(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Cantik dengan Harga Terjangkau.
Jadikan sebagai Hadiah Terindah bagi Buah Hati Terkasih Anda. KLIK gambar untuk menemukan & memesan ratusan koleksi Anting Imitasi Impor KWANG EARRING. hukum-hukum.com menjamin legalitas toko online asesoris KWANG Earring, produk dikirim via kurir dari Jakarta ke alamat pemesan, dari Sabang hingga Merauke. Tampil muda, stylis, energetik dengan harga sangat terjangkau

23 Oktober, 2018

Perbedaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan & Anjuran Mediator Disnaker

LEGAL OPINION
Question: Seperti apa beda antara nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)? Bukannya sama-sama diterbitkan oleh lembaga yang sama, Disnaker?
Brief Answer: Anjuran mediator pada Disnaker, tidak terdapat upaya hukum, karena memang sifatnya hanya sebatas anjuran (mediatif), sehingga tidak isinya mengikat para pihak, juga tidak mengikat hakim. Berbeda halnya dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang sifatnya mengikat seluruh pihak sehingga masih terbuka upaya administrasi berupa keberatan—dimana bila keberatan tidak diajukan, maka dianggap isi penetapan disetujui dan mengikat. Bila disimpulkan, Penetapan Pegawai Pengawas merupakan produk ajudikasi, sementara surat Anjuran Mediator Disnaker merupakan rekomendasi mediatif belaka.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi representasi, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 September 2016, perkara antara:
- PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- 4 orang Pekerja, selaku Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan sistem kerja sejak kurang lebih tahun 2007 sampai kurang lebih tahun 2014, Para Penggugat masuk kerja kurang lebih mulai pukul 07.00 sampai dengan pulang kerja kurang lebih pukul 19.00—yang artinya melampaui jam kerja normal, alias lembur.
Perusahaan Tergugat dalam membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, terindikasi kuat tidak sesuai dengan perhitungan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur, oleh karena itu Tergugat terindikasi melanggar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat (2), dengan ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 187 Ayat (1).
Oleh karena perusahaan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2007 hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp18.000,00 per hari, sedangkan tahun 2013 hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp22.000,00 per hari, dimana selain insentif tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan upah kerja lembur kepada Para Penggugat, sehingga sangat jelas Tergugat yang tidak membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
Para Penggugat pernah mengajukan pengaduan penyimpangan jam kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut cq. Bidang Pengawasan mengeluarkan keputusan penetapan pembayaran upah kerja lembur yang mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat. Lewat gugatan ini, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuai penetapan Dinas Tenaga Kerja, secara tunai tanpa syarat.
Terhadap gugatan para Buruh, pihak Pengusaha menyanggah dengan dalil bahwa oleh karena dalam menerima pengupahan, Para Penggugat telah menerima insentif yang dibayarkan setiap bulannya, yang dalam gugatan ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat meminta pengembalian insentif dimaksud.
Untuk itu Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi), meminta pengembalian uang insentif sejak Januari 2013 sampai Desember 2014 kepada masing-masing Penggugat, sebagai berikut: Penggugat Abdul Muad sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Lani sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Suriyanto sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Syaifudin sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat M. Utar sebesar Rp15.840.000,00.
Terhadap gugatan sang Buruh, Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin kemudian menjatuhkan putusan Nomor 23/PHI.G/2015/PN.Bjm. tanggal 14 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 5, 6, dan 7 terkait ketidaksesuaian pembayaran upah kerja lembur, laporan penyimpangan dan penetapan upah kerja lembur, serta anjuran penetapan pembayaran upah kerja lembur, maka menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan penghitungan upah kerja lembur menjadi tidak jelas;
“Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat tentang upah lembur yang dituntut oleh Para Penggugat, menurut Tergugat sejak awal Para Penggugat sudah mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerja sesuai bukti Surat T-3 dengan system pembayaran upah kerja lembur menggunakan system insentif;
“Bahwa ternyata terhadap surat penetapan tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
MENIMBANG :
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuai penetapan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Bidang Pengawasan secara tunai dan tanpa syarat kepada Para Pengugat, yaitu sebagai berikut:
2.1. Abdul Muad sebesar Rp26.662.884,00;
2.2. Lani sebesar Rp26.662.884,00;
2.3. Suriyanto sebesar Rp26.662.884,00;
2.4. Syaifudin sebesar Rp26.662.884,00;
2.5. M. Utar sebesar Rp36.177.572,00;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa pihak Penggugat tidak secara adil penghitungan kekurangan upah lembur yang menjadi dasar Surat Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut, disamping tidak dapat menjelaskan metode penghitungan yang dimintakan, apakah kekurangan upah lembur yang sudah dikurangi dengan besaran nominal insentif?
Penggugat tidak dapat menjelaskan mekanisme penghitungan upah kerja lembur secara baik, bahkan menghitung dua kali untuk satu hal yang sama, sehingga terjadi penggelembungan besaran nominal kekurangan upah lembur pada Surat Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut, sekalipun senyatanya telah diberi insentif kerja lembur.
Jika para Penggugat selaku petugas Security dan Penjaga Malam tidak menyetujui insentif, semestinya sedari awal menolak, bukan justru diam-diam menikmati selama bertahun-tahun, akan tetapi pada akhirnya menggugat perusahaan, demikian pihak Pengusaha berkeberatan. Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut tidak dapat menjelaskan metode penghitungan yang dimintakan, apakah kekurangan upah lembur demikian sudah dikurangi dengan besaran nominal insentif, menjadi rancu.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2016 dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Kepmenakertrans Nomor 102/Men/VI/2004 dalam perhitungan upah lembur para Penggugat sebagaimana telah dihitung berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut ( Vide: bukti P.6);
“Bahwa atas Penetapan Pegawai Pengawas tersebut Tergugat tidak melakukan upaya keberatan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/Men/VI/2004;
“Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I: H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
“Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, namun khususnya mengenai pembayaran upah lembur harus dikurangi uang premi dan uang insentif kehadiran yang dihitung sejak tahun 2008 s/d tahun 2015, karena uang premi dan insentif kehadiran merupakan kompensasi kelebihan waktu kerja yang sudah disepakati;
“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/PHI.G/2015/PN.BJM tanggal 14 Maret 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Disediakan beragam pilihan paket layanan MEMBERSHIP, bulanan maupun tahunan bagi pengguna jasa perorangan maupun korporasi. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi perusahaan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM