Ingin berjumpa dan berinteraksi langsung dengan Bpk. Hery Shietra, pendiri hukum-hukum.com, trainer, penulis, dan konsultan praktisi hukum bisnis?

“Untuk Mencapai Kesuksesan, Seseorang Harus Berani Membayar Harganya.”

Dibuka kesempatan pendaftaran half-day Training MENGUNGKAP RAHASIA HUKUM JAMINAN KEBENDAAN (Hak Tanggungan dan Fidusia), dibawakan langsung oleh Konsultan SHIETRA, tanggal 31 JANUARI 2020, bertempat di Jakarta Barat (dekat Bandara Soekarno-Hatta, memudahkan akses lokasi bagi peserta dari luar kota), tiket @ Rp. 2.000.000;- (harga tiket sudah termasuk makan siang bersama Konsultan Shietra).

Ciri khas seminar / training yang dibawakan Konsultan SHIETRA ialah hanya mengupas praktik, bukan teori. Kursi peserta terbatas, booking segera, karena penyesalan selalu datang terlambat. Detail dan pendaftaran DI SINI.

Menggugat Blokir oleh Kantor Pertanahan ke Pengadilan Negeri, Bukan Monopoli Yurisdiksi PTUN

LEGAL OPINION
Question: Sertifikat tanah keluarga kami digugat orang, lalu BPN blokir tanah milik kami itu. Jika tidak ada penetapan sita jaminan dari pengadilan, berarti semestinya dalam tempo 1 bulan maka blokir tanah sudah harus dicabut oleh BPN. Masalahnya hingga saat kini BPN masih juga memblokir, tak izinkan kami untuk jual tanah milik kami ke orang lain. Jika mau gugat BPN ke PTUN, kejadian ini sudah tahunan, PTUN sudah tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Apa masih terbuka kemungkinan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN ke PN (Pengadilan Negeri)?
Brief Answer: Untuk menggugat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, bila masih dalam tempo waktu ... hari maka menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu kompetensi absolut demikian demi rasa keadilan, ... keberlakuannya dengan ... mengizinkan warga pemilik tanah, demi asas kepastian hukum kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah, ... dimungkinkan menggugat perbuatan melanggar hukum Kantor Pertanahan ke hadapan Pengadilan Negeri setempat.
Namun demikian kekakuan hukum formil prosedural untuk dapat menggugat ke hadapan PTUN, bukan berarti tidak dapat disikapi dengan tips-tips tertentu dengan diberi sentuhan cerdas. Sebagai contoh, bila permohonan peralihan hak atas tanah sebelumnya yang dinyatakan “...” Kantor Pertanahan telah melampaui ... hari, maka dapat saja kini diajukan ... kembali, yang bila kemudian Kantor Pertanahan kembali menolak ..., maka surat keputusan “...” terbaru demikian dapat menjadi objek gugatan di PTUN (karena ... yang terakhir kali diajukan tetap dihitung sebagai ... baru dan surat keputusan “...” baru). [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan putusan Pengadilan Negeri ... sengketa tanah register Nomor .../Pdt.G/20.../PN.Bwi tanggal ... , dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), perkara antara:
- ... , sebagai Penggugat; melawan
1. PT. ..., sebagai Tergugat I; dan
2. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten ..., selaku Tergugat Ii.
Penggugat merupakan pemilik hak atas tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun terhitung sejak tahun ... sampai dengan saat kini, secara terus-menerus dan tidak terputus telah dilakukan pemblokiran oleh Tergugat II selaku Kantor Pertanahan Kabupaten ... dalam rangka memenuhi permintaan Tergugat I.
Akibatnya, Penggugat selaku pemilik sah, tidak bisa bertindak bebas atas tanah miliknya sendiri, sekalipun sudah bersertifikat hak milik yang diterbikan sendiri oleh Kantor Pertanahan, akan tetapi justru tidak mendapat perlindungan ataupun kepastian hukum.
Adapun yang menjadi pokok tudingan, ialah bahwa Tergugat I bersama-sama dengan pihak Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sekaligus melanggar hak subjektif Penggugat atas hak milik atas benda, yaitu melakukan pemblokiran tanpa hak dan tanpa alasan yang sah.
Akibatnya, timbul kesan bahwa Penggugat seolah-olah memiliki aset yang bermasalah dengan hukum, yang aset tanahnya diblokir selama sekian tahun lamanya. Alhasil, setiap usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk menjual tanah SHM miliknya, kepada pihak ketiga selaku calon pembeli, selalu berujung kepada kegagalan akibat adanya “catatan” blokir demikian. Penggugat tidak pernah bersengketa dengan Tergugat I di pengadilan terkait hak atas tanah ini, maka dari itu menjadi absurb jika Tergugat Ii justru selama ... tahun lamanya memblokir SHM milik Penggugat.
Sementara itu dalam sanggahannya pihak Tergugat I mendalilkan, bahwa status SHM milik Penggugat sejak tanggal ... sudah bebas dan “clean and clear”, alias tidak lagi dalam status terblokir. Aturan main terkait pemblokiran sertifikat hak atas tanah telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan.
2) Catatan tersebut ... dengan sendirinya dalam waktu ... (...) hari terhitung dari tanggal ... atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaan sebelum waktu tersebut berakhir.”
Karenanya menjadi jelas bahwa pemblokiran yang dahulu pernah diajukan oleh Tergugat atas SHM milik Penggugat, telah berakhir sejak tahun .... Senada dengan itu, pihak Kantor Pertanahan selaku Tergugat II menyatakan secara tegas, bahwa blokir yang baik dilampirkan surat gugatan maupun yang tidak dilampirkan surat gugatan, bilamana tidak disertai penetapan Sita Jaminan oleh jurusita pengadilan, maka blokir demikian berlaku sebatas selama ... hari sejak tanggal pencatatan.
Memang benar Tergugat I dahulu kala pernah mengajukan permohonan blokir terhadap SHM milik Penggugat, lewat suratnya tertanggal ... Namun blokir demikian sejatinya telah hapus dalam tempo waktu ... hari sejak tanggal pencatatan, yakni sejak tanggal ... , karena tidak dilampiri dengan gugatan maupun penetapan sita jaminan dari pengadilan, sehingga pasca hapusnya masa blokir karena ketentuan peraturan tersebut tidak perlu lagi dilakukan ... blokir oleh pihak yang semula mengajukan permohonan blokir, karena blokir demikian telah ... demi hukum.
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II, hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergguat II adalah pada tahun ... ada pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No. ... atas nama ... oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I selama ... hari.
“Yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah setelah berakhirnya masa blokir yang ... hari tersebut, Tergugat Ii masih melakukan pemblokiran lanjutan atau tidak. Dimana Penggugat mendalilkan setelah berakhirnya masa blokir selama ... hari, Tergugat II telah melakukan blokir lanjutan sampai tahun ... ini (... tahun).
“Tergugat I menyatakan pemblokiran hanya diminta 1 kali pada tanggal ... dan berlaku selama ... hari, yaitu sejak tanggal ... (pengajuan surat permohonan dari Tergugat I) sampai dengan ..., sedangkan Tergugat II menyatakan blokir hanya selama ... hari sejak tanggal pencatan tanggal...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ... , yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. ... a.n. ... (telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah), bukti mana merupakan akta otentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, telah terungkap fakta bahwa atas Sertifikat Hak Milik No. a.n. ... pernah ... (...) kali dilakukan pemblokiran atas permintaan PT. BPR Delta Artha Panggung ... berdasarkan surat permohonan No. ... tanggal .... Permohonan tersebut telah dicatat oleh Tergugat II dalam sertifikat tanggal ...;
“Menimbang, bahwa dalam bukti ... tersebut juga dinyatakan sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. ... Tahun ..., catatan blokir tersebut telah hapus dalam waktu ... hari terhitung sejak tanggal pencatatan (tanggal ...);
“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. ... Tahun ... di atas, Majelis berpendapat bahwa blokir yang diajukan oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat I terhadap SHM No. ... tersebut, karena tidak dilampiri dengan gugatan dan putusan sita jaminan dari Pengadilan, maka blokir tersebut sudah hapus pada tanggal ... Maret ... (jangka waktu ... hari sejak tanggal pencatatan yaitu sejak tanggal ...) dan blokir ... perlu dilakukan ... blokir oleh pihak yang memblokir tersebut, karena blokir tersebut sudah ... demi hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I serta bukti T.II-1, tidak ada blokir lanjutan atas SHM No. ... a.n. ... tersebut;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No. ... a.n. ... hanya dilakukan 1 kali dan tidak ada blokir lanjutan. Pemblokiran tersebut demi hukum telah ... setelah ... hari terhitung sejak tanggal ... . Bila pencatatan blokir tanggal ... , berarti blokir demi hukum hapus tanggal .... Dengan demikian Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya. Sedangkan dalil Penggugat bahwa sertifikat hak milik  No. ... a.n. ... telah diblokir selama ... tahun sejak tahun ... hingga sekarang (ada blokir lanjutan), tidak terbukti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Tergugat I;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta