LEGAL ARTICLE
Para
supir angkutan pelat kuning berunjuk rasa di Ibu Kota DKI Jakarta. Mereka menentang
layanan transportasi roda empat berpelat hitam via pemesanan online/daring. Demonstrasi
serupa pernah terjadi terhadap layanan trasnportasi roda dua via pemesanan
aplikasi handphone berbasis daring, yang mana surat keputusan Menteri Perhubungan tentang
pelarangan transportasi umum plat hitam pun tidak efektif karena konsumen telah
menjatuhkan pilihan.
Secara
rasional Gubernur DKI Jakarta, yang biasa disapa Pak Ahok, menanggapi bahwa
demontrasi yang menuntut penghapusan angkutan umum berbasis internet
diberantas, adalah sebuah permintaan konsumen yang tidak dapat dibendung.
Pemprov
DKI Jakarta sudah mengambil tindakan tegas, namun layanan transportasi via
pemesanan daring ini terus tumbuh bak jamur di musim hujan. Pak Ahok menimpali,
bahwa pemerintah pun harus rasional dan mau mendengarkan suara masyarakat luas
selaku pengguna jasa yang berhak memilih.
Apakah
aplikasi messenger via aplikasi handphone harus dilarang dengan alasan
mematikan PT Pos? Demikian Ahok berkata. Tidak lupa, Ahok memberi alternatif
jalan tengah: melegalkan transportasi pemesanan daring, dimana para kendaraan
pelat hitam yang tergabung dengan layanan tersebut wajib di daftarkan ke Dinas
Perhubungan Pemda DKI, kemudian menempelkan uji kir demi keselamatan penumpang,
dan membayar pajak dengan kategori kendaraan rental.
Dengan
demikian semua sama-sama senang. Operator dan pengemudi taksi pelat kuning tidak
memiliki alasan lagi untuk kurangnya kreatifitas mereka. Konsumen yang lebih
luas diuntungkan dan terjaga keselamatannya. Dan membuka banyak lapangan kerja
baru dengan sistem aplikasi yang terbukti efektif dan efesien. Disamping membantu
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bagi konsumen, pajak pendapatan asli
daerah pun dapat ditingkatkan.
Jadi,
daripada melawan kemajuan zaman, mengapa tidak mengikuti perkembangan yang ada
dengan me-revolusi kreatifitas dan inovasi yang ada? Dalam hal ini konsumen telah menjatuhkan pilihan, dan adalah rasional serta wajar bila konsumen memilih moda transportasi yang lebih murah dan efektif karena sifatnya yang mengedepankan efesiensi serta efektivitas. Itulah ciri utama inovasi dan kreativitas.
Ahok
kembali menambahkan, apakah demo dilarang? Tidak, layaknya Transjakarta yang
mengundang demo pengemudi Kopaja dan Metromini karena merasa tersaingi. Biarkan mereka berdemo terus
atau turut bergabung dengan Transjakarta sebagai alternatif jalan tengah yang
diberikan Pemprov. Egois, mereka mati secara perlahan ditinggalkan konsumen.
Kemajuan
tidak dapat dicegah, sebagai bagian dari perkembangan dan inovasi kreatifitas. Hukum
hanya bisa menyesuaikan diri dan memberi jalan tengah. Hukum tidak memiliki
legitimasi untuk membuat warga negaranya berpikiran picik dan primitif. Hukum harus
memberadabkan dan mencerdaskan. Apapun kontroversinya, ikut kemajuan zaman atau
terus mengikuti demo. Semua adalah pilihan masing-masing. Dan dari sini pula kita mengambil pelajaran yang berharga: het recht hink achter de feiten aan. Artinya, hukum selalu satu langkah berada di belakang realita dan kemajuan zaman. Hukum bersifat mencerdaskan dan memfasilitasi atau menjembatani peradaban kini terhadap peradaban baru dimasa depan, bukan mengekangnya berjalan stagnan. Kebudayaan selalu bergerak maju, dan hukum harus berjalan seiring dengannya. Hukum menghantarkan manusia yang diaturnya menuju kemajuan, bukan berjalan di tempat.
…
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.