(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

03 Januari, 2019

Norma Hukum yang Ideal, Tidak Terlampau Mencampuri Urusan Privat Warga Negaranya

ARTIKEL HUKUM
Betapa menjadi menakutkan sekaligus mimpi buruk, ketika berbagai aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis, kian menjelma gurita yang menyerupai “rimba hutan belantara”. Begitu masifnya peraturan perundang-undangan diproduksi dan direproduksi oleh berbagai lembaga, hingga sampai pada taraf salah-kaprah sebagaimana praktik Mahkamah Agung RI yang sejatinya hanya lembaga yang berwenang mengurus masalah peradilan (Lembaga Yudikatif), kini menjelma lembaga quasi-Legislatif lewat berbagai norma hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung.
Bukanlah berlebihan ketika penulis menggunakan istilah “rimba hutan belantara” untuk melukiskan praktik hukum sekarang ini. Ketika kita menjejakkan kaki kita ke tanah rimba belantara itu, yang ada ialah berbagai pohon-pohon dan semak belukar lebat yang penuh misteri, bahkan membuat kita tersesat dalam hutan yang diisi berbagai tetumbuhan raksasa, angin ribut, hewan liar buas, dengan berbagai mara bahaya di dalamnya, yang bisa jadi membuat kita tenggelam dalam kepanikan dan kebingunan seolah tidak tahu arah dan tanpa suatu peta apapun yang mampu menjelaskan kepada kita tentang hutan itu secara singkat dan sederhana, kecuali kita pangkas seluruh tetumbuhan raksasa bongsor itu agar kita dapat melihat ke luar, dan yang dari luar dapat melihat ke dalam.
Begitupula berbagai kementerian yang tidak mau kalah berprestasi mencetak peraturan menteri (namun miskin dalam ranah penegakan dan tindak-lanjutnya), berbagai peraturan presiden, undang-undang, hingga segala tetek-bengek aturan-aturan yang sama sekali tidak bermanfaat dengan wujud berbagai rambu-rambu perintah dan larangan yang tersebar di berbagai sudut jalan yang terkesan memang menjadi sekadar “jebakan” bagi pengemudi pengendaraan bermotor yang kebetulan melintas.
Terlebih perihal Peraturan Daerah (Perda), mulai dari DKI Jakarta hingga daerah-daerah pelosok, kini tergolong masif menerbitkan berbagai aturan, yang pada gilirannya hanya menjadi “kegenitan” regulator. Lihat saja nasib Perda larangan membuang sampah sembarangan, larangan membakar sampah sembarangan, larangan mer0kok sembarangan, hingga larangan mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, semuanya hanya menjadi “macam ompong” yang dipandang “sebelah mata” oleh warga masyarakatnya sendiri. Bandingkan dengan Singapura, bahkan tidak ada pelancong dari Indonesia yang berani meludah sembarangan ketika menjejakkan kaki di “negeri mini” tersebut dan seketika mendadak menjadi patuh hukum.
Niat boleh baik, namun bila caranya keliru, maka hal tersebut adalah tidak baik. Pemerintah boleh berniat baik dengan produktif menelurkan berbagai regulasi yang sebetulnya tidak diperlukan (seperti berbagai Peraturan Daerah tentang Syariah / suatu agama tertentu di tengah kondisi bangsa yang majemuk bahkan juga mengingat adanya sejarah Bumi Pertiwi yang bermula dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha sebagai warisan budaya dan agama yang tidak dapat tidak diberi kedudukan yang “dilestarikan” layaknya Suku Aborigin di Amerika dan Suku Indian di Australia), namun sama sekali tidak menerbitkan aturan hukum yang lebih urgen untuk dibentuk, atau setidaknya mengalokasikan berbagai sumber daya dan perhatian terhadap fokus penegakan terhadap berbagai peraturan yang sudah ada, alias dihidupkan efektifitasnya—bukan sekadar menerbitkan berbagai regulasi “macam ompong” baru berikutnya yang bagaikan berlomba-lomba untuk hanya sekadar mengisi rak lemari penuh debu yang sepi peminat.
Untuk memudahkan pemahaman kita bersama, mungkin penelaahan lewat analogi akan mempermudah, untuk itu penulis mengutip kisah dari seorang Bhikkhu bernama Ajahn Brahm, dengan judul “Sayap-Sayap Belas kasih” dalam bukunya Opening the Door of Your Heart (Judul versi Bahasa Indonesia: Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya), Penerjemah : Chuang, Awareness Publication, 2009, Jakarta, dengan kutipan yang cukup inspiratif dan representatif, sebagai berikut:
“Jika belas kasih dibayangkan sebagai seekor merpati yang anggun, kebijaksanaan adalah bagaikan sayap-sayapnya. Belas kasih tanpa kebijaksanaan, tak akan dapat tinggal landas.
“Suatu hari, seorang anggota pramuka ingin menunjukkan perbuatan baiknya pada hari itu dengan membantu menyeberangkan seorang nenek di jalanan yang ramai. Masalahnya, si nenek sebenarnya tak ingin menyeberang, tetapi dia merasa sungkan memberitahukan hal itu kepada si anak pramuka.
“Cerita tersebut, sayangnya, menggambarkan ada terlalu banyak hal yang terjadi di dunia atas nama belas kasih. Kita kelewat sering mengira bahwa kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain.
“Seorang pemuda, yang terlahir tuli, tengah mengunjungi dokter untuk pemeriksaan rutin dengan ditemani oleh kedua orang tuanya. Dengan bersemangat sang dokter memberi tahu orang tua si pemuda mengenai suatu prosedur pengobatan baru yang baru-baru ini dibacanya dari sebuah jurnal kedokteran. Sepuluh persen dari orang-orang yang terlahir tuli dapat dipulihkan kembali pendengarannya melalui sebuah operasi sederhana dan tidak mahal.
“Sang dokter bertanya kepada orang tua si pemuda, apakah mereka ingin mencobanya. Orang tua si pemuda dengan segera mengiyakan.
“Pemuda itu adalah salah stu dari sepuluh persen orang-orang tuli yang dapat dipulihkan kembali pendengarannya, namun dia malah menjadi sangat marah dan jengkel kepada kedua orang tua dan dokternya. Dia tidak mengetahui apa yang mereka rembukkan saat pemeriksaan rutinnya. Tak seorang pun yang menanyakan kepadanya apakah dia ingin bisa mendengar. Sekarang dia mengeluh karena dia harus menahan siksaan suara-suara ribut yang terus-menerus, yang mana hanya sedikit saja yang dia pahami. Sebenarnya dia memang tidak pernah ingin dipulihkan pendengarannya.
“Kedua orang tuanya, dokter, dan saya sendiri, sebelum membaca cerita ini, beranggapan bahwa setiap orang pasti ingin dapat mendengar. Kita pikir kita selalu tahu apa yang terbaik. Belas kasih yang mengandung asumsi seperti itu, sungguh tolol dan berbahaya. Itu menyebabkan begitu banyak penderitaan di dunia.”
Kisah demikian juga sebagai simbol yang cukup menjadi teguran keras sekaligus pengingat bagi kita, bahwa segala bentuk pemaksanaan terhadap keyakinan / agama, tidak dapat dibenarkan. Kebebasan dalam memeluk atau tidak memeluk suatu keyakinan tertentu, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dipaksakan oleh pribadi satu kepada pribadi lainnya—apapun motif atau dalil alasannya.
Polemik seputar eugenika, sebagai contoh yang lebih relevan, pada satu sisi kita (dan bahkan juga pemerintah selaku pengendali negara) mengutuk dan berupaya keras memerangi praktik eugenika semacam holocaust (etnic cleansing). Namun disisi lain kita mengandalkan bahkan melegalkan bentuk-bentuk eugenika lainnya, seperti pemilihan sperma dan pemilihan telur yang akan dibuahi, agar dapat memilih calon “bibit” janin yang paling ideal, sehingga tidak membuat anak yang dilahirkan menderita berbagai penyakit “bawaan” genetik—yang tentunya hanya akan membuat si anak sekaligus orang tuanya menderita banyak kesulitan bila ternyata terlahir tanpa suatu “pengkondisian” tertentu secara pemijahan bibit genetik.
“Memilih” dan “terpilih” secara terukur, itulah kata kunci dari teori eugenika. Eugenika tidak pernah punah sepanjang  sejarah homo sapiens masih menjajah Planet Bumi ini, dari mulai yang paling sederhana seperti memilih pasangan hidup yang terbaik dan menyisihkan yang kurang kompeten untuk menghasilkan generasi penerus yang lebih berkualitas.
Sangatlah tidak dapat dibenarkan, baik atas nama negara ataupun atas nama orang-orang lainnya, suatu individu dirampas kemerdekaannya untuk memilih, lalu dengan kukuh memaksakan kehendak pribadinya kepada individu lainnya, seolah si individu tidak punya hak untuk memilih arah dan pilihan hidupnya sendiri, sementara “the right of self determination” (hak untuk menentukan nasib sendiri) menjadi salah satu hak asasi manusia yang diakui lewat berbagai instrumen Hukum Internasional.
“Beranggapan” dan “berasumsi” hanya ada di dalam isi pikiran kita sendiri, belum tentu senada atau sesuai dengan realita. Kita mungkin berspekulasi bahwa seseorang akan menyenangi atas setiap pilihan dan keputusan kita secara koersif dan menekan secara satu arah, bagi hidup orang-orang terdekat kita, atau bahkan menghakimi orang-orang lainnya seolah kita lebih berhak untuk menentukan “garis hidup” mereka. Karena itu, “beranggapan” dan “berasumsi” dapat menjadi demikian berbahaya dan menjelma suatu ancaman nyata tersendiri bagi kemaslahatan hidup banyak orang di tengah Kebhinekaan dalam kemajemukan latar belakang sosial.
Ketika aturan hukum menjadi demikian berlebihan, maka itu sama berbahayanya dengan tiada aturan hukum sama sekali dalam suatu negara. Keduanya merupakan sama-sama titik ekstrim yang hanya saja berbeda sudut, saling berlawanan, namun sama dalam hal tingkat ekstrim: terlampau banyak aturan dan tiada aturan sama sekali.
Terlampau kosong layaknya ruang angkasa luar, maka engkau tidak mampu bernafas. Sementara bila keadaannya ialah terlampau padat oleh udara, maka engkau akan terhempas akibat badai. Bersikaplah moderat, suatu “jalan tengah” yang patut menjadi solusi yang saling mendukung para pihak untuk saling bekerja sama dalam harmoni.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM