Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Perbedaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan & Anjuran Mediator Disnaker

LEGAL OPINION
Question: Seperti apa beda antara nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)? Bukannya sama-sama diterbitkan oleh lembaga yang sama, Disnaker?
Brief Answer: Anjuran mediator pada Disnaker, tidak terdapat upaya hukum, karena memang sifatnya hanya sebatas anjuran (mediatif), sehingga tidak isinya mengikat para pihak, juga tidak mengikat hakim. Berbeda halnya dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang sifatnya mengikat seluruh pihak sehingga masih terbuka upaya administrasi berupa keberatan—dimana bila keberatan tidak diajukan, maka dianggap isi penetapan disetujui dan mengikat. Bila disimpulkan, Penetapan Pegawai Pengawas merupakan produk ajudikasi, sementara surat Anjuran Mediator Disnaker merupakan rekomendasi mediatif belaka.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi representasi, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 725 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 September 2016, perkara antara:
- PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- 4 orang Pekerja, selaku Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan sistem kerja sejak kurang lebih tahun 2007 sampai kurang lebih tahun 2014, Para Penggugat masuk kerja kurang lebih mulai pukul 07.00 sampai dengan pulang kerja kurang lebih pukul 19.00—yang artinya melampaui jam kerja normal, alias lembur.
Perusahaan Tergugat dalam membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, terindikasi kuat tidak sesuai dengan perhitungan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur, oleh karena itu Tergugat terindikasi melanggar norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 Ayat (2), dengan ketentuan sanksi diatur dalam Pasal 187 Ayat (1).
Oleh karena perusahaan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2007 hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp18.000,00 per hari, sedangkan tahun 2013 hanya membayar insentif kepada Para Penggugat kurang lebih sebesar Rp22.000,00 per hari, dimana selain insentif tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan upah kerja lembur kepada Para Penggugat, sehingga sangat jelas Tergugat yang tidak membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
Para Penggugat pernah mengajukan pengaduan penyimpangan jam kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 21 Januari 2015, selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2015 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut cq. Bidang Pengawasan mengeluarkan keputusan penetapan pembayaran upah kerja lembur yang mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur kepada Para Penggugat. Lewat gugatan ini, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuai penetapan Dinas Tenaga Kerja, secara tunai tanpa syarat.
Terhadap gugatan para Buruh, pihak Pengusaha menyanggah dengan dalil bahwa oleh karena dalam menerima pengupahan, Para Penggugat telah menerima insentif yang dibayarkan setiap bulannya, yang dalam gugatan ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh Para Penggugat, maka Tergugat meminta pengembalian insentif dimaksud.
Untuk itu Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi), meminta pengembalian uang insentif sejak Januari 2013 sampai Desember 2014 kepada masing-masing Penggugat, sebagai berikut: Penggugat Abdul Muad sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Lani sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Suriyanto sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat Syaifudin sebesar Rp15.840.000,00. Penggugat M. Utar sebesar Rp15.840.000,00.
Terhadap gugatan sang Buruh, Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin kemudian menjatuhkan putusan Nomor 23/PHI.G/2015/PN.Bjm. tanggal 14 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 5, 6, dan 7 terkait ketidaksesuaian pembayaran upah kerja lembur, laporan penyimpangan dan penetapan upah kerja lembur, serta anjuran penetapan pembayaran upah kerja lembur, maka menurut hemat Majelis Hakim mengakibatkan penghitungan upah kerja lembur menjadi tidak jelas;
“Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Para Penggugat tentang upah lembur yang dituntut oleh Para Penggugat, menurut Tergugat sejak awal Para Penggugat sudah mengetahui dan menandatangani Perjanjian Kerja sesuai bukti Surat T-3 dengan system pembayaran upah kerja lembur menggunakan system insentif;
“Bahwa ternyata terhadap surat penetapan tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
MENIMBANG :
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur sesuai penetapan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Bidang Pengawasan secara tunai dan tanpa syarat kepada Para Pengugat, yaitu sebagai berikut:
2.1. Abdul Muad sebesar Rp26.662.884,00;
2.2. Lani sebesar Rp26.662.884,00;
2.3. Suriyanto sebesar Rp26.662.884,00;
2.4. Syaifudin sebesar Rp26.662.884,00;
2.5. M. Utar sebesar Rp36.177.572,00;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa pihak Penggugat tidak secara adil penghitungan kekurangan upah lembur yang menjadi dasar Surat Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut, disamping tidak dapat menjelaskan metode penghitungan yang dimintakan, apakah kekurangan upah lembur yang sudah dikurangi dengan besaran nominal insentif?
Penggugat tidak dapat menjelaskan mekanisme penghitungan upah kerja lembur secara baik, bahkan menghitung dua kali untuk satu hal yang sama, sehingga terjadi penggelembungan besaran nominal kekurangan upah lembur pada Surat Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut, sekalipun senyatanya telah diberi insentif kerja lembur.
Jika para Penggugat selaku petugas Security dan Penjaga Malam tidak menyetujui insentif, semestinya sedari awal menolak, bukan justru diam-diam menikmati selama bertahun-tahun, akan tetapi pada akhirnya menggugat perusahaan, demikian pihak Pengusaha berkeberatan. Penetapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut tidak dapat menjelaskan metode penghitungan yang dimintakan, apakah kekurangan upah lembur demikian sudah dikurangi dengan besaran nominal insentif, menjadi rancu.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2016 dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Kepmenakertrans Nomor 102/Men/VI/2004 dalam perhitungan upah lembur para Penggugat sebagaimana telah dihitung berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Laut ( Vide: bukti P.6);
“Bahwa atas Penetapan Pegawai Pengawas tersebut Tergugat tidak melakukan upaya keberatan ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/Men/VI/2004;
“Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I: H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
“Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, namun khususnya mengenai pembayaran upah lembur harus dikurangi uang premi dan uang insentif kehadiran yang dihitung sejak tahun 2008 s/d tahun 2015, karena uang premi dan insentif kehadiran merupakan kompensasi kelebihan waktu kerja yang sudah disepakati;
“Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/PHI.G/2015/PN.BJM tanggal 14 Maret 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. POLA KAHURIPAN INTI SAWIT tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan