(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

12 Januari, 2019

Penetapan PKPU Menjelma Putusan Pailit, Tidak dapat Kasasi

LEGAL OPINION
Question: Apa betul, putusan pailit tidak bisa diajukan kasasi di Pengadilan Niaga?
Brief Answer: Penetapan Kepailitan, terbagi menjadi dua model asal-musababnya, yakni: 1.) Didahului penetapan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang berlanjut pada kepailitan akibat gagalnya kourum dan/atau voting untuk mengesahkan perdamaian ataupun akibat dibatalkannya homologasi; 2.) Kepailitan akibat adanya permohonan kepailitan oleh pihak kreditor ataupun oleh pihak debitor. Khusus dalam konteks kepailitan yang didahului adanya penetapan PKPU, tidak terbuka opsi upaya hukum kasasi.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS menjadikan rujukan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa kepailitan register Nomor 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 13 November 2013, perkara antara:
- PURDI E. CHANDRA, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Termohon PKPU / Debitor; melawan
- PT. BANK BNI SYARIAH, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU / Kreditur Separatis; dan
- PARA KREDITOR KONKUREN dari Termohon PKPU, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Pihak Kedua.
Termohon PKPU yang merupakan Debitor, semula dinyatakan “PKPU sementara”, kemudian mengajukan permohonan Pengesahan Perdamaian berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, terhadap Pemohon PKPU selaku Kreditur Separatis dan Pihak Kedua di depan persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan rincian:
- Telah diselenggarakan Rapat Kreditor Pertama tertanggal 23 April 2013, Rapat Verifikasi tanggal 8 Mei 2013, dan Rapat Pemungutan Suara atas usulan perdamaian tanggal 28 Mei 2013, yang diajukan oleh Debitor;
1) Tagihan Kreditor yang telah diakui secara tetap:
a) Tagihan Kreditor Separatis sejumlah satu Kreditor Separatis;
b) Tagihan Kreditor Konkuren sejumlah tiga Kreditor Konkuren;
2) Tagihan Kreditor yang diakui sementara : satu Kreditor Konkuren;
- Rapat Kreditor untuk pemungutan suara terhadap usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor / Termohon PKPU telah dihadiri oleh 4 Kreditor Konkuren dan satu Kreditor Separatis, dan telah disetujui oleh satu Kreditor Separatis dan 3 Kreditor Konkuren, akan tetapi tidak disetujui oleh satu Kreditor Konkuren;
- Setelah dilakukan penghitungan suara ternyata, untuk Kreditor Konkuren yang menyetujui usulan perdamaian a quo jumlah piutangnya tidak mewakili 2/3 dari jumlah keseluruhan tagihan Kreditor Konkuren; [Note SHIETRA & PARTNERS: Permohonan PKPU yang diajukan sang Kreditor Separatis, berbuah “bumerang”, karena pada akhirnya sang debitor justru jatuh dalam keadaan pailit akibat tidak terpenuhinya kuorum voting para Kreditor Konkuren yang notabene bukanlah pihak Pemohon PKPu.]
- Oleh karena itu, Hakim Pengawas berpendapat Debitor Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit.
Terhadap permohonan pernyataan pailit demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENETAPKAN :
1. Menetapkan usulan perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tidak mencapai quorum;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.”
Sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dijatuhkan, Termohon PKPU mengajukan permohonan kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi i.c Purdi E. Chandra dinyatakan Pailit setelah adanya putusan PKPU sebagaimana yang diatur Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan Pasal 293 Ayat (1) ditentukan ‘bahwa terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum’, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Purdi E. Chandra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PURDI E. CHANDRA tersebut.”
Catatan Penutup Konsultan Shietra:
Yang menjadi kekeliruan besar dengan sangat demikian fatalistis dari perkara yang SHIETRA & PARTNERS angkat sebagai contoh kasus diatas, bukanlah ditutupnya upaya hukum kasasi terhadap putusan kepailitan yang bermula dari penetapan PKPU, namun Permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Separatis yang sejatinya telah memiliki / menguasai jaminan kebendaan yang telah diikat sebagai agunan berupa Hak Tanggungan yang sewaktu-waktu dapat di-“parate eksekusi” ketika debitornya wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya.
Sehingga, menjadi pertanyaan besar, mengapa PKPU dan kepaiiltan masih juga diajukan, sementara telah terdapat agunan sebagai jaminan pelunasan piutang, yang pada gilirannya kepailitan dapat mengancam kepentingan pelunasan piutang para Kreditor Konkuren yang tidak terjamin oleh jaminan kebendaan apapun?
Kepailitan demikian, sejatinya hanya “menumbalkan” kepentingan Kreditor Konkuren, dimana kalangan Kreditor Konkuren itu sendiri tidak menyadarinya, dan bahkan mendorong terjadinya kepailitan dengan menolak proposal perdamaian homologasi yang diajukan oleh sang debitor.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM