nasional—mengingat hak atas tanah mengandung “fungsi sosial”.
Terhadap gugatan yang secara terang-benderang penuh kerancuan empirik (sifat de facto) demikian, Pengadilan Negeri Balikpapan justru menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 12 November 2015, yang sarat keganjilan yuridis dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perwatasan adat seluas 27.953 m2 yang terletak di Jalan ...;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah perwatasan adat milik Penggugat seluas 27.953 m2 dengan mempergunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar tanggal 25 Oktober 1988 yang sudah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4273 tanggal 14 Maret 2013, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menggunakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar tanggal 25 Oktober 1988 yang sudah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4273 tanggal 14 Maret 2013 atas nama Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... tanggal 1 Juli 1988 yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar tanggal 25 Oktober 1988 yang sudah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4273 tanggal 14 Maret 2013, adalah cacat hukum, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Kelurahan Manggar tanggal 25 Oktober 1988 atas nama Tergugat I yang sudah diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4273 tanggal 14 Maret 2013, adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp62.400.000,00 sejak gugatan ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah perwatasan adat milik Penggugat seluas 27.953 m2 kepada Penggugat dalam keadaan secara kosong bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.186.000,00;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri di atas kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 26/PDT/2016/PT SMR., tanggal 18 Maret 2016, melakukan koreksi dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Bpp., tanggal 12 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
“MENGADILI SENDIRI
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.”
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
− Bahwa alasan kasasi ke- 1 sampai dengan ke- 33 tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi; 2009;
− Bahwa lagipula, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena benar jual beli atas sebidang tanah adat secara tidak ‘terang’ adalah jual beli tidak sah, hal mana telah dibuktikan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo yaitu bahwa jual-beli atas objek sengketa antara kakek Penggugat dengan Tn. Poena Batjoe Sidrin yang didalilkan oleh Penggugat terjadi pada tahun 1926 tidak diketahui oleh saksi-saksi serta Kepala Adat setempat, sehingga telah benar jual tersebut adalah tidak sah;
− Bahwa sebaliknya, Tergugat I telah berhasil membuktikan dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa telah dikuasainya secara terus menerus sejak tahun 1988 dan di atas tanah objek sengketa telah terbit bukti hak yang kuat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I, sertifikat mana telah diperpanjang masa berlakunya oleh Tergugat II, sehingga telah benar objek sengketa adalah milik sah Tergugat I;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI DAENG AJI M YUNUS HK tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAJI DAENG AJI M YUNUS HK tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM