(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

05 Januari, 2019

Pekerja Kontrak Melakukan Pelanggaran Berat, Diputus Hubungan Kerja Tanpa Kompensasi Sisa Masa Kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

LEGAL OPINION
Question: Bila memang hubungan kerja antara perusahaan dan si pekerja kontrak, ialah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), maka bila terjadi pengakhiran kerja sepihak oleh perusahaan, perusahaan diwajibkan bayar sisa masa kerja dalam PKWT ke si pekerja kontrak. Tapi gimana jika si pekerja kontrak membuat gaduh dan berbagai pelanggaran, apakah bila ia di-PHK juga akan berisiko bagi perusahaan untuk bayar sisa masa kerja dalam kontraknya yang masih tersisa beberapa bulan lagi?
Brief Answer: Bila hubungan industrial memang betul dan telah benar secara yuridis diikat dalam hubungan PKWT, maka ketika sang Pekerja mengajukan gugatan terhadap Pengusaha ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka sang Pekerja tidak berhak menuntut Upah Proses (Upah Proses hanya menjadi hak istimewa Pekerja Tetap), bahkan jika terbukti PHK didahului surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja, maka pihak Pengusaha dapat melakukan PHK sebelum masa kerja dalam kontrak berakhir, tanpa diwajibkan membayar kompensasi apapun.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 284 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 6 April 2017, perkara antara:
- PT. EVINDO PRIMA JAYA, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- 18 orang Pekerja, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat mendalilkan bahwa pihak perusahaan menerapkan sistem harian lepas yang melebihi batas waktu yang melanggar norma Pasal 10 Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Begitupula didalilkan bahwa PKWT yang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya PKWT tersebut demi hukum menjadi Pekerja Permanen, maka PHK yang dilakukan Tergugat menjadi tidak sah.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Serang kemudian menjatuhakn putusan Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 20 Oktober 2016, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari Posita Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan tanggapan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah ketidak-sesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat;
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti T-14b yang menunjukkan bagian-bagian Para Penggugat bekerja, ternyata Para Penggugat telah ditempatkan dan telah melaksanakan pekerjaan di PT. Evindo Prima Jaya di bagian-bagian produksi dan merupakan kegiatan utama, yang merupakan proses produksi bukan kegiatan penunjang perusahaan, walaupun Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat bukan karyawan PT. Evindo Prima Jaya tetapi karyawan PT. Akita Semesta, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian ketentuan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan penerima pemborongan (PT Akita Semesta) beralih menjadi hubungan kerja Para Penggugat dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PT. Evindo Prima Jaya), apalagi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT. Akita Semesta masih kabur / tidak jelas kebenarannya karena pada saat melamar Para Penggugat melamar di PT Evindo Prima Jaya.
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa status Para Penggugat, sejak awal telah bekerja di PT. Evindo Prima Jaya, sehingga tempat bekerja Para Penggugat sebenarnya adalah PT. Evindo Prima Jaya.
“Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan apakah status hubungan kerja Para Penggugat di tempat Para Penggugat bekerja sebenarnya? Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:
- Bahwa tempat bekerja Para Penggugat sebenarnya sejak awal adalah di PT, Evindo Prima Jaya;
- Bahwa Para Penggugat bekerja dengan status harian dalam waktu yang bervariasi mulai dari 5 bulan lebih sampai 8 tahun lebih dan kemudian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari tanggal 25 Agustus 2014 dan terakhir kerja tanggal 20 Februari 2015 dalam waktu 5 bulan lebih;
- Bahwa menurut keterangan saksi Para Penggugat Supriadi yang bekerja di PT. Evindo Prima Jaya mulai tahun 2007 dan PT. Evindo Prima Jaya sendiri telah ada sejak tahun 2002.
- Bahwa bukti T-5a s/d T-5p menerangkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan PKWT selama 6 bulan;
- Bahwa bukti T-14b yang menunjukkan bagian-bagian Para Penggugat bekerja bukti dan diperkuat juga dengan bukti P-4 dan P-10, ternyata Para Penggugat telah ditempatkan dan telah melaksanakan pekerjaan di PT. Evindo Prima Jaya di bagian-bagian produksi dan merupakan kegiatan utama, yang merupakan proses produksi bukan kegiatan penunjang Perusahaan;
- Bahwa Pasal 3 Peraturan Perusahaan PT. Evindo Prima Jaya periode tahun 2014 s/d 2016 intinya menyatakan bahwa calon pekerja yang memenuhi syarat diterima sebagai pekerja dengan masa percobaan paling lama 3 bulan dan bila dapat menyelesaikan masa percobaan dengan baik diangkat sebagai pekerja tetap.
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 menyatakan ‘Dalam hal pekerja / buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT’.
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah bekerja lebih dari 3 bulan sebagai harian lepas dan Para Penggugat telah ditempatkan dan melaksanakan pekerjaan di PT Evindo Prima Jaya di bagian-bagian produksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Perusahaan PT. Evindo Prima Jaya periode tahun 2014 s/d 2016, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 dan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka status Para Penggugat dalam hubungan kerjanya dengan Tergugat, adalah karyawan tetap;
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa beberapa di antara Para Penggugat mendapat Surat Peringatan Pertama (SP 1) dan di antara itu, ada yang mendapat SP 2;
- Bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berkaitan dengan pemberian Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga dan cara penyelesaiannya;
- Bahwa Tergugat mendalilkan, putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena habisnya kontrak (bukti T-5a sampai T-5p) yaitu terakhir bekerja tanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa mempertimbangkan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang yang dalam anjurannya untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat (Bukti P-10);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena status Para Penggugat demi hukum adalah karyawan tetap dan bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat karena alasan kontrak Para Penggugat habis, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum putus dan status Para Penggugat menjadi karyawan tetap;
4. Memerintahkan Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula atau yang setara dengan itu;
5. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Maret 2015 sampai September 2015 sebesar Rp341.460.000.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu mengapa sampai terjadi PHK, atau apakah yang menyebabkan sehingga PHK sampai terjadi. Para Penggugat selaku buruh, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan.
Adapun bentuk nyata dari sikap dan perbuatan yang tidak patut sebagai Pekerja, yakni banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan Indisipliner dalam bekerja di tempat Tergugat, dimana Pekerja tersebut yang selama ini bertugas pada bagian produksi yang menjalankan mesin pabrik dalam rangka kegiatan usaha (bagian penting dan vital dalam roda ekonomi perusahaan), justru tidak melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban maupun tanggung-jawab sebagaimana mestinya, berupa seringnya para Penggugat tidak masuk kerja (mangkir / absen) dalam melaksanakan pekerjaannya pada Tergugat.
Perlu kita maklumi, dalam suatu asas pabrik, mesin produksi tidak akan bisa beroperasi secara baik serta optimal dalam melakukan kegiatan produksinya, apabila jumlah pekerja yang mengoperasikannya tidak lengkap atau ada yang mangkir kerja tanpa alasan yang jelas. Bila roda produksi perusahaan lumpuh, maka tiada sumber penghasilan untuk membayar gaji seluruh karyawan, dimana pekerja lainnya akan turut terkena imbas.
Para Penggugat telah pula melakukan pelanggaran berat berupa sikap keterlaluan yang melanggar asas hubungan industrial mendasar, yakni mempertontonkan sikap menolak perintah kerja dari Tergugat selaku atasan yang mempekerjakannya, juga bekerja secara serampangan alias asal-asalan dan tidak disiplin dalam bekerja. Bahkan salah seorang dari Penggugat sempat dilaporkan mencekik kerah baju seorang Kepala Bagian Produksi pada saat menolak perintah kerja, jelas-jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Perusahaan, sehingga telah pula diberikan Surat Peringatan atas tindakan tidak patut dan berbagai pelanggaran demikian.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP), karena bukti tersebut hanya foto copy dari foto copy sehingga harus dikesampingkan, lagipula untuk mempertimbangkan adanya SPBP maka perusahaan pemborongan pekerjaan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
“Bahwa oleh karena bukti P-2 dikesampingkan maka jenis pekerjaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 SPBP tentang jenis pekerjaan harus dikesampingkan, maka pertimbangan Judex Facti bahwa jenis pekerjaan bersifat tetap, tidak berdasar;
“Bahwa sesuai bukti T-I sampai dengan T-VI, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat, tidak terbukti adanya pelanggaran karena telah ada hasil dari pemeriksaan Pegawai Pengawas;
“Bahwa sesuai bukti T-XII dan T-XIII terbukti Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja, sehingga pemutusan hubungan kerja berdasar Peraturan Perusahaan (vide bukti T-IX), karenanya Tergugat tidak beralasan untuk membayar ganti-rugi sisa kontrak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EVINDO PRIMA JAYA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 20 Oktober 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. EVINDO PRIMA JAYA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 82/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg, tanggal 20 Oktober 2016;
MENGADILI SENDIRI
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM