LEGAL OPINION
Question: Jika mau beli tanah secara kolektif dari masyarakat adat, cukup disebut luas total bidang tanah yang dibeli dari mereka, atau setiap penjual musti juga dirinci luas dan batas-batas bidang tanahnya satu per satu yang agak merepotkan karena jual-beli bersifat kolektif dengan banyak warga masyarakat adat setempat?
Brief Answer: Khusus untuk hubungan hukum keperdataan terkait tanah, semakin ... dan semakin ... semakin baik, untuk menutup setiap celah potensi resiko dikemudian hari. Hukum pertanahan sangat sensitif ... terkait ... maupun data ... . Satu atau dua “...” keterangan fakta ... , mengakibatkan seluruh dalil menjadi tampak ... sekaligus membuat ... upaya hukum yang diajukan—bagai “nila setitik, rusak susu sebelangan”.
Perlu dihindari pula kebiasaan untuk membuat ... secara ... , karena bila klaim demikian gagal ... kebenaran ... secara mutlak, dapat menjadi suatu “...” bagi pihak Penggugat itu sendiri. Oleh karenanya gugatan yang ... dan mengandung muatan ... yang taat asas ... , selalu lebih ... berdasarkan praktik peradilan yang ada. “Cacat ...” selalu akan dimaknai juga sebagai “cacat ...”, dalam suatu sengketa pertanahan. [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaiaman dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor ... K/Pdt/20... tanggal ..., perkara antara:
1. ...; 2. ... ; 7. ..., sebagai Para Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat ... dan Turut Tergugat ...; melawan
- ... sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
- ... selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I.
Penggugat mendaku sebagai pemilik berbagai bidang tanah yang Penggugat peroleh berdasarkan ratusan Surat Jual-Beli antara Penggugat dengan ratusan masyarakat Desa ... dan masyarakat Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
Sebagian besar dari ratusan jual-beli tersebut, antara lain berupa Surat Jual Beli tertanggal ... antara warga setempat dengan pihak ... (Penggugat), dilandasi adanya Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama masing-masing warga yang menjual tertanggal ..., atau tanggal-tanggal lainnya yang terbit lebih dahulu sebelum terbitnya Surat Jual-Beli.
Adalah wajar bila alas hak melahirkan hak untuk menjual dan “causa yang sahih” untuk dibeli oleh pihak ketiga, sepanjang alas hak tersebut atau keterangan yang menyatakan adanya alas hak milik pihak penjual demikian terbit terlebih dahulu sebelum tanggal efektif jual-beli dilaksanakan.
Namun yang unik, ada segelintir Akta Jual-Beli yang berisi keterangan bahwa Surat Jual-Beli terjadi tanggal ... antara seorang warga dengan pihak ... (Penggugat), dilandasi Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama sang warga penjual tertanggal ...—artinya terbit setelah terjadinya Jual-Beli.
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri ... kemudian menjatuhkan putusan Nomor ../Pdt.G/20.../PN.... tanggal ... dengan amar, sebagai berikut:
“MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan Eksepsi dari Kuasa Tergugat ...;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Kuasa Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor .../PDT/20.../PT.... tanggal ..., dengan amar sebagai berikut:
“MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor ../Pdt.G/20.../PN...., tanggal ... yang dimohonkan banding tersebut;
“MENGADILI SENDIRI:
Dalam eksepsi:
- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara;
1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan masyarakat Desa ... dan Desa ... berdasarkan: ... Adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa tersebut yang terletak di ..., dan berdasarkan Surat Pengukuran dan Peta Bidang Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten ..., yang setempat dikenal sebagai ... dan sekitarnya, yang batas-batasnya sebagai berikut: ... Dengan luas keseluruhan ± ... meter persegi atau ± ... hektar, adalah sah sebagai hak milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul antara Tergugat-Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan hukum dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menolak gugatan selebihnya.”
Pihak Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya meski pihak Tergugat tidak menyinggung perihal terdapat satu atau dua kejadian jual-beli terjadi sebelum adanya Surat Keterangan Alas Hak warga yang menjual, dan sekalipun hanya segelintir Surat Jual-Beli yang janggal demikian diantara lebih dari dua ratus Surat Jual-Beli yang tidak mengandung cacat, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan korektif yang tidak mentolerir sedikit pun “cacat dalam detail fakta hukum”, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti / Pengadilan Tinggi ... telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) yang membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri ...) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti (Pengadilan ...) telah ... dalam menyimpulkan sehingga salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, karena gugatan Penggugat ... dan ... disebabkan posita gugatan Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Penggugat yaitu:
- Bahwa jual-beli objek sengketa antara Penggugat dengan ... (...) orang Masyarakat Desa selaku penjual tidak jelas berapa ... serta ... masing-masing objek jual beli tersebut sehingga diperoleh luas keseluruhan objek sengketa ± ...m² atau ± ... ha dan pula ada beberapa bagian pelaksanaan proses jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan penjual terjadi lebih dahulu (pada tanggal ...) akan tetapi alas hak beberapa surat pernyataan milik dan penguasaan fisik objek sengketa terbit kemudian yaitu setelah terjadi jual beli (pada tanggal ... 2012) antara lain posita angka ..;
- Bahwa berapa sesungguhnya ... objek sengketa yang digugat oleh Penggugat kabur, dimana dalam posita gugatan Penggugat angka ... dan ... mendalilkan luas objek sengketa adalah ± ...m² atau ± ... ha yang sebagian berapa ... yang telah Penggugat ... kepada Pemda Kabupaten ... untuk dijadikan jalan menuju objek sengketa, akan tetapi dalam petitum angka ... Penggugat mohon dinyatakan objek sengketa seluas / luas keseluruhan ± ... Ha adalah hak milik Penggugat; [Note SHIETRA & PARTNERS: Klaim yang berlebihan mengakibatkan gugatan menjadi rancu, membuat hakim enggan untuk mengabulkan gugatan demikian.]
- Bahwa dari urauian di atas, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan cacat formil;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ..., dan kawan-kawan ,dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor .../PDT/20.../PT.... tanggal ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ... Nomor ../Pdt.G/20.../PN.... tanggal ... serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
“M E N G A D I L I :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ..., 2. ..., 7. ... , tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor .../PDT/20.../ PT... . tanggal ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ... Nomor ../Pdt.G/20.../PN.... tanggal ...;
“MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat ...;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat ... (...).”[Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
…
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.