(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

15 November, 2018

Tanah yang Telah Menjadi Agunan di Bank, Tidak dapat Digugat ke PTUN

LEGAL OPINION
Question: Memangnya bisa, tanah yang sudah dijadikan agunan di bank, digugat oleh pihak ketiga yang mengklaim dan mengaku-ngaku sebagai pemilik yang sah atas tanah itu, ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)? Gimana kalau itu justru memang sebagai modus si debitor, agar tanah agunan kami jadi gugur? Bisa saja pihak ketiga itu rekaan atau buat-buatan si debitor sendiri untuk merekayasa gugatan.
Brief Answer: Syarat mutlak bersengketa terkait hak atas tanah di hadapan PTUN, ialah tidak terkait sengketa kepemilikan, yang merupakan murni ranah perdata (alias domain Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus), bukan ranah hukum administrasi negara. Dalam sengketa PTUN, yang menjadi pihak Tergugat ialah pihak pemerintah. Sementara dalam sengketa perdata, Tergugat utamanya ialah warga negara lain.
Sehingga menjadi tidak taat asas bila mengajukan gugatan sengketa kepemilikan terhadap warga negara lain, justru ke hadapan PTUN—terlebih bila hak atas tanah telah tersangkut-paut dengan kepentingan kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan atas tanah.
PEMBAHASAN:
Kaedah yuridis bentukan preseden demikian telah secara konsisten dibakukan oleh praktik Mahkamah Agung RI, sebagaimana salah satunya dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 548 K/TUN/2017 tanggal 11 Desember 2017, perkara antara:
I. SUDIANTO; II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, sebagai Pemohon Kasasi I & II, semula sebagai Tergugat II Intervensi dan sebagai Tergugat; melawan
- DEVI DJUHARDI, selaku Termohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat.
Singkatnya, Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah atas berbagai bidang tanah. Terhadap klaim Penggugat, menghadap secara proaktif dengan kesadaran sendiri warga negara lain yang juga mengaku sebagai pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa, sebagai Tergugat Intervensi untuk membantah klaim Penggugat.
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kemudian menjatuhkan putusan sebagaimana register Nomor 15/G/2016/PTUN-PTK Tanggal 14 September 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 02246/Sungai Ambangah, tanggal 19 September 2011, Surat Ukur Nomor ... , tanggal 22 Agustus 2011, luas 13.559 M2, atas nama Sudianto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor ... .”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lewat Putusan Nomor 86/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 13 Juni 2017.
Tergugat Intervensi serta Kantor Pertanahan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa dalam sengketa ini masih memuat perselisihan yang bersifat hak atas tanah yang perlu diselesaikan melalui jalur perdata sebelum diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara, lagi pula objek sengketa pada tahun 2014 telah di-agunkan ke Bank;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SUDIANTO dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;
“Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK, Tanggal 14 September 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SUDIANTO dan Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 15/G/2016/PTUN.PTK, Tanggal 14 September 2016;
“MENGADILI SENDIRI,
Dalam Eksepsi:
- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM