Ingin berjumpa dan berinteraksi langsung dengan Bpk. Hery Shietra, pendiri hukum-hukum.com, trainer, penulis, dan konsultan praktisi hukum bisnis?

“Untuk Mencapai Kesuksesan, Seseorang Harus Berani Membayar Harganya.”

Dibuka kesempatan pendaftaran half-day Training MENGUNGKAP RAHASIA HUKUM JAMINAN KEBENDAAN (Hak Tanggungan dan Fidusia), dibawakan langsung oleh Konsultan SHIETRA, tanggal 30 SEPTEMBER 2019, bertempat di Jakarta Barat (dekat Bandara Soekarno-Hatta, memudahkan akses lokasi bagi peserta dari luar kota), tiket @ Rp. 2.250.000;-. GARANSI CASHBACK 100%, TANPA SYARAT, BAGI PESERTA YANG MERASA BOSAN SAAT MENGIKUTI TRAINING YANG DIBAWAKAN TRAINER SHIETRA. Hanya Trainer SHIETRA yang berani memberi garansi demikian.

Ciri khas seminar / training yang dibawakan Konsultan SHIETRA ialah hanya mengupas praktik, bukan teori. Kursi peserta terbatas, booking segera, karena penyesalan selalu datang terlambat. Detail dan pendaftaran DI SINI.

Perbedaan Istri Memberikan Persetujuan Vs. Ikut Menanda-Tangani Akta Kredit sebagai Debitor ataupun Penjamin Personal Guarantee

LEGAL OPINION
Question: Bila seseorang hendak kami mintakan sebagai penjamin perseorangan (personal guarantee / borgtocht), sebetulnya istrinya itu cukup kami mintakan “persetujuannya”, atau si istri juga harus didudukkan sebagai pihak yang “ikut tanda-tangan” pemberian jaminan perseorangan itu sebagai juga penjamin perseorangan sehingga seolah ada dua orang yang saling memberikan jaminan perseorangan, yakni pasangan suami-istri itu?
Brief Answer: Istilah / terminologi hukum “istri / suami memberi persetujuan”, hanya relavan dalam konteks lapangan hukum “persatuan harta” antara suami-istri alias “harta bersama” (alias harta “gono-gini”). Persetujuan di sini artinya sang suami / istri turut ... dan ... pasangannya untuk mengikatkan diri terhadap pihak ketiga terkait “harta bersama” yang menurut peraturan perundang-undangan wajib atas persetujuan pasangannya yang terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara dan tidak dipisahkan harta kekayaannya berdasarkan perjanjian perkawinan.
Sebagai contoh, seorang suami hendak mengagunkan harta yang menjadi “harta bersama”, maka kedudukan istri cukup sebatas sebagai pemberi “...” atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh sang suami, yakni ... untuk menjadikan objek “harta bersama” mereka sebagai agunan jaminan pelunasan hutang-piutang, entah kedudukannya sekaligus selaku debitor penerima fasilitas dana kredit atau murni sebagai penjamin kebendaan semata.
Menjadi kontras perbedaannya dengan konteks pemberian jaminan pribadi perseorangan seperti / semacam Personal Guarantor, dimana bukan hanya lapangan hukum “harta bersama” yang dapat dituntut untuk melunasi hutang debitor yang dijamin / ditanggung olehnya, namun juga hingga masuk ke dalam ranah “harta ... yang dapat ditagih dan dieksekusi dalam rangka pelunasannya.
Karena Personal Guarantee bukan hanya mampu menyentuh “harta bersama” antara pasangan suami-istri, namun juga menerobos hingga ke dalam “harta ...” masing-masing pasangan sumi-istri, maka menjadi rancu ketika seorang suami menanda-tangani Akta Pemberian Personal Guarantee tanpa ... dan tanpa disertai pemberian Personal Guarantee yang sama oleh sang istri secara “...” sebagai ... pihak pemberi Personal Guarantee—sehingga bukan hanya sekadar sebagai pemberian “...” belaka.
Oleh sebab itu, dipailitkannya seorang suami karena pernah memberikan Personal Guarantee, mengingat sifatnya saling ... sebagai pemberi Personal Guarantee, maka keduanya, yakni sang suami dan sang istri, ... dijadikan sebagai ... dan ...—tidak bisa hanya ... saja. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
Penetapan Pengadilan Niaga yang hanya mempailitkan salah satu ... (tanpa turut mempailitkan suami / istrinya), meski dirinya terikat perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara, maka penetapan demikian ... dan dapat diajukan ...—atau bahkan non-... . Kesalahan prosedural sejak semula pembuatan konsep Akta Jaminan Personal, mengakibatkan langkah hukum eksekusinya pun menjadi terkendala di kemudian hari.
Bila suatu kreditor hanya mengantungi Akta Pemberian Personal Guarantee dari seorang suami ... juga ... pemberian Personal Guarantee dari ... tersebut, maka Akta Personal Guarantee “dapat ...” dengan kategori “tidak ...” sang suami untuk memberikan Personal Guarantee.
Sementara bila suatu kreditor hanya sekadar sebatas mendapatkan “...” dari sang istri terhadap Akta Personal Guarantee yang ditanda-tangani oleh sang suami, maka “harta ...” dari sang istri ... dapat dituntut untuk pelunasan perikatan hutang-piutang, disamping itu juga sang istri ... dipailitkan—sebagai konsekuensi sifat Personal Guarantee maupun kepailitan yang memasuki juga hingga ranah “harta ...”.
PEMBAHASAN:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN
BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
Istilah “harta bersama”, dalam terminologi hukum kepailitan juga dikenal, namun dengan istilah “persatuan harta”. Untuk itu SHIETRA & PARTNERS perlu mengutip norma-norma rezim kepailitan sebagai berikut. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”
Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tidak berlaku terhadap:
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.”
Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan:
Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.”
Terdapat salah kaprah dalam persepsi Mahkamah Agung Ri, seolah pemberian Personal Guarantee cukup disertai “...” oleh pihak istri / pasangan dalam rumah-tangga. Salah kaprah demikian tampak jelas dalam putusan Mahkamah Agung RI perkara perdata Nomor ... K/Pdt/20... tanggal ... , sengketa antara:
- PT. ... , sebagai Pemohon Kasasi semula selaku Penggugat; melawan
- ..., selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Guna menjamin pelunasan / pembayaran kembali fasilitas kredit, pihak kreditor telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan pribadi (personal guarantee) dari Tergugat. Terhadap hutang-piutang tersebut, Tergugat telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang (personal guarantor / borgtocht) yang akan membayar sampai lunas semua jumlah hutang kredit pihak debitor kepada kreditornya menurut Perjanjian Kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, maupun denda.
Jaminan pribadi tersebut dinyatakan Tergugat secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris, dimana dalam rangka kepentingan perbuatan menjamin pelunasan hutang dimaksud, telah ternyata mendapat persetujuan dari pihak isteri dari Tergugat.
Dimana dalam perkara ini, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Terbukti bahwa Tergugat terikat dengan Akta Jaminan Pribadi dan telah mendapat . dari ist.erinya;
M E N G A D I L I :
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (Personal Guarantee) No. ... tanggal ... sah dan ... Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perjanjian ... (...) No. ... tanggal ... sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar ... dari Rp. ....000.000,- = Rp. ...,-;
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya.”
Konsekuensi yuridis Akta Pembeian Personal Guarantee yang hanya berupa “...” istri, maka “harta ...” milik sang istri tidak dapat ditagih sebagai pelunasan piutang, namun hanya sebatas “harta ...” yang dapat dituntut sebagai objek eksekusi guna pelunasan.
Terminologi yuridis berupa “persetujuan” istri, hanya dikenal dalam terminologi lapangan hukum “... harta” atau “harta ...” sebagaimana telah SHIETRA & PARTNERS ulas dan kutipkan regulasi yang mengaturnya, semisal ketika seorang suami mengagunkan aset “harta bersama” sebagai jaminan pelunasan hutang, maka akan dibutuhkan “persetujuan” sang istri.
Yang lebih relevan dan sesuai konsepsi hukum perkawinan, dimana baik pihak suami maupun pihak istri sama-sama ... Akta Pemberian Personal Guarantee, sebagai sama-sama berposisi sebagai ... , alias bukan sekadar pihak pasangan memberikan “...”, untuk itu tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS mencerminkan lewat putusan putusan Mahkamah Agung RI sengketa kontraktual register perkara Nomor ... K/Pdt.Sus/20..., tanggal ... , sengketa antara:
- ... (Kreditor), selaku sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Pemohon Pailit; terhadap
1. ...; 2. Ny. ... (suami-istri pemberi Personal Guarantee), sebagai para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II.
Terdapat fakta hukum penting dalam perkara tersebut, yakni Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II merupakan pasangan suami-istri yang terikat pada perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung serta Kartu Keluarga. Sesuai Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan salah satu suami atau isteri mencakup pasangannya juga.
Adapun Jaminan-jaminan pribadi yang diberikan oleh Termohon Pailit I ... Termohon Pailit II untuk menjamin pembayaran utang-utang Debitur kepada Pemohon Pailit, adalah berdasarkan dokumen-dokumen “...” (jaminan dan penggantian kerugian yang ...) dari Termohon Pailit I untuk menjamin sejumlah hutang PT. ... selaku debitor penerima fasilitas kredit. Untuk keperluan penjaminan tersebut, Termohon Pailit I ... istrinya yakni Termohon Pailit II, telah ... dokumen jaminan dimaksud.
Yang unik, Pemohon Pailit hanya mengajukan permohonan pailit terhadap suami-istri pemberi Personal Guarantee, tanpa turut memohon pailit terhadap debitor penerima fasilitas dana kredit. Terhadap permohonan pailit demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dalam perkara a quo telah ternyata bahwa para Termohon telah ... dalil Pemohon Pailit mengenai keberadaan ... para Termohon kepada Pemohon dan Kreditur lain berdasarkan alasan yang sah yaitu bahwa sengketa utang-piutang antara Pemohon sebagai Kreditur dan Debitur (PT. ...) perlu ... terlebih dahulu melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak, serta tidak ada bukti sah yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa para Termohon mempunyai utang pada ... sehingga telah benar keberadaan utang para Termohon kepada Pemohon Pailit masih ... sehingga harus dibuktikan lebih lanjut melalui pemeriksaan secara ... dan tidak ... secara ... oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal ... ayat (...) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan pernyataan pailit dalam perkara a quo ... memenuhi syarat untuk dikabulkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ... tersebut haruslah ditolak;
M E N G A D I L I :
... permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ... tersebut.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta