LEGAL OPINION
Question: Apakah mungkin, sertifikat tanah yang sudah disita oleh pengadilan, bisa dijaminkan ke bank?
Brief Answer: Bila merujuk prosedur hukum yang berlaku di Kantor Pertanahan, itu hal yang ... , oleh sebab agar Akta Pembebanan Hak Tanggungan dapat ditindak-lanjuti dengan terbitnya ... , maka pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat guna melakukan “...” alias ... hak atas tanah dari segala ... maupun ... . [Note SHIETRA & PARTNERS: Data selengkapnya hanya diperuntukkan bagi klien pembayar tarif konsultasi tanya-jawab maupun pengguna jasa yang berlangganan layanan database berbayar Konsultan Shietra. Hubungi Kami untuk membeli data lengkap pembahasan ini.]
Sebaliknya, bila Kantor Pertanahan sampai ... menerbitkan ... (Kantor Pertanahan dan produk hukumnya semestinya menjadi sebentuk ... hukum bagi warga masyarakat) sehingga kreditor atas dasar itu memutuskan untuk ... kepada debitor, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan sejatinya merupakan kreditor yang “...” karena telah melalui ... , mengingat dimana hanya Kantor Pertanahan yang paling ... suatu hak atas tanah.
Bila ternyata baru terungkap dikemudian hari bahwa objek agunan sebelumnya telah dan masih berstatus dibebani sita pengadilan, maka menurut norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor ... Tahun ... , pemohon sita hanya dapat menuntut ganti-rugi berupa ... “...” kepada si ... / ... , bukan membatalkan ... milik sang ... yang sejatinya merupakan “pihak ketiga”.
Dialektik tingkat kedua, “apanya juga yang dapat disita, bila tidak ada bunyi dalam butir amar putusan yang dapat dieksekusi?” Menjadi ambigu, bila Pengadilan Negeri menetapkan Sita Jaminan, namun tiada satu pun butir dalam amar putusan yang dapat dieksekusi. Mahkamah Agung dalam surat-menyuratnya, pernah membuat statement sebagai berikut:
“Pengadilan hanya dapat melaksanakan amar putusan yang berisi penghukuman (...), oleh karena itu terhadap amar putusan dalam perkara Nomor ... tanggal ... , yang bersifat ... sebagaimana amar putusan Nomor ... s.d ... tidak dapat dilakukan eksekusi kecuali terhadapnya diajukan gugatan yang menghasilkan amar putusan penghukuman.”
PEMBAHASAN:
Adalah percuma, demikian produktif mencetak peraturan perundang-undangan, namun implementasinya sangat minim, menjadi “kecentilan regulator” belaka yang seolah mempermainkan warga selaku subjek hukum. Sebagaimana SHIETRA & PARTNERS temukan, tampaknya praktik di Mahkamah Agung RI tidaklah cukup konsisten antara pengaturan norma dan penerapan norma, tercermin lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor ... tanggal ... , perkara antara:
1. ...; 2. ... , sebagai Para Pemohon Kasasi, semula selaku Para Pelawan; melawan
1. ... ; 2. ... , selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan.
Bermula berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor ... , juncto Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL, Panitera Pengadilan Negeri Palu meletakan Sita Eksekusi terhadap 2 bidang tanah dan bangunan, yang menurut klaim Pelawan, bukan milik Terlawan Tersita (Terlawan II). Sita eksekusi demikian merupakan pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL. juncto putusan Mahkamah Agung Nomor .../PK/Pdt/20....
Salah satu objek tanah tersebut, kini menjadi Jaminan Pelunasan Hutang di Bank Rakyat Indonesia (...) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan pada tahun 2013. Baik dalam perkara Perdata Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL., maupun perkara Peninjauan Kembali Nomor .../PK/Pdt/20..., Pelawan I dan Pelawan II tidak terlibat sebagai pihak-pihak, oleh karena itu, menurut hukum perkara-perkara tersebut persoalan internal antara Terlawan Penyita (Terlawan I) dengan Terlawan Tersita (Terlawan II), sehingga Para Pelawan semata sebagai “pihak ketiga”.
Untuk mengamankan kepentingan hukumnya, Pelawan mengutip kaedah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor ... K/Sip/1974, tanggal ... 1974, yang mengandung kaedah norma hukum preseden: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Namun bagaimana dengan barang milik pihak ketiga yang pada mulanya bersumber dari salah satu pihak yang saling bersengketa? Itulah isu hukum utama dalam ulasan ini.]
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri Palu kemudian menjatuhkan putusan Nomor .../Pdt.Plw/20.../PN.PAL., tanggal ..., dengan amar serta pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa selain itu mengenai tanggal atau waktu peralihan objek sita eksekusi tersebut dari ... in casu Terlawan Tersita (Terlawan II) kepada ... berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal ..., apabila dikaitkan dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor ...-PK/Pdt/20... ialah tanggal ..., maka perbuatan hukum penghibahan dilakukan setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor ...-PK/Pdt/20... yang pada pokoknya bahwa sita jaminan yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor ... tanggal ... yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor ... tanggal ... dinyatakan Sah dan berharga, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa ... in casu Terlawan Tersita (Terlawan II) selaku pemberi Hibah tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan Hibah kepada ... atau dengan kata lain perbuatan hukum penghibahan tersebut tidak sah oleh karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in casu Peninjauan Kembali Nomor ...-PK/Pdt/20... tanggal ...;
“Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan perlawanan Pelawan II yang menyatakan bahwa pelawan II merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor ... kelurahan ... Tahun ... atas nama pemegang Hak ... yang juga merupakan Objek sita Eksekusi berdasarkan Berita acara Eksekusi Nomor ..., juncto Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL. tidak beralasan hukum dan haruslah di tolak;
“Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Perlawanan para Pelawan bahwa objek sita eksekusi berupa sebidang tanah dan ... di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor .../... Tahun ... sekarang ini menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (...) atas perjanjian Kredit pembiayaan atas nama ... dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ... tanggal ..., juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ... tanggal ..., yang mana sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor ... Tahun ... maka barang yang menjadi ... tidak boleh diletakan Sita Eksekusi maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena terbukti menurut hukum bahwa Para Pelawan dipandang sebagai pelawan yang tidak beritikad baik, maka terhadap Objek Sita Eksekusi berupa sebidang tanah dan bangunan ... di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor .../... Tahun ... sekarang ini menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat Indonesia (...) haruslah dikembalikan seperti semula menjadi objek Sita eksekusi;
[Note SHIETRA & PARTNERS: Pendirian Majelis Hakim telah mengorbankan kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan, karena sebagaimana terbukti dari kronologi waktu, terjadi perbedaan tempo antara tanggal ... hingga tanggal ....]
“Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor ...-PK/Pdt/20... tanggal ... yang amarnya pada pokoknya menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang-barang tidak bergerak milik ... in casu Terlawan Tersita (Terlawan II) sesuai berita acara penyitaan Nomor ... tanggal ... yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor ... tanggal ... adalah sah dan berharga;
[Note SHIETRA & PARTNERS: Terdapat sebuah ‘missing link’, apakah pada tingkat ‘Kasasi’, penetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri justru digugurkan? Sementara kita ketahui, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak membuat para pihak yang saling bersengketa menjadi tersandera tidak dapat mengalihkan hak atau mengagunkan, ataupun tidak dapat mengeksekusi.]
“Menimbang, bahwa seyogyanya pihak Bank ... menerapkan prinsip ... dalam menerapkan objek jaminan (in casu objek sita eksekusi), terlebih ternyata sita jaminan terhadap objek jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam putusan pengadilan;
[Note SHIETRA & PARTNERS: Namun pertanyaan yang patut mengemuka, ialah: Prinsip ... semacam apakah yang semestinya dilakukan oleh pihak calon kreditor? Adalah tidak mungkin Sertifikat Hak Tanggungan dapat terbit tanpa didahului proses “...”, dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diterbikan juga oleh pihak Kantor Pertanahan itu sendiri, lembaga yang paling mengetahui kondisi dan paling berwenang dibidang objek pertanahan.]
“MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan, putusan Pengadilan Negeri diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor .../Pdt/20.../PT.PAL., tanggal ... 20...
Pihak Pelawan mengajukan upaya hukum kasasi, dengan mengemukakan fakta empirik yang menarik, bahwa mengutip substansi yang tertuang dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ... tanggal ... , yang ditujukan Kepada ... (Terlawan Penyita), berisi informasi sensitif sebagai berikut:
“Menanggapi surat saudara tanggal ... perihal seperti pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan hanya dapat melaksanakan amar putusan yang berisi penghukuman (...), oleh karena itu terhadap amar putusan dalam perkara Nomor ...-PK/Pdt/20... tanggal ..., yang bersifat ... sebagaimana amar putusan Nomor ... tidak dapat dilakukan eksekusi kecuali terhadapnya diajukan gugatan yang menghasilkan amar putusan ....”
Berdasarkan Surat Mahkamah Agung tersebut (yang ironisnya akan dipungkiri sendiri dalam tingkat kasasi perkara sekarang ini), pada prinsipnya mengenai amar Putusan dalam Perkara Nomor ...-PK/Pdt/20... tanggal ... hanyalah bersifat ... (“...” belaka), dan bukan bersifat ... , sehingga apabila dikaitkan dengan Surat Sita Eksekusi Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL, maka tindakan eksekusi berdasarkan putusan dalam Perkara Nomor ...-PK/Pdt/20... tanggal ..., berupa Sita Eksekusi terhadap objek sengketa, adalah tidak valid—karena memang tiada yang dapat dieksekusi dalam amar putusannya, sehingga apa lagi gunanya sita eksekusi?
Dimana terhadapnya, secara antiklimaks, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal ... dan kontra memori kasasi pada tanggal ... dan ... dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri ... dan Pengadilan Tinggi ... tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Perjanjian kredit pembiayaan atas nama ... telah disetujui oleh isterinya yakni Pelawan II, dan dalam perkawinan keduanya tidak terdapat perjanjian perkawinan (...) sehingga obyek sengketa yang dijadikan jaminan Perjanjian Kredit pembiayaan merupakan harta dan utang ...;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor .../... Tahun ... telah dilaksanakan sita eksekusi pada Tahun 2009 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor ... Juncto Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor ... tanggal ..., sedangkan Sertifikat Hak Milik a quo dijaminkan ke ... pada Tahun 2013 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor ... tanggal ... Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ... tanggal ..., sehingga terdapat ... dari Pelawan untuk menjaminkan obyek sengketa yang telah diletakkan sita oleh Pengadilan, dan juga terdapat kelalaian dari pihak ... yang menerima obyek jaminan yang telah diletakan sita;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 328 Kelurahan Boyage Tahun 1996 telah dilaksanakan sita eksekusi pada Tahun 2009 berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor ... Juncto Nomor .../Pdt.G/20,,,/PN.PL, sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor ... tanggal ..., sedangkan Sertifikat Hak Milik a quo dihibahkan pada Tahun 2015 berdasarkan Akta Hibah Nomor ... tanggal ..., sehingga hibah yang dilakukan atas obyek yang telah disita adalah ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan ... Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ... dan kawan, tersebut harus ditolak;
“M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. ... , 2. ... , tersebut.”
…
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.